Wakilrakyat.co, Boalemo – Kabar pemotongan gaji honorer dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Daerah Boalemo menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Tak hanya Pemerintah Daerah, DPRD Boalemo turut kena semprot dari para pemerhati Boalemo. Seperti yang diutarakan oleh Tokoh Pemuda Tilamuta Anton Adjami

Sebagai masyarakat boalemo Anton mempertanyakan kebijakan anggaran yg di ambil eksekutif dan legislatif dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Anton, Polemik pemotongan gaji Honor dan TPP ASN di Boalemo. merupakan tanggung jawab Kepala Daerah Dan DPRD Boalemo.

“Seharusnya siapa yg paling bertanggung jawab?  Ya Eksekutif dan Legislatif, Bupati sebagai pemegang kekuasaan kekuasaan Daerah wajib bertanggung jawab,  DPRD wajib mencari solusi sebagai fungsi lembaga Pengawasan, Legislasi dan Budgeting,” Ujar Anton, Jumat (29/09/2023).

Sebagai pemerhati daerah Anton meminta, Pemda dan DPRD isu isu  mampu mencarikan solusi agar tidak menjadi Isu politik

Dirinya meminta Pemerintah Daerah untuk menjelaskan secara terbuka kepada Publik apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa kebijakan ini diambil.

“kiranya pemerintah daerah dapat menjelaskan apakah ini dampak dari kondisi keuangan daerah akibat dana peruntukan, atau akibat Deal-deal politik sehingga mempengaruhi arah pengambilan kebijakan yang berdampak merosotnyaya penilaian terhadap kinerja ASN sebagai penggerak Roda pemerintahan,” Tutup Anton.