Wakilrakyat.co- Gorontalo Utara, Aliansi Merah Putih Peduli Demokrasi Gorontalo Utara (AMPPD-GORUT) menggelar Aksi Demonstrasi di depan Kantor Bawaslu dan KPU Kabupaten Gorontalo Utara dengan membawa beberapa isu tuntutan Aksi, antara lain meminta kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara agar dapat transparansi dalam melakukan penanganan Sengketa pemilu dilandasi dasar hukum yang jelas agar kemudian tidak menuai pertanyaan di khalayak publik.
” Kami minta Kepada lembaga Badan Pengawasan Pemilu ( Bawaslu ) Kabupaten Gorontalo Utara agar dapat transparan, mempublikasikan hasil putusan Bawaslu terkait dengan sengketa Pemilu tahun 2024, sebab jelas mengacu pada UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mengatur tentang hak warga negara untuk mendapatkan informasi publik, dimana salah satunya adalah menjamin penyelenggaraan negara yang transparan dan dapat di awasi oleh publik.” Ucap Julma Wardin selaku Korlap Aksi.
Demo di Kantor Bawaslu dan KPU Gorontalo Utara.
Massa Aksi minta Pihak Penyelenggara Transparan dalam mempublikasikan hasil putusan bawaslu terkait dengan sengketa pemilu tahun 2024. Dan meniadakan debat ketiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, 06/11/2024
Selain itu, lewat isu tuntutan yang di bawa oleh massa Aksi yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih Peduli Demokrasi Gorontalo Utara ( AMPPD – Gorut ) meminta kepada Bawaslu Gorontalo Utara dan seluruh jajarannya agar proaktif dalam mengawasi setiap proses pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung dan wajib menegur tim kampanye apabila terindikasi termuat narasi- narasi yang mengandung sindirin ataupun ujaran kebencian yang di nilai akan menimbulkan konflik sosial di tengan kalangan masyarakat Gorontalo Utara.
“Kami juga meminta kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Gorontalo Utara, terutama Bawaslu agar kemudian selalu dapat Proaktif dalam melakukan pengawasan Kampanye yang sedang berlangsung serta wajib menegur tim kampanye apabila terindikasi termuat narasi-narasi negatif yang berpotensi menyebabkan konflik sosial di kalangan masyarakat Gorontalo Utara, sebab jelas hal ini di atur dalam PKPU 13 tahun 2014 pasal 57 – Pasal 66 yang mengatur sejumlah larangan kampanye. (Tambah Anggryan, salah satu Orator Aksi).
Terahir, Anggryan, yang juga sebagai Sekjend GMNI Gorontalo menegaskan bahwa Kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara akan datang kembali pada aksi jilid II sampai tuntutan aksi di dengar dan di tindak lanjuti. kepada KPU kabupaten Gorontalo Utara mewakili Aliansi, agar dapat meniadakan debat kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 yang ke tiga, sebab dinilai berkaca pada debat kandidat yang ke dua yang dimana masing-masing pendukung paslon justru telah saling menghujat, menyindir dan gonto-gontokan antar sesama masyarakat gorontalo utara yang dinilai hal ini sangat rawan terjadinya konflik sosial dikalangan masyarakat dan dapat memecah belah persatuan masyarakat gorontalo utara.
“Kepada Bawaslu Gorontalo Utara kami tegaskan akan kembali dengan membawa massa yang lebih banyak lagi pada aksi jilid II untuk menyuarakan apa yang menjadi tuntutan kami, yang kemudian berdasarkan kajian kami bersama. Kami tidak akan pernah berhenti sampai para pimpinan Komisioner Bawaslu dapat menemui kami untuk beraudiens bersama massa aksi. Dan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara, kami meminta agar kemudian debat kandidat paslon cabup dan cawabup gorontalo utara untuk ditiadakan, sebab berkaca pada debat yang ke dua yang hampir saja terjadi adu jotos/ ceos antara para pendukung masing masing paslon, saling sindir menyindir, maka kami menilai debat ke tiga sangat rawan terjadinya konflik sosial, maka lebih baik kita bersama sama melakukan tindakan pencegahan itu”. Tutup Sekjend GMNI Gorontalo.