Frangkymax Kadir Aktivis LSM JAMAN Gorontalo

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Dengan beredarnya informasi ke publik, terkait dengan kelompok kerja (pokja) yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, yaitu tidak profesionalnya dalam melaksanakan tugas sebagai panitia pengatur, atau pemilih dalam lingkungan pemerintahan sebagai kelompok kerja atau panitia pengadaan barang jasa.

Berbagai macam pekerjaan yang ada di Kota Gorontalo, berkaitan dengan dinas pekerjaan umum yang memang di ketahui oleh masyarakat, hal ini yang selalu disoroti banyak orang. Kinerja, dari dinas pekerjaan umum itu sendiri. Akan tetapi, yang harus disoroti juga tugas dan tanggung jawab dari panitia pokja pengadaan barang dan jasa perlu juga untuk dievaluasi. sebab, mereka yang dari awal memilih, mengatur dan menyeleksi para kontraktor yang sebenarnya. Sehingga, tidak heran jika pekerjaan di Kota Gorontalo Mangkrak dalam pengerjaan. 

Kepada media wakilrakyat.co, Ketua LSM JAMAN Gorontalo Frenkymax Kadir, menjelaskan bahwa melihat kondisi saat ini pembangunan di kota gorontalo, terutama pekerjaan jalan panjaitan yang masih bermasalah, yang sebenarnya bukan kesalahan dari dinas pekerjaan umum. akan tetapi, ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari pokja pengadaan barang dan jasa yang menyeleksi perusahaan atau kontraktor pekerja yang terindikasi tidak punya modal atau kontraktor yang dipilih oleh pokja tidak di cermati oleh pokja panitia barang dan jasa. 

Jalan Eks Panjaitan, Kota Gorontalo. Sumber Foto : Gorontalo Post 

” Seharusnya, ini merupakan tanggung jawab dari panitia kelompok kerja (Pokja) barang dan jasa. Karena, mereka yang menyeleksi perusahan maupun kontraktor,” Ungkap Max, Kamis, 13/07/23.

Tidak hanya itu, Frenkymax pun menambahkan jika bukan hanya jalan panjaitan yang bermasalah, dilihat dari sisi pekerjaan lain yaitu pekerjaan Gelanggang Olahraga (GOR) pun bermasalah. 

” Sehingganya, hal ini pokja panitia pengadaan barang dan jasa yang telah memilih kontraktor dalam pekerjaan sesuai penelusuran benar – benar kurang profesional sebab banyak kegagalan pembangunan di kota Gorontalo, bukan disebabkan oleh dinas PU ataupun Dinas terkait. tetapi, disebabkan pokja – pokja tersebut tidak berkompeten dalam memilih kontraktor,”Kata Max. 

“Selain menyoroti kinerja panitia pokja pengadaan barang dan jasa, perlu juga di telusuri adanya dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, (KKN) yang ada di tubuh pokja itu sendiri. Contohnya, seperti pokja – pokja yang keluarganya berlatar belakang kontraktor misalnya, “Ujarnya. 

“Hal ini, sangat berpengaruh dalam pemilihan kontraktor, yaitu akan ada saja potensi bahwa yang akan dipilih sudah pasti para kontraktor yang punya hubungan emosional daripada kontraktor yang berkualitas. Ini juga perlu dievaluasi untuk menjamin pembangunan yang lebih layak kedepannya,”Sambungnya. 

” Dengan hal tersebut, Saya Meminta Kepada Walikota Gorontalo perlu melakukan mengevaluasi para panitia pokja yang tidak berkompeten, dalam artian pokja – pokja harus punya basic. Misalnya, dalam keilmuannya pembangunan atau keilmuannya analisa teknik, ini juga perlu untuk di tata lebih bagus lagi susunan panitia pokja pengadaan barang dan jasa. Sehingganya, dengan begitu pemilihan kontraktor atau perusahaan sudah pasti akan terseleksi dengan baik dan berkualitas, “Pungkasnya. (Min)