Lia Amalia, Ketua Tim Satgas PPKS UNG
Wakilrakyat.co, GORONTALO – Ketua Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Lia Amalia menanggapi beredarnya pemberitaan terkait dugaan Pelecehan seksual Oknum Kepala Desa (Kades) di Boalemo kepada mahasiswa yang tengah mengikuti program kuliah kerja nyata (KKN).
“Informasi ini sebelumnya saya dapatkan dari penanggung jawab KKN Infrastruktur, karena saya pada waktu itu sedang di luar daerah. Beliau sampaikan bahwa ada pengakuan dari mahasiswa terkait dugaan tindakan kekerasan seksual oleh oknum kepala desa,” Ungkap Lia saat tim media Wakilrakyat.co melakukan wawancara. Jumat, 11/08/23.
Lia Amalia mengatakan, setelah dirinya mendengarkan hal tersebut, pihaknya membentuk tim dan kemudian memanggil korban untuk dimintai keterangan.
“Memang dari hasil pemeriksaan terhadap korban, ada pasal di permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang dilanggar oleh oknum kepala desa,” Kata Lia.
Lebih lanjut, Lia Amalia belum bisa menceritakan kronologis kejadian di depan awak media, dikarenakan hal tersebut menyangkut privasi dari para korban.
“Yang jelas, dari penjelasan mahasiswa memang ada indikasi ke arah kekerasan seksual dalam pasal 5 ayat 2 di permendikbud,” Kata Lia kembali.
“Untuk sanksinya sendiri, jika yang melakukan dari pihak internal kampus, maka kita akan memberikan sanksi administratif. Akan tetapi, pelakunya dari luar maka tentunya kita harus menyurati kepada instansi maupun Pimpinan dari pelaku tersebut,” Terangnya.
” Karena, pelakunya dari pemerintah kabupaten Boalemo, maka saya memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk memberikan surat tersebut, “Sambungnya.
Bahkan kata Lia, dirinya menceritakan langsung kepada Ketua TP.PKK B Kabupaten Boalemo. pihak PPKS UNG sudah cukup melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, tinggal menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Boalemo.
“Saya dengar, pemerintah Kabupaten juga sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan kepada Oknum Kades tersebut. Untuk sanksinya kami serahkan kepada pemerintah Kabupaten Boalemo,” Pungkasnya.