Wakilrakyat.co, GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail menyambut kedatangan sejumlah perwakilan masyarakat penambang Bone Bolango di Rumah Dinasnya, Jumat (2/5/2024).

Setelah mendengarkan langsung aspirasi para penambang, Gubernur Gusnar berjanji akan membawa semua aspirasi penambang ke pusat di Kementerian ESDM.

“Tadi saat audiens, saya sudah mendengar langsung apa yang selama ini menjadi keluh kesah para penambang yakni terkait kontrak karya yang diberikan oleh Kementrian ESDM ke PT. Gorontalo Mineral karena ini juga menyangkut kelangsungan hajat hidup masyarakat disana,” ungkap Gubernur Gusnar.

Ia menegaskan bahwa dirinya akan selalu berpihak pada masyarakat penambang dan akan membawa masalah ini hingga ke pusat untuk dibahas dan menemukan jalan keluarnya.

“Pastinya kami akan bawa hal ini ke pusat untuk mencari solusi terbaiknya,” tegasnya.

Sementara Perwakilan masyarakat penambang yang turut hadir dalam audiens, Iskandar Alaina mengapresiasi sikap Gubernur Gusnar yang menunjukkan keberpihakannya kepada para penambang.

“Alhamdulillah, pak Gub Gusnar tadi menunjukkan bahwa jelas beliau berpihak pada para masyarakat penambang, kami sudah sampaikan semua poin-poin yang hingga saat ini terus diperjuangkan oleh masyarakat penambang,” ucap sosok yang akrab disapa Haji Kano tersebut.

Haji Kano turut menambahkan bahwa Gubernur Gusnar juga mendorong untuk membentuk tim yang nantinya akan ikut mengawal aspirasi ini hingga ke pusat.

“Sehingga tentu saja ini adalah hal yang baik karena sejauh ini pak Gub masih melihat bagaimana perjuangan masyarakat penambang yang ingin mengusir oligarki dari hutan dan tanah rakyat di Bone Bolango,” tegasnya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO- Di hadapan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, masyarakat penambang Bone Bolango (Bonbol) menegaskan, akan tetap menempati lokasi penambang di titik bor (Tibor) 1,3 dan 9. Ketegasan tersebut, muncul pada saat PT. Gorontalo Mineral telah memasang peringatan, agar masyarakat segera meninggalkan tempat tersebut.

Iskandar Alaina bersama masyarakat penambahang, usai melakukan audiensi bersama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail pada Jumat, 02/05/25 di Rudis Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, yang sudah merespon surat dari masyarakat penambang.

“Terima kasih atas undangan Pak Gubernur, sebelumnya telah merespon surat Kami. Pada prinsipnya, pemerintah Daerah adalah orang tua kami, “ ucap Iskandar Alaina.

“Kami penambang, berharap dengan adanya Pemerintahan yang baru, dapat menjadi solusi buat para penambang mempertahankan lokasi yang telah ditempati 34 tahun,” ujar Iskandar Alaina atau lebih dikenal haji kano.

“ Kami berharap, Pemerintah Daerah bisa bersama sama dengan Rakyat mempertahankan Hak-hak rakyat, “ sambungnya.

Sementara itu, di tempat yang sama Taufik Seban sangat mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi, untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“ Sejauh ini, Gubernur Gorontalo yang mengerti persoalan kemaslahatan masyarakat penambang hanya Gusnar Ismail. Terbukti,hanya pak Gusnar Ismail yang telah memberikan surat keputusan (SK) untuk pembentukan tim penambang. Dimana didalamnya tim tersebut, antara masyarakat penambahan dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, “ tutur Taufik Seban.

“Pada prinsipnya, Kami penambang akan tetap menempati lokasi Tibor 1,3 dan 9 tersebut, walaupun nyawa taruhannya, “ Tegas Taufik.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu menyebut, kantor Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango harus mendapatkan perhatian dari pemerintah Daerah.

Hal tersebut, disampaikan langsung oleh Politisi PDI-Perjuangan Wahyudin, usai dirinya melakukan kunjungan kerja (Kunker) bersama komisi I DPRD Provinsi Gorontalo di kantor Kelurahan Tumbihe. Jumat, 02/05/25.

“ Kebetulan, kantor Kelurahan Tumbihe adalah salah satu yang ada di Kabupaten Bone Bolango, tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Daerah,” ucap Wahyudin.

“ Tadi, kami komisi l DPRD Provinsi Gorontalo telah mendengarkan langsung bahwa kantor Kelurahan Tumbihe ini, belum ada pembangunan kantor kelurahan,” ujarnya.

“Oleh karena itu, ini juga menjadi notice bagi kami Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Karena di DPRD ada yang namanya bantuan keuangan Kabupaten/Kota. Nah, ini akan menjadi komitmen kita bersama ketika ada bantuan keuangan, maka kita akan coba membantu pembangunan melalui anggaran tersebut, “ pungkasnya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Komisi l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, melakukan peninjauan langsung terkait Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di kantor Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.

“ Kami meninjau langsung, apa yang menjadi regulasi baru terkait SOTK, dimana harus mengakomodir setiap pegawai maupun tenaga honorer yang ada di kelurahan dan Desa, harus melalui seleksi dan batas usai waktu 60 tahun, “ ucap Wahyudin Moridu. Jumat, 02/05/25.

Wahyudin berharap, ada perhatian khusus dari pemerintah Daerah, untuk 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Termasuk, kelurahan Tumbihe. 

“ Saya rasa kecil jika anggaran Rp. 300 juta untuk kelurahan, dibandingkan dengan anggaran Desa mencapai Rp 1 Miliar,” ujarnya. 

“Organisasi pemerintahan skala kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan yang membawahi Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Banyak yang harus dibayarkan,” jelas Wahyudin politisi muda, dari partai PDI-Perjuangan tersebut.