Gerakan Publik

Oleh: Dedykarto Waloni Ansiga
(Mahasiswa Program Studi Magister Hukum UNIMA)

Media sosial atau medsos adalah sebuah media online yang saat ini telah menjadi trend dalam komunikasi masyarakat modern. Dengan adanya media sosial para penggunanya bisa berpartisipasi, berbagi, sebagai pemasaran, mengaktualisasikan diri, menciptakan blog, membuat jejaring sosial, wiki, forum bahkan berinteraksi dalam dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content” (Kaplan & Haenlein, 2010). Beberapa contoh media sosial yang sedang berkembang saat ini yaitu Instragam, Twitter, Line, Facebook, Youtube, dan lain-lain.

Ciri atau unsur yang paling umum dari media sosial adalah adanya insfrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, produk-produk budaya yang berbentuk digital dan lain sebagainya serta yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri.

Seseorang pasti memiliki berbagai motivasi dalam menggunakan media sosial. Sekedar untuk berkomunikasi dengan orang lain, berbagi informasi, untuk mencari tahu perkembangan sesuatu, bahkan untuk mengikuti salah satu yang menjadi trend saat ini yaitu menggunakan media sosial sebagai bentuk eksistensi diri.

Namun perlu menjadi perhatian bersama bahwa walaupun menggunakan media sosial memiliki banyak manfaat positif di dalamnya juga ada potensi masalah yang bisa terjadi karena:

1. kebenaran informasi dalam media sosial sulit diukur;

2.informasi dalam media sosial adalah pendapat pribadi yang subjektif atau bermuatan emosional;

3.media sosial dapat membuat orang kecanduan terhadap internet;

4.media sosial dapat menimbulkan konflik dan masalah privasi; dan

5.media sosial dapat membuat orang rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.

Dengan berbagai sisi positif yang juga dibarengi dengan potensi masalah yang mungkin terjadi dari penggunaan media sosial sehingga mengharuskan penggunanya agar bijaksana dalam ber-media sosial agar dapat terus mengambil hal-hal positif di dalamnya serta menghindari masalah yang mungkin terjadi dari penggunaan media sosial yang bermuara pada tindak pidana informasi dan transaksi

elektronik (ITE) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE).

Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-sehari. Perkembangan zaman yang begitu cepat diiringi dengan makin maraknya media sosial baru yang bermunculan. Ketergantungan terhadap media sosial bisa dikatakan sudah menjadi “penyakit” bagi masyarakat Indonesia khususnya, waktu luang banyak dihabiskan untuk sekedar berselancar di media sosial. Menurut databoks.katadata.co.id data penggunaan media sosial Tahun 2024 di Indonesia mencapai 191 juta pengguna (73,7% dari populasi), pengguna aktif 167 juta pengguna (64,3% dari populasi) dan penetrasi Internet 242 juta pengguna (93,4% dari populasi) dengan platform media sosial yang sering digunakan yakni Youtube 139 juta pengguna (53,8% dari populasi), Instagram 122 juta pengguna (47,3% dari populasi), Facebook  118 juta pengguna (45,9% dari populasi), Whatsapp 116 juta pengguna (45,2% dari populasi) dan Tiktok 89 juta pengguna (34,7% dari populasi). Sementara dari segi umur sendiri, pengguna media sosial didominasi oleh usia 18-34 tahun (54,1%), dengan jenis kelamin perempuan (51,3%) sementara laki-laki (48,7%). Frekuensi penggunaan masyarakat indonesia rata-rata menghabiskan 3 jam 14 menit per hari dan 81% mengaksesnya setiap hari. Aktivitas yang sering dilakukan pun beragam mulai dari berbagi foto/video (81%), komunikasi (79%), berita/informasi (73%), hiburan (68%), belanja online (61%).

Dari banyaknya pengguna media sosial sebagaimana diuraikan dari data di atas, tidak sedikit juga pengguna yang menyimpang dan tidak bijak sehingga terjerat dalam tindak pidana informasi dan transaksi eletronik sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE).

Kasus pertama yang menjerat pelaku sejak berlakunya Undang-undang ITE ini adalah Saiful Dian Efendi yang mengirimkan SMS dengan perkataan cabul, jorok dan porno kepada korban Adelian Ayu Septiana, yang bersangkutan dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik sehingga terhadap pelaku dikenakan hukuman 5 (lima) bulan penjara. Kasus selanjutnya adalah pelaku dengan nama Florence Sihombing memaki-maki warga kota Jogyakarta di akun media sosial miliknya yakni Path dan Tweeter (sekarang X) dijerat dengan Undang-undang yang sama sehingga pelaku dihukum 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Selanjutnya pelaku dengan nama Nasriel Ilham yang akrab disapa Ariel adalah seorang artis dan vokalis grup Noah (dulu bergabung dalam grup Peterpen), yang bersangkutan melakukan adegan mesum dengan pasangannya kemudian disebarkan oleh rekannya yang bernama Reza Rizaldi kepada keduanya dikenakan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik dan dihukum 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di bidang media sosial yang jika kita urutkan satu-persatu maka kita akan menemukan daftar panjang pelaku kejahatan pidana di bidang media sosial dengan berbagai modus operandinya sehingga saat ini Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mengalami 2 (dua) kali perubahan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam rangka menyesuaikan dengan pola dan modus kejahatan di bidang media sosial yang setiap waktu berkembang.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE) terdapat 21 (dua puluh satu) jenis tindak pidana dan yang ada kaitannya dengan tindak pidana di bidang media sosial di antaranya:

– berkaitan dengan kesusilaan diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

-berkaitan dengan perjudian diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

-berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27A, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui sistim eletronik, sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

-berkaitan dengan pemerasan dan/atau pengancaman diatur dalam Pasal 45 ayat (8) Jo Pasal 27B ayat (1), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman  (memberi barang, membuat utang, pengakuan utang atau menghapus piutang), sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

-berkaitan dengan pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia diatur dalam Pasal 45 ayat (10) Jo Pasal 27B ayat (2), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia (memberi barang, membuat utang, pengakuan utang atau menghapus piutang), sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

-berkaitan dengan menyebarkan berita bohong diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi eletronik, sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

-berkaitan dengan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan  individu atau SARA diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

-berkaitan dengan berita bohong yang disebarkan menimbulkan kerusuhan dimasyarakat diatur dalam Pasal 45A ayat (3) Jo Pasal 28 ayat (3), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat, sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

-berkaitan dengan tindakan ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti diatur dalam Pasal 45B Jo Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi eletronik dan/atau dokumen eletronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti, sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara 4 (empat) tahun dan/atau denda Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Masyarakat, di era digitalisasi, perlu kritis dan cerdas dalam menggunakan media sosial maupun platform internet lainnya. Saatnya bijak menggunakan jari agar tidak terjerat kasus hukum atau melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Belakangan ini, sejumlah pesohor (influencer) di media sosial terjerat kasus hukum, beberapa di antaranya kasus penipuan investasi. Sementara itu, kegaduhan di media sosial akibat perbedaan sikap politik di masyarakat bahkan semakin menjurus ke ujaran kebencian masih mewarnai linimasa medsos. Untuk itu  masyarakat perlu mempelajari literasi digital yang berisi etika, norma dan peraturan yang berlaku karena transformasi digital memang menuntut masyarakat beradaptasi terhadap perubahan. Pengguna media sosial dituntut untuk kritis, kreatif, fleksibel, terampil, dan memiliki kemampuan digital yang baik. Sehingga, dapat memahami dan

beradaptasi dengan dunia yang terus berubah sangat cepat. Termasuk, memahami etika dan aturan hukum yang berlaku, tidak melanggar UU ITE, KUHP, dan lainnya.

Medsos itu itu menciptakan kebenaran semu untuk itu agar berhati-hati menggunakan  medsos, karena tidak semua isi yang ada di medsos itu benar. Di era post truth seperti sekarang ini banyak bermunculan informasi-informasi yang disajikan melalui medsos. Namun ternyata, merupakan kebohongan atau sengaja dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Dengan begitu, korbannya adalah orang-orang yang tidak suka menyimak dan membaca serta mau membuktikan kebenarannya terlebih dahulu.

Untuk itu menjadi hal yang penting dan patut diperhatikan pada saat menggunakan media sosial adalah menerapkan 5 (lima) panduan dasar sehingga terhindar dari tindak pidana informasi dan transaksi eletronik khususnya di media sosial yakni:

1.menjaga privasi artinya tidak dengan mudah memberikan informasi data diri di media sosial;

2.menjaga keamanan akun artinya membuat kunci yang cukup sulit untuk ditebak dan mengubahnya secara berkala;

3.menghindari hoax artinya tidak mudah percaya dengan berita yang diterima di media sosial sebelum melakukan klarifikasi;

4.menyebarkan hal-hal yang positif artinya tetap menyebabkan informasi-informasi positif sekalipun itu di media sosial yang sifatnya eksklusif; dan

5.menggunakan seperlunya artinya tetap menggunakan media sosial untuk membantu meningkatkan produktivitas  diri dan sadari diri jika telah mengalami ketergantungan.

Oleh : Novalliansyah Abdussamad
Gorontalo, 12 Desember 2024

Sampai saat ini, publik masih merasa heran dengan kekalahan yang dialami pasangan Merlan Uloli-Syamsu Botutihe (MULUS) pada pilkada Bone Bolango tahun 2024.

Meski menyandang sebagai calon petahana, Merlan Uloli tumbang di tangan ‘Si Gembala Sapi’ julukan populer Ismet Mile yang tak lain adalah mantan Bupati Bone Bolango berpasangan dengan Risman Tolingguhu (IRIS).

Sempat melakukan aksi konvoi kemenangan para pendukungnya, ‘Kutukan Petahana’ datang menghampiri Merlan Uloli saat hasil rekap formulir C1 menempatkan IRIS sebagai peraih suara terbanyak pada pilkada Bone Bolango.

Bagi penulis, secara teoritis ada empat penyebab ‘Kutukan Petahana’ bagi Merlan Uloli (Lucardi dan Rosas: 2016). Pertama, para penantang mampu mengeksplor kelemahan petahan selama menjabat. Merlan pada umumnya dinilai temperamental dikalangan birokrasi.

Bahkan sering Merlan Uloli terlihat mencurahkan emosinya kepada para bawahannya. Selain itu, anggapan negatif lain melekat pada personalisasi Merlan, soal layak dan tidaknya pemimpin perempuan. Terbukti, diwilayah Suwawa Cs, pasangan IRIS mendominasi.

Hal lain tentu saja berkaitan dengan dipaketkannya Merlan dengan Kakaknya, Tonny Uloli yang maju sebagai Calon Gubernur Gorontalo. Merlan banyak mendapat kerugian diakar rumput, banyak yang mendukung Merlan tapi beralih karena harus memilih pasangan Tonny Uloli-Marten Taha untuk Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kedua, perilaku memilih masyarakat yang berorientasi pada penyeimbangan. Masyarakat Bone Bolango menginginkan hal itu, karena Merlan didukung oleh koalisi gemuk (Nasdem, PKB, PPP, Gelora) sementara IRIS hanya diusung oleh Partai Golkar dan Demokrat.

Artinya, bagi masyarakat denggan memilih IRIS akan ada perimbangan kekuatan diantara keduanya. Bisa dijadikan contoh lain juga pemilih melihat komunikasi politik IRIS lebih terterima dengan program-program kerakyatan yang ditawarkan.

Ketiga, sistem pilkada dengan suara mayoritas membuat pemilih tidak memiliki lagi kesempatan untuk “coba-coba”, banyak contoh negara demokrasi baru pada akhirnya memberikan pilihannya kepada penantang.

Pilkada Bone Bolango bukan ajang “coba-coba”, karena dari empat calon yang bertarung adalah figur populer. Merlan Uloli-Syamsu Botutihe adalah kombinasi birokrat-politisi. Amran Mustapa-Irwan Mamesa merupakan politisi yang lama duduk sebagai Anggota DPRD Bone Bolango.

Ismet Mile mantan Bupati Bone Bolango didampingi Risman Tolingguhu seorang pengusaha, dan terakhir Ishak Ntoma-Usman Hulopi pasangan birokrat-politisi.

Diantara ketiga calon yang menjadi penantang Merlan Uloli, hanya Ismet Mile-Risman Tolingguhu dinilai publik satu-satunya penantang paling serius dan tak main-main, masyarakat Bone Bolango praktis paham rekam jejak empat pasangan tersebut diatas.

Keempat, intervensi dari politisi di tingkatan yang lebih tinggi yang berpihak pada petahana seringkali menjadi bumerang bagi petahana. Contohnya figur Rachmat Gobel yang sangat menginginkan Bone Bolango dipimpin oleh kader Nasdem, yakni Merlan Uloli.

Program dan kegiatan-kegiatan Rachmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI lebih sering diarahkan ke Kabupaten Bone Bolango untuk mendongkrak citra Merlan Uloli sebagai Bupati dari Partai Nasdem.

Bisa saja, masyarakat Bone Bolango menilai bahwa Merlan Uloli tidak memiliki kapasitas dan kemandirian dalam membangun Kabupaten Bone Bolango, padahal Merlan Uloli seorang birokrat tulen sebelum memutuskan menjadi politisi.

Oleh : Gufran Yajitala (Sekretaris HPMIB, Kader Fosmat Angkatan 12)

Pada akhirnya, kita hanya bisa menganga atas kondisi yang terjadi. Menaati garis yang ditetapkan, di lahirkan, ditekan dengan dalih ketentuan, lantas dibiarkan menjadi hal biasa dan sebuah pemakluman yang sukar dipercaya.

Kita seakan-akan dikasih satu cara untuk menerima dengan berpura-pura tegar mengalami keadaan buruk itu, yakni cukup hanya mengatakan “ikuti saja pemerintah, daerah masih baik-baik sekarang” Tapi sampai kapan kejumudan semacam ini dimaklumi dan menjadi tradisi?

Saya tidak cukup yakin sebetulnya, jika pada giliranya Penjabat Bupati (Sherman Moridu) membaca tulisan ini.

Jangankan membacanya, belum sampai kepada bapak, kemungkinan pembantu (kaki tangan), barisan dan lainnya lebih awal akan menekan secara kolektif tulisan ini dengan alasan menganggu stabilitas daerah. Bukankah Daerah sudah tidak stabil dan kita dipaksa (bisu) membiarkan soal itu? Saya tidak akan munafik dalam kondisi rusak ini.

Sebelumnya, Bapak Bupati. Coretan ini sama sekali bukan hal untuk mencemarkan nama baik, menghina, menggerogoti martabat secara personalitas bapak dan apapun yang bapak anggap tidak pantas. Sama sekali tidak demikian.

Sebagai masyarakat boalemo, saya wajib menyampaikan kritikan atau pendapat secara terbuka soal kedudukan bapak sebagai Bupati – lembaga daerah yang diamanatkan undang – undang. Saya rasa, Anda cukup mafhum soal itu. Tetapi cara kerjannya sedikit beda dari biasanya. Lazimnya masyarakat, pemuda, aktivis dan sebagainya mengemukakan pendapatnya (barang kali) secara langsung, bertemu diruangan kantor bapak yang penuh kemegahan. Dibalik semua itu (bisa jadi) punya kekuatan besar saling “aman dan diamankan”. Olehnya, metode ini cukup memberi manfaat untuk saya, bapak, dan rakyat agar bisa menyadarkan semua atas kondisi hari ini dan tidak ada dusta di antara kita.
Baik saya mulai pak.

Saya ingat betul, saat boalemo dalam kondisi pergantian penjabat daerah. Pada saat itu, menguatnya harapan rakyat menginginkan Penjabat Bupati adalah putra asli daerah. Semua harapan dan cita cita itu menjadi keniscayaan. Proses panjang terjadi hingga pada akhirnya perwujudannya mengantarkan bapak adalah orang yang diharapkan itu. Sekalipun hanya, sementara sebagai pengisi kekosongan kepemimpinan daerah, tapi cita dan harapan rakyat ada disana, ada di Bapak.
Saya harus dengan lurus hati mengakui bahwa bapak adalah satu putra daerah yang potensial.

Buktinya, jejak karier bapak sebagai teknokrat cukup baik memimpin instansi daerah hingga akhirnya sampai menjadi seorang Sekretaris Daerah, panglima ASN – termasuk “pemimpin” berhasil dan sempurna. Tetapi sayangnya tidak dengan memimpin daerah sebagai Penjabat Bupati, Pak. Sebagai pemimpin harus mampu menjawab semua problematika dan tantangan dengan solusi nyata sesuai yang diamanatkan melalui Permendagri No. 4 tahun 2023. Bukan cuman menghabiskan waktu untuk kegiatan ceremonial saja, meningkatkan elektabilitas, sibuk mengurusi kepentingan tahun depan dan apa pun itu. Saya rasa bapak lebih paham, secara Bapak lulusan terbaik program doktor administrasi publik. Luar biasa, sekali.

Baik pak, saya akan mengulurkan beragam pertanyaan kepada Bapak.

Pernah tidak, bapak bersantai dengan pegawai bapak, setelah itu mendegar segala kesusahan mereka, curahan hati mereka? Atau sudah tidak bapak hadirkan satu tempat diskusi yang disitu bapak menyerahkan keleluasaan untuk melepaskan segenap unek-unek mereka, menyampaikan kritik terhadap bapak atau cuman seperlunya memberikan solusi atas rintangan mereka? Agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Sudah tidak, bapak mengarahkan semua tenaga kontrak di lingkungan Pemda Boalemo hanya untuk mengetahui apakah mereka senang dan sehat dalam melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu sementara honor mereka sering terlambat yang demikian itu sangat mempengaruhi mereka? Pak, biaya kuliah mereka keluarkan sungguh besar dan menjadi seorang pegawai honor bukan sebuah pilihan, melainkan sebatas tuntutan semata.

Tidak hanya sampai disitu. Pernah tidak, terlintas dalam pikiran Bapak soal nasib mereka; aparat desa, guru kontrak, pegawai fungsional dan administrasi ketika gaji mereka bapak potong 65% dengan dalih ketentuan? Bukankah bapak dilantik untuk melahirkan solusi terhadap kecamuk permasalahan daerah? Atau tidak mampu memikirkan yang demikian itu, sehingga bapak dengan tegas menjadikan mereka yang telah menunaikan kewajiban sebagai korban dengan memotong haknya? Ya saya tahu. sebab gaji bapak selalu tepat waktu dan tidak pernah dipotong maka bapak tidak merasakan kesulitannya, kan?

Pak, apakah Bapak tidak melihat bahwa dibalik penghasilan mereka yang hanya 35% itu terdapat hal besar ialah kebutuhan keluarga, keberlangsungan cita anak di bangku-bangku sekolah dan bahkan hal ekonomis lain dalam kehidupan? Sering terlambat, kemudian dipotong lagi. Tidak masuk akal, kasihan.

Belum habis sampai disitu. Pak, saya baru-baru ini mendegar bahwa gaji tenaga kontrak tahun anggaran 2024 dalam APBD hanya akan dicairkan 7 bulan saja. Saya pikir hanya sebatas isu belaka, tetapi kabar ini dibenarkan oleh salah satu dari mereka – tenaga kerja yang menopang Bapak. Sudah terlambat, dipotong 65%, lantas akhirnya tidak akan menerima secara penuh gaji selama 12 bulan. Memang sudah demikian kebijakannya, Pak? Kebijakan yang tidak bijaksana!

Terakhir. Jika, toh Bapak sudah tidak mampu memimpin, bisa tidak Bapak dengan berbesar hati menyatakan mundur saja? jangan malu-malu mengakui bahwa Bapak telah gagal menjadi harapan Rakyat. segenap kita pasti mafhum kalau itu (misalkan) terjadi. Daripada, hanya akan menambah kegagalan Bapak dalam memipin daerah sebagai seorang penjabat.
Yang mulia, Bapak Sherman Moridu, Penjabat Bupati Boalemo. Masih ada sekitar 65 pertanyaan saya sebagai bentuk kritik, penilaian dan perhatian terhadap Anda untuk daerah. Hanya saja, saya masih menabungnya.

Intinya. Masyarakat sangat berharap, bahwa cita yang terus dilangitkan mereka bisa dibawa Anda ketempat yang diinginkan, semaksimal mungkin. Kalau Bapak hari ini tidak dapat melakukannya, menambah segenap rentetan luka dengan kebijakan yang merugikan dan malah mengemasi kepentingan-kepentingan lain dalam jabatan ini, maka Anda tentu menjadi harapan rakyat yang gagal secara sendirinya.

Mudah-mudahan, Anda membaca tulisan ini dengan tenang dan bijak, Pak. Tabik.

Pohuwato adalah Kabupaten yang terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah, diantaranya dari sektor pertambangan. Bagi kami, sebagai masyarakat yang hidup di wilayah lingkar tambang, tentunya ini adalah sebuah anugerah yang diwariskan oleh leluhur kami sebagai rakyat yang hajat hidup kami bergantung pada hasil tambang.

Harus di sadari, bahwa orang tua kami dapat memberikan kami sesuap nasi dan pendidikan yang layak, atau menyekolahkan kami, itu semua berkat dari hasil pertambangan. Bagaimana nantinya jika kami selaku pewaris kekayaan alam ini tidak bisa lagi beraktivitas di wilayah pertambangan?

Pastinya akan ada orang tua yang akan kehilangan pekerjaan. Dari kehilangan pekerjaan itu, maka tidak bisa lagi berpenghasilan. Sehingga, tidak mampu lagi menyekolahkan anaknya bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun sudah tidak bisa, sebab makan minum kami sangat bergantung pada hasil dari tambang emas.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa wilayah pertambangan kabupaten Pohuwato yang sudah dikelola puluhan tahun oleh masyarakat lokal, kini telah dikuasi perusahaan. Kami rakyat kecil dan kami bukan anti investasi yang masuk di daerah kami. Hanya saja kami minta perlakuan, hak dan keadilan yang sama. Sehingga kami tidak merasa dianak tirikan pada tanah kelahiran kami sendiri.

Menjadi penambang adalah pilihan hidup kami. Penambang adalah profesi sekaligus pekerjaan kami. Tapi kalau kemudian hadirnya perusahaan itu justru malah memaksa kami keluar pada wilayah kerja yang sudah kami tekuni, bahkan sejak puluhan tahun. Maka, pemerintah yang seharusnya berada pada poros paling depan untuk melindungi kami.

Kedatangan perusahan itu, seolah-olah melempar makanan yang ada di piring kami, seolah-olah menendang air minum yang ada di teko kami, Seolah-olah mengusir kami dari bangku sekolah kami, juga seolah-olah akan membunuh kami. Kita rakyat kecil hanya bisa berdoa, semoga saja Tuhan tidak akan murka kepada mereka (kapitalis) yang serakah.

Kami masih bisa sabar, dan jangan sampai waktu dan kesabaran kami rakyat bumi panua akan habis, menunggu solusi yang tak kunjung lahir dari penguasa. Ini adalah sebuah ultimatum kami kepada Pemerintah Daerah, DPRD, bahkan perusahaan!

Kami bukan tidak takut dengan hukum yang ada, tapi rasa khawatir untuk tidak bisa menghidupi keluarga selalu datang menghantui di pikiran-pikiran kami.
Kalau sabar kami itu sudah hilang, jangan salahkan kami masyarakat sebagai penambang lokal akan mencari keadilan di negeri ini, dan juga mempertahankan warisan leluhur kami dengan cara kami sendiri. Karena kita percaya kedaulatan tertinggi di negara ini ada di tangan rakyat.

Penulis: Ropin Bagi (Anak Lingkar Tambang)
Editor: Enal Ibrahim

Oleh: Amos Laipeny, SH (Ketua DPD PJS Provinsi Maluku)

PEMECATAN seorang pejabat publik bukanlah hal yang sepele. Selain menggambarkan tata kelola organisasi yang baik, itu juga mencerminkan bagaimana pemerintah menjalankan prinsip keadilan dan transparansi.

Kasus terkini terkait Poncopotan Muhamat Marasabessy dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku memunculkan keraguan dalam hal tersebut.

Alasan yang dijelaskan terkait pemalsuan Nomor Induk Pegawai (NIP) memang menarik perhatian, namun apa yang perlu ditekankan di sini adalah proses pemecatan itu sendiri.

Sebagai Ketua DPD Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Provinsi Maluku, saya merasa perlu untuk mengajukan pertanyaan yang mendasar: Apakah pemecatan ini telah melibatkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang sesuai dengan norma demokrasi?

Dalam proses pemerintahan, sangat penting bagi kita untuk selalu mengutamakan prinsip-prinsip dasar, termasuk keadilan dan transparansi. Faktanya, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengarahkan untuk perbaikan data kepegawaian Muhamat Marasabessy tidak mendapat tindak lanjut yang memadai. Kita harus bertanya mengapa ini bisa terjadi.
Pemecatan seorang pejabat tidak boleh didasarkan pada pertimbangan politik semata.

Kita harus mengingat bahwa keadilan haruslah dijunjung tinggi. Jika terdapat indikasi bahwa pemecatan tersebut memiliki agenda politik yang lebih dalam, ini perlu dipertanyakan. Pemecatan haruslah berdasarkan bukti yang kuat dan prosedur yang obyektif, bukan sekadar desakan opini politik tertentu.

Saya memahami bahwa dalam pemerintahan, terkadang terdapat berbagai pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Namun, pada akhirnya, kita harus kembali pada prinsip-prinsip dasar yang mengikat kita sebagai sebuah masyarakat demokratis. Keputusan pemerintah haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif dan adil.

Penting juga untuk mengingat bahwa setiap tindakan pemerintah akan berdampak pada masyarakat luas. Oleh karena itu, tindakan seperti pemecatan seorang pejabat haruslah diambil dengan pertimbangan matang dan hati-hati. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan haruslah dijunjung tinggi.

Kita berharap Gubernur Maluku akan melihat kasus ini dengan cermat dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan transparansi terjaga. Pemecatan Muhamat Marasabessy haruslah diproses dengan benar dan sesuai hukum. Jika terbukti ada upaya politisasi atau pelanggaran prosedur, tindakan tegas dan korektif harus diambil.

Dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, penting bagi kita semua untuk mengingat bahwa prinsip-prinsip demokrasi haruslah menjadi panduan utama. Keputusan dan tindakan pemerintah haruslah dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Keadilan dan transparansi adalah pondasi utama dalam membangun tatanan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

wakilrakyat.co, Boalemo – Peristiwa pembantaian para jenderal, yang dilakukan oleh Komunis atau lebih dikenal dengan Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI) tentu menjadi sejarah kelam Republik ini. Namun, berkat semboyan persatuan Komunis berhasil ditumpas.

Menolak lupa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Boalemo menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G 30 S PKI, Jumat (30/09/2022).

Kegiatan yang berlangsung di pelataran Universitas Pohuwato Kampus Pengembangan Boalemo tersebut turut diikuti oleh Mahasiswa serta pengurus HMI Cabang Boalemo.

Panitia pelaksana kegiatan, Fauzia Gude, kepada wakilrakyat.co mengatakan, bahwa pelaksanaan nonton bareng film ini sebagai jalur yang diambil guna mengenang kembali momen kelam masyarakat Indonesia.

“Peristiwa G30SPKI merupakan praktek kebiadaban kaum Komunis pada masa itu untuk melakukan kudeta sehingga terbunuhnya 7 jenderal yang saat ini kita kenal sebagai pahlawan Revolusi,” ungkap Mahasiswa Hukum tersebut.

Dirinya pun berharap melalui kegiatan ini, para mahasiswa agar tidak melupakan sejarah dan tetap memegang teguh Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap sebagai anak bangsa, jangan sampai melupakan sejarah, juga sebagai pembelajaran bagi generasi sekarang ini, bahwa kejadian ini jangan sampai terulang lagi di kemudian hari,” Tandasnya.

Penulis : Ahmad R Bakari