Pimpinan DPRD Bonbol Dinilai Tidak Paham Aturan,Soal Mekanisme Pengunduran Diri Bupati 

Rapat Paripurna DPRD Bonbol, Terkait Pengunduran diri Bupati. Sumber Foto : KabarPublik.Id

Wakilrakyat.co, GORONTALO –  Terlaksananya rapat paripurna terkait pengunduran diri Bupati Hamim Pou, Dewan Pimpinan Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango dinilai tidak paham aturan. 

Pasalnya, Hamim Pou menyebut rapat paripurna Rabu, 26/07/23 tersebut, yang Pimpinan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, Halid Tangahu didampingi oleh Wakil Ketua satu Azan Piola dan wakil ketua dua Zainuddin Pedro Bau semua adalah cacat hukum. 

“Apa yang dilakukan oleh DPRD Bone Bolango kemarin rapat paripurna itu keliru, tidak paham soal aturan. Surat baru masuk kemarin jam 11. 00 Wita Siang, jam 15.00 Wita Sore sudah mulai,” Kata Hamim, Rabu, 27/07/23 kepada awak media. 

Belum lagi, Hamim mengatakan bahwa dalam undangan tersebut, tidak membahas persoalan pengunduran dirinya sebagai bupati, melainkan membahas anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS). 

Hamim Pou, Bupati Kabupaten Bone Bolango

“Ini tentunya cacat dalam administrasi,seharusnya kalau ada surat masuk sebelumnya dalam mekanisme DPRD harus dibaca oleh Sekwan dalam rapat internal, kemudian dibentuk Badan Musyawarah (Banmus). Misalkan, ada salah satu anggota DPRD pergantian antar waktu (PAW) tidak harus melakukan rapat paripurna.Tetapi, dijadwalkan dulu agendanya, “Ungkapnya. 

Lebih lanjut, Hamim menuturkan bahwa dirinya hingga sekarang sebagai Bupati. Ketika nanti keluar daftar calon tetap (DCT) itu baru resmi saya akan berhenti sebagai kepala daerah. 

“Dimana-mana syarat untuk menjadi salah satu calon DPRD, DPD RI, maupun DPR RI itu harus mengajukan pengunduran diri dan itu wajib karena itu sebagai syarat,” Tutur Hamim. 

Terinformasi sebelumnya, Hamim Pou merupakan salah satu bakal calon Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara (Sulut) dari partai Nasdem. 

” Saya, insya allah begitu keluar daftar calon tetap (DCT) baru saya berhenti menjadi kepala daerah. Jadi, jika ada ada informasi bahwa saya tidak lagi bupati, itu tidaklah benar,” Ucap Mantan Ketua DPW partai Nasdem tersebut. 

” Dimana-mana syarat untuk menjadi salah satu calon DPRD, DPD RI, maupun DPR RI itu harus mengajukan pengunduran diri dan itu wajib karena itu sebagai syarat,” Katanya. (Admin) 

Rekomendasi Untuk Anda

Wakilrakyat.co, Boalemo –  Nasib memilukan harus dialami oleh 3 orang Guru di Kabupaten Boalemo karena …

Wakilrakyat.co, (Politik) – Pasangan Calon Independen Wahyudin Lihawa, ST.,M.K.KK dan Dr.Riko H. Djain, S.Ip.,M.Ak jadi …

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Anggota Panitia Khusus aset DPRD Provinsi Gorontalo, mengundang Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, …

Wakilrakyat.co, POHUWATO – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mencatat, SMA Negeri 1 Randangan 90 …

Wakilrakyat.co, Gorontalo – Dipengaruhi minuman keras (Miras) Pemuda di Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo SH …

Wakilrakyat.co ,GORONTALO – Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)Provinsi Gorontalo Adhan Dambea secara tegas menyampaikan …

Leave a Comment

Terpopuler

Archives

Jangan Copas Ya

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.