Wakilrakyat.co, GORONTALO – Penyataan salah satu Jubir Partai Gerindra Gorontalo di media online bahwa, Gerindra sedang menyusun nama-nama untuk jadi KPU, Bawaslu dan sekaligus timselnya di semua tingkatan menuai kritik dari berbagai pihak. Termasuk, lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) Gorontalo, dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Gorontalo.

Ikrar Setiawan Akasse Divisi Advokasi KIPP Gorontalo menyesalkan adanya pernyataan yang hendak menciderai integritas Pemilu 2029 nantinya.

Menurut Ikrar bahwa, saat ini Integritas Penyelenggara Pemilu terus dilakukan evaluasi, semua kalangan termasuk Partai politik menginginkan fiqur penyelenggara pemilu yang benar benar mandiri dan profesional dalam menyelenggarakan pemilu, sehingga peserta pemilu/partai politik memiliki harapan yang sama bahwa penyelenggara pemilu dapat memanej arena kompetisi secara sehat dan adil.

Senada dengan Ikrar, Wahyudin Alif Gobel selaku direktur LS Vinus Gorontalo mengatakan bahwa, langkah Gerindra Gorontalo ini dinilai bahwa Gerindra sedang berupaya untuk menggiring Pemilu 2029 mendatang tidak netral dan menguntungkan pihak tertentu, dan dapat mempengaruhi independensi penyelenggara Pemilu.

GERINDRA Persiapkan Timsel dan Calon Anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten, Kota, juga Provinsi 

Jika, Gerindra Gorontalo secara kelembagaan berupaya mempengaruhi penentuan Tim Seleksi, dan anggota KPU dan Bawaslu Daerah, maka langkah Gerindra Gorontalo dinilai memperkeruh integritas pemilu yang sementara diperjuangkan saat ini, dan sangat berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan mengurangi trush publik terhadap integritas Pemilu itu sendiri.

LS Vinus sebagai bagian dari lembaga pegiat pemilu sampai dengan saai ini konsiten mengawal, menjaga marwah dan keadilan pemilu baik saat persiapan, proses maupun pasca pemilu. Disisi lain kami terus memperjuangkan hak peserta pemilu/partai politik, penyelenggara dan stakeholder terkait, jangan sampai mendapat petaka dikemudian hari akibat kebijakan Pemilu yang tidak profesional, malahan Gerindra sendiri yang membuka ruang petaka bagi parpolnya dikemudian hari.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili memberikan tanggapan terkait ketiadaan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Gorontalo di Tahun 2025. Hal itu disampaikan Thomas usai Paripurna ke – 15, dalam rangka pidato Gubernur Gorontalo masa jabatan 2025-2030, Senin (10/03/2025).

Menurut Thomas, ketiadaan pokir tersebut bukan hanya dikhususkan bagi anggota yang kurang hadir dalam rapat. Melainkan, anggota lainnya yang selalu hadir dalam rapat belum mendapatkan titik temu terkait hal tersebut.

“Jadi ini yang disesalkan, kita ini hanya mengawal aspirasi, misalnya saya perjuangkan Jalan Limboto dan jika jadi tidak perlu diberi merek aspirasi Thomas Mopili, tidak perlu begitu,” ujar Thomas.

“Tetapi teman-teman, maunya harus ada label disitu, kalau saya sendiri yang penting saya bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat dan terealisasi saya bersyukur,” terangnya.

Thomas beranggapan, bahwa sesuatu yang dilakukan yang menilai adalah Tuhan. Apalagi muslim diajarkan tangan kanan memberi, tidak boleh diketahui oleh tangan kiri.

“Sekarang di DPRD ini, tangan kanan memberi tapi kaki kiri, kaki kanan harus tau semua, makanya tadi jika teman-teman anggota mendengar pidato Gubernur, pasti akan terbuka hatinya,” pungkasnya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Ketua Badan Kehormatan (BK) Provinsi Gorontalo Fikram Salilama bakal tindaklanjuti aspirasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Gorontalo, terkait dugaan Gratifikasi IUP PT PETS yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD.

Hal itu disampaikan Fikram Salilama, saat menemui Aliansi BEM Nusantara Gorontalo yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/03/2025).

“Saya sebagai Ketua BK akan tindaklanjuti apa yang sudah disuarakan oleh adik-adik mahasiswa,” tegas Fikram.

Sebelum isu itu disuarakan, ia telah membahas di Rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, semua isu yang berkembang saat ini dibahas termasuk juga isu dugaan gratifikasi di internal DPRD Provinsi Gorontalo.

“Kami sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) sawit tetapi, bukan hanya itu kami juga akan membentuk pansus yang lain termasuk pansus PT PETS,” ujar Fikram.

“Kami sudah menerima semua laporan itu dan semua akan kami tindak lanjuti secepatnya,” pungkasnya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Setelah kurang lebih 10 tahun menjadi ketua panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Politisi senior Sun Biki lebih memilih mundur.

Hal itu, diungkapkan langsung oleh Sun Biki. Usai rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-18 dalam rangka pembentukan Pansus LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2024. Selasa, 11/03/25.

” Alasan Saya sederhana, Saya sudah 10 tahun di pilih menjadi ketua Pansus. Olehnya, Saya memilih untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman anggota lain,”  Ucap Sun Biki.

Sun Biki mengatakan, masih banyak teman-teman anggota DPRD lainnya memiliki potensi untuk menjadi ketua Pansus.

” Oleh karena itu, Saya serahkan ke generasi selanjutnya untuk memimpin Pansus DPRD Provinsi Gorontalo, ” Ujarnya.

” Saya berharap, kepada ketua Pansus yang akn terpilih nanti bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi laporan Kepala Daerah nanti,” Pungkasnya.

10 Tahun jadi Ketua Pansus, Ini Alasan Sun Biki Memilih untuk Mundur

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Setelah kurang lebih 10 tahun menjadi ketua panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Politisi senior Sun Biki lebih memilih mundur.

Hal itu, diungkapkan langsung oleh Sun Biki. Usai rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-18 dalam rangka pembentukan Pansus LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2024.

” Alasan Saya sederhana, Saya sudah 10 tahun di pilih menjadi ketua Pansus. Olehnya, Saya memilih untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman anggota lain,” Ucap Sun Biki.

Sun Biki mengatakan, masih banyak teman-teman anggota DPRD lainnya memiliki potensi untuk menjadi ketua Pansus.

” Oleh karena itu, Saya serahkan ke generasi selanjutnya untuk memimpin Pansus DPRD Provinsi Gorontalo, ” Ujarnya.

” Saya berharap, kepada ketua Pansus yang akn terpilih nanti bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi laporan Kepala Daerah nanti,” Pungkasnya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo mengunjungi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Gorontalo.

Kunjungan ini mendapat sambutan langsung dari Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Pagar Butar Butar, Selasa (21/01/2025). Turut hadir pada kunjungan kerja itu Anggota Komisi I, Yeyen Sidiki, Siti Nurayin Sompie dan Ekwan Ahmad.

Yeyen Sidiki menjelaskan, kunjungan ini merupakan salah satu langkah membangun kolaborasi dan elaborasi dengan Kemenkumham Gorontalo.

“Jadi kami hari ini telah melaksanakan kunjungan ke Kantor Kemenkumham Gorontalo. Tujuannya apa? Tentu untuk membangun kolabosasi dan elaborasi dengan Kemenkumham,” jelas Yeyen Sidiki.

Yeyen menambahkan, tidak menutup kemungkinan ke depan DPRD akan menemui satu masalah yang berhubungan langsung dengan pihak Kemenkumham Gorontalo.

“Itu pasti, apalagi yang berhubungan langsung dengan Hak Asasi Manusia. Ini masalah yang sering kami terima di DPRD,” tambah Yeyen Sidiki.

Yeyen Sidiki Minta, Kemenkumham Gorontalo Perkuat Kolaborasi dengan DPRD

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo mengunjungi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Gorontalo.

Kunjungan ini mendapat sambutan langsung dari Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Pagar Butar Butar, Selasa (21/01/2025). Turut hadir pada kunjungan kerja itu Anggota Komisi I, Yeyen Sidiki, Siti Nurayin Sompie dan Ekwan Ahmad.

Yeyen Sidiki menjelaskan, kunjungan ini merupakan salah satu langkah membangun kolaborasi dan elaborasi dengan Kemenkumham Gorontalo.

“Jadi kami hari ini telah melaksanakan kunjungan ke Kantor Kemenkumham Gorontalo. Tujuannya apa? Tentu untuk membangun kolabosasi dan elaborasi dengan Kemenkumham,” jelas Yeyen Sidiki.

Yeyen menambahkan, tidak menutup kemungkinan ke depan DPRD akan menemui satu masalah yang berhubungan langsung dengan pihak Kemenkumham Gorontalo.

“Itu pasti, apalagi yang berhubungan langsung dengan Hak Asasi Manusia. Ini masalah yang sering kami terima di DPRD,” tambah Yeyen Sidiki.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Senin (20/01/2025).

Berlangsung di Ruang Inogaluma, rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Moh Ikbal Al Idrus, dan didampingi Sekretaris Komisi, Ghalieb Lahidjun.

Ikbal Al Idrus mengatakan, rapat ini membahas terkait program dinas kesehatan selama tahun 2025, termasuk pelayanan kesehatan di rumah sakit.

“Tadi kita melaksanakan rapat dengan dinas kesehatan. Memang di tahun 2024 anggaran mereka itu sekitar Rp 100 miliar lebih, tetapi di tahun 2025 berkurang,” kata Ikbal.

Ikbal menjelaskan, perubahan regulasi pelayanan kesehatan ini juga menjadi antensi dan perhatian dari komisi IV.

“Iya itu tadi kita bahas juga bersama dengan dinas, dan mereka juga menerima keluhan soal pelayanan kesehatan di rumah sakit,” jelasnya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden, Gibran Rakbuming telah mengalokasikan APBN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski begitu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo Ikbal Al Idrus menyebutkan, tidak menutup kemungkinan program MBG ini bisa teranggarkan di APBD daerah.

“Kita kemungkinan besar akan koordinasi dengan pusat. Kalaupun memang harus pakai APBD, mungkin kita bisa anggarkan pada perubahan,” jelasnya, Senin (06/01/2025).

Ikabl mengatakan, DPRD akan siap dan terus mendukung program makan bergizi gratis ini, sekalipun harus menggunakan APBD provinsi Gorontalo.

“Sambil kita juga akan koordinasi antara eksekutif dengan teman-teman Forkopimda juga. Jadi kita akan diskusikan lebih lanjut dekat-dekat ini,” kata Ikbal.

“Kalau memang ada kemungkinan APBD harus dipakai gimana solusinya? Yang pasti kita dari DPRD itu sebagai lembaga pengawasan ini akan terus mengawasi ini,” tambahnya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili menerima kunjungan dari Gubernur Gorontalo terpilih, Gusnar Ismail.

Berlangsung di Rumah Dinas DPRD Provinsi, Gusnar Ismail turut menyampaikan tujuan kunjungan tersebut, Jumat (03/01/2025).

“Ada dua hal, pertama menyangkut pergeseran anggaran untuk mengakomodasi janji-janji kampanye yang harus segera kita tuntaskan,” jelas Gusnar.

Gusnar mengatakan, hal kedua yang dibahas dalam pertemuan itu adalah terkait penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kedua paling penting adalah penyusunan RPJMD yang harus didiskusikan bersama. Karena paling lama setelah enam bulan gubernur dilantik, itu harus clear,” kata Gusnar.

Ia menambahkan, kedua hal ini sangat penting dan diharapkan bisa mendapatkan perhatian dari pihak legeslatif untuk segera dibahas di DPRD.

“Tapi kalau menunggu selama enam bulan, kita tidak bisa menggunakan itu untuk penyusunan APBD. Sehingga harus lebih cepat, karena kalau itu lebih cepat maka APBD 2026 mengacu di situ,” tambahnya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili menerima kunjungan dari Gubernur terpilih, Gusnar Ismail.

Kunjungan berlangsung di Rumah Dinas DPRD itu, Thomas Mopili mengungkapkan hal yang mengemuka dalam pertemuan tersebut, Jumat (03/01/2025).

Yakni tentang penyesuaian Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengakomodir janji kampanye oleh Gubernur Gorontalo terpilih, Gusnar Ismal.

“Beliau menyarankan ke Saya sebagai ketua DPRD untuk bagaimana mengatur persiapan ini. Begitu setelah pelantikan sudah jalan, dan itu yang kita bahas selama satu jam,” jelasnya.

Tak hanya itu saja, penyelesaian penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga menjadi topik pembahasan dalam pertemuan itu.

Bagi Thomas, hal yang dilakukan oleh Gusnar Ismail untuk membahas dua hal penting ini merupakan langkah yang patut diberikan apresiasi.

“Dan saya sudah menjamin secara politis, kalau untuk rakyat 1000 persen kita akan back up. Saya pikir langka-langkah beliau adalah langkah yang positif,” imbuhnya.