Wakilrakyat.co ,GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, sukses menggelar rapat Paripurna yang ke 141, dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023.

“ Sesuai dengan mekanisme yang ada, dua bulan selama evaluasi BPK RI, kemudian hasil tersebut disampaikan langsung di Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-141,” Ucap Paris. Selasa,04/06/24.

Dalam kesempatan tersebut,Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPRD)Provinsi Gorontalo Paris R.A Jusuf , mengapresiasi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Wilayah Gorontalo.

“ Tadi kita sudah mendengarkan langsung,laporan dari BPK RI yang dihadiri oleh Laode Nusriadi, ia menyampaikan hasil-hasil yang disampaikan cukup menggembirakan yaitu mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” Ujar Paris.

Akan tetapi, kata Paris Pemerintah yang mendapatkan WTP untuk ke 12 kalinya,tidak ada regulasi yang mengatur meskipun mendapatkan WTP, tidak ada hal yang ditemukan.

“Tadi, sudah disampaikan hal-hal yang ditemukan terkait dengan administrasi. Olehnya, temuan-temuan tersebut akan ditindaklanjuti selama 60 hari kedepan,” Ujarnya.

“ Kami ucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah yang sudah mendapatkan WTP untuk kesekian kalinya, dan teruntuk BPK RI Wilayah Gorontalo yang sudah Proaktif melakukan pemeriksaan, dan juga memberikan pembinaan-pembinaan kepada kita semua,apa-apa saja yang harus diperbaiki kedepan,” Sambungnya.