Pohuwato

Wakilrakyat.co, GORONTALO -Limonu Hippy Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Limonu Hippy menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya pesawat PT SAM Air di Kabupaten Pohuwato.

“Saya pribadi mengucapkan belasungkawa atas tragedi jatuhnya pesawat, saya mendoakan para korban diterima disisi Allah dan para keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan” ucap Limohu Hippy.

Politisi Gerindra itu juga mengapresiasi Polres Pohuwato dan Kodim 1313/Phw yang bergerak cepat dalam evakuasi korban jatuhnya pesawat PT SAM Air.

“Saya juga mengapresiasi atas gerak cepat Polres Pohuwato dan Kodim 1313 yang melakukan evakuasi terhadap korban kecelakaan pesawat di Pohuwato” ujarnya.

Anggota DPRD di puncak botu ini juga menegaskan kepada pihak terkait agar memberikan informasi yang valid penyebab jatuhnya pesawat PT SAM Air.

“Apakah bandaranya yang tidak layak atau pesawatnya, ini saya harap pihak-pihak terkait segera menginformasikan hal ini, agar masyarakat tidak berspekulasi lain” tegasnya.

Wakilrakyat.Co ,GORONTALO -Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo, Unit Pelaksana Teknis pada Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing tingkat Kabupaten Pohuwato Tahun 2024. Rabu,02/10/24.

Kegiatan dihadiri oleh beberapa unsur seperti dari Polres Pohuwato, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato, Kebangpol Kabupaten Pohuwato, Lanal Gorontalo, Satpol PP Pohuwato, Kodim 1313 Pohuwato, Kejaksaan Negeri Gorontalo, Binda Gorontalo, PTSP Pohuwato, Bandara Panua Pohuwato, Badan Narkotika Nasional Pohuwato, Balai Karantina Kesehatan Gorontalo, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Gorontalo.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian laporan panitia oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo Iwan Irawan, yang pada kesempatan tersebut menjelaskan dasar, maksud dan tujuan dari pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di wilayah.

Pada penyampaian tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo juga melaporkan upaya yang telah dilaksanakan Imigrasi Gorontalo dalam rangka mendukung pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Gorontalo.

Laporan tersebut juga menyoroti pentingnya sinergi antara instansi terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui pengawasan yang efektif terhadap orang asing.

Rakor TIMPORA Tingkat Kabupaten Pohuwato kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan penguatan oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Gorontalo Friece Sumolang, dalam penyampaiannya itu, Ia menjelaskan secara rinci mengenai Dasar Hukum pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pada pertemuan itu, Friece Sumolang menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan hukum tersebut dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap orang asing sesuai dengan Tusi masing-masing instansi.

Selain itu, Ia juga mengajak seluruh instansi anggota TIMPORA tingkat Kabupaten Pohuwato untuk bersinergi dan meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi pelanggaran Keimigrasian.

“Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat upaya menjaga stabilitas dan keamanan wilayah serta mencegah adanya tindakan yang merugikan kedaulatan negara”, kata Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Gorontalo dalam sambutannya.

Memasuki acara ini, penyampaian materi diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo Iwan Irawan bersama Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Budi Mangantjo serta Analis Keimigrasian Ahli Muda Fratasik Hippy, berfokus pada isu-isu aktual yang sedang berkembang di Kabupaten Pohuwato, antara lain mengenai keberadaan Warga Negara Asing di daerah pertambangan ilegal yang telah dilakukan pendeportasian, pernikahan campur antara WNA dan warga lokal, serta insiden kebakaran yang terjadi di dua perusahaan asing yang terdapat di Kabupaten tersebut.

Dalam kesempatan ini, pembicara juga menyoroti potensi adanya peliputan oleh media internasional terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang akan datang, yang mungkin menarik perhatian media asing.

Penekanan pada penyampaian materi disampaikan terkait pentingnya pengawasan intensif terhadap aktivitas WNA, terutama di sektor-sektor yang dianggap sensitif, guna memastikan ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.

Wakilrakyat.co ,Pohuwato,GORONTALO -Ketua Kesatuan Pelajar Mahasiswa Popayato (KPMP) Kabupaten Pohuwato Rifandi Sirulah menyoroti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) N 1 Popayato, terkait atas dugaan pungutan liar (Pungli) kepada siswa/i.

“Per siswa, dimintai dana dari Rp 10.000 sampai Rp 20.000 untuk seluruh siswa yang kurang lebih berjumlah 200 orang,” Ucap Rifandi berdasarkan berita yang ada. Kamis,12/09/24.

Rifandi yang juga merupakan Alumni SMK N 1 Popayato,sangat menyayangkan kebijakan sekolah yang kemudian meminta kepada siswa/i tersebut.

“Uang tersebut, digunakan untuk mengecat ruang kelas dan dekorasi ruang kelas serta perbaikan pembangunan sekolah,”Ujarnya.

Lebih lanjut, Rifandi mempertanyakan penggunaan dana BOS dan BOSDA. Yang mana, dana tersebut, seharusnya digunakan untuk operasional sekolah.

“Dimana dana BOS itu diberikan kepada sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dana ini digunakan untuk biaya operasional sekolah seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku dan alat tulis, serta keperluan lainnya seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah,” Katanya.

“Tentunya, hal ini menyimpang serta tidak bisa ditoleransi apabila terbukti benar adanya dugaan praktik pungli tersebut yang jelas membuat siswa dan orang tua siswa merasa terbebani,” Sambungnya.

Rifandi pun menambahkan bahwa, juga praktik Pungutan Liar (Pungli) sesungguhnya masuk dalam kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 12 huruf e. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

“Tidak menutup kemungkinan hal ini kami akan bawah dan melakukan pelaporan ke Dinas terkait atau ke Ombudsman Gorontalo, karena hal seperti ini tidak bisa dibiarkan serta di diamkan merajalela di lingkungan sekolah. Sejauh ini, kami Kpmp telah memegang cukup bukti disertai saksi-saksi terkait dugaan pungli tersebut. Sejati giat pungli di internal sekolah seperti ini harus menjadi atensi bersama dan harus di tindak tegas oknum-oknumnya,” Pungkasnya.

Wakilrakyat.co, Pohuwato, GORONTALO -Dugaan adanya aktivitas pungutan liar (Pungli), di lingkungan sekolahan kembali mencuat. Berkedok suka rela dan inisiatif siswa, untuk melakukan dekorasi ruangan kelas dan pengecetan kelas.

Dengan adanya dana yang di minta dari siswa, uang tersebut digunakan untuk mengecat ruang kelas dan dekorasi ruang kelas serta perbaikan.

“Persiswa, dimintai dana dari Rp10.000 sampai Rp20.000 untuk seluruh siswa yang kurang lebih berjumlah 200 orang,” Ucap Orang tua siswa enggan disebutkan namanya,. Selasa,10/09/24.

Hal itu pun menimbulkan pertanyaan bagi orang tua siswa terkait penggunaan anggaran BOS dan BOSDA. Seharusnya, anggaran tersebut digunakan untuk operasional sekolah.

“Dimana dana BOS itu, diberikan kepada sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dana ini digunakan untuk biaya operasional sekolah seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku dan alat tulis, serta keperluan lainnya seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah,” Ujarnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi pihak Kepala Sekolah SMK N 1 Popayato Olys Harun,menyampaikan hal tersebut tidaklah benar.

“ Tidak ada yang memaksakan untuk perbaikan kelas,justru semua dari inisiatif siswa sendiri,” Kata Olys. Rabu,11/09/24.

Olys mengatakan, memang benar mereka siswa ada kegiatan lomba kelas. Nah, kalau lomba kelas ini tentunya kelas masing-masing harus hiasi.

“Tapi,kalau melibatkan siswa untuk dimintai uang, Saya rasa tidak ada ada yang seperti itu,” Jelasnya.

Wakilrakyat.co, POHUWATO- Ketua Kesatuan Pelajar Mahasiswa Popayato (KPMP) Kabupaten Pohuwato Rifandi menilai, Bupati Saipul A. Mbuinga pernah gagal saat menjabat Bupati Pohuwato. Akan tetap, masih ingin mencalonkan dirinya sebagai Kepala Daerah.

Berangkat dari pada kondisi sosial masyarakat serta dinamika politik di kabupaten Pohuwato Kata Rifandi, lima (5) tahun silam di bawah kepemimpinan SMS, yang bisa dibilang sangat baik dalam mencatatkan sejarah kelam yakni, meluapnya amarah masyarakat kepada pemerintah sampai berujung pada pembakaran kantor Bupati.

“Tak perlu panjang lebar ini satu bukti nyata kegagalan pemerintah daerah Pohuwato dalam mengambil kebijakan dan mensejahterakan masyarakatnya. Siapa yang patut disalahkan dan yang harus bertanggung jawab?? Tentu adalah kepala Daerah nya,” Katanya. Sabtu,31/08/24.

Rifandi mengatakan, semua masyarakat Pohuwato tentunya sangat menantikan momentum pilkada ini untuk menentukan siapa pemimpin daerah kedepannya. 

“Pemilihan kepala Daerah tentunya menjadi momentum yang sangat dinantikan oleh banyaknya masyarakat, khususnya masyarakat Pohuwato,” Ujarnya.

“Dimana dalam momentum ini, masyarakat diberikan satu kebebasan untuk menentukan pilihan masing-masing berdasarkan penilaian yang rasional serta berdasarkan hati nurani,” Sambungnya.

Menurut Rifandi,Pilkada adalah ajang bagi partai politik untuk mengadu visi dan misi calon kepala daerah. Ini bukan hanya soal kegagalan partai politik mengusung calon berarti mereka gagal merumuskan kebijakan yang relevan untuk daerah Pohuwato. Idealnya, Pilkada adalah tempat untuk beradu visi dan misi serta program yang dapat diambil oleh pejabat publik.

“Saya melihat semacam ada ketakutan untuk melawan kelompok penguasa dan kekhawatiran untuk kalah dan bisa jadi sudah tersandera,” Kata Rifandi kembali.

“Pilkada seharusnya memberikan pilihan atau opsi-opsi rasional kepada masyarakat untuk memilih calon pejabat publik terbaik. Namun, ketika hanya ada satu calon yang hanya melawan kotak kosong ataupun jika berikan nya lawan yang sudah pasti hanya sebagai pion dari kelompok yang gila serta haus akan kekuasaan agar supaya terlihat punya lawan tanding dalam pilkada kali ini yang pada dasarnya sudah di desain sedemikian rupa,” Jelasnya.

“Kami selaku organisasi Paguyuban Kesatuan pelajaran mahasiswa popayato (KPMP)  yang menaungi 3 kecamatan yakni kecamatan popayato barat, popayato timur, popayato induk Sangat menyayangkan atas dinamika politik di Pohuwato hari ini yang menghilangkan hak serta tidak memberikan alternatif pilihan masyarakat Pohuwato untuk menentukan pemimpin Daerah (bupati/wakil bupati),” Pungkasnya.

Terakhir, tentunya hal ini menjadi perhatian kolektif kami Kpmp dan kelompok-kelompok masyarakat yang siap berjuang bersama dalam menentukan langkah-langkah kedepan yang akan kami ambil bersama.

“Pada prinsipnya, kami menolak segala bentuk hasil yang terjadi pasca pilkada ini, karena kami sadar ini politik yang tidak sehat dan Pohuwato adalah wilayah kabupaten yang besar dan potensi sumberdaya manusianya, yang maju maka tidak layak momentum pilkada hanya di selesaikan di meja bundar para elit partai,kelompok, famili serta oknum-oknum yang sama sekali tidak memikirkan kepentingan daerah dan mayoritas rakyat Pohuwato,” Tutupnya.

Oleh : Jhojo Rumampuk (Ketua PJS Provinsi Gorontalo)

Wakilrakyat.co, GORONTALO -Opini. Istilah “Semi Monarki” mungkin terdengar aneh ketika dikaitkan dengan sebuah wilayah di Indonesia yang menganut sistem demokrasi seperti Kabupaten Pohuwato.

Namun, tidak sedikit yang merasa bahwa label ini semakin relevan untuk menggambarkan situasi politik di Pohuwato saat ini.

Istilah ini merujuk pada gejala politik di mana kekuasaan seolah berputar di kalangan keluarga atau dinasti tertentu, menimbulkan kesan bahwa pemerintahan dijalankan oleh sekelompok kecil elite yang sama, tahun demi tahun.

Fenomena politik dinasti bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Di berbagai daerah, kita melihat fenomena ini, di mana anggota keluarga atau kerabat dekat dari pemimpin yang sedang berkuasa mengambil alih kekuasaan, baik melalui pemilihan langsung maupun penunjukan dalam posisi strategis.

Di Kabupaten Pohuwato, fenomena ini tampak jelas dengan adanya beberapa tokoh politik yang memiliki hubungan kekerabatan yang erat dalam lingkup pemerintahan.

Kesan bahwa kekuasaan terkonsentrasi di tangan keluarga tertentu dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem politik di Pohuwato menyerupai struktur semi monarki, di mana kekuasaan dijalankan oleh sekelompok orang yang sama, tanpa memperhatikan prinsip meritokrasi dan kesetaraan.

Situasi seperti ini berpotensi merusak kualitas demokrasi di Kabupaten Pohuwato. Demokrasi seharusnya memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, dengan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk memimpin berdasarkan kemampuan, integritas, dan visi mereka untuk daerah tersebut.

Ketika kekuasaan dikendalikan oleh segelintir elite, maka prinsip dasar demokrasi bisa terkikis. Politik dinasti juga sering dikaitkan dengan praktik nepotisme, yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak objektif dan kurang akuntabel.

Kecenderungan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memperlemah penegakan hukum serta pelayanan publik.

Tantangan bagi Pemimpin dan Masyarakat

Fenomena semi monarki di Kabupaten Pohuwato menimbulkan pertanyaan penting bagi para pemimpin dan masyarakat. Apakah ini adalah bentuk pemerintahan yang diinginkan oleh warga Pohuwato?

Apakah model politik dinasti ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, atau justru menghambat kemajuan dan kesejahteraan?

Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut refleksi mendalam dari semua pihak. Para pemimpin yang berada dalam posisi kekuasaan perlu menunjukkan komitmen mereka untuk membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik dan mempromosikan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan.

Masyarakat, di sisi lain, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menuntut pemerintahan yang adil serta tidak hanya mengikuti alur kekuasaan yang diwariskan.

Masa Depan Demokrasi di Pohuwato

Kabupaten Pohuwato memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi daerah yang makmur dan demokratis. Untuk mencapai ini, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memutus mata rantai politik dinasti yang dapat menghambat kemajuan demokrasi.

Pemilu yang bebas dan adil, di mana setiap calon bersaing berdasarkan program kerja dan visi yang jelas untuk masa depan Pohuwato, adalah langkah awal yang penting.

Pendidikan politik yang baik juga harus ditingkatkan, agar masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi, serta pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

Membangun Pohuwato yang Demokratis dan Inklusif

Label semi monarki yang disematkan pada Kabupaten Pohuwato seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak yang peduli pada kemajuan daerah ini.

Hanya dengan memperkuat demokrasi, menjamin keterbukaan dalam pemerintahan, dan menghindari konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir orang, Pohuwato dapat mewujudkan potensi penuh sebagai daerah yang maju, adil, dan sejahtera.

Masa depan Pohuwato yang lebih baik adalah tanggung jawab bersama, dan ini hanya bisa tercapai jika semua elemen masyarakat bekerja sama untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Wakilrakyat.co ,POHUWATO -Golkar secara mengejutkan menjatuhkan SK dukungan model B1-KWK ke tangan pasangan Saipul A. Mbuinga – Iwan S.Adam, usai tarik ulur sikap partai yang berlambangkan Pohon Beringin itu diisukan bakal mengusung kadernya, Suharsi Igirisa di Pilkada Pohuwato November mendatang.

Sontak keputusan tersebut mengundang asumsi liar tentang kemungkinan pasangan Saipul A. Mbuinga – Iwan S. Adam bakal menghadapi surat suara kosong, mengingat jadwal pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati akan dibuka sejak 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024.

Hal itupun mengundang perhatian salah satu tokoh masyarakat di Dusun Anggrek Desa Palopo, Udin Toonau, yang menilai perhelatan Pilkada ditahun ini kurang berkualitas.
Udin Toonau merasa bahwa jika hanya ada satu paslon, masyarakat tidak dapat memilih berdasarkan kualitas tentang sosok yang akan memimpin Pohuwato 5 tahun ke depan

“Saya ini biar bukan kader atau pengurus, saya lama jadi partisipan partai Golkar. Abis dapat kabar Golkar merapat ke koalisi lo SIAP, saya agak sadiki kecewa karna otomatis ada kemungkinan cuma satu calon,” ungkap Udin Toonau saat ditemui di kediaman pribadinya

“Makanya masyarakat harusnya dikasi pilihan untuk mo ba tentukan siapa yang mo jadi dorang (mereka) punya pemimpin,” tutur Om Udin, sapaan karibnya

Udin Toonau juga mengatakan bahwa dengan kondisi yang ada saat ini, memungkinkan terjadinya kekosongan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Periode 2024-2029

“Kalau begini bisa-bisa periode ini cuma ada Penjabat Bupati. Karena kitorang (kita) tida bisa pungkiri pernah ada pemilihan lawan surat suara konsong, surat suara kosong yang menang,” imbuh Om Udin

“Kalo cuma saya dulo saja ito mo milih surat suara kosong (ayo kita pilih surat suara kosong saja).” tandasnya

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Dugaan adanya praktik money politic yang melibatkan salah satu calon legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencuat dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Wilayah VI Gorontalo.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gorontalo, Yolanda Pakaya, menegaskan bahwa pihaknya saat ini sedang mengumpulkan seluruh berkas administrasi yang diperlukan sebelum kasus ini dirapatkan bersama untuk diambil keputusan lebih lanjut.

Dalam keterangannya, Yolanda Pakaya menyatakan bahwa dugaan money politic ini merupakan kasus serius yang perlu ditangani dengan seksama.

“Saat ini sedang merampungkan segala bentuk administrasi sebelum nanti di bahas dalam rapat pleno untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujar Yolanda pada hari Jumat (19/7).

PSU di Wilayah VI Gorontalo dilaksanakan setelah ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya. Namun, dugaan money politic yang muncul di tengah proses PSU ini menambah kerumitan dan tantangan dalam memastikan pemilu yang bersih dan adil.

Bawaslu Gorontalo telah menerima laporan dan bukti awal terkait dugaan money politic tersebut. Yolanda menegaskan bahwa investigasi sedang berjalan dan Bawaslu berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan transparan dan akuntabel.

“Kami berkomitmen untuk menegakkan integritas pemilu dan memastikan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tambahnya.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan ini. Publik menantikan klarifikasi dari PKS mengenai langkah-langkah yang akan diambil terhadap caleg yang terlibat dalam dugaan “money politic” (Politik Uang) tersebut.

Kasus dugaan money politic ini menjadi perhatian luas masyarakat Gorontalo, yang berharap agar Bawaslu dapat menangani kasus ini dengan cepat dan adil. Beberapa warga menyatakan keprihatinan mereka terhadap maraknya praktik “money politic” (Politik Uang) yang dapat merusak demokrasi dan keadilan dalam pemilu.

“Kami berharap Bawaslu bisa segera menyelesaikan kasus ini dan memberikan sanksi yang tegas kepada siapa saja yang terbukti melanggar. Pemilu harus berjalan dengan bersih dan adil tanpa adanya praktik kecurangan seperti ini,” kata seorang tokoh masyarakat paguat yang namanya enggan disebutkan.

Dengan proses pengumpulan berkas administrasi yang sedang berlangsung, masyarakat berharap bahwa keputusan yang diambil oleh Bawaslu nantinya akan mencerminkan keadilan dan integritas dalam penegakan aturan pemilu.

Dugaan “money politic” (Politik Uang) yang melibatkan caleg PKS ini diharapkan dapat diselesaikan dengan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat tetap terjaga.

Bawaslu Gorontalo diharapkan dapat memberikan update berkala mengenai perkembangan kasus ini, agar masyarakat dapat terus mengikuti dan memahami proses yang sedang berjalan.

Wakilrakyat.co, POHUWATO – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mencatat, SMA Negeri 1 Randangan 90 Persen rombongan belajar (Rombel) . Hal tersebut disampaikan langsung oleh Nikma Tahir, saat melakukan kerja dalam rangka pengawasan terhadap penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024/2025.

“Alhamdulilah sudah 90 persen SMA Negeri rombongan belajar (Rombel),“ Ucap Nikma. Kamis, 13/06/24.

Kata Nikma, sekalipun akan ada kelebihan rombongan belajar (Rombel) nantinya akan dikomunikasikan dengan pihak sekolah.

“ Salah satu siswa pelajar tidak masuk di SMA Negeri 1 Randangan, alasan mereka mungkin karena jauh dari rumah ke sekolah, dan itu sudah hal lumrah, “ Kata Nikma.

Lebih lanjut, Nikma berharap kepada peserta didik baru agar kiranya betul-betul belajar menuntut ilmu sebanyak-banyaknya.

“Insyaallah dalam satu tahun kedepan, mereka bisa belajar dengan baik, tentunya apa yang mereka dapat nantinya bisa dimanfaatkan untuk diri mereka sendiri, “ Ujarnya.

“ Kita tahu bersama bahwa, SMA 1 Negeri Randangan sendiri banyak mengukir prestasi yang luar biasa, belum lagi ada yang mewakili sekolah ini untuk ke jakarta mengikuti seleksi paskibraka. Kita berharap semoga yang mewakili sekolah ini tentunya memberikan yang terbaik dan bisa mengharumkan nama Daerah,” Harapnya.

Wakilrakyat.co , POHUWATO – Pilkada Pohuwato menjadi sorotan dengan kehadiran Saipul Mbuinga yang diisukan akan berhadapan dengan kotak kosong. Fenomena ini, meski tidak baru dalam politik Pohuwato, memunculkan berbagai analisa dan spekulasi.

Namun, banyak dari analisa tersebut cenderung tidak akurat atau gagal memahami dinamika politik lokal yang sebenarnya.

Salah satu kesalahan utama dalam analisa politik adalah mengukur elektabilitas Saipul Mbuinga secara tidak tepat. Banyak yang beranggapan bahwa ketidakmunculan lawan politik dalam pilkada ini mencerminkan popularitas dan kekuatan politik Saipul.

Padahal, absennya lawan bisa jadi disebabkan oleh faktor lain, seperti dinamika internal partai, strategi politik yang keliru, atau ketidakmampuan calon lain untuk memenuhi persyaratan administratif.

Menganalisa Saipul Mbuinga hanya dari sisi keunggulannya mengabaikan suara ketidakpuasan yang mungkin ada di kalangan masyarakat. Kotak kosong dalam pilkada sering kali menjadi simbol protes dari pemilih yang tidak puas dengan calon yang ada.

Mengabaikan faktor ini bisa mengakibatkan overestimasi dukungan untuk Saipul dan mengabaikan kebutuhan untuk meraih hati pemilih yang ragu atau tidak puas.

Banyak yang beranggapan bahwa lawan kotak kosong adalah kemenangan yang mudah dan pasti bagi Saipul Mbuinga. Namun, sejarah pilkada di berbagai daerah menunjukkan bahwa kotak kosong bisa menjadi lawan yang signifikan.

Jika jumlah suara kotak kosong cukup besar, hal ini bisa mencerminkan krisis legitimasi bagi kandidat tunggal, yang berimplikasi serius pada stabilitas pemerintahan di kemudian hari.

Analisa yang salah sering kali mengabaikan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks di Pohuwato. Faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, akses terhadap layanan publik, dan isu-isu lokal lainnya memainkan peran penting dalam menentukan pilihan pemilih.

Menilai kekuatan politik Saipul tanpa mempertimbangkan faktor-faktor ini akan memberikan gambaran yang tidak lengkap dan menyesatkan.

Dalam menghadapi kotak kosong, penting bagi Saipul Mbuinga untuk tidak meremehkan kampanye yang kuat dan efektif.

Mengandalkan asumsi bahwa kemenangan sudah di tangan bisa mengakibatkan kampanye yang lemah, kurang menyentuh isu-isu yang benar-benar penting bagi pemilih. Pemilih yang merasa diabaikan atau tidak terwakili bisa memilih kotak kosong sebagai bentuk protes.

Analisa yang salah dalam konteks Pilkada Pohuwato, di mana Saipul Mbuinga melawan kotak kosong, dapat berujung pada berbagai konsekuensi negatif.

Kesalahan dalam mengukur elektabilitas, mengabaikan suara ketidakpuasan, serta dinamika sosial dan ekonomi yang ada dapat memberikan gambaran yang tidak akurat tentang kondisi politik di daerah tersebut.

Saipul Mbuinga dan tim kampanyenya harus berhati-hati untuk tidak meremehkan kotak kosong dan tetap menjalankan kampanye yang kuat dan inklusif, serta fokus pada isu-isu yang relevan bagi masyarakat Pohuwato. Hanya dengan begitu, mereka dapat memastikan legitimasi dan stabilitas pemerintahan yang akan datang.

Pilkada Pohuwato 2024 menjadi panggung bagi berbagai pasangan calon yang siap bersaing memperebutkan hati dan suara rakyat. Di antara kandidat yang mencuri perhatian adalah pasangan Timur Barat Beni Nento dan Suharsi Igirisa.

Kombinasi ini mencerminkan sebuah kolaborasi yang menarik, yang menghadirkan harapan akan perubahan dan kesinambungan pembangunan di Pohuwato.

Beni Nento dan Suharsi Igirisa masing-masing membawa kekuatan dan pengalaman yang berbeda namun saling melengkapi.

Beni Nento dikenal dengan latar belakangnya yang kuat dalam bidang pemerintahan dan manajemen, sementara Suharsi Igirisa memiliki rekam jejak yang solid dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Kombinasi ini menjanjikan sebuah kepemimpinan yang holistik, yang mampu menjawab tantangan dari berbagai aspek.

Pasangan Timur Barat ini telah memaparkan visi dan misi mereka dengan jelas, yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pohuwato melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, mereka berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Dengan visi yang terstruktur ini, mereka berpotensi membawa perubahan nyata bagi masyarakat Pohuwato.

Salah satu nilai tambah dari pasangan Beni Nento dan Suharsi Igirisa adalah pendekatan inklusif yang mereka usung. Mereka berupaya untuk melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa suara-suara dari berbagai lapisan didengar dan diperhitungkan. Pendekatan ini dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.

Meski memiliki berbagai kelebihan, pasangan Timur Barat ini juga dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Mereka harus mampu menghadapi dinamika politik lokal yang sering kali kompleks dan penuh intrik. Selain itu, mereka perlu membuktikan bahwa mereka dapat bekerja sama secara harmonis dan efektif dalam menjalankan program-program yang telah dijanjikan.

Harapan masyarakat terhadap pasangan Beni Nento dan Suharsi Igirisa sangat tinggi. Mereka diharapkan dapat membawa angin segar dalam pemerintahan Pohuwato, dengan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan mereka akan sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam mewujudkan visi dan misi yang telah diusung, serta kemauan untuk mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat.

Pasangan Timur Barat Beni Nento dan Suharsi Igirisa membawa harapan baru dalam Pilkada Pohuwato 2024. Dengan kombinasi keahlian, visi yang jelas, dan pendekatan inklusif, mereka berpotensi membawa perubahan positif bagi daerah ini.

Namun, tantangan yang ada harus dihadapi dengan strategi yang matang dan komitmen yang kuat untuk mencapai keberhasilan. Masyarakat Pohuwato kini menanti langkah konkret dari pasangan ini untuk membuktikan bahwa mereka adalah pilihan yang tepat untuk memimpin daerah ini ke arah yang lebih baik.