Category:

Gerakan Publik

Tangkap Dan Adili Yosar

by admin 4;54 AM

written by admin

Penulis : Ahmad R Bakari (Kadi)

Tajuk – Isu dan Opini yg bergulir akhir-akhir ini soal Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Pohuwato jadi pusat perhatian jagat maya. Tak bisa dinafikkan, aktivis dan masyarakat provinsi Gorontalo menyoroti nama yosar Karena di duga menjadi otak dari riak-riak yg terjadi.

Di berbagai Pemberitaan nama yosar dengan terang-terangan disebut mengumpul dan memonopoli peti yg sudah sejak lama berlangsung. Namun, ibarat seorang maling, tentu tak akan mengaku. Yosar membantah semua tuduhan.

Yosar juga dicurigai sengaja mengarahkan beberapa aktivis untuk mendesain aksi di depan mapolda Gorontalo yang alih alih membawa nama rakyat, jusrunkenyataannya yosar merasa tersaingi dalam bisnis monopoli yg selama ini dilakoninya.

Ya, Yosar tengah gundah gulana dengan kehadiran kelompok baru yang disebut Joker. Kehadiran Joker tentu merusak bisnis monopoli tambang ilegal Pohuwato.

Kehadiran Joker masih seperti bayangan, terlihat tapi tak bisa disentuh. Bisa jadi Joker hanya akal-akalan Yosar untuk membunuh karakter pesaing bisnisnya yang lain. Sehingga, dirinya bisa menguasai bisnis gelap PETI Pohuwato.

Dugaan keterlibatan beberapa oknum anggota di dalam mapolda Gorontalo juga mencuat setelah salah satu aktivis atas nama mahmudin memasang status di beranda wa yg di dalamnya menyebut-nyebut ada orang dalam.

Ini tentu memperkuat dugaan bahwa aksi mahasiswa tidak hanya sebagai eksistensi dalam menyampaikan pendapat soal peti, namun murni adalah persaingan bisnis.

Belum lagi, soal entitas kelompok Joker disebut didalangi oleh Oknum Petinggi Polda, ini pun harus dibuktikan secara nyata, bukan dengan cara mendanai kelompok aktivis atau mahasiswa yang pada ujungnya menjadi fitnah.

Penulis menilai, jika memang fakta ini bisa dibuktikan, tentu Yosar harus mempertanggung jawabkan perbuatannya Karena tidak hanya menciptakan instabilitas di internal polri Gorontalo, tapi yosar juga telah mencemarkan nama Petinggi Polda Gorontalo.

Pilihannya adalah segera amankan Yosar, Ruaiba, Polda Gorontalo juga harus mengklarifikasi opini negatif dan aksi pencemaran nama baik yang terus dilakukan oleh mahasiswa baik melalui media dan aksi masa, sehingga tak memicu gangguan stabilitas Daerah.

Penulis juga telah memperoleh informasi dan konfirmasi dari Polda Gorontalo, bahwa Polda sementara membentuk tim investigasi untuk menelusuri keterlibatan beberapa oknum anggota polda terhadap pencemaran nama baik terhadap salah satu petinggi polda.

4;54 AM 0 comment

Daerah Gerakan Publik

Fantasi Sedarah, Realitas Budaya dan Krisis Nilai di Tengah Masyarakat Gorontalo: Kritik Kasus Ayah Cabuli Anak Kandung

by admin 10;00 AM

written by admin

Oleh : Fadli Thalib

Batas Etika dan Arus Digital

Fenomena fantasi sedarah atau kecenderungan erotis terhadap hubungan antar keluarga kandung kini tidak hanya menjadi tema sastra gelap atau ranah psikologi abnormal, namun telah merembes ke ruang-ruang publik digital, termasuk di Indonesia. Ironisnya, dalam beberapa minggu terakhir, topik ini menjadi viral di media sosial dengan berbagai bentuk konten mulai dari pengakuan anonim hingga karya fiksi erotis yang bertebaran di forum daring. Bagi sebagian, ini dianggap sebagai pelepasan ekspresi tapi tanpa disadari ini adalah tanda krisis nilai sosial yang patut dianalisis secara serius.

Dalam konteks lokal, kejadian ini menjadi semakin rumit ketika berhadapan dengan norma sosial dan budaya daerah yang memiliki nilai kekeluargaan tinggi seperti di Gorontalo. Budaya Gorontalo, yang mengakar kuat pada prinsip “adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan Kitabullah”, tentu sangat menentang ideologi atau imajinasi yang menyimpang dari nilai moral dan agama.

Dalam beberapa minggu terakhir, publik Indonesia, khususnya masyarakat Gorontalo, dikejutkan oleh kasus ayah mencabuli anak kandungnya sendiri. Peristiwa memilukan ini tidak hanya menyayat nurani, tetapi juga mengguncang fondasi budaya dan etika masyarakat yang dikenal religius dan menjunjung tinggi adat. Lebih mencemaskan lagi, peristiwa ini diyakini hanya salah satu dari banyak kasus kekerasan seksual dalam keluarga yang tidak pernah sampai ke permukaan.

Munculnya narasi inses, baik dalam bentuk fantasi seksual di media sosial maupun dalam bentuk tindak kekerasan seksual nyata, menunjukkan krisis nilai kolektif yang melanda masyarakat modern, termasuk masyarakat Gorontalo.

Kisah Oedipus dan Tragedi Kekuasaan Seksual

Kasus ayah cabuli anak kandung di Gorontalo menegaskan bahwa fantasi sedarah bukan sekadar imajinasi menyimpang, tapi bisa menjelma menjadi kekerasan nyata ketika tidak ada kontrol sosial dan moral. Dalam tragedi Oedipus, Sophocles menggambarkan bagaimana ketidaktahuan dan takdir membawa Oedipus membunuh ayah dan menikahi ibunya. Namun dalam konteks modern, tindakan cabul seorang ayah kepada anak bukan karena takdir, tetapi karena kekuasaan seksual yang disalahgunakan, dibungkus oleh dominasi patriarki dan minimnya edukasi moral.

Michel Foucault juga mengajarkan kita bahwa seksualitas tidak terlepas dari relasi kuasa. Dalam relasi ayah dan anak, terdapat struktur kuasa yang memungkinkan eksploitasi. Ketika kontrol sosial melemah dan budaya malu tidak lagi ditanamkan sejak dini, relasi kuasa ini bisa melahirkan kekerasan seksual yang brutal, dibenarkan secara personal dan tidak terlihat oleh masyarakat hingga terlambat.

Konteks Gorontalo, Adat: Simbol Ketundukan Moral

Nilai budaya Gorontalo yang dikenal dengan konsep “huyula” yang mengandung nilai-nilai kerjasama, tanggungjawab, serta toleransi, dulunya menjadi alat kontrol sosial yang kuat. Namun dalam kasus viral ayah cabuli anak di Gorontalo, kita menyaksikan bagaimana nilai malu dan kontrol moral gagal berfungsi secara efektif. Ini menunjukkan bahwa nilai adat mulai terputus dari generasi ke generasi, digantikan oleh pola hidup individualistis dan kurangnya pengawasan sosial.

Masyarakat Gorontalo memiliki sistem nilai sosial yang sangat kuat, dikenal dengan istilah “Adat bersendikan Syara’, Syara’ bersendikan Kitabullah”. Ini menunjukkan bahwa norma sosial tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada nilai keislaman. Hubungan antar anggota keluarga sangat dijaga melalui prinsip “huyula” yang menjadi alat kontrol moral yang kuat dalam masyarakat. Olehnya, Fantasi sedarah dalam konteks ini bukan hanya penyimpangan seksual, tapi juga pelanggaran eksistensial terhadap identitas budaya dan kehormatan keluarga.

Lembaga adat dan tokoh agama di Gorontalo memiliki pengaruh besar dalam mengontrol perilaku masyarakat. Namun, dalam era digital, pengaruh ini tergerus oleh individualisme digital, di mana identitas maya memungkinkan orang untuk menyembunyikan perilaku yang bertentangan dengan nilai lokal. Anak-anak dan remaja yang tidak lagi terikat pada kontrol sosial tradisional menjadi lebih rentan terhadap ideologi menyimpang yang mereka konsumsi secara daring.

Realitas Gorontalo: Banyak Kasus, Sedikit yang Terbuka

Menurut data LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), mayoritas kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang terdekat, termasuk ayah kandung, paman, dan kakek. Namun, hanya sebagian kecil yang sampai ke jalur hukum karena malu dan patriarki yang kuat.

Kasus ayah cabuli anak kandung hanyalah puncak gunung es. Banyak korban yang memilih diam karena tekanan sosial, ancaman dari pelaku, atau karena takut dianggap sebagai perusak nama baik keluarga.

Anak-anak Sebagai Korban Fantasi

Anak-anak adalah konsumen paling rentan terhadap konten seksual karena otak mereka masih berkembang dan belum mampu membedakan antara fiksi dan realitas secara penuh. Ketika narasi seperti fantasi sedarah dihadirkan dalam bentuk ringan, lucu, atau bahkan romantis, hal ini menciptakan distorsi kognitif yang bisa berdampak jangka panjang terhadap cara mereka memahami relasi keluarga dan tubuh mereka sendiri.

Anak yang mengalami pelecehan seksual dari ayah kandung tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga mengalami distorsi terhadap makna cinta, keluarga, dan kepercayaan. Dalam banyak kasus, korban mengalami depresi berat, bahkan gangguan kepribadian di masa dewasa.

Lebih dari itu, mereka bisa mengulang pola kekerasan tersebut kepada generasi berikutnya jika tidak mendapatkan pemulihan psikososial yang memadai. Ini bukan hanya soal pelaku dan korban, tetapi soal warisan trauma kolektif masyarakat.

Membangun Kembali Etika Gorontalo

Gorontalo menyimpan banyak nilai luhur yang bisa digunakan untuk membangun kembali etika masyarakat. Pendidikan karakter yang berbasis adat dan agama harus diprioritaskan, bukan sekadar diajarkan di sekolah, tetapi dihidupkan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Pendidikan seksual bukanlah ajakan untuk berperilaku bebas, melainkan pembekalan moral dan pemahaman batas tubuh dan relasi sehat. Di Gorontalo, pendekatan ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip Islam dan adat secara seimbang, mengajarkan anak bahwa tubuh mereka adalah amanah yang harus dijaga, dan bahwa relasi keluarga memiliki batas sakral yang tidak bisa dilanggar.

Lembaga adat dan keagamaan di Gorontalo perlu kembali mengambil peran aktif dalam pengawasan moral. Kasus ayah cabuli anak harus menjadi momentum untuk membangun gerakan kolektif. Tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga menyembuhkan masyarakat yang terluka secara nilai.

Fenomena fantasi sedarah yang tengah viral di Indonesia bukanlah gejala yang muncul dalam ruang hampa. Ia adalah hasil dari benturan antara nilai tradisional dan kebebasan digital, antara kerapuhan kontrol sosial dan kekuatan algoritma. Dalam masyarakat seperti Gorontalo, yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan agama, hal ini menjadi tamparan keras akan pentingnya menjaga warisan nilai dan mengadaptasikannya secara cerdas ke dalam era digital.

Sebagai masyarakat yang tengah bergulat dengan modernitas, kita perlu tidak hanya mengutuk fenomena ini secara moral, tapi juga menelusurinya secara filosofis, menyadari akar-akar sosialnya, dan membangun kembali sistem nilai dan kontrol sosial yang humanis, kontekstual, dan berakar pada budaya lokal.

Kasus ayah mencabuli anak kandung di Gorontalo bukan hanya kasus kriminal. Ia adalah simbol dari runtuhnya pagar moral dalam masyarakat yang selama ini mengklaim hidup dalam nilai-nilai luhur. Ia adalah cermin dari kegagalan kolektif dalam mendidik, menjaga, dan mengawasi generasi penerus dari bahaya laten fantasi menyimpang yang kini menjalar dari dunia maya ke dunia nyata.

Kita perlu membangun kembali etika Gorontalo. Kita harus berani bicara, mengungkap, dan menolak membungkam. Karena dalam setiap anak yang diperkosa oleh ayahnya, di situ mati satu dunia yang seharusnya penuh kasih.

10;00 AM 0 comment

Bone Bolango Daerah Gerakan Publik

Antara Hak Prerogatif Dan Nepotisme, Ismet Mile Waras?

by admin 11;15 AM

written by admin

Oleh: Jhojo Rumampuk

Opini – Di tengah semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, langkah Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, melantik dua orang anak kandungnya sebagai Tim Kerja Bupati (TKB) menuai tanda tanya besar dari publik.

Bukan hanya soal etika, tapi ini juga menyinggung nilai-nilai keadilan dan integritas yang selama ini digaungkan dalam pelayanan publik.

Pertanyaannya sederhana: Apakah tidak ada anak-anak muda berprestasi lain di Bone Bolango yang pantas diberi ruang di lingkar kekuasaan? Apakah pemerintahan ini milik keluarga?

Memang, dalam struktur Tim Kerja Bupati tidak seketat ASN yang harus mengikuti mekanisme rekrutmen terbuka. Tapi ini bukan soal legal-formal semata. Ini soal sensitivitas dan kepantasan seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaan publik dengan rasa tanggung jawab moral.

Jika kita mengabaikan isu ini, maka akan terbentuk preseden buruk: jabatan-jabatan strategis di lingkup pemerintah bisa dijadikan karpet merah untuk keluarga. Ini bukan sekadar persoalan Ismet Mile, tapi menyangkut martabat birokrasi Bone Bolango di mata publik.

Lebih menyakitkan lagi, jika benar isu penangkapan salah satu anak Bupati oleh Direktorat Narkoba Polda Gorontalo terjadi dan tidak disampaikan secara terbuka kepada publik lalu bersamaan itu yang bersangkutan justru dilantik sebagai TKB, maka ini bukan hanya mencederai akal sehat publik, tapi juga bisa mempermalukan institusi pemerintahan itu sendiri.

Bupati Ismet Mile harus segera memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat Bone Bolango. Karena jabatan bupati bukan panggung pribadi, apalagi ruang bermain keluarga.

Ia adalah mandat rakyat yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan kepekaan terhadap rasa keadilan publik.

Publik hari ini tidak butuh pemimpin yang hanya pandai bicara soal reformasi dan pemerintahan bersih.

Masyarakat butuh bukti bahwa kekuasaan tidak diwariskan kepada keluarga dalam diam, sementara rakyat kecil harus berjuang keras untuk sekadar mendapat peluang kerja.

Nepotisme adalah wajah dari feodalisme modern. Dan jika dibiarkan, Bone Bolango akan tercatat bukan sebagai kabupaten yang sejahtera, melainkan sebagai kabupaten yang dikuasai oleh dinasti politik secara terang-terangan.

11;15 AM 0 comment

Boalemo Daerah Gerakan Publik Nasional

Ketika Negara Menghapus Hutang: Harapan Baru untuk Petani dan Nelayan

by admin 4;32 AM

written by admin

Oleh: Nurmawan Pakaya

Ada masanya, bagi sebagian petani dan nelayan di negeri ini, utang bukan lagi soal pilihan. Ia menjadi bagian dari hidup—seperti matahari yang terbit dan tenggelam, seperti musim panen yang datang lalu pergi, kadang gagal, kadang cukup untuk makan. Tahun berganti, tapi surat tagihan tetap datang. Cicilan tak pernah menunggu panen bagus, sementara harga jual sering tak menutupi biaya produksi.

Kehidupan di sektor pangan sudah lama terasa berat. Banyak yang bertahan bukan karena melihat harapan, tapi karena tak punya pilihan lain. Maka ketika pemerintah mengumumkan rencana penghapusan utang untuk petani dan nelayan, bagi banyak orang, ini bukan sekadar kabar baik, melainkan ini adalah sebuah titik balik. Sebuah kesempatan untuk memulai dari nol tanpa dihantui beban masa lalu.

Pada 5 November 2024 yang lalu, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang menghapus piutang macet petani, nelayan, dan pelaku UMKM di sektor pangan.

Setiap individu mendapat penghapusan hingga Rp500 juta, sementara badan usaha bisa dibebaskan dari utang hingga Rp300 juta. Ini bukan kebijakan kecil. Ini adalah keputusan besar yang menyentuh jantung kehidupan masyarakat desa.

Dari Keterpurukan ke Harapan

Selama bertahun-tahun, utang menjadi penghalang bagi kemajuan. Petani takut menanam lebih banyak karena risiko gagal panen. Nelayan enggan melaut jauh karena takut rugi kalau hasil tangkapan tak sebanding dengan ongkos.

Hidup di bawah tekanan utang bukan hanya melemahkan finansial, tapi juga meruntuhkan semangat. Kebijakan pemutihan ini, dalam konteks pembangunan, bisa dipahami sebagai bentuk kolaborasi sosial antara negara dan rakyatnya.

Seperti yang disampaikan Kusnandar (2013), kolaborasi terjadi ketika dua pihak saling membantu dan memahami peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, pemerintah hadir bukan sebagai penolong sesaat, tapi sebagai mitra pembangunan.

Menggerakkan Ekonomi dari Pinggir

Ketika utang dihapus, banyak petani dan nelayan bisa kembali bergerak. Mereka bisa merencanakan masa depan tanpa bayang-bayang kredit macet.

Modal kerja bisa digunakan untuk produksi, bukan untuk menambal kekurangan masa lalu. Efek dominonya terasa: pasar tradisional lebih hidup, perdagangan lokal meningkat, dan geliat ekonomi desa mulai terdengar kembali.

Namun, tentu saja ini bukan solusi ajaib. Penghapusan utang hanya akan berdampak besar jika disertai pembenahan sistem. Akses terhadap pupuk, bibit, pelatihan, dan pasar harus lebih terbuka. Tanpa itu, risiko mereka kembali ke lingkaran utang sangat besar.

Inilah yang kemudian diingatkan oleh PSPK UGM—bahwa pemutihan ini jangan hanya dilihat sebagai tindakan karitatif, tapi harus menjadi awal dari pembangunan sistem pertanian dan perikanan yang lebih kuat dan mandiri. Dengan kata lain negara tidak hanya sekadar hadir untuk membebaskan beban, tapi juga mendampingi agar beban itu tak kembali menumpuk.

Lepas dari Jerat, Tapi Butuh Arah

Harus diakui, ada risiko ketika utang dihapus begitu saja. Jika tidak diiringi dengan pendidikan keuangan dan pendampingan produksi, kebijakan ini bisa jadi hanya solusi jangka pendek. Tapi risiko itu bukan alasan untuk tidak bertindak. Karena jauh lebih berbahaya membiarkan jutaan orang terus terjebak dalam keterpurukan yang sama.

Inilah saatnya pendekatan top-down bergeser menjadi kemitraan sejajar. Pemerintah bisa menjadi teman bertukar gagasan, bukan sekadar pemberi bantuan. Petani dan nelayan pun layak diajak merumuskan kebijakan yang menyentuh hidup mereka secara langsung.

Akhir yang Sebenarnya Adalah Awal

Penghapusan utang bukan akhir dari perjuangan. Ini adalah lembar baru yang menunggu diisi dengan sistem yang adil, dukungan yang konsisten, dan kepercayaan yang dibangun pelan-pelan.

Dalam dunia yang makin tidak pasti, langkah seperti ini menunjukkan bahwa negara masih bisa berpihak kepada kelompok yang kecil—yang sering dilupakan, tapi paling menentukan keberlangsungan hidup bangsa.

Bukankah Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa sendiri dalam berjuang. Dan tidak ada yang lebih membangkitkan semangat selain merasa didampingi.

Maka Ketika negara akhirnya berkata, “Kami hapus utangmu,” itu bukan sekadar menghapus angka. Itu adalah cara lain untuk berkata, “Kami percaya padamu.”

Salam.

4;32 AM 0 comment

Daerah Gerakan Publik Pohuwato

Jelang 100 Hari Kerja “Pohuwato Darurat Lingkungan”, Surat Cinta Untuk Pemda Pohuwato

by admin 12;58 PM

written by admin

Oleh : Andi Muh. Maulana Asmar

Mahasiswa Universitas Pohuwato/Kader HMI Cabang Pohuwato

Opini – Di daerah ini, emas digondol tanpa jejak oleh tangan berbalut sutra berbau manis kuasa. Rakyat menggigil menggenggam kerak sementara penegak hukum besulang dimeja pesta. Hukum tak lebih dari bayang disiang, tajam pada lemah tumpul pada megah, pasal-pasal bersujud pada pemilik uang, hakim pun tersenyum dibalik dompet yang tebal. Dikursi kepentingan mereka tertawa menulis kebijakan dengan tinta dusta. Tak ada jeruji bagi yang berkuasa karna besipun tunduk pada emas yang berubah menjadi angka. Seribu milyar hilang dalam semalam hanya di ganjar dengan masalah lingkungan, sedang masyarakat kecil mengalami imbas bencana buatan manusia. Siapakah yang diuntungkan, masyarakat atau pelaku usaha? Adakah timbangan masih bernyawa atau keadilan hanya legenda? Di altar kuasa nurani pun sirna di tukar angka dibeli suara.

Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan masalah yang sangat unik, PETI memiliki ketergantungan yang sangat kuat kepada pihak APH, pihak penampung Emas hasil PETI, pihak pemasok BBM, pihak pemasok air raksa, pihak pedagang peralatan kerja PETI, termasuk juga pihak pemerintahan desa dimana aktivitas PETI dilakukan.

Aktivitas PETI di kabupaten Pohuwato semakin marak seperti tumbuhnya jamur dimusim hujan seolah kebal dengan hukum. Masalah kompleks terus mencuat, Malaria, krisis air bersih, pembabatan hutan, hingga banjir terus terjadi. Informasi penertiban yang sering dilakukan oleh APH pun sampai dengan hari ini belum terlihat hasilnya. ini membuat masyarakat terus mempertanyakan independensi PEMDA dan APH dalam melakasanakan tugasnya. Mengingat misi dari pemerintahan SIAAP adalah meningkatkan kualitas lingkungan pada masa pemilu, ini harusnya tidak hanya sekedar janji tapi harus mulai direalisasikan sebagai bentuk itegritas pemerintahan.

Kondisi ini membuat masyarakat bertanya siapakah yang diuntungkan, kalaupun memang masyarakat, itu masyarakat yang mana? Apakah masyrakat yang menggantungkan hidup di PETI atau masyarakat yang tidak bisa lagi mendapatkan air bersih? apakah sekitar 2.700an masyarakat konsumen distribusi air PDAM yang kemarin tidak mendapat air diwilayah Marisa atau pelaku usaha yang berlindung dibalik jubah masyarakat?

Bahkan beberapa waktu lalu terpampang dengan jelas ke publik deretan nama yang jelas menjadi mafia di balik beberapa titik pertambangan. Dimulai dengan pemasokan alat berat sampai dengan dana atensi yang mencapai nominal fantastis meresahkan masyarakat penambang kecil. Bahkan desas-desusnya ketika APH menuju ke lokasi pertambangan untuk melakukan penertiban, mafia inilah yang memberikan bocoran informasi dan memerintahkan untuk menghentikan aktivitas PETI. Tidak heran dari laporan ketika sampai dilokasi, alat berat sudah tiarap. Ini sama saja dengan pengolok-olokan terhadap Institusi Polri.

Melihat kondisi ini PEMDA dan APH harus mengambil Langkah tegas terkait aktivitas PETI, karna jika dibiarkan masalah ini bisa menjadi bom waktu yang cepat atau lambat dapat merugikan pemerintahan kabupaten pohuwato seperti yang terjadi pada tanggal 21 September 2023 lalu, yang dimana pembakaran kantor Bupati Pohuwato terjadi dan sampai hari ini pun belum ada realisasi pembangunannya.

Apalagi jelas dalam UU Minerba bahwa pertambangan rakyat yang menggunakan alat berat adalah tindak pidana. Dengan alasan ini saja sudah cukup bagi PEMDA dan APH untuk berkolaborasi mengambil langkah tegas menindaki pelaku PETI.

12;58 PM 0 comment

Gerakan Publik

MEDIA SOSIAL DAN KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK (ITE)

by admin 12;47 AM

written by admin

Oleh: Dedykarto Waloni Ansiga
(Mahasiswa Program Studi Magister Hukum UNIMA)

Media sosial atau medsos adalah sebuah media online yang saat ini telah menjadi trend dalam komunikasi masyarakat modern. Dengan adanya media sosial para penggunanya bisa berpartisipasi, berbagi, sebagai pemasaran, mengaktualisasikan diri, menciptakan blog, membuat jejaring sosial, wiki, forum bahkan berinteraksi dalam dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content” (Kaplan & Haenlein, 2010). Beberapa contoh media sosial yang sedang berkembang saat ini yaitu Instragam, Twitter, Line, Facebook, Youtube, dan lain-lain.

Ciri atau unsur yang paling umum dari media sosial adalah adanya insfrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, produk-produk budaya yang berbentuk digital dan lain sebagainya serta yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri.

Seseorang pasti memiliki berbagai motivasi dalam menggunakan media sosial. Sekedar untuk berkomunikasi dengan orang lain, berbagi informasi, untuk mencari tahu perkembangan sesuatu, bahkan untuk mengikuti salah satu yang menjadi trend saat ini yaitu menggunakan media sosial sebagai bentuk eksistensi diri.

Namun perlu menjadi perhatian bersama bahwa walaupun menggunakan media sosial memiliki banyak manfaat positif di dalamnya juga ada potensi masalah yang bisa terjadi karena:

1. kebenaran informasi dalam media sosial sulit diukur;

2.informasi dalam media sosial adalah pendapat pribadi yang subjektif atau bermuatan emosional;

3.media sosial dapat membuat orang kecanduan terhadap internet;

4.media sosial dapat menimbulkan konflik dan masalah privasi; dan

5.media sosial dapat membuat orang rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.

Dengan berbagai sisi positif yang juga dibarengi dengan potensi masalah yang mungkin terjadi dari penggunaan media sosial sehingga mengharuskan penggunanya agar bijaksana dalam ber-media sosial agar dapat terus mengambil hal-hal positif di dalamnya serta menghindari masalah yang mungkin terjadi dari penggunaan media sosial yang bermuara pada tindak pidana informasi dan transaksi

elektronik (ITE) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE).

Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-sehari. Perkembangan zaman yang begitu cepat diiringi dengan makin maraknya media sosial baru yang bermunculan. Ketergantungan terhadap media sosial bisa dikatakan sudah menjadi “penyakit” bagi masyarakat Indonesia khususnya, waktu luang banyak dihabiskan untuk sekedar berselancar di media sosial. Menurut databoks.katadata.co.id data penggunaan media sosial Tahun 2024 di Indonesia mencapai 191 juta pengguna (73,7% dari populasi), pengguna aktif 167 juta pengguna (64,3% dari populasi) dan penetrasi Internet 242 juta pengguna (93,4% dari populasi) dengan platform media sosial yang sering digunakan yakni Youtube 139 juta pengguna (53,8% dari populasi), Instagram 122 juta pengguna (47,3% dari populasi), Facebook 118 juta pengguna (45,9% dari populasi), Whatsapp 116 juta pengguna (45,2% dari populasi) dan Tiktok 89 juta pengguna (34,7% dari populasi). Sementara dari segi umur sendiri, pengguna media sosial didominasi oleh usia 18-34 tahun (54,1%), dengan jenis kelamin perempuan (51,3%) sementara laki-laki (48,7%). Frekuensi penggunaan masyarakat indonesia rata-rata menghabiskan 3 jam 14 menit per hari dan 81% mengaksesnya setiap hari. Aktivitas yang sering dilakukan pun beragam mulai dari berbagi foto/video (81%), komunikasi (79%), berita/informasi (73%), hiburan (68%), belanja online (61%).

Dari banyaknya pengguna media sosial sebagaimana diuraikan dari data di atas, tidak sedikit juga pengguna yang menyimpang dan tidak bijak sehingga terjerat dalam tindak pidana informasi dan transaksi eletronik sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE).

Kasus pertama yang menjerat pelaku sejak berlakunya Undang-undang ITE ini adalah Saiful Dian Efendi yang mengirimkan SMS dengan perkataan cabul, jorok dan porno kepada korban Adelian Ayu Septiana, yang bersangkutan dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik sehingga terhadap pelaku dikenakan hukuman 5 (lima) bulan penjara. Kasus selanjutnya adalah pelaku dengan nama Florence Sihombing memaki-maki warga kota Jogyakarta di akun media sosial miliknya yakni Path dan Tweeter (sekarang X) dijerat dengan Undang-undang yang sama sehingga pelaku dihukum 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Selanjutnya pelaku dengan nama Nasriel Ilham yang akrab disapa Ariel adalah seorang artis dan vokalis grup Noah (dulu bergabung dalam grup Peterpen), yang bersangkutan melakukan adegan mesum dengan pasangannya kemudian disebarkan oleh rekannya yang bernama Reza Rizaldi kepada keduanya dikenakan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik dan dihukum 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di bidang media sosial yang jika kita urutkan satu-persatu maka kita akan menemukan daftar panjang pelaku kejahatan pidana di bidang media sosial dengan berbagai modus operandinya sehingga saat ini Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mengalami 2 (dua) kali perubahan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam rangka menyesuaikan dengan pola dan modus kejahatan di bidang media sosial yang setiap waktu berkembang.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE) terdapat 21 (dua puluh satu) jenis tindak pidana dan yang ada kaitannya dengan tindak pidana di bidang media sosial di antaranya:

– berkaitan dengan kesusilaan diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

-berkaitan dengan perjudian diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

-berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27A, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui sistim eletronik, sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

-berkaitan dengan pemerasan dan/atau pengancaman diatur dalam Pasal 45 ayat (8) Jo Pasal 27B ayat (1), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman (memberi barang, membuat utang, pengakuan utang atau menghapus piutang), sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

-berkaitan dengan pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia diatur dalam Pasal 45 ayat (10) Jo Pasal 27B ayat (2), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia (memberi barang, membuat utang, pengakuan utang atau menghapus piutang), sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

-berkaitan dengan menyebarkan berita bohong diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi eletronik, sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

-berkaitan dengan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau SARA diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

-berkaitan dengan berita bohong yang disebarkan menimbulkan kerusuhan dimasyarakat diatur dalam Pasal 45A ayat (3) Jo Pasal 28 ayat (3), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat, sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

-berkaitan dengan tindakan ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti diatur dalam Pasal 45B Jo Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi eletronik dan/atau dokumen eletronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti, sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara 4 (empat) tahun dan/atau denda Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Masyarakat, di era digitalisasi, perlu kritis dan cerdas dalam menggunakan media sosial maupun platform internet lainnya. Saatnya bijak menggunakan jari agar tidak terjerat kasus hukum atau melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Belakangan ini, sejumlah pesohor (influencer) di media sosial terjerat kasus hukum, beberapa di antaranya kasus penipuan investasi. Sementara itu, kegaduhan di media sosial akibat perbedaan sikap politik di masyarakat bahkan semakin menjurus ke ujaran kebencian masih mewarnai linimasa medsos. Untuk itu masyarakat perlu mempelajari literasi digital yang berisi etika, norma dan peraturan yang berlaku karena transformasi digital memang menuntut masyarakat beradaptasi terhadap perubahan. Pengguna media sosial dituntut untuk kritis, kreatif, fleksibel, terampil, dan memiliki kemampuan digital yang baik. Sehingga, dapat memahami dan

beradaptasi dengan dunia yang terus berubah sangat cepat. Termasuk, memahami etika dan aturan hukum yang berlaku, tidak melanggar UU ITE, KUHP, dan lainnya.

Medsos itu itu menciptakan kebenaran semu untuk itu agar berhati-hati menggunakan medsos, karena tidak semua isi yang ada di medsos itu benar. Di era post truth seperti sekarang ini banyak bermunculan informasi-informasi yang disajikan melalui medsos. Namun ternyata, merupakan kebohongan atau sengaja dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Dengan begitu, korbannya adalah orang-orang yang tidak suka menyimak dan membaca serta mau membuktikan kebenarannya terlebih dahulu.

Untuk itu menjadi hal yang penting dan patut diperhatikan pada saat menggunakan media sosial adalah menerapkan 5 (lima) panduan dasar sehingga terhindar dari tindak pidana informasi dan transaksi eletronik khususnya di media sosial yakni:

1.menjaga privasi artinya tidak dengan mudah memberikan informasi data diri di media sosial;

2.menjaga keamanan akun artinya membuat kunci yang cukup sulit untuk ditebak dan mengubahnya secara berkala;

3.menghindari hoax artinya tidak mudah percaya dengan berita yang diterima di media sosial sebelum melakukan klarifikasi;

4.menyebarkan hal-hal yang positif artinya tetap menyebabkan informasi-informasi positif sekalipun itu di media sosial yang sifatnya eksklusif; dan

5.menggunakan seperlunya artinya tetap menggunakan media sosial untuk membantu meningkatkan produktivitas diri dan sadari diri jika telah mengalami ketergantungan.

12;47 AM 0 comment

Gerakan Publik

Empat ‘Kutukan’ Merlan Uloli Sebagai Petahana

by admin 7;22 AM

written by admin

Oleh : Novalliansyah Abdussamad
Gorontalo, 12 Desember 2024

Sampai saat ini, publik masih merasa heran dengan kekalahan yang dialami pasangan Merlan Uloli-Syamsu Botutihe (MULUS) pada pilkada Bone Bolango tahun 2024.

Meski menyandang sebagai calon petahana, Merlan Uloli tumbang di tangan ‘Si Gembala Sapi’ julukan populer Ismet Mile yang tak lain adalah mantan Bupati Bone Bolango berpasangan dengan Risman Tolingguhu (IRIS).

Sempat melakukan aksi konvoi kemenangan para pendukungnya, ‘Kutukan Petahana’ datang menghampiri Merlan Uloli saat hasil rekap formulir C1 menempatkan IRIS sebagai peraih suara terbanyak pada pilkada Bone Bolango.

Bagi penulis, secara teoritis ada empat penyebab ‘Kutukan Petahana’ bagi Merlan Uloli (Lucardi dan Rosas: 2016). Pertama, para penantang mampu mengeksplor kelemahan petahan selama menjabat. Merlan pada umumnya dinilai temperamental dikalangan birokrasi.

Bahkan sering Merlan Uloli terlihat mencurahkan emosinya kepada para bawahannya. Selain itu, anggapan negatif lain melekat pada personalisasi Merlan, soal layak dan tidaknya pemimpin perempuan. Terbukti, diwilayah Suwawa Cs, pasangan IRIS mendominasi.

Hal lain tentu saja berkaitan dengan dipaketkannya Merlan dengan Kakaknya, Tonny Uloli yang maju sebagai Calon Gubernur Gorontalo. Merlan banyak mendapat kerugian diakar rumput, banyak yang mendukung Merlan tapi beralih karena harus memilih pasangan Tonny Uloli-Marten Taha untuk Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kedua, perilaku memilih masyarakat yang berorientasi pada penyeimbangan. Masyarakat Bone Bolango menginginkan hal itu, karena Merlan didukung oleh koalisi gemuk (Nasdem, PKB, PPP, Gelora) sementara IRIS hanya diusung oleh Partai Golkar dan Demokrat.

Artinya, bagi masyarakat denggan memilih IRIS akan ada perimbangan kekuatan diantara keduanya. Bisa dijadikan contoh lain juga pemilih melihat komunikasi politik IRIS lebih terterima dengan program-program kerakyatan yang ditawarkan.

Ketiga, sistem pilkada dengan suara mayoritas membuat pemilih tidak memiliki lagi kesempatan untuk “coba-coba”, banyak contoh negara demokrasi baru pada akhirnya memberikan pilihannya kepada penantang.

Pilkada Bone Bolango bukan ajang “coba-coba”, karena dari empat calon yang bertarung adalah figur populer. Merlan Uloli-Syamsu Botutihe adalah kombinasi birokrat-politisi. Amran Mustapa-Irwan Mamesa merupakan politisi yang lama duduk sebagai Anggota DPRD Bone Bolango.

Ismet Mile mantan Bupati Bone Bolango didampingi Risman Tolingguhu seorang pengusaha, dan terakhir Ishak Ntoma-Usman Hulopi pasangan birokrat-politisi.

Diantara ketiga calon yang menjadi penantang Merlan Uloli, hanya Ismet Mile-Risman Tolingguhu dinilai publik satu-satunya penantang paling serius dan tak main-main, masyarakat Bone Bolango praktis paham rekam jejak empat pasangan tersebut diatas.

Keempat, intervensi dari politisi di tingkatan yang lebih tinggi yang berpihak pada petahana seringkali menjadi bumerang bagi petahana. Contohnya figur Rachmat Gobel yang sangat menginginkan Bone Bolango dipimpin oleh kader Nasdem, yakni Merlan Uloli.

Program dan kegiatan-kegiatan Rachmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI lebih sering diarahkan ke Kabupaten Bone Bolango untuk mendongkrak citra Merlan Uloli sebagai Bupati dari Partai Nasdem.

Bisa saja, masyarakat Bone Bolango menilai bahwa Merlan Uloli tidak memiliki kapasitas dan kemandirian dalam membangun Kabupaten Bone Bolango, padahal Merlan Uloli seorang birokrat tulen sebelum memutuskan menjadi politisi.

7;22 AM 0 comment

Boalemo Daerah Gerakan Publik

Boalemo Dibangun Dengan Cinta Dan Perjuangan, Bukan Premanisme!

by admin 1;49 AM

written by admin

Oleh : Ahmad R Bakari (Pimred Wakilrakyat.co)

Pasca Pilkada Kabupaten Boalemo, Boalemo dianggap tengah memasuki masa-masa suram dengan hadirnya jejak-jejak premanisme.

Hal ini imbas dari beberapa pendukung yang dianggap mengintimidasi beberapa pihak maupun pendukung paslon lain dengan nada-nada ancaman.

Namun, benarkah Boalemo serumit itu?

Boalemo yang dibangun dengan perjuangan para pendahulu bisa jadi acuan akankah Boalemo menjadi tempat pertumpahan darah.

Tentu tak akan lekang oleh waktu, terutama bagi para saksi hidup di era awal tahun 2000-an bagaimana saat itu terjadi aksi besar-besaran di bawah panji Forkot.

Ribuan masyarakat tumpah ruah rela mati meminta Pemerintah saat itu mempertahankan Tilamuta sebagai ibu kota Kabupaten Boalemo.

Ribuan aparat keamanan pun harus diterjunkan untuk mengamankan aksi terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Boalemo tersebut.

Toh, pada akhirnya ibu kota berhasil dipertahankan, tak terjadi pertumpahan darah, apalagi sampai ada korban jiwa.

Padahal, jika mendengar cerita dibalik perjuangan itu, tokoh-tokoh yang dikenal “Motota” Atau berilmu tinggi turut terlibat didalamnya.

Karakter orang Boalemo juga masih bisa dikatakan memegang teguh prinsip “Mobilohe”. Dalam artian, ikatan persaudaraan sesama orang Boalemo masih jadi alasan nomor satu sulitnya premanisme masuk Boalemo.

Di Boalemo masyarakat masih bebas bersuara, mengkritik, melakukan aksi demonstrasi tanpa ada intimidasi apalagi yang katanya main ancam.

Kasus-kasus kekerasan yang berujung pada kematian juga rata-rata didominasi oleh persoalan sengketa tanah, perselingkuhan hingga pengaruh alkohol, bukan karena beda pilihan dalam Pilkada.

Bagaimana dengan Rum dan Lahmudin?

Rum di kenal sebagai figur tegas, bukan pendendam. Artinya, Rum selalu menempatkan segala kebijakan berdasarkan kualitas dan aturan. Bukan karena soal dukung atau tidak mendukung, apalagi hanya karena suka atau tidak suka.

Sementara Lahmudin, tak perlu ditanya lagi! Jangankan untuk dendam, marah pun rasa-rasanya tak pernah terlihat saat PAHAM dicaci dan dihina selama pilkada. Tentu sangat tidak mungkin seorang Lahmudin membiarkan Boalemo bergejolak hanya gara-gara beda pilihan.

Bagaimana dengan Para Pendukung?

Para pendukung fanatik, memang mulai kelewat batas. Tapi, itu semua bukan tanpa sebab. Sekiranya 3 bulan lebih para pendukung seolah menahan diri membalas cacian dan hinaan yang dialamatkan kepada Paslon mereka.

Ya memang, selama pilkada Rum dan Lahmudin melarang para pendukungnya untuk membalas hinaan yang dilakukan kepada mereka. Bahkan, Rum dan Lahmudin tak segan memarahi para pendukung dan tim yang akan melakukan serangan balik kepada lawan.

Bisa dikatakan, ini hanya efek euforia berlebihan pasca pilkada, yang pada nantinya akan reda juga seiring berjalannya waktu.

Penulis masih percaya, pada akhirnya Boalemo adalah tempat paling nyaman untuk semua orang, tempat paling nyaman untuk belajar, tempat paling nyaman untuk mengkritik, tempat paling nyaman untuk mencari kehidupan, dan tempat paling nyaman untuk menemukan cinta.

1;49 AM 0 comment

Gerakan Publik

Jokowi, Disini Ada Cerita Tentang Integritas Institusi Polri Dan Tambang Ilegal Di Pohuwato

by admin 5;16 PM

written by admin

Oleh : Johan Chornelis Rumampuk (Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber Gorontalo)

OPINI. Dikala hukum makin menyebabkan lahirnya penjahat-penjahat baru. Tentu itu akan menjadi sebuah ironi mendalam bagi suatu daerah yang baru akan berkembang.

Sayangnya, meski terdapat koridor hukum yang berlaku dan mengatur semua aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, namun ada-ada saja pelanggaran demi pelanggaran hukum sehingga melahirkan “Para Penjahat Baru”

Kali ini kita akan berbicara tentang rusaknya tatanan hukum di Provinsi Gorontalo. Sebuah Daerah yang dalam 4 tahun terakhir dihebohkan dengan polemik di dunia pertambangan ilegal dan cerita penegakan hukumnya.

Siapa sangka, persoalan pertambangan ilegal mulai terkuat ke publik. Kini semua polemik dunia pertambangan semakin dikaitkan dengan kerusuhan-kerusuhan di Kabupaten Bone Bolango hingga Kabupaten Pohuwato yang tanggal 23 Oktober 2023 kemarin mengalami kerusakan hingga pembakaran gedung Kantor Bupati dan kerusakan Rumah Dinas Bupati serta gedung Kantor DPRD.

Ada yang mengatakan bahwa, kerusuhan di Kabupaten Pohuwato merupakan “Puncak Gunung Es” dari persoalan fundamental hingga terjadinya penghimpitan ekonomi yang disebabkan oleh penegakan hukum Polda Gorontalo.

Sebuah ketegasan Kapolda dan transparasi progres penanganan kasus pertambangan ilegal di Provinsi Gorontalo semakin membuat masyarakat menjadi pesimis dan bahkan lahir sebuah pertanyaan tentang keseriusan institusi Polri dalam penanganan kasus tersebut.

Hingga Penegakan hukum dan perlindungan hukum kerap dianggap sama di Provinsi Gorontalo. Harusnya dalam rangka Law enforcement, banyak yang tuntutan hingga mempertanyakan apakah kasus ini sudah di SP3kan atau sudah ditingkatkan ke penyedikan, namun jika sudah keranah penyidikan berarti sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Ataukah persoalan pertambangan ilegal di Provinsi gorontalo merupakan bagian dari sebuah perlindungan hukum?, dimana perlindungan terhadap kepentingan seseorang atau pejabat dan kelompok dengan cara mengalokasikan kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.?

Jika hukum dimaknai sebagai norma, maka menjadi sebuah “ironi”, ketika kejahatan atau pelaku kejahatan justru semakin tumbuh subur dikarenakan terjadinya “Pembiaran” oleh penegak hukum.

Suatu saat akan ada sebuah “Disobidience” atau sikap pembangkangan dari masyarakat hingga terjadi “Disintegrasi”. Sebab persoalan saat ini, masyarakat lokal tentang adanya beberapa kesepakatan – kesepakatan dan hukum – hukum yang menyandera mereka semua.

Hal itu disebabkan oleh warisan moralitas oknum-oknum yang bobrok, sehingga persoalan kandungan bumi yang ada di 2 Daerah tersebut tidak pernah selesai.

Jika demikian adanya, maka benar apa kata Marvel, bahwa penjahat hukum adalah orang yang terlahir “tolol” karena salah kaprah dalam memaknai dan menghadirkan esensi kesejatiannya sebagai pelaksana hukum.

Apalagi jika berbicara tentang hukum negara. Begitu banyak pasal dan ketentuan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan, namun semua produk hukum itu, seakan hanya tegak di atas kertas, rapuh dalam realitas bahkan bisa dikendalikan oleh “selembaran kertas”.

Mirisnya lagi, ketika norma hukum atau ketentuan hukum dilanggar, bukan penegakkan hukum yang diseriusi, malah aturan hukum itu yang dipersoalkan, diperdebatkan, malah direvisi, diamandemen dan diadaptasikan dengan kepentingan “orang penting”.

Dalam konteks ini, hukum tidak penting ditegakkan, tapi yang penting adalah mengamankan “orang penting”.

Disinilah para penjahat kelas kakap itu bukan saja merasa jahat, tapi justru berasa berada di atas awang-awang, seakan tampil menjadi “begawan” yang sok berwibawa.

Sebaliknya, ketika penjahat “maling ayam”, maka sekonyong-konyong hukum menjadi tajam, setajam silet. Bahkan lebih dari itu, si maling ayam dan penjahat kelas teri.

Terkadang harus rela menjadi “tumbal” untuk sebuah pencitraan, mencari muka di hadapan rakyat, bahwa penegakkan hukum sedang baik-baik saja. Sebuah fenomena penegakkan hukum yang rapi, namun rapuh yang sungguh tiada ampun.

5;16 PM 0 comment

Gerakan Publik

Sherman Moridu, Harapan Yang Gagal

by admin 2;09 PM

written by admin

Oleh : Gufran Yajitala (Sekretaris HPMIB, Kader Fosmat Angkatan 12)

Pada akhirnya, kita hanya bisa menganga atas kondisi yang terjadi. Menaati garis yang ditetapkan, di lahirkan, ditekan dengan dalih ketentuan, lantas dibiarkan menjadi hal biasa dan sebuah pemakluman yang sukar dipercaya.

Kita seakan-akan dikasih satu cara untuk menerima dengan berpura-pura tegar mengalami keadaan buruk itu, yakni cukup hanya mengatakan “ikuti saja pemerintah, daerah masih baik-baik sekarang” Tapi sampai kapan kejumudan semacam ini dimaklumi dan menjadi tradisi?

Saya tidak cukup yakin sebetulnya, jika pada giliranya Penjabat Bupati (Sherman Moridu) membaca tulisan ini.

Jangankan membacanya, belum sampai kepada bapak, kemungkinan pembantu (kaki tangan), barisan dan lainnya lebih awal akan menekan secara kolektif tulisan ini dengan alasan menganggu stabilitas daerah. Bukankah Daerah sudah tidak stabil dan kita dipaksa (bisu) membiarkan soal itu? Saya tidak akan munafik dalam kondisi rusak ini.

Sebelumnya, Bapak Bupati. Coretan ini sama sekali bukan hal untuk mencemarkan nama baik, menghina, menggerogoti martabat secara personalitas bapak dan apapun yang bapak anggap tidak pantas. Sama sekali tidak demikian.

Sebagai masyarakat boalemo, saya wajib menyampaikan kritikan atau pendapat secara terbuka soal kedudukan bapak sebagai Bupati – lembaga daerah yang diamanatkan undang – undang. Saya rasa, Anda cukup mafhum soal itu. Tetapi cara kerjannya sedikit beda dari biasanya. Lazimnya masyarakat, pemuda, aktivis dan sebagainya mengemukakan pendapatnya (barang kali) secara langsung, bertemu diruangan kantor bapak yang penuh kemegahan. Dibalik semua itu (bisa jadi) punya kekuatan besar saling “aman dan diamankan”. Olehnya, metode ini cukup memberi manfaat untuk saya, bapak, dan rakyat agar bisa menyadarkan semua atas kondisi hari ini dan tidak ada dusta di antara kita.
Baik saya mulai pak.

Saya ingat betul, saat boalemo dalam kondisi pergantian penjabat daerah. Pada saat itu, menguatnya harapan rakyat menginginkan Penjabat Bupati adalah putra asli daerah. Semua harapan dan cita cita itu menjadi keniscayaan. Proses panjang terjadi hingga pada akhirnya perwujudannya mengantarkan bapak adalah orang yang diharapkan itu. Sekalipun hanya, sementara sebagai pengisi kekosongan kepemimpinan daerah, tapi cita dan harapan rakyat ada disana, ada di Bapak.
Saya harus dengan lurus hati mengakui bahwa bapak adalah satu putra daerah yang potensial.

Buktinya, jejak karier bapak sebagai teknokrat cukup baik memimpin instansi daerah hingga akhirnya sampai menjadi seorang Sekretaris Daerah, panglima ASN – termasuk “pemimpin” berhasil dan sempurna. Tetapi sayangnya tidak dengan memimpin daerah sebagai Penjabat Bupati, Pak. Sebagai pemimpin harus mampu menjawab semua problematika dan tantangan dengan solusi nyata sesuai yang diamanatkan melalui Permendagri No. 4 tahun 2023. Bukan cuman menghabiskan waktu untuk kegiatan ceremonial saja, meningkatkan elektabilitas, sibuk mengurusi kepentingan tahun depan dan apa pun itu. Saya rasa bapak lebih paham, secara Bapak lulusan terbaik program doktor administrasi publik. Luar biasa, sekali.

Baik pak, saya akan mengulurkan beragam pertanyaan kepada Bapak.

Pernah tidak, bapak bersantai dengan pegawai bapak, setelah itu mendegar segala kesusahan mereka, curahan hati mereka? Atau sudah tidak bapak hadirkan satu tempat diskusi yang disitu bapak menyerahkan keleluasaan untuk melepaskan segenap unek-unek mereka, menyampaikan kritik terhadap bapak atau cuman seperlunya memberikan solusi atas rintangan mereka? Agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Sudah tidak, bapak mengarahkan semua tenaga kontrak di lingkungan Pemda Boalemo hanya untuk mengetahui apakah mereka senang dan sehat dalam melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu sementara honor mereka sering terlambat yang demikian itu sangat mempengaruhi mereka? Pak, biaya kuliah mereka keluarkan sungguh besar dan menjadi seorang pegawai honor bukan sebuah pilihan, melainkan sebatas tuntutan semata.

Tidak hanya sampai disitu. Pernah tidak, terlintas dalam pikiran Bapak soal nasib mereka; aparat desa, guru kontrak, pegawai fungsional dan administrasi ketika gaji mereka bapak potong 65% dengan dalih ketentuan? Bukankah bapak dilantik untuk melahirkan solusi terhadap kecamuk permasalahan daerah? Atau tidak mampu memikirkan yang demikian itu, sehingga bapak dengan tegas menjadikan mereka yang telah menunaikan kewajiban sebagai korban dengan memotong haknya? Ya saya tahu. sebab gaji bapak selalu tepat waktu dan tidak pernah dipotong maka bapak tidak merasakan kesulitannya, kan?

Pak, apakah Bapak tidak melihat bahwa dibalik penghasilan mereka yang hanya 35% itu terdapat hal besar ialah kebutuhan keluarga, keberlangsungan cita anak di bangku-bangku sekolah dan bahkan hal ekonomis lain dalam kehidupan? Sering terlambat, kemudian dipotong lagi. Tidak masuk akal, kasihan.

Belum habis sampai disitu. Pak, saya baru-baru ini mendegar bahwa gaji tenaga kontrak tahun anggaran 2024 dalam APBD hanya akan dicairkan 7 bulan saja. Saya pikir hanya sebatas isu belaka, tetapi kabar ini dibenarkan oleh salah satu dari mereka – tenaga kerja yang menopang Bapak. Sudah terlambat, dipotong 65%, lantas akhirnya tidak akan menerima secara penuh gaji selama 12 bulan. Memang sudah demikian kebijakannya, Pak? Kebijakan yang tidak bijaksana!

Terakhir. Jika, toh Bapak sudah tidak mampu memimpin, bisa tidak Bapak dengan berbesar hati menyatakan mundur saja? jangan malu-malu mengakui bahwa Bapak telah gagal menjadi harapan Rakyat. segenap kita pasti mafhum kalau itu (misalkan) terjadi. Daripada, hanya akan menambah kegagalan Bapak dalam memipin daerah sebagai seorang penjabat.
Yang mulia, Bapak Sherman Moridu, Penjabat Bupati Boalemo. Masih ada sekitar 65 pertanyaan saya sebagai bentuk kritik, penilaian dan perhatian terhadap Anda untuk daerah. Hanya saja, saya masih menabungnya.

Intinya. Masyarakat sangat berharap, bahwa cita yang terus dilangitkan mereka bisa dibawa Anda ketempat yang diinginkan, semaksimal mungkin. Kalau Bapak hari ini tidak dapat melakukannya, menambah segenap rentetan luka dengan kebijakan yang merugikan dan malah mengemasi kepentingan-kepentingan lain dalam jabatan ini, maka Anda tentu menjadi harapan rakyat yang gagal secara sendirinya.

Mudah-mudahan, Anda membaca tulisan ini dengan tenang dan bijak, Pak. Tabik.

2;09 PM 0 comment

Newer Posts

Older Posts

Gerakan Publik

Tangkap Dan Adili Yosar

Fantasi Sedarah, Realitas Budaya dan Krisis Nilai di Tengah Masyarakat Gorontalo: Kritik Kasus Ayah Cabuli Anak Kandung

Antara Hak Prerogatif Dan Nepotisme, Ismet Mile Waras?

Ketika Negara Menghapus Hutang: Harapan Baru untuk Petani dan Nelayan

Jelang 100 Hari Kerja “Pohuwato Darurat Lingkungan”, Surat Cinta Untuk Pemda Pohuwato

MEDIA SOSIAL DAN KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK (ITE)

Empat ‘Kutukan’ Merlan Uloli Sebagai Petahana

Boalemo Dibangun Dengan Cinta Dan Perjuangan, Bukan Premanisme!

Jokowi, Disini Ada Cerita Tentang Integritas Institusi Polri Dan Tambang Ilegal Di Pohuwato

Sherman Moridu, Harapan Yang Gagal

Editor's Pick

Random Posts

Popular Categories

Gerakan Publik

Editor's Pick

Random Posts

Popular Categories

Adblock Detected