Tajuk

oleh : Ahmad R Bakari (Pimred wakilrakyat.co)

TAJUK – Boalemo sedang menyaksikan sebuah ironi yang sulit diabaikan. Di saat Kejaksaan Negeri Boalemo tengah mengusut dugaan perjalanan dinas fiktif yang menarik perhatian masyarakat, sebuah mobil dinas baru milik Pemerintah Kabupaten Boalemo justru meluncur ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Boleh jadi semuanya sesuai prosedur. Boleh jadi pula peminjaman itu murni untuk menunjang operasional. Namun, publik tidak hidup dari kata “boleh jadi”. Publik hidup dari fakta, transparansi, dan akal sehat.

Pertanyaannya sederhana. Mengapa peminjaman itu dilakukan di tengah panasnya penanganan perkara yang menjadi sorotan masyarakat? Mengapa harus sekarang? Mengapa kendaraan yang bahkan status administrasinya masih diperdebatkan sudah lebih dahulu dipinjamkan? Siapa yang diuntungkan dari keputusan tersebut?

Tidak ada yang salah dengan membantu institusi penegak hukum. Bahkan, jika memang dibutuhkan demi pelayanan publik, dukungan itu patut diapresiasi. Tetapi ketika bantuan itu diberikan pada momentum yang sangat sensitif, publik tentu berhak curiga. Dan kecurigaan bukan muncul karena masyarakat gemar berprasangka, melainkan karena pemerintah gagal menghadirkan penjelasan yang mampu menghapus tanda tanya.

Dalam politik dan pemerintahan, persepsi sering kali sama pentingnya dengan kenyataan. Sebuah kebijakan yang tidak transparan akan selalu melahirkan tafsir. Hari ini yang berkembang adalah satu pertanyaan besar: apakah mobil dinas itu benar-benar hanya kendaraan operasional, atau ada pesan politik yang sedang dikirim kepada publik?

Lebih ironis lagi, DPRD Boalemo yang seharusnya menjadi penjaga gerbang pengawasan justru memilih senyap. Tidak terdengar panggilan terhadap dinas terkait. Tidak terlihat upaya menggali fakta di ruang terbuka. Fungsi pengawasan seolah ikut diparkir bersama mobil dinas itu.

Keheningan inilah yang memperbesar ruang spekulasi. Semakin lama pemerintah dan DPRD membiarkan publik menunggu jawaban, semakin liar dugaan berkembang. Padahal, kepercayaan masyarakat bukan dibangun dengan meminta mereka berhenti bertanya, melainkan dengan keberanian menjelaskan setiap keputusan secara terbuka.

Polemik ini bukan lagi sekadar soal satu unit mobil. Yang sedang dipertaruhkan adalah integritas pemerintah daerah, independensi aparat penegak hukum, dan keberanian DPRD menjalankan amanat rakyat.

Jika semuanya memang bersih, bukalah seluruh prosesnya kepada publik. Tunjukkan dasar hukumnya, administrasinya, mekanismenya, dan alasan kebijakannya. Karena dalam negara yang menjunjung supremasi hukum, transparansi bukan ancaman. Transparansi adalah pembuktian bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan.

Catatan : Tulisan ini merupakan opini yang didasarkan pada informasi yang tersedia di ruang publik dan bertujuan mendorong transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Apabila terdapat penjelasan atau fakta tambahan dari pihak terkait, penulis terbuka untuk memuatnya sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang

Desain besar pemerintahan daerah menempatkan lembaga DPRD bukan hanya sebatas lembaga formal yang hadir dan menyelenggarakan sidang paripurna secara berkala. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menempatkan DPRD sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya adalah mekanisme konstitusional yang menegaskan prinsip check and balances guna memastikan kekuasaan eksekutif tidak berjalan secara absolut tanpa kendali publik.

Dalam kerangka yang lebih luas, fungsi DPRD juga merupakan bagian dari praktik demokrasi deliberatif, yakni demokrasi yang tidak hanya berhenti pada proses pemilihan dan pengambilan keputusan formal, tetapi menuntut adanya pertukaran gagasan, argumentasi rasional, serta keterlibatan aktif dalam menguji kebijakan publik secara terbuka sebelum dan sesudah ditetapkan.

Demokrasi deliberatif menghendaki bahwa kualitas kebijakan ditentukan oleh sejauh mana lembaga perwakilan mampu menjadi ruang diskursus yang substantif, bukan sekadar ruang legitimasi keputusan. Logika tersebut menunjukkan bahwa ketika pengawasan melemah dan legislasi kehilangan substansi, maka yang bermasalah bukan hanya kinerja lembaga, tetapi kualitas demokrasi itu sendiri.

Pertanyaan itu kini mengarah langsung ke Kabupaten Boalemo yang belakangan ini belum menunjukkan kualitasnya.

Pengawasan Tidak Terlihat dalam Kerja

RPJMD dan RKPD bukan sebatas dokumen perencanaan birokrasi. Keduanya adalah kontrak pembangunan rakyat yang direpresentasikan oleh DPRD dengan pemerintah daerah. Sekaligus menjadi dasar pengukuran kinerja pembangunan setiap tahunnya.

Dengan mandat itu, pertanyaan mendasar menjadi tidak terhindarkan:

Seberapa optimalkah DPRD Kabupaten Boalemo menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD dan RKPD yang mereka sahkan bersama pemerintah daerah?

Secara normatif, Undang-undang menghendaki DPRD memiliki kewenangan mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah, mengoreksi kebijakan yang menyimpang, serta memastikan APBD digunakan sesuai skala prioritas pembangunan. Namun dalam praktik, ukuran efektivitas pengawasan tidak cukup hanya dengan hadir dalam rapat, turun kelapangan tanpa makna atau menerima laporan eksekutif yang bahkan itu itu saja. Ia harus terlihat dalam koreksi kebijakan yang nyata. Di tengah berbagai persoalan daerah, fungsi ini justru tampak tidak memiliki daya dorong yang kuat.

Masalah di daerah terus ada dan terbuka: Persoalan kepastian jaminan kematian bagi PPPK yang tidak dapat diklaim secara jelas menuntut pengawasan lintas kebijakan. Polemik tata kelola birokrasi terhadap penempatan pejabat eselon oleh Pemda yang dipersoalkan publik juga menyentuh aspek kepatuhan regulasi administrasi pemerintahan. Sementara itu, Boalemo diperhadapkan dengan angka kemiskinan yang masih tinggi serta kualitas pendidikan yang belum memadai. Ini justru menunjukkan bahwa agenda pembangunan dasar belum sepenuhnya menjawab nadir kebutuhan masyarakat Boalemo.

Menurut publikasi BPS Kabupaten Boalemo, tingkat kemiskinan masih berada pada kisaran 16,37 persen. Data ini menjadikan Boalemo sebagai daerah pertama dengan angka kemiskinan paling tinggi di pulau sulawesi. Berarti puluhan ribu warga masih hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi. Maka ini menunjukkan bahwa problem pembangunan bukan bersifat simbolik, tetapi masalah struktural dan berkelanjutan.

Berapa Peraturan Daerah yang disahkan DPRD Kabupaten Boalemo sejak dilantik 2024?

Apakah perda itu benar-benar lahir dari jeritan dan kebutuhan rakyat, atau sekadar pemenuhan agenda formal Program Pembentukan Peraturan Daerah (Pomperda)?

Oleh karena itu, pengawasan DPRD Boalemo sejatinya menjadi instrumen korektif utama. Namun publik justru sulit menemukan jejak koreksi yang signifikan dari lembaga tersebut.

Legislasi: Antara Produk Hukum dan Realitas Sosial

Fungsi kedua DPRD adalah legislasi. Legislasi tidak diukur dari jumlah perda yang disahkan, tetapi sejauh mana regulasi tersebut lahir dari kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, dua pertanyaan mendasar patut diajukan secara terbuka:

Dalam demokrasi deliberatif, legislasi idealnya tidak hanya menjadi proses pengesahan, tetapi proses pertukaran gagasan yang melibatkan masyarakat secara bermakna. Perda seyogianya lahir dengan metode bottom-up dari dialog bawah antara wakil rakyat dan realitas sosial yang benar-benar menjangkau masyarakat rentan dan marginal, bukan sebatas hasil administrasi politik tahunan dengan prinsip “yang penting ada”.

Ketika legislasi lebih banyak bersifat administratif, maka fungsi DPRD Boalemo bergeser dari penentu kebijakan menjadi pengikut kebijakan kekuasaan

Sunyi yang Menjadi Kebiasaan DPRD Boalemo

Lebih mengkhawatirkan bukan hanya lemahnya output kebijakan, tetapi respons kelembagaan yang cenderung sunyi terhadap berbagai persoalan publik kini menjadi kebiasaan yang terus dijaga.

DPRD sejatinya jadi institusi pertama yang menyuarakan koreksi ketika kebijakan pemerintah daerah tidak berjalan sesuai aturan atau tidak berpihak pada masyarakat. Tetapi yang sering tampak justru ruang respons itu terbatas, bahkan dalam isu-isu yang menyentuh langsung kepentingan publik DPRD Boalemo memilih bungkam.

Sunyi juga tidak selalu berarti ketiadaan kerja. Tetapi dalam demokrasi representatif maupun deliberatif, sunyi yang berulang di tengah masalah rakyat selalu melahirkan pertanyaan tentang kualitas representasi Anggota DPRD Boalemo dan kualitas pertukaran gagasan yang seharusnya terjadi di ruang politik.

Kolektif-Kolegial Tidak Boleh Kehilangan Makna

DPRD bekerja dalam prinsip kolektif-kolegial. Artinya, tanggung jawab tidak dapat dipersonalisasi, tetapi melekat pada institusi secara utuh. Konsekuensinya, yang dievaluasi bukan hanya individu anggota, tetapi kinerja kelembagaan secara keseluruhan.

Dalam konteks Boalemo, yang menjadi pertanyaan bukan siapa yang aktif atau tidak aktif, tetapi apakah lembaga ini secara kolektif masih menjalankan mandat konstitusionalnya secara efektif dalam kerangka pengawasan dan deliberasi kebijakan.

Penutup: Pertanyaan yang Belum Terjawab

Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang menuntut retorika politik. Kami sudah muak dengan janji yang kemarin banyak disampaikan. Yang dituntut adalah kerja kelembagaan yang dapat diverifikasi. Tiga pertanyaan ini diatas tadi menjadi inti evaluasi publik hari ini:

Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dijawab secara memadai, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya citra DPRD, tetapi kualitas demokrasi Boalemo itu sendiri. Sebab dalam desain konstitusi dan dalam semangat demokrasi deliberatif, DPRD tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi institusi yang sunyi di tengah persoalan.

DPRD dirancang sebagai ruang kontrol, ruang koreksi, dan ruang argumentasi publik. Dan ketika ruang itu tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya, maka rakyat berhak tidak percaya lagi dan mencabut mandat dari semua anggota DPRD Boalemo yang memilih sikap bungkam terhadap masalah yang dihadapi saat ini.

oleh : Redaksi Wakilrakyat.co

TAJUK – Polemik peminjaman satu unit mobil dinas baru milik Pemerintah Kabupaten Boalemo kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo belum juga menemukan titik terang. Di tengah derasnya sorotan publik, DPRD salah satu lembaga yang semestinya berada di barisan terdepan mengawasi penggunaan aset daerah justru memilih diam.

Hingga kini belum terlihat langkah nyata dari DPRD untuk memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengadaan, pengelolaan, dan peminjaman kendaraan tersebut. Tidak ada rapat dengar pendapat, tidak ada permintaan penjelasan resmi, bahkan belum terdengar adanya inisiatif menggunakan hak pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif.

Padahal, yang dipersoalkan masyarakat bukan sekadar sebuah mobil. Yang dipertanyakan adalah tata kelola aset daerah, dasar hukum peminjaman, mekanisme administrasi, pertanggungjawaban penggunaan barang milik daerah, hingga kepentingan publik yang harus diutamakan.

Keheningan DPRD semakin mengundang tanda tanya karena polemik ini telah menjadi perbincangan luas. Publik berharap wakil rakyat mampu menjawab berbagai keraguan dengan meminta penjelasan terbuka dari pemerintah daerah. Namun harapan itu hingga kini belum terwujud.

Fungsi pengawasan DPRD bukan sekadar hadir saat pembahasan APBD atau rapat-rapat formal. Pengawasan harus dijalankan ketika muncul kebijakan yang menimbulkan kontroversi dan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan maupun aset daerah.

Semakin lama DPRD membiarkan persoalan ini tanpa klarifikasi, semakin kuat pula kesan bahwa lembaga legislatif kehilangan keberanian menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif. Diam yang berkepanjangan berpotensi ditafsirkan sebagai pembiaran.

Masyarakat tentu berhak bertanya, mengapa hingga sekarang DPRD Boalemo belum juga memanggil dinas terkait? Apakah persoalan ini dianggap tidak penting? Atau justru ada pertimbangan lain yang membuat fungsi pengawasan berjalan begitu lambat?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya bisa dibuktikan melalui tindakan nyata. DPRD memiliki kewenangan meminta keterangan, memanggil pejabat yang bertanggung jawab, serta memastikan seluruh proses peminjaman aset daerah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika fungsi pengawasan tidak dijalankan pada persoalan yang menyita perhatian publik seperti ini, maka sulit bagi masyarakat untuk melihat DPRD sebagai penjaga akuntabilitas pemerintah daerah. Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah kendaraan dinas, melainkan kredibilitas lembaga pengawas yang dipilih langsung oleh rakyat.

Oleh : Ahmad R Bakari (Pimred Wakilrakyat.co)

TAJUK – Ada yang mengatakan DPRD Boalemo sedang bekerja senyap. Bahwa, tidak semua pekerjaan harus disiarkan ke publik. Bahwa rapat, koordinasi, pembacaan dokumen, hingga diskusi teknis merupakan bagian dari tugas legislator yang memang tidak selalu menarik untuk diberitakan.

Tidak ada yang membantah itu.

Tidak ada satu pun masyarakat yang menuntut anggota DPRD setiap hari berteriak di depan kamera. Tidak ada pula yang berharap ruang sidang berubah menjadi arena adu mulut demi tontonan politik.

Namun, persoalannya bukan soal ramai atau sunyi.
Persoalannya adalah hasil kerja.

Kerja senyap hanya layak dipuji apabila melahirkan pengawasan yang kuat, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta keberanian mengoreksi pemerintah ketika ada persoalan.

Jika “kerja senyap” justru membuat publik tidak pernah mengetahui sikap DPRD terhadap isu-isu penting daerah, maka wajar bila muncul pertanyaan, sedang bekerja apa?

Mengawasi pemerintah bukan berarti harus membenci pemerintah. Bersinergi bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol.

Hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif memang penting. Tetapi dalam negara demokrasi, harmoni tidak boleh berubah menjadi kompromi yang membuat fungsi pengawasan kehilangan taring. Justru hubungan yang sehat adalah hubungan yang berani saling mengoreksi.

Publik tidak pernah meminta DPRD menjadi Tom and Jerry dengan pemerintah daerah. Yang diminta masyarakat justru jauh lebih sederhana, ketika muncul polemik yang menyangkut kepentingan publik, DPRD hadir sebagai wakil rakyat yang memberikan penjelasan, meminta klarifikasi, melakukan evaluasi, dan bila diperlukan menggunakan kewenangan yang dimiliki.

Bukankah itu yang diamanatkan undang-undang?

Jika ada persoalan tata kelola anggaran, DPRD bukannya harus mengawasi?

Jika ada kebijakan yang menuai kontroversi, bukannya DPRD harus meminta penjelasan?

Jika ada dugaan penyimpangan, bukannya DPRD harus memastikan semuanya terang melalui mekanisme yang tersedia?

Itulah yang dinamakan fungsi pengawasan.

Bukan sekadar menghadiri rapat koordinasi. Bukan pula sekadar duduk bersama dalam forum-forum resmi.

Analogi memperbaiki mesin jam memang menarik. Tetapi mesin jam yang rusak tidak cukup diperbaiki di ruang tertutup apabila jarumnya sudah membuat seluruh penghuni rumah terlambat. Publik berhak mengetahui apa yang sedang diperbaiki, bagaimana prosesnya, dan kapan hasilnya bisa dirasakan.

Sebab DPRD bukan bekerja untuk dirinya sendiri. DPRD bekerja atas mandat rakyat.

Narasi bahwa masyarakat hanya menyukai drama politik juga terasa menyederhanakan persoalan. Kritik yang muncul bukan karena publik haus pertengkaran. Kritik lahir karena masyarakat ingin melihat lembaga legislatif menjalankan fungsi konstitusionalnya secara nyata.

Ketika pemerintah daerah mengambil kebijakan yang dipersoalkan publik, apakah DPRD bersikap?

Ketika pelayanan publik bermasalah, apakah DPRD turun mengecek?

Ketika penggunaan APBD dipertanyakan masyarakat, apakah DPRD melakukan pengawasan secara terbuka?

Pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab dengan memuaskan.

Masyarakat tidak menilai DPRD dari seberapa keras suara mereka di media. Tetapi masyarakat juga tidak bisa diminta percaya begitu saja bahwa semuanya sedang dikerjakan secara diam-diam.

Dalam demokrasi, akuntabilitas tidak cukup dengan mengatakan, “percayalah, kami sedang bekerja.” Kerja itu harus dapat diukur, harus dapat dilihat hasilnya, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Karena setiap rupiah gaji, tunjangan, fasilitas, dan operasional DPRD berasal dari uang rakyat.

Pada akhirnya, kritik bukan musuh DPRD. Kritik adalah pengingat bahwa kursi legislatif bukan hadiah politik, melainkan amanah yang harus dibayar dengan keberanian, integritas, dan kerja nyata.

Masyarakat Boalemo tidak sedang meminta tontonan, Masyarakat sedang menunggu pembuktian kerja-kerja DPRD

Oleh: Ahmad R Bakari (Pimpinan Redaksi Wakilrakyat.co)

TAJUK – Kabupaten tengah menghadapi persoalan yang lebih berbahaya dari pada sekedar defisit anggaran, pembangunan pelabuhan Tilamuta yang tak jelas, atau soal pelayanan publik yang belum optimal.

Persoalannya adalah tak berfungsinya DPRD Kabupaten Boalemo terhadap arah kebijakan Pemerintahan Rum Pagau dan Lahmudin Hambali.

Dalam sistem demokrasi, DPRD bukanlah lembaga pelengkap. Mereka bukan penonton, bukan pula sekadar peserta rapat yang datang, duduk, mendengar, lalu mengangkat tangan ketika palu sidang diketuk.

DPRD dibentuk untuk memastikan pemerintah daerah tidak menjalankan kekuasaan sesuka hati. Mereka adalah penyeimbang, pengawas, sekaligus penyambung suara rakyat. Sayangnya, yang terlihat di Boalemo justru terbalik 180 derajat.

Di tengah berbagai polemik yang mencuat, mulai dari tata kelola anggaran, pelayanan publik, mobil dinas, hingga isu-isu yang memicu perhatian masyarakat, DPRD nyaris tak terdengar. Tidak ada sikap politik yang tegas. Tidak ada pengawasan yang benar-benar terasa. Tidak ada tekanan yang cukup kuat kepada pemerintah daerah agar menjelaskan setiap kebijakan yang menuai tanda tanya.

Akibatnya, muncul kesan yang semakin sulit dibantah, Anggota DPRD Hanya Makan Gaji Buta, Pemda Boalemo malah Jadi Suka-suka.

Ini bukan tuduhan tanpa dasar. Ini adalah penilaian publik yang lahir dari kenyataan yang mereka saksikan dan rasakan setiap hari.

Undang-undang telah memberi DPRD tiga tugas utama, membuat peraturan daerah, membahas dan mengawasi anggaran, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Ketiga fungsi ini adalah alasan mengapa negara menggaji mereka dengan uang rakyat.

Namun jika fungsi legislasi minim hasil, fungsi penganggaran hanya berakhir pada ketukan palu persetujuan, sementara fungsi pengawasan nyaris tak terlihat, maka wajar bila masyarakat mulai bertanya dengan nada sinis, apa sebenarnya yang dikerjakan DPRD Boalemo?

Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya kepemimpinan DPRD. Pimpinan dewan seharusnya menjadi motor penggerak lembaga, menyatukan seluruh fraksi untuk mengawal kepentingan masyarakat, serta memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif.

Yang terlihat justru sebaliknya. DPRD seperti kehilangan Marwah. Tidak mampu membangun tekanan politik yang sehat terhadap pemerintah daerah. Tidak mampu menghadirkan check and balance sebagaimana diamanatkan dalam sistem pemerintahan.

Marwah DPRD tidak dibangun oleh megahnya gedung, mahalnya kendaraan dinas, atau tingginya tunjangan yang diterima. Marwah DPRD dibangun oleh keberanian menyuarakan kepentingan rakyat, integritas dalam menjalankan amanah, dan konsistensi mengawasi jalannya pemerintahan.

Pertanyaannya, Apakah Pimpinan DPRD takut jika anggaran DPRD diganggu pimpinan eksekutif? Atau ada hal lain yang membuat Pimpinan DPRD enggan bersikap terhadap segala persoalan yang terjadi?

Tanpa DPRD yang kuat, kekuasaan eksekutif akan semakin dominan. Kebijakan dapat berjalan tanpa koreksi yang memadai. Penggunaan anggaran berpotensi luput dari pengawasan maksimal. Dan masyarakat akhirnya hanya menjadi penonton dari proses pemerintahan yang mereka biayai sendiri.

Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa seluruh aktivitas DPRD dibiayai oleh uang rakyat.
Setiap bulan, anggota DPRD menerima gaji, dan banyak tunjangan lainnya. Nilainya tidak kecil, semuanya bersumber dari APBD yang berasal dari pajak dan berbagai penerimaan daerah.

Istilah “makan gaji buta” memang keras. Namun istilah itu lahir ketika publik melihat ketimpangan antara hak yang diterima dan tanggung jawab yang dijalankan.

Jika DPRD merasa penilaian itu tidak adil, maka jawabannya sederhana, tunjukkan kinerja. Buktikan kepada masyarakat bahwa fungsi pengawasan berjalan, fungsi legislasi menghasilkan solusi, dan fungsi penganggaran dilakukan secara kritis.

Boalemo tidak membutuhkan DPRD yang hanya ramai saat kampanye dan diam setelah dilantik. Boalemo membutuhkan wakil rakyat yang berani menegur pemerintah ketika keliru, berani mengkritik ketika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, dan berani berdiri di garis depan saat kepentingan publik dipertaruhkan.

oleh : Redaksi Wakilrakyat.co

Tajuk – Dibalik polemik peminjaman Mobil Dinas baru oleh Pemerintah Daerah Boalemo ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalon terselip sebuah ironi yang menyentil logika publik.

Saat satu unit mobil dinas baru merek Toyota Innova Zenix dipinjamkan ke institusi lain dan menuai perdebatan karena status administrasinya belum sepenuhnya tuntas, Sekretaris Daerah (Sekda) Boalemo yang menggunakan mobil rongsokan menjadi pemandangan memilukan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Boalemo, pejabat tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, diketahui masih menggunakan kendaraan dinas lama berupa Toyota Fortuner bekas operasional Ketua DPRD Boalemo.

Kendaraan tersebut disebut telah berusia cukup lama dan mengalami berbagai penurunan kondisi akibat pemakaian bertahun-tahun.

Persoalan ini sesungguhnya bukan soal jenis kendaraan atau merek mobil. Ini adalah soal pesan yang ditangkap oleh masyarakat. Dalam perspektif publik, prioritas pemerintah daerah terlihat janggal. Mengapa kendaraan baru bisa tersedia untuk dipinjamkan ke luar, sementara kebutuhan operasional birokrasi di dalam pemerintahan sendiri belum menjadi prioritas?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena peminjaman kendaraan dinas itu terjadi pada saat Kejaksaan Negeri Boalemo tengah menangani perkara dugaan perjalanan dinas fiktif yang menyita perhatian publik. Perkara tersebut bahkan disebut-sebut menyeret nama sejumlah pihak penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Di titik inilah ruang kecurigaan mulai muncul.

Masyarakat tentu berhak bertanya, apakah peminjaman kendaraan tersebut murni bentuk sinergitas antarlembaga ataukah hanya sebuah kebetulan yang waktunya beririsan dengan penanganan perkara yang sedang menjadi sorotan?

Perlu ditegaskan, hingga saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara peminjaman mobil dinas dan penanganan perkara tersebut. Tidak ada pula dasar yang dapat dijadikan kesimpulan bahwa peminjaman kendaraan dilakukan untuk memengaruhi proses hukum.

Namun, dalam tata kelola pemerintahan yang baik, persoalannya tidak berhenti pada ada atau tidaknya pelanggaran hukum. Pemerintahan juga dituntut menjaga etika, kehati-hatian, dan menghindari setiap tindakan yang dapat menimbulkan persepsi konflik kepentingan.

Sebab, dalam urusan pemerintahan dan penegakan hukum, persepsi publik adalah modal yang sangat penting. Ketika sebuah keputusan menimbulkan kesan adanya kedekatan yang tidak biasa antara pihak yang sedang menghadapi sorotan hukum dengan institusi penegak hukum, maka ruang spekulasi akan terbuka lebar.

Di sisi lain, pemandangan Sekda yang masih menggunakan Fortuner tua justru mempertegas paradoks tersebut. Seolah-olah pemerintah daerah lebih sigap menyediakan kendaraan baru bagi pihak di luar pemerintahannya sendiri, sementara pejabat tertinggi birokrasi daerah harus tetap menjalankan tugas dengan kendaraan bekas yang kondisinya jauh dari ideal.

Inilah ironi yang sulit diabaikan.

Bisa jadi, peminjaman mobil tersebut memang dilakukan dengan niat baik dan tidak berkaitan dengan perkara apa pun. Namun, pemerintah daerah juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan momentum dan dampak persepsinya.

Karena dalam kehidupan demokrasi, kepercayaan publik tidak hanya diukur dari benar atau salahnya sebuah tindakan, melainkan juga dari kemampuan penyelenggara negara menghindari situasi yang menimbulkan dugaan, kecurigaan, dan kesan bahwa kekuasaan sedang berupaya membangun kenyamanan di tengah ancaman proses hukum.

Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal siapa yang memakai mobil baru dan siapa yang menggunakan mobil lama. Pertanyaan yang lebih besar adalah, mengapa keputusan itu diambil pada waktu yang begitu sensitif, dan mengapa pemerintah daerah membiarkan sebuah kebijakan yang seharusnya biasa saja berubah menjadi sumber kecurigaan publik?

Oleh: Redaksi Wakilrakyat.co

Tajuk – Di tengah upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo mengusut dugaan kasus perjalanan dinas fiktif yang diduga merugikan keuangan daerah, publik justru disuguhi sebuah fakta yang terasa janggal. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo diketahui meminjam satu unit mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Sekilas, peminjaman kendaraan antar instansi pemerintah mungkin tampak sebagai hal yang biasa. Tidak ada yang langsung dapat disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun persoalan ini tidak bisa dipandang hanya dari sudut legalitas semata. Ada aspek yang lebih penting, yakni etika, kepatutan, dan persepsi publik.

Momentum terjadinya peminjaman kendaraan itu tidak bisa diabaikan. Saat aparat penegak hukum sedang menangani perkara yang menyita perhatian masyarakat dan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan uang rakyat, seharusnya seluruh tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik persepsi dihindari sedini mungkin.

Lebih jauh lagi, kendaraan yang dipinjamkan itu disebut-sebut belum memiliki dokumen administrasi yang lengkap dan bahkan belum tercatat sebagai aset resmi milik daerah.

Jika informasi ini benar, maka pertanyaan yang muncul menjadi semakin besar. Bagaimana sebuah kendaraan yang belum berstatus aset daerah dapat dipinjamkan kepada pihak lain? Apakah seluruh prosedur administrasi telah dipenuhi? Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut?

Publik berhak bertanya. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya satu unit kendaraan dinas, melainkan kredibilitas tata kelola pemerintahan dan integritas institusi penegak hukum itu sendiri.

Kejaksaan adalah institusi yang berdiri di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, standar etik yang melekat pada lembaga ini juga harus lebih tinggi dibanding institusi lainnya. Kejaksaan tidak hanya dituntut independen, tetapi juga harus mampu menjaga jarak dari segala hal yang berpotensi memunculkan keraguan di mata masyarakat.

Di satu sisi, Kejari Boalemo tengah sibuk menelusuri dugaan perjalanan dinas fiktif. Di sisi lain, Kejati Gorontalo justru sibuk meminjam mobil dinas dari pemerintah daerah yang sedang berada dalam pusaran sorotan publik. Dua peristiwa ini memang berbeda, tetapi bertemu pada satu titik yang sama, yakni kepercayaan masyarakat.

Dalam penegakan hukum, persepsi publik bukanlah perkara sepele. Sebab hukum tidak hanya berbicara tentang apa yang benar menurut aturan, tetapi juga tentang bagaimana keadilan dan independensi itu tampak di mata rakyat.

Karena pada akhirnya, memberantas korupsi bukan sekadar menangkap pelaku dan menghitung kerugian negara. Pemberantasan korupsi juga menuntut keteladanan moral dari para penegak hukumnya. Dan keteladanan itu dimulai dari menjaga batas, menghindari hal-hal yang menimbulkan tanda tanya, serta memastikan tidak ada ruang sedikit pun bagi publik untuk meragukan independensi penegakan hukum.

Ketika Kejari Sibuk mengusut, Kejati seharusnya tidak memberi kesan bahwa mereka sibuk meminjam. Sebab dalam perkara yang menyangkut uang rakyat, menjaga kepercayaan publik sama pentingnya dengan menegakkan hukum itu sendiri.