Oleh: Guslan Batalipu (Direktur Eksekutif IDEM)

Ada kekhawatiran publik terhadap masalah perspektif penyelenggara Pemilu terkait afirmative action keterwakilan minimal 30% perempuan tahun ini. Jangan sampai ada penyelenggara pemilu yang memahami hal tersebut hanya sekadar pemenuhan administrasi pada proses pendaftaran. Sebagaimana tujuan kebijakan afirmatif ini ialah membuka ruang partisipasi perempuan diruang publik untuk terlibat langsung dalam hal ini menjadi pengawas pemilu di kecamatan. Hal ini sejalan dengan semangat kita yang sedang menuju demokrasi yang inklusif yang kerap disuarakan dan diperjuangkan oleh Masyarakat sipil pro demokrasi tidak terkecuali di Gorontalo.

IDEM (Institute for Democracy and Electoral Monitoring) salah satu organisasi masyarakat sipil yang concern dalam isu demokrasi juga kerap mendiskusikan affirmative action ini dengan penyelenggara pemilu baik forum formal maupun informal bahkan disaat ngopi bersama dengan beberapa penyelenggara pemilu di Gorontalo. Setidaknya untuk mendorong hal tersebut bisa terealisasi.
Kita patut mensyukuri bahwa kebijakan Bawaslu RI melalui pandauan yang disusun untuk proses seleksi panwascam memuat tentang frasa memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% disetiap tahapan seleksi. Sehingga optimisme publik untuk mewujudkan demokrasi inklusi terbuka dan punya peluang besar bisa terwujud.

Namun, tidak bisa berhenti sampai disitu. Karena dalam mewujudkan kebijakan tersebut harus ditunjang pula dengan persfektif penyelenggara pemilu (Bawaslu Daerah) yang demokratis dan berpersfektif gender. Karena penyelenggara pemilu lah yang membentuk panwascam lewat tangan pokja seleksi. Karena setidaknya hal tersebut akan berpengaruh pada proses rekrutmen dan hasil seleksi, manakala penyelenggara pemilu hanya melakukannya dengan cara terpaksa karena pemenuhan administrasi. Itu baru dari sisi keterwakilan belum bergeser pada wilayah lain seperti memperhatikan kelompok disabilitas, pemuda, dalam pengawasan pemilu yang partisipatif.

Saat ini proses seleksi sudah masuk pada tahapan wawancara, itu artinya proses ujian CAT (Computer Assisted Test) sudah dilalui, dan hasilnya ada perempuan yang lolos. Tentu CAT menunjukkan kualitas calon panwascam maka secara kualifikasi perempuan yang lolos tersebut telah membuktikan bahwa mereka punya kualitas yang baik bukan karena semata-mata mengadalkan politik lobi.
Jika dalam seleksi panwascam saat ini keterwakilan perempuan minimal 30 % tidak terwujud itu berarti kekhawatiran publik terkait persfektif penyelenggara pemilu di Gorontalo benar, dan itu berarti masalahnya pada persfektif.

Tulisan ini dibuat setidaknya untuk mengafirmasi bahwa sudah saatnya kita membangun demokrasi yang fair dan inklusif dimulai dalam konteks seleksi panwascam terlebih dahulu dalam rangka menciptakan hasil pemilu 2024 yang beritegritas dan mampu menjawab problem bangsa Indonesia apalagi demokrasi kita hari ini mengalami regresi bahkan mengarah ke otoritarianisme utuh.

Dan kedepan Bawaslu RI seharusnya melakukan bimtek khusus kepada penyelenggara pemilu untuk memeriksa penyelenggara pemilu yang kurang memiliki perfektif yang demokratis. Dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendorong aturan pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017) agar mewajibkan keterwakilan 30% perempuan bisa terakomodir.