Wakilrakyat.co, GORONTALO – Penanganan sampah dan banjir menjadi program kerja 100 hari dari Wali Kota Gorontalo dan Wakil Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea-Indra Gobel.

Hal itu diungkapkan Adhan Dambea pada sidang paripurna serah terima jabatan yang dilangsungkan di gedung DPRD Kota Gorontalo, senin (03/3/2025)

“Sampah ini sudah mendapat perhatian pemerintah pusat. Waktu di retret, Pak Presiden juga menyoroti ini. Bahkan, akan dibentuk lembaga khusus yang menangani sampah ini,” ungkap Adhan.

Dia mengungkapkan, dirinya bersama Indra Gobel telah menyiapkan langkah cepat untuk penanganan sampah. Salah satunya, kata Adhan, membentuk satuan tugas (Satgas) yang bertugas membersihkan sampah di saluran di seluruh wilayah Kota Gorontalo.

“Sampah dan banjir masuk program kerja 100 hari saya dengan Pak Indra. Kami sudah membuat langkah cepat, membentuk Satgas. Mereka yang akan membersihkan saluran dari sampah. Termasuk sampah yang ada di jalanan,” tegasnya.

Dia berharap, penanganan sampah dan banjir mendapat dukungan dari warga masyarakat.

Ya, dukungan warga sangatlah penting. Sebab, akan sia-sia upaya yang dilakukan pemerintah apabila kesadaran masyarakat membuang sampah disembarang tempat masih minim.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Dapil Kota Gorontalo Fikram A.Z Salilama menghadiri kegiatan serah terima kasih jabatan Wali dan Wakil Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea-Indra Gobel. Senin, 03/03/25 di kantor DPRD Kota Gorontalo.

“Insya Allah, Saya meyakini Adhan-Indra mampu memajukan Kota Gorontalo agar lebih baik lagi kedepan, “ Ucap Fikram,Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo itu. 

Menurut Fikram yang juga Ketua DPRD Kota Gorontalo, sosok Adhan bukan baru pertama kali memimpin Kota Gorontalo, Ia mengenal betul seorang Adhan. 

“ Semua kebijakan beliau (Adhan), orientasinya adalah kepentingan rakyat, “Jelas Fikram. 

“ Oleh karena itu, mari sama-sama kita mendukung dan mengawal semua kebijakan pemerintah Kota Gorontalo, “ Pungkasnya. 

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai surat edaran Kemendikbud Ristek nomor 13 Tahun 2023 Pasal 4, Senin (03/03/2025).

Edaran Kemendikbud Ristek tersebut berkaitan dengan adanya larangan PPPK ikut serta dalam organisasi Kemasyarakatan. Guna, menjaga kesetiaan dan dedikasi PPPK terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha menilai, bahwa edaran tersebut masih belum diketahui kejelasannya. Sebab, jika dilarang ikut organisasi kemasyarakatan, Takmir Masjid juga merupakan Organisasi Kemasyarakatan.

“Lembaga kemasyarakatan yang manakah yang dilarang? Sedangkan takmir mesjid termasuk dalam lembaga kemasyarakatan. Apakah PPPK Guru di larang menjadi pengurus takmir mesjid? atau juga dilarang menjadi pengurus LPM di desa,” tanya Fadli.

“Sedangkan dalam aturan undang-undang Permendes tidak melarang PPPK/ASN untuk ikut serta dalam kepengurusan BPD/LPM di desa,” tambahnya.

Berdasarkan hasil rapat, Fadli mengungkapkan, bahwa kesepakatan yang diambil adalah menarik kembali surat edaran tersebut. Sehingga, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan menarik edaran itu dan di bahas kembali isi dari suratnya.

“Dalam isi surat imi masyarakat beranggapan bahwa dengan dilarangnya PPPK Guru ikut serta dalam organisasi kemasyarakatan, berarti PPPK Guru juga dilarang menjadi pengurus tamir mesjid. Sehingga isi dari surat edaran tersebut perlu di bahas kembali,” tutupnya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Pada Awal bulan Ramadan 1446 Hijriah, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke beberapa toko dan pasar yang ada di Provinsi Gorontalo.

Kunjungan yang dilaksanakan selama 2 hari, sejak tanggal 1 dan 2 Maret 2025, Komisi II memantau kenaikan harga dan ketersediaan bahan pokok.

“Kami di awal puasa melakukan kunjungan ke pasar dan toko, Kesimpulannya semua harga bahan pokok masih aman terkendali,” ungkap anggota Komisi II Mikson Yapanto.

Mikson menjelaskan, dari kunjungan itu harga bahan pokok di pasaran dan toko masih di jual dengan harga normal. Hanya saja ada beberapa yang mengalami kenaikan seperti rica dan bawang.

“Harga bahan pokok di Swalayan juga masih dengan harga normal seperti biasanya, beras dan minyak kelapa juga dijual dengan harga normal,” jelasnya.

“Harapannya dengan harga bahan pokok yang masih stabil bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di bulan suci ramadan,” Pungkasnya.