Boalemo

Wakilrakyat.co, Boalemo – Setelah melewati drama panjang, mulai dari penetapan tersangka hingga proses persidangan, Kasus Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019 yang melibatkan Mantan Bupati Kabupaten Boalemo H. Darwis Moridu, Mantan Plt Sekda Sofyan Hasan, dan 5 Terdakwa lainnya akhirnya menemui babak akhir.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gorontalo menghadirkan ke tujuh Terdakwa diantarnya, Darwis Moridu (Darem), Sofyan Hasan, Sabri Alamari, Sunandar Kadir, Suharto Tolo, Elvis Nangi (Pino), dan Ahmid Puhi, Kamis 24 April 2025.

Sidang Putusan kasus korupsi Jalan Usaha Tani Tahun 2019 yang dipimpin oleh Hakim Ketua Royke Harold Inkiriwang diawali dengan pembacaan Pututsan Terdakwa Sofyan Hasan yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sekitar 2 miliar rupiah.

“Menyatakan Sofyan Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider, menjatuhkan pidana terhadap Sofyan Hasan dengan pidana penjara selama 2 tahun,” ujar Royke dalam putusannya.

Dalam Putusan, Sofyan juga wajib membayar denda sebesar 50 juta rupiah atau jika tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 1 bulan. Menghukun Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 954.928.704 dalam waktu satu bulan sesudah putusan

Putusan terhadap Sofyan Hasan lebih ringan 1 tahun setelah Sofyan Hasan, dalam Sidang Penuntutan, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan penjaara Selama 3 Tahun.

Terdakwa lainnya Sabri Alamri divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara, setelah sebelumnya dituntut 2 Tahun 6 Bulan oleh Jaksa

Terdakwa Suharto Tolo divonis 1 Tahun 8 bulan Penjara, Setelah sebelumnya dituntut 2 Tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa.

Terdakwa Elvis Nangi (Pino) divonis 1 Tahun 4 Bulan Penjara Setelah sebelumnya dituntut 2 Tahun Penjara oleh Jaksa.

Terdakwa Sunandar Kadir divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara setelah sebelumnya dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara oleh Jaksa.

Sementara itu, Putusan 2 Terdakwa lainnya Darwis Moridu (Darem) dan Ahmid Puhi ditunda, dan akan dilanjutkan pada senin 28 April 2025.

Wakilrakyat.co, Boalemo – Dibalik aktifitas Pertambangan Ilegal Sambati yang kini terus beroperasi, ternyata ada pihak dari luar Boalemo yang jadi cukong untuk mendanai beroperasinya tambang ilegal di wilayah Kecamatan Dulupi.

Redaksi Wakilrakyat.co, juga memperoleh informasi, direntang 9 bulan beroperasi hasil dari tambang Sambati ada dikisaran 50 miliar. Namun, angka tersebut masih akan dilakukan penelusuran lebih jauh.

Salah Satu yang jadi Pembicaraan adalah kepemilikan 2 alat berat dari seseorang di lokasi tambang sambati Yang sering dipanggil dengan sebutan Ko Rudi.

Rudi diduga memiliki koneksi ke Lembaga tertentu untuk memuluskan aksinya mengeruk kekayaan emas di Kabupaten Boalemo

saat dikonfirmasi via whatsapp, Rudi tak membantah kepemilikan alat beratnya, dirinya mengatakan, bahwa ada juga beberapa pelaku usaha lain di lokasi tambang Sambati.

“Ya ada, pelaku usaha lain juga ada di situ,” jawabnya singkat. Senin 21 April 2025

Lantas, Bagaimana dengan Tindakan Aparat Penegak Hukum?

Saat ditemui, Kapolres Boalemo AKBP Sigit Rahayudi, S.I.K menyampaikan, bahwa pihaknya sesegera mungkin akan melakukan penyelidikan, dan jika ditemukan akan melakukan razia.

“Jadi dari informasi ini saya akan perintahkan anggota saya untuk melakukan rangkaian penyelidikan, dan jika kami temukan akan kami lakukan razia atau operasi,” ujar Sigit, selasa 22 April 2025.

Informasi terbaru yang diperoleh wakilrakyat.co, satu alat berat kembali memasuki wilayah tambang Sambati.

Wakilrakyat.co juga tengah berupaya menggali lebih dalam informasi kepemilikan alat berat selain milik Rudy.

Wakilrakyat.co, Boalemo – Pertambangan emas Tanpa Izin (PETI) di Sambati, Kecamatan Dulupi, Boalemo, seolah tak terjamah hukum. Walau kerap kali ditertibkan oleh Polres Boalemo bahkan Polda Gorontalo.

Pertambangan Ilegal dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator ini ditengarai sengaja dibiarkan beraktifitas. Bagaimana tidak, hingga saat ini PETI tersebut masih beroperasi.

Bebeberapa waktu kemarin, masyarakat juga dihebohkan dengan penertiban yang dilakukan oleh Polda Gorontalo dengan menetapkan 3 orang tersangka yang merupakan pekerja tambang. Namun, anehnya pemilik alat berat tak kunjung ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan kelanjutan dari kasus tersebut seolah redup dengan sendirinya.

Hasil penelusuran wakilrakyat.co di lokasi, berdasarkan pengakuan seorang penambang tradisional, alat berat yang tengah beraktifitas milik dari 5 orang berinisial R, AA, RD, AI dan O.

“Milik 5 orang pak, yang lain saya tidak tahu. Saya cuma Kabilasa (Penambang tradisional?) di sini,” ujar Penambang yang enggan disebutkan namanya.

Ada dugaan, para cukong yang mendanai aktifitas tambang ini memberikan semacam Upeti kepada pihak tertentu guna mengamankan aktifitas ilegal mereka.

Lokasi aktifitas PETI tersebut juga terlihat Lubang menganga sangat lebar bekas galian alat berat. Ini tak hanya membahayakan para penambang tradisional yang turut mengais rezeki, tapi dapat menimbulkan genangan air yang berpotensi jadi penyebab muncul berbagai penyakit.

Pihak Kepolisian seharusnya sesegera mungkin menghentikan aktifitas tambang ilegal ini karena memiliki dampak buruk baik dari segi lingkungan, kesehatan, hingga kerugian keuangan negara.

Pemerintah Daerah juga sudah seharusnya punya andil mencari solusi untuk sesegera mungkin mengambil upaya terbitnya Izin Pertambangan.

Pemerintah Daerah dapat menghentikan tambang ilegal berdasarkan beberapa dasar hukum dan peraturan, antara lain:

* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk ketentuan tentang izin usaha pertambangan dan penindakan terhadap kegiatan tambang ilegal.

* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan pemerintah ini mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk ketentuan tentang izin usaha pertambangan dan pengawasan.

* Peraturan Daerah.

Pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan di wilayahnya, termasuk ketentuan tentang penindakan terhadap kegiatan tambang ilegal.

Dasar pemerintah daerah menghentikan tambang ilegal juga dapat berdasarkan pada,

1. Kerusakan lingkungan : Tambang ilegal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran air, tanah, dan udara.

2. Bahaya bagi masyarakat: Tambang ilegal dapat membahayakan masyarakat sekitar, termasuk risiko kecelakaan dan penyakit.

3. Kerugian negara: Tambang ilegal dapat menyebabkan kerugian negara karena tidak membayar pajak dan royalti yang seharusnya.

Wakilrakyat.co, Boalemo – Penarikan Modal dari Bank BSG tak hanya sekedar ancaman, namun Rum Pagau membuktikan jika dirinya bisa dipegang omongannya. Terbukti dengan terjadinya Kesepakatan Pemindahan RKUD Boalemo ke Bank BRI.

Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sabtu, (12/04/2025)

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Taufik Kumali dan Kepala BRI cabang Limboto, Nur Jonson Arifin.

Taufik Kumali menjelaskan, MoU yang telah disepakati berdasarkan instruksi Bupati Rum Pagau pasca Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (LB) Bank SulutGo yang digelar di Manado.

“Hari ini Pemda Boalemo telah melakukan MoU untuk memindahkan RKUD dari BSG ke BRI dengan pertimbangan BRI mempunyai unit di beberapa kecamatan sehingga memudahkan pelayanan,” tutur Taufik

Taufik mengatakan keseriusan kerja sama Pemda Boalemo dan BRI akan ditindaklanjuti pada esok hari, minggu 13 Maret dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Besok kami akan membahas PKS bersama BRI Cabang Limboto, setelah itu kita akan mengantar persyaratan di Kementerian Dalam Negeri. Insyaallah hari senin Pemda Boalemo sudah memiliki RKUD yang baru dan diawal bulan nanti, transfer DAU sudah masuk ke rekening BRI yang meliputi pembayaran gaji ASN dan Honorer serta Tambahan Penghasilan Pegawai,” tandasnya

Wakilrakyat.co, Boalemo – Pengalihan anggaran lewat Kominfo untuk pemberitaan informasi program Daerah menuai sorotan dari Anggota Komisi I DPRD Boalemo Kabupaten Boalemo.

Menanggapi hal tersebut Kadis Kominfo Boalemo Ulkia Kiu menjelaskan, bahwa pengalihan anggaran ke Kominfo berkaitan dengan kondisi keterbatasan anggaran dan ikut memperhatikan kebijakan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

“Kebijakan efisiensi ini turut berdampak pada kebutuhan anggaran daerah yang kondisinya keuangannya terbilang minim.
Termasuk juga dampaknya pada kebijakan anggaran kerjasama media tahun 2025 ini. Sehingga solusi ditempuh dengan mengupayakan kerjasama media 1 pintu lewat kominfo,” jelas Ulkia.

Namun, bukan berarti kerjasama media ditengah keterbatasan anggaran ini mengesampingkan penyebaran informasi di DPRD. Kata Ulkia, Pihaknya tetap memprioritaskan penyebaran informasi di lingkungan Pemkab Boalemo dan DPRD Kabupaten Boalemo.

“Karena bagaimana pun ke 2 lembaga yakni eksekutif dan legislatif ini adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah yang tak bisa dipisahkan. Disamping itu, kerjasama media lewat kominfo ini diharapkan bisa memudahkan penyebarluasan informasi di tengah kondisi keterbatasan anggaran daerah,”

Dirinya berharap kondisi ini dapat dipahami pimpinan media dan semua pihak khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo, untuk bersama-sama memberikan support dan dukungan atas upaya pemulihan keuangan oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan mensupport kebijakan program pemerintah pusat maupun daerah.

“Terlebih penyebarluasan informasi soal program strategis pemerintah Kabupaten Boalemo dibawah kepemimpinan Bupati Rum Pagau dan Wakil Bupati Lahmuddin Hambali serta program dan kegiatan di lingkungan DPRD Kabupaten Boalemo,” harap Ulkia

Wakilrakyat.co, Boalemo – Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo terus mendukung program Ketahanan Pangan Nasional di era Pemerintahan Prabwowo Subianto.

Hal ini ditunjukkan Pemda Boalemo lewat penyaluran benih padi varietas meikongga dan ciherang di Kecamatan Wonosari, Paguyaman dan Mananggu.

Tak main-main, sekitar 80 Ton Bibit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2025 disalurkan kepada 129 kelompok tani di tiga kecamatan tersebut.

Penyaluran tersebut sedianya dilakukan oleh Bupati Boalemo, namun karena beliau tengah berduka karena salah satu kerabatnya meninggal dunia, penyaluran secara simbolis diwakilkan kepada Kadis Pertanian Kabupaten Boalemo.

Saat diwawancarai, Faisal Hurudji selalu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo menyampaikan, bahwa Kabupaten Boalemo merupakan Daerah yang sumber pendapatan masyarakatnya adalah bertani, sehingga dengan adanya bantuan ini tentu berdampak juga untuk perekonomian dan kesejahteraan petani.

“Penyaluran Benih padi Sawah Sumber Dana APBN TA 2025 terdiri dari 2 Varietas, yakni Ciherang dan meikongga. Bantuan ini untuk lahan seluas 3233 dengan jumlah bibit yang kita salurkan 80.825 kg

Untuk 129 kelompok tani di kecamatan Wonosari, Paguyaman, Mananggu. Kita patut bersyukur, dengan mayoritas masyarakat adalah petani, pemerintah pusat tak segan menggelontorkan anggaran untuk Pertanian,” ujar Faisal.

Faisal menambahkan, bahwa Bupati Boalemo mempercayakan dan memerintahkan dirinya untuk membuka kegiatan penyaluran tersebut karena Bupati tengah berduka. Namun, kata Faisal Bupati Boalemo menitipkan beberapa pesan untuk disampaikan kepada para petani.

“Jadi pak Bupati memang rencananya akan membuka ini kegiatan, namun karena beliau lagi berduka karena kerabatnya meninggal di kota Gorontalo, jadi saya diperintahkan untuk mewakili beliau. Beliau titip pesan semoga bantuan ini bisa memberikan manfaat untuk para petani, kemudian juga soal bagaimana sama-sama bergandeng tangan membangun Boalemo, dan lupakan segala perbedaan yang terjadi saat Pilkda,” kata Faisal.

Dirinya pun berharap, dengan bantuan benih padi ini, para petani bisa meningkatkan produksinya, sehingga dapat meningkatkan pendapat petani dan bisa mewujudkan swasembada pangan Nasional.

“Saya berharap lewat program ini, para petani bisa meningkat lagi produksi berasnya yang tentang berdampak pada peningkatan pendapatan petani. Dan tentu, kita bisa mewujudkan swasembada pangan nasional di bawah Pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Wakilrakyat.co, (Boalemo) – Beberapa pihak mulai mempertanyakan agenda Bupati Boalemo terkait dengan kunjungannya melobi anggaran di Pusat. Rum Pagau pun dianggap melanggar Instruksi Presiden.

Namun, benarkah Rum melanggar instruksi Presiden.?

Salah satu tokoh masyarakat Boalemo Roy Syawal turut buka suara terkait hal ini. Menurut Roy, tak ada yang salah dengan agenda Bupati Boalemo ke luar daerah. Apalagi, ke luar daerah untuk melobi anggaran untuk dibawa ke Boalemo.

“Ya kalau saya lihat ini kerjaan orang yang iri saja, dan tak mau daerah maju. berupaya menggiring opini bahwa Pak Bupati hanya jalan-jalan ke luar daerah. Padahal banyak kok pemberitaan, Pak Rum ke luar Daerah untuk apa. Pertama mengupayakan adanya Pelabuhan sebagai penunjang ekonomi, belum lagi bertemu investor yang saya dengar sudah deal akan membangun kembali ikon Pulo Cinta,” ujar Roy.

Roy mengajak masyarakat untuk sama-sama membaca dan memahami Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah T.A 2025, bahwa dalam diktum ke empat Poin dua dikatakan mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.

“Disitu bukan melarang Perjalanan Dinas ya, tapi mengurangi sebesar 50 persen. Jadi bisa dipastikan tidak ada langgar melanggar. Nah, sudah di cek apa belum berapa biaya perjalanan dinas APBD Boalemo, berapa yang dipangkas. Lagian kalau perdis untuk melobi anggaran di pusat kenapa tidak?, ” jelas Roy.

Dirinya juga meminta Bupati Boalemo untuk tak perlu ambil pusing dengan upaya-upaya orang untuk menjatuhkan, selama apa yang dilakukan Rum Pagau berkaitan dengan kemajuan Boalemo.

“Ya harus kita dukung Pak Rum melobi anggaran di pusat, mau bangun pelabuhan besar, Pulo Cinta, Smart School, Alsintan, dan Infrastruktur lainnya Pakai APBD? Tidak mungkin, dan Pak Rum sudah tahu itu APBD tidak akan mampu, makanya yang dilakukan adalah melobi anggaran dan mencari investor,” tutur Roy.

Kata Roy, Pak Rum saat ini tengah bertemu dengan Direktur Pauddasmen Kementerian Pendidikan Soal Smart shool, juga bertemu dengan Komisi IV DPR RI hingga ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Semua sudah tahu lah Pak Rum kemana, itu beritanya berseliweran di mana-mana kok. Kita harus bersyukur, ditengah efisiensi anggaran Pak Rum mau melobi anggaran di Pusat. Kita dukung dan do’akan saja apa yang diupayakan Pak Bupati bermanfaat nanti untuk masyarakat Boalemo,” kata Roy.

Dirinya berharap, masyarakat juga tak perlu menanggapi serius upaya-upaya menggiring opini. Karena bagi Roy, yang paling utama adalah bagaimana Boalemo ini maju.

“Kami masyarakat ingin kemajuan, kami ingin ada pembangunan nyata di Boalemo.
Kami capek lihat anggaran di Boalemo pada tahun-tahun kemarin hanya dikorupsi. Tentu besar harapan pada Periode pak Rum ini, Boalemo bisa sejajar dengan kota-kota besar lainnya,” tutup Roy

Wakilrakyat.co, Boalemo – Belum sebulan menjabat, Rum Pagau Dan Lahmudin Hambali mulai menunaikan janji-janji Politiknya. Kedua tokoh ini terlihat kompak saat mencanangkan Inseminasi Buatan (IB)usai disambut secara adat di Kecamatan Tilamuta, Rabu 5 Maret 2024.

Rum Pagau bahkan turut melakukan penyuntikan IB yang dipandu oleh Inseminator Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo.

Juru Bicara Bupati Kabupaten Boalemo Paris Djafar menyampaikan, bahwa Bupati dan Wakil Bupati Boalemo tak ingin berleha-leha usai dilantik. Karena, keduanya punya janji kepada masyarakat yang harus ditunaikan.

“Dan janji itu langsung ditunaikan, salah satunya adalah Inseminasi Buatan untuk sapi milik masyarakat Boalemo. Dan ini sama sekali tak dipungut biaya,” ujar Paris.

Saat ditanyai apa yang mendasari Rum Pagau memilih IB ketimbang membeli langsung sapi untuk peternak, Paris mengungkapkan, bahwa Inseminasi Buatan dapat memberikan kualitas sapi yang lebih baik karena dipilih dari sperma sapi yang memiliki kualitas baik.

“Tidak hanya itu, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak hanya untuk membeli sapi. Karena masih banyak bidang-bidang lain yang juga membutuhkan anggaran tidak sedikit. Apalagi kebetulan ada efisiensi anggaran dari pusat. Jelas, IB sangat tepat untuk dipilih,” ungkap Paris.

Sementara itu, Kadis Pertanian Kabupaten Boalemo Faisal Hurudji mengatakan, bahwa Dinas Pertanian mendukung penuh program Inseminasi Buatan yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.

“Apalagi ini IB akan menyentuh masyarakat di tujuh Kecamatan yang ada di Boalemo. Dari sisi anggaran lebih efisien, dan tentu kami Dinas pertanian sudah menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni di bidang tersebut,” kata Faisal.

Tidak hanya itu, Dinas Pertanian juga akan terus memantau perkembangan sapi yang telah di Inseminasi untuk memastikan terpenuhinya program dari Bupati dan Wakil Bupati.

“Saya berharap dukungan untuk program Inseminasi Buatan ini tidak hanya dilakukan oleh Kami Dinas Pertanian, tapi juga seluruh masyarakat Boalemo. Jika sapi-sapi di Boalemo sudah banyak, dari sisi ekonomi juga akan kita rasakan peningkatannya,” tutup Faisal

Wakilrakyat.co, Boalemo – Langkah inovatif yang diambil Kepala Desa Modelomo Burhanudin Nihe lewat Program Desa Terang patut untuk diapresiasi dan jadi contoh bagi Desa lainnya.

Pasalnya, Desa Modelomo menjadi Desa Terang Pertama di Kabupaten Boalemo, juga menjadi Desa Pertama yang programnya diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Lahmudin Hambali.

Memanfaatkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa, Burhanudin atau akrab disapa Aya Bob ini menyulap salah satu dusun di Modelomo yang sebelumnya gelap kini terang benderang.

Sedikitnya 155 unit Lampu Penerangan yang disediakan Pemerintah Desa Modelomo untuk menerangi salah satu dusun di Modelomo tersebut.

Tak hanya inisiatif Kades beserta jajarannya, peran BPD sebagai lembaga pengawasan, dan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa jadi kunci suksesnya program Desa Terang ini.

Peresmian Desa Terang tersebut ditandai dengan pengguntingam pita oleh Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali, yang turut dihadiri oleh Camat Tilamuta, Kapolsek Tilamuta, dan jajaran Pemda Boalemo, selasa 25 Februari 2025.

Dalam sambutannya, Kades Modelomo Burhanudin Nihe menyampaikan, atas nama pemerintah Desa madelomo dirinya mengucapkan selamat datang dan Terima kepada wakil bupati Kabupaten Boalemo Lahmudin Hambali yang telah meresmikan program desa terang.

“Tentunya kami tahu persis kesibukan beliau begitu padat semenjak menjadi wakil bupati dan alhamdulillah Kami mendapatkan kesempatan bisa bersilaturahmi dengan beliau Pada malam hari ini. Sekaligus halal Bil halal dan dirangkaikan dengan peresmian penerangan jalan yang ada di Dusun 2,” ujar Burhanudin.

Burhanudin menuturkan, program tersebut sejatinya sudah direncanakan pada tahun-tahun sebelumnya, namun karena terkendala dengan beberapa regulasi baru bisa terwujud tahun ini.

“Sebenarnya Desa terang ini begitu kami berada di pemerintahan sudah memikirkan terkait masalah penerangan. Hanya saja, kami terbentur dengan beberapa regulasi  dari Kementerian Keuangan dan Kementerian desa,” tuturnya.

“Beberapa tahun ini kami bersabar Alhamdulillah semua ini pada tahun 2025 ini terwujud, dan tentunya ini berkat dukungan dari seluruh masyarakat. yang tadinya kami mengkhawatirkan Jangan sampai tidak ada yang merima ini penerangan jalan. ternyata Setelah dipasang ada yang meminta sampai 2 dan 3. saya bilang ini hanya lewat APBDes Perubahan jadi cuma total 155 unit,” tambahnya lagi.

Burhanudin mengungkapkan, bahwa penerangan jalan ini diperuntukkan untuk satu rumah satu Penerangan jalan, dan untuk listrik sudah disepakati secara tertulis akan ditanggung oleh masyarakat.

“Ini ke depannya akan ditambah lagi, karena ini masih kita coba dulu apakah masyarakat menerima ini tahun 2025, ternyata banyak yang meminta dusun 3 dan Dusun. Insyaallah tahun depan kita fokuskan pada penerangan desa yang ada di semua dusun Desa Modelomo. Lapangan mekar juga kita akan pikirkan bersama, karena beberapa hari kemarin Kami sempat ketemu dengan pihak Kejaksaan juga berpikir kira-kira bagaimana desain untuk lapangan ini,” tutup Burhanudin.