Berdikari

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Kedatangan CEO (Chief Executive Officer) Citimall Gorontalo Alphonzus Widjaja ke Kota Gorontalo perlu mendapat Apresiasi.

Karena ini menunjukkan bagaimana Citimall Hotel Gorontalo berupaya bertanggung jawab atas tindak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada 69 karyawan.

Alphonzus Widjaja (Chief Executive Officer) diampingi Direktur Hukum (Chief Legal Officer) perusahaan induk, Dinasti Brian Harahap, serta Kepala Divisi SDM (Sumber Daya Manusia) Teuku Rio Wanda dan Owner Representative Indah M Soeryadiredja, dirinya bersama management hadir untuk penuhi panggilan DPRD Kota Gorontalo, dalam rangka Rapat Dengar Pedapat (RDP) guna mengklarifikasi isu yang sempat beredar hangat tersebut, Senin (27/06/2023).

Setelah melakukan rapat bersama DPRD Kota Gorontalo dan juga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia pihak Hotel Citimall Gorontalo langsung melakukan Konferensi pers dengan awak media.

Pada Konpers tersebut secara jelas dan terperinci Alphonzus Widjaja menjelaskan bahwa PHK yang dilayangkan pihak Hotel semata-mata untuk menyelamatkan Perusahaan dari terpaan badai ekonomi yang menghadang Hotel Citimall Gorontalo.

Hal ini lah yang menjadi pemicu dirinya terpaksa mengambil langkah yang cukup berat dengan melakukan PHK terhadap 69 karyawan Hotel Citimall Gorontalo.

“Perusahaan itu sudah 3 tahun merugi, tepatnya saat covid melanda, kemudian di tahun 2021 kerugian mencapai 1.5M dan 2022 sebesar 1.6M padahal covid sudah membaik namun karna banyaknya kamar yang rusak sehingga perusahaan merugi dua tahun berturut turut, bukan cuman itu fasilitas lainnya juga mengalami kerusakan dan furniture juga sudah pada tua”, Ungkap Alphonzus

Kata Ketua Umum APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia) lagi, dari 176 kamar tersedia saat ini kamar yang bisa dioperasikan Hotel Citimall Gorontalo hanya 72 kamar sehingga untuk mengoptimalkan operasional Hotel dirinya harus memangkas beberapa karyawan untuk efisiensi Hotel.

“Pegawai kami berjumlah 82 karyawan sedangkan kamar hanya 72, hal ini tidak sesuai dengan “maning ratio” per kamar yang dianggap sehat di industri perhotelan dan kondisi ini tidak bisa kami pertahankan dan diamkan secara terus-menerus karena ini bisa berbahaya bagi perusahaan, lama-lama kalau dibiarkan terus, Hotel ini bisa tutup, jadi kami harus segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi masalah ini, dan mohon maaf kami mengambil langkah yang cukup berat”, Ujarnya

Kemudian Alphonzus juga menolak dengan tegas atas beberapa tuduhan Asosiasi Serikat Pekerja Gorontalo bahwa pihak Citimall melakukan Union Busting.

Padahal menurutnya tuduhan tersebut tidak lah berdasar, mengapa demikian Direktur PT Primerindo Kencana juga menjelaskan bahwa sampai dengan sekarang masih ada 21 karyawan hotel yang merupakan pengurus dan anggota-anggota dari Serikat Kerja, jadi tuduhan bahwa kami membubarkan serikat kerja itu tidak benar, selain itu di tahun 2017, dimana undang-undang memberikan perusahaan kami hak untuk melakukan pemecatan dikarenakan perusahaan induk kami mengakuisisi Maqna hotel, perusahaan justru tidak melakukan pemecatan terhadap karyawan.

Belum lagi ketika dunia dilanda Covid 19 yang seluruh perekonomian dunia luluh lantah namun Hotel tidak melakukan pemecatan tersebut.

Bahkan Hotel Citimall Gorontalo membayar pesangon karyawan mulai dari beroperasinya hotel Maqna pada tahun 2012 itu pun dibayar lebih dari angka normatif yang seharusnya, dimana Hotel Citimall Gorontalo merugi 2 tahun terus menerus dan melakukan efisiensi seharusnya hanya membayar 0,5x dari nilai pesangon yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK). Namun pihak hotel tidak melakukan upaya itu. Justru untuk memperhatikan kesejahteraan para karyawan yang di PHK, perusahaan mengambil kebijakan untuk membayar 1x dari PMTK yang merupakan dua kali diatas nilai normatif.

“Kami mengakuisisi hotel ditahun 2017 seharusnya kami membayar pesangon karyawan mulai dari tahun itu, tapi kami membayarnya mulai dari tahun 2012 itu pun langsung dibayar secara full dan tidak dicicil karena kami tidak mau merugikan karyawan. Kami sudah berkomitmen bahwa ketika kami melakukan PHK maka kami harus memenuhi seluruh hak hak karyawan”, Ujarnya

Diakhir statement CEO divisi Retail & Hospitality NWP Property Group menyampaikan saat ini Hotel Citimall Gorontalo sedang berupaya memperbaiki hotel dengan melakukan renovasi dibeberapa ruangan, ketika renovasi sudah selesai pihak Hotel akan kembali membuka ruang bagi para pekerja yang ingin bergabung dengan Hotel Citimall Gorontalo.

“Renovasi ini dilakukan secara bertahap karena anggarannya cukup banyak tapi target kami 2 tahun hotel ini akan beroperasi secara full jadi para pekerja silahkan daftar begitu juga dengan Ex karyawan, kami membuka ruang bagi seluruh pekerja”, Pungkasnya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Momentum Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Hotel Citimall Gorontalo bagikan 185 paket daging hewan kurban kepada masyarakat kota Gorontalo.

“Program pemotongan hewan qurban ini sudah menjadi program Hotel Citimall Gorontalo pada setiap momentum hari raya Idul Adha,” Kata Indah M Soeryadiredja, selaku Owner Representative Hotel Citimall Gorontalo. 

Indah mengatakan bahwa tahun ini Hotel Citimall Gorontalo, bisa kembali membagikan daging hewan kurban kepada warga sekitar, dengan membawa kupon yang telah diberikan, masyarakat bisa langsung datang untuk mendapatkan daging tersebut. Jumat, 30/06/23.

Lebih lanjut, ia menambahkan selain pembagian daging hewan qurban, Hotel Citimall juga sering membagikan makanan siap santap kepada warga setiap hari jumat atau sering disebut jumat berbagi berkah. 

“Kami juga, punya program Jumat berbagi. Kita sering bagikan makanan untuk warga sekitar yang melewati area depan Hotel Citimall, atau tepatnya di jalan Sultan Botutihe,” tambahnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pihak manajemen Hotel Citimall Gorontalo kepada warga yang berhak menerima.

“Ini semata-mata sebagai bentuk kepedulian kami kepada warga yang berhak menerima. Alhamdulillah meski tak banyak, tapi kami bisa berbagi dengan mereka,” tutupnya,”Sambungnya. (Fai) 

Oleh : Mahasiswa KKN-T Tahun 2022 Desa Taulaa

(OPINI) – Saat ini Desa wisata merupakan salah alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan.

Wisatawan sudah mulai kembali berkunjung ke berbagai Wisata di Indonesia, Kota Gorontalo merupakan salah satunya Kota destinasi yang bisa menjadi alternatif tempat wisata.

Didukung dengan menurunnya Pandemi Covid 19, Sehingga hal ini membuka peluang bagi Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tahun 2022 untuk mengangkat tema “Pengembangan Wisata Pantai yang diimplementasikan di Desa Taulaa, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo.

Dilihat dari potensi wisata, destinasi pantai Taulaa memiliki potensi apabila dikelola dengan baik. Berdasarkan Informasi dari Kepala Desa Taulaa Bapak Ikson Puata Dehi, dan masyarakat setempat bahwa wisata Pantai Taulaa pernah dibuka dan ramai dikunjungi para wisatawan.

Namun, beberapa tahun kebelakang ini Wisata Pantai Taulaa sudah tidak lagi dibuka, karena minimnya pengunjung yang disebabkan oleh fasilitasnya yang kurang memadai untuk dijadikan sebagai wisata yang layak untuk dikunjungi.

Salah satu potensi wisata Pantai Taulaa yang dapat dikembangkan adalah ekosistem laut yang masih sangat terjaga, sehingga bagus untuk menjadi tempat memancing hingga snorkeling.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya wisatawan yang datang bermalam sambil membawa peralatan pancing dan hasil pancingan yang mereka dapatkan langsung dibakar di tempat itu, dan dimakan saat masih hangat sambil menikmati indahnya hamparan pasir dan panorama bukit yang mengapit lautan yang luas.

Berdasarkan perencanaan program pengembangan wisata yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN-T UNG tahun 2022 meliputi program Fisik dan Non-fisik.

Program Fisik diwujudkan dengan pembangunan 2 (Dua) buah pondok wisata berupa Gajebo yang berukuran 3 m x 2 m, pembuatan 3 (Tiga) Spot Photo, pembuatan ayunan, penataan taman bunga putih, pembuatan papan Informasi pintu utama, dan pembuatan tempat sampah.

Sedangkan untuk program Non-Fisik diwujudkan dengan sosialisasi kepada masyarakat, pembuatan sosial media wisata, dan pembuatan peta resiko bencana pantai dan laut yang dibantu oleh Dosen Pembimbing Lapangan Ibu Yayu Isyana D. Pongoliu, Ibu Dewi Indrayani Hamin, dan Bapak Ramlan Amir Isa.

Dengan diwujudkannya program Fisik dan Non-fisik Wwsata tersebut, akhirnya saat ini wisatawan mulai ramai berkunjung dan menikmati indahnya wisata pantai Taulaa.

Gambar utama di atas merupakan salah satu bagian dari keindahan wisata pantai Taulaa saat dikunjungi di sore hari yang dapat menikmati indahnya Sunset yang bersinar.

Oleh: Guslan Batalipu (Direktur Eksekutif IDEM)

Ada kekhawatiran publik terhadap masalah perspektif penyelenggara Pemilu terkait afirmative action keterwakilan minimal 30% perempuan tahun ini. Jangan sampai ada penyelenggara pemilu yang memahami hal tersebut hanya sekadar pemenuhan administrasi pada proses pendaftaran. Sebagaimana tujuan kebijakan afirmatif ini ialah membuka ruang partisipasi perempuan diruang publik untuk terlibat langsung dalam hal ini menjadi pengawas pemilu di kecamatan. Hal ini sejalan dengan semangat kita yang sedang menuju demokrasi yang inklusif yang kerap disuarakan dan diperjuangkan oleh Masyarakat sipil pro demokrasi tidak terkecuali di Gorontalo.

IDEM (Institute for Democracy and Electoral Monitoring) salah satu organisasi masyarakat sipil yang concern dalam isu demokrasi juga kerap mendiskusikan affirmative action ini dengan penyelenggara pemilu baik forum formal maupun informal bahkan disaat ngopi bersama dengan beberapa penyelenggara pemilu di Gorontalo. Setidaknya untuk mendorong hal tersebut bisa terealisasi.
Kita patut mensyukuri bahwa kebijakan Bawaslu RI melalui pandauan yang disusun untuk proses seleksi panwascam memuat tentang frasa memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% disetiap tahapan seleksi. Sehingga optimisme publik untuk mewujudkan demokrasi inklusi terbuka dan punya peluang besar bisa terwujud.

Namun, tidak bisa berhenti sampai disitu. Karena dalam mewujudkan kebijakan tersebut harus ditunjang pula dengan persfektif penyelenggara pemilu (Bawaslu Daerah) yang demokratis dan berpersfektif gender. Karena penyelenggara pemilu lah yang membentuk panwascam lewat tangan pokja seleksi. Karena setidaknya hal tersebut akan berpengaruh pada proses rekrutmen dan hasil seleksi, manakala penyelenggara pemilu hanya melakukannya dengan cara terpaksa karena pemenuhan administrasi. Itu baru dari sisi keterwakilan belum bergeser pada wilayah lain seperti memperhatikan kelompok disabilitas, pemuda, dalam pengawasan pemilu yang partisipatif.

Saat ini proses seleksi sudah masuk pada tahapan wawancara, itu artinya proses ujian CAT (Computer Assisted Test) sudah dilalui, dan hasilnya ada perempuan yang lolos. Tentu CAT menunjukkan kualitas calon panwascam maka secara kualifikasi perempuan yang lolos tersebut telah membuktikan bahwa mereka punya kualitas yang baik bukan karena semata-mata mengadalkan politik lobi.
Jika dalam seleksi panwascam saat ini keterwakilan perempuan minimal 30 % tidak terwujud itu berarti kekhawatiran publik terkait persfektif penyelenggara pemilu di Gorontalo benar, dan itu berarti masalahnya pada persfektif.

Tulisan ini dibuat setidaknya untuk mengafirmasi bahwa sudah saatnya kita membangun demokrasi yang fair dan inklusif dimulai dalam konteks seleksi panwascam terlebih dahulu dalam rangka menciptakan hasil pemilu 2024 yang beritegritas dan mampu menjawab problem bangsa Indonesia apalagi demokrasi kita hari ini mengalami regresi bahkan mengarah ke otoritarianisme utuh.

Dan kedepan Bawaslu RI seharusnya melakukan bimtek khusus kepada penyelenggara pemilu untuk memeriksa penyelenggara pemilu yang kurang memiliki perfektif yang demokratis. Dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendorong aturan pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017) agar mewajibkan keterwakilan 30% perempuan bisa terakomodir.