Wakilrakyat.co, GORONTALO – Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli bersama Kasek Nikson Entengo lakukan pengawasan terhadap tempat penyimpanan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan Pemungutan Suara lainnya di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango, Kamis-Sabtu (16-18/11/2023)
Kegiatan pengawasan ini dilakukan dengan mengunjungi gudang penyimpanan logistik yang berada di KPU Kabupaten Gorontalo dan KPU Kabupaten Bone Bolango. Hal ini dilakukan guna pengecekan kesesuaian hasil peninjauan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan logistik.
Beberapa hal yang diperhatikan dalam pengecekan gudang penyimpanan logistik ini yakni jumlah CCTV yang disediakan di dalam dan luar gudang, jumlah personil pengamanan, serta ketinggian gudang penyimpanan sehingga aman dari potensi banjir.
Pada kesempatan ini juga Idris mengunjungi Panwaslu Kecamatan Anggrek di Gorontalo Utara dan Suwawa di Kabupaten Bone Bolango. Idris menjelaskan bahwa menurut informasi awal yang diperoleh terkait distribusi logistik, logistik pemilu hanya akan singgah di tingkat kecamatan dan langsung diteruskan ke kelurahan/desa.
Pengawasan terhadap distribusi logistik perlu dilakukan dengan teliti oleh setiap Panwascam karena hal ini dalam rangka pencegahan terhadap rusaknya logistik pemilu yang ada.
“Misalkan terjadi hujan saat pengantaran kotak suara maupun bilik suara, pengawas harus senantiasa mengingatkan dan mencegah jangan sampai barang logistik ini rusak, termasuk kendaraan atau alat transportasi apa yang digunakan dalam pendistribusian ini”, ungkap Idris.
Idris mengingatkan agar Panwascam harus senantiasa sigap yang mana hal-hal terkait Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan SPJ perjalanan perlu sebisanya dituntaskan pada hari yang sama kedepannya.
Nikson juga menambahkan agar setiap pengawas pemilu dapat tegak lurus terhadap setiap regulasi dalam lembaga ini, sehingga setiap prosedur berjalan sebagaimana mestinya.
Idris berharap setiap Panwascam selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten khususnya dalam pembuatan LHP, sehingga LHP yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan khususnya terkait temuan-temuan terhadap pelanggaran tahapan kampanye.