Wakilrakyat.co, GORONTALO – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bidang Koordinator Industri dan Pengembangan (Korinbang) Rachmat Gobel, akan mendongkrak perekonomian Gorontalo, lewat pengembangan Pelabuhan Anggrek Gorontalo.
“Nilai investasi murni swasta ( Non APBN), untuk biaya pengembangan pelabuhan Anggrek sebesar Rp 1,3 Triliun Rupiah, “ Kata Rachmat Gobel melalui Alyun Hippy Ketua Tim Media Center Partai Nasdem Gorontalo.
Dalam konferensi pers bersama awak media, (Sabtu, 13/01/23) Alyun mengatakan, pengembangan pelabuhan Anggrek menggunakan skema kerjasama pembiayaan pemerintah dan Badan Usaha.
Konsesi pengembangan yang diberikan pemerintah, melalui kementerian perhubungan adalah 35 Tahun. Dimana swasta /badan usaha melakukan investasi dan mengoperasikan fasilitas pelabuhan untuk jangka waktu tersebut, setelah jangka waktu tersebut kepemilikan aset kembali ke pihak pemerintah.
“Investasi pengembangan Pelabuhan Anggrek dilaksanakan oleh PT. AGIT Internasiona (Konsorsium dari beberapa perusahaan swasta, “Ujarnya.
Lebih lanjut Alyun menambahkan, pengembangan pelabuhan Anggrek bukan sebatas pada dermaga dan fasilitas lainnya di kawasan pelabuhan. Melainkan juga, mencangkup kawasan ekonomi khusus sebagai kawasan penyangga ekonomi yang menghidupkan pelabuhan, dan menjamin pengembalian investasi swasta di pelabuhan anggrek.
“ Investasi murni swasta tersebut, tidak membebani keuangan negara, justru negara diuntungkan karena tidak mengeluarkan biaya untuk mengembangkan infrastruktur di pelabuhan anggrek, “ Ujarnya.
Tentunya, kata Alyun selaras dengan konsep Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut satu (1) Anies-Imin menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu kota Agropolitan.
“ Gorontalo, dinilai telah memiliki infrastruktur yang memadai, diantaranya pelabuhan anggrek yang dikembangkan dan dioperasikan oleh sektor swasta murni, “Katanya.
“ Gravitasi perekonomian yang dihasilkan oleh dampak kehadiran pelabuhan anggrek, juga akan turut menjawab tantangan persoalan yang dihadapi Gorontalo, sebagai provinsi dengan tingkat persentase penduduk miskin tertinggi kelima di Indonesia, dan persoalan angka pengangguran yang tinggi, akibat dari keterbatasan lapangan pekerjaan di Gorontalo, “Sambungnya.