Wakilrakyat.co, GORONTALO – Aktivis Gorontalo Muhammad Fadli, meminta Kejaksaan Negeri Gorontalo (Kejari) Kota Gorontalo, agar mengusut tuntas permasalahan terkait dugaan tindak pidana korupsi Revitalisasi Kawasan Pusat Perdagangan Eks Mt Haryono,Kota Gorontalo.

Menurut Fadli, proyek yang didanai melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejak 29 Januari 2022 itu kini disebut mangkrak, padahal telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah.

“Sejauh ini, Kejari Kota Gorontalo belum menunjukan keseriusannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, “ Ucap Fadli. Sabtu, 08/03/25.

“Saya melihat adanya 2 perusahaan bersengketa dan bermasalah dalam proyek ini, “ Katanya. 

Fadli mengatakan, ada indikasi tindak pidana korupsi yang menguat, t dalam temuan proyek tersebut. 

“Ada satu perusahaan pemenang tender yang diduga ditipu oleh perusahaan sub kontraktor dan dana tersebut yang dicairkan melalui termin. Ada indikasi menguat bahwa sudah masuk dalam penipuan dan pencucian uang dalam proyek itu, Ujarnya. 

“ Oleh karenanya, kami meminta kepada Kejari Kota dan juga APH agar menseriusi permasalahan ini. Kami juga, waktu dekat ini akan melakukan konsultasi dengan pihak kepolisian, “ Jelasnya. 

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menyatakan keyakinannya bahwa kepemimpinan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah Habibie akan membawa Gorontalo menuju kemajuan yang lebih signifikan. La Ode menganggap pengalaman kedua pemimpin ini sebagai modal utama dalam mendorong provinsi ini berkembang lebih baik.

“Gusnar Ismail memiliki pengalaman yang luar biasa, baik sebagai Wakil Gubernur maupun Gubernur Gorontalo. Sementara itu, Idah Syahidah Habibie juga telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa sebagai anggota DPR RI. Dengan pengalaman yang mereka miliki, saya yakin keduanya dapat membawa Gorontalo ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

La Ode menambahkan, sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi berbasis potensi lokal harus menjadi fokus utama pemerintahan mendatang. Program-program di sektor ini, menurutnya, harus segera dijalankan agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Gorontalo.

Lebih lanjut, La Ode juga menekankan pentingnya kerjasama yang solid antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan kebijakan yang diambil bisa efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami di DPRD siap memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang menguntungkan masyarakat. Kerjasama yang erat antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan untuk mewujudkan perubahan nyata,” tambahnya.

Penetapan pasangan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah Habibie sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo diharapkan menjadi titik awal baru dalam perjalanan provinsi ini. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD, pasangan ini diharapkan dapat menciptakan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan menjawab tantangan-tantangan yang ada di Gorontalo.

“Masyarakat Gorontalo sangat berharap agar kepemimpinan mereka bisa membawa perubahan positif. Kini saatnya kita semua bersatu untuk mewujudkan Gorontalo yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” tutup La Ode.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk melakukan kunjungan kerja ke Luwuk, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada 25 Januari 2025, mengundang perhatian publik, salah satunya adalah DPRD Provinsi Gorontalo.

Bagaimana tidak demikian, rencana kunjungan Pemrov Gorontalo ke Luwuk itu memakan anggaran yang cukup besar. Anggaran yang dialokasikan kurang lebih sebesar Rp. 500 juta.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyuarakan keberatannya terhadap penggunaan anggaran tersebut.

Thomas Mopili menilai, jika kunjungan tersebut hanya melibatkan gubernur beserta istrinya, maka anggaran tersebut bisa dipahami. Namun, keterlibatan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rombongan dinilai akan membebani anggaran daerah yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Jika hanya gubernur dan istrinya, itu tidak masalah karena bisa menggunakan dana pribadi. Namun, jika seluruh OPD ikut serta, anggaran yang dibutuhkan jadi sangat besar, sekitar Rp500 juta,” jelas Thomas pada Selasa (21/1/2025).

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Yeyen Sidiki mendorong Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo untuk menuntaskan persoalan masalah tanah yang ada di Provinsi Gorontalo .

Salah satunya permasalahan yang terjadi saat ini di Kabupaten Boalemo yakni status tanah di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Dulupi. Di mana, lahan masyarakat yang berada di kawasan HGU milik PT. Dulupi belum memiliki kejelasan status kepemilikan.

Kemudian keterbatasan data di Kabupaten Bone Bolango masih minim, sehingganya dapat menghambat proses kinerja.

“Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, jika datanya minim, perlu berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo,” Ungkap Yeyen.

Olehnya, melalui Rapat Dengar Pendapat, yang di gelar Senin (13/1/2025), Yeyen Sidiki meminta lebih meningkatkan koordinasi antara BPN Kab/Kota bersama BPN Provinsi Gorontalo.

“Melalui koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait, permasalahan sertifikasi tanah di Provinsi Gorontalo dapat segera teratasi, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat,” harapnya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menindaklanjuti aduan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) terkait penolakan pemasangan Alat Transmiter Vessel Monitoring System (VMS) dan pungutan perikanan yang dianggap memberatkan nelayan.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Komisi II melakukan kunjungan langsung ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo serta menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (04/03/2025).

Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, dan diterima oleh Sekretaris sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Misran Lasantu bersama jajaran.

Pada kesempatan tersebut, Mikson Yapanto mengungkapkan bahwa RDP ini merupakan permintaan dari para nelayan. Mereka menolak pemasangan VMS serta pungutan perikanan yang dinilai memberatkan. Selain itu, nelayan juga berharap adanya penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta pengembalian penerapan BBM bersubsidi bagi kapal nelayan berkapasitas 32 Gross Ton (GT).

“Melalui pertemuan ini, kami ingin mendengarkan dan mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi para nelayan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan,” ujar Mikson.

Kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo yang juga merupakan Koordinator Komisi II, Ridwan Monoarfa, bersama anggota Komisi II lainnya.

Hasil dari RDP ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret bagi para nelayan, sehingga kebijakan yang diambil dapat memperhatikan kesejahteraan para nelayan tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku

Wakilrakyat.co, GORONTALO -Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Selasa (04/03/2025).

Dalam kunker tersebut, Komisi II menindaklanjuti aduan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, terkait penolakan pemasangan Alat Transmiter Vessel Monitoring System (VMS).

Tak hanya itu, Komisi II juga membahas bersama DKP Provinsi Gorontalo terkait penolakan pungutan perikanan, yang dinilai memberatkan nelayan.

Ketua Komisi II Mikson Yapanto berharap, DKP Provinsi Gorontalo bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh para nelayan terkait dengan VMS.

“Semoga, dengan adanya pertemuan ini sudah ada solusi dari DKP terkait aduan yang disampaikan oleh nelayan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan, bahwa aspirasi nelayan telah ditindaklanjuti. Bahkan, pada bulan Januari, DKP Provinsi telah melakukan konsultasi ke Direktorat Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

“Saat pertemuan tersebut, kami meminta kepada Dirjen Perikanan Tangkap, agar penggunaan VMS bisa disubsidi oleh Pemerintah Pusat, karena menjadi beban bagi nelayan di Gorontalo,” ungkapnya.

DKP menjelaskan, pada pertemuan bersama Dirjen Perikanan Tangkap, informasi yang diterima bahwa VMS ini belum diberlakukan pada kapal-kapal di berbagai Provinsi yang melakukan penangkapan ikan dibawah 12 mil.

“VMS ini berlakukan pada kapal-kapal yang melakukan penangkapan diatas 12 Mil dan ini merupakan tanggungjawab pemerintah pusat,” katanya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Dihari ke-7 bulan suci ramadan, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menggelar acara buka puasa bersama dengan para awak media Gorontalo.

Acara yang digelar dalam rangka memperkuat sinergitas dalam penyebarluasan informasi ini berlangsung di salah satu kafe di kota Gorontalo, Jumat (7/3/20250).

“Kehadiran para jurnalis ini menjadi momen yang penuh keakraban, di mana komunikasi antara pemerintah dan media semakin dipererat,” Kata Adhan.

Berbagai topik dibahas dalam acara tersebut, mulai dari program pembangunan 100 hari kerja wali kota dan wakil wali kota gorontalo, hingga sejumlah persoalan yang tengah terjadi di masyarakat.

” Peran media sangat penting untuk mengawal program pemerintah kota,” Ujarnya Adhan.

Diskusi ini membuka ruang bagi jurnalis untuk mendapatkan informasi langsung dari pemerintah, serta memberikan masukan terkait isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat.