Pohuwato

Wakilrakyat.co, Pohuwato – Kepala Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, menjadi sorotan publik setelah melayangkan surat yang meminta aparat kepolisian menertibkan aktivitas tambang di wilayahnya.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, beberapa waktu lalu Kepala Desa Hulawa, Erna Giasi, sempat mendatangi Polres Pohuwato untuk menyampaikan keluhan terkait aktivitas tambang rakyat yang dinilai tidak memberikan kontribusi bagi desa, termasuk dalam bentuk uang pengamanan.

Langkah ini memicu berbagai tanggapan di masyarakat. Sejumlah warga menilai, sikap sang kepala desa terkesan memihak pada kelompok tertentu dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari tambang tradisional.

“Seolah-olah tambang rakyat dianggap salah, padahal banyak warga yang mencari nafkah di situ,” ujar salah satu tokoh masyarakat Hulawa yang enggan disebutkan namanya.

Kritik terhadap Erna Giasi juga mencuat karena ia merupakan istri Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, sehingga muncul dugaan adanya unsur kepentingan politik atau hubungan dengan pihak perusahaan, khususnya PT Merdeka yang beroperasi di wilayah sekitar.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Hulawa Erna Igrisa membenarkan surat tersebut berdasarkan Permintaan masyarakat, terutama yang berada di Dusun Poladingo dan Butato.

“Jadi masyarakat itu mengeluh, Karena aktifitas alat berat sudah kena jalan, tiang listrik sudah mau roboh. Apalagi ini Peti, tentu ada kerusakan lingkungan, yang terjadi, saya sudah lapor ke semua pihak, baik Camat hingga KPH,” ujar Erna.

Kabar perminta atensi dan uang untuk pengamanan dibantah oleh Erna. Kata Erna, dirinya tidak pernah menyampaikan hal tersebut.

“Jadi siapa yang saya mintakan atensi itu? Coba silahkan tanya langsung ke Pelaku usaha. Surat tersebut juga tidak ada tendensi dari pihak manapun, ini murni laporan masyarakat,” jelas Erna

Wakilrakyat.co, Pohuwato – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya dalam menertibkan praktik tambang ilegal yang selama ini menjadi masalah serius di Indonesia. Tambang ilegal kerap dinilai hanya menguntungkan segelintir elit dan konglomerat, sementara rakyat kecil menanggung dampak buruk dari praktik tersebut.

Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025 lalu, Presiden Prabowo menegaskan rencana pemerintah menertibkan 1.063 tambang ilegal beserta bekingan di belakangnya. Namun, Prabowo juga menekankan pentingnya memberikan solusi legal bagi rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya dari tambang.

“Kalau rakyat yang nambang, ya sudah, kita bikin koperasi, kita legalkan, kita atur. Tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu nyelundupkan ratusan triliun,” tegas Presiden Prabowo.

Instruksi tersebut kini mulai diwujudkan di daerah, salah satunya di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Masyarakat setempat yang tergabung dalam Koperasi Hulawa Bumi Panua kini difasilitasi untuk menjalankan aktivitas pertambangan secara legal dan terorganisir.

Ketua Koperasi Hulawa Bumi Panua, Budi, menyampaikan bahwa langkah ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk TNI, Polri, tokoh agama dan masyarakat. Menurutnya, kehadiran koperasi bukan hanya membuka peluang ekonomi bagi warga, tetapi juga membawa manfaat sosial.

“Melalui koperasi ini, kami bisa membantu anak yatim, bersedekah, sekaligus mengangkat ekonomi berbasis kerakyatan,” ujar Budi.

Dengan adanya koperasi, masyarakat Pohuwato berharap dapat menjalankan pertambangan secara legal, berkeadilan, dan tetap memperhatikan aspek sosial serta lingkungan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo untuk menjadikan sektor pertambangan lebih berpihak pada rakyat.

Wakilrakyat.co, Pohuwato – Aktivitas alat berat di lokasi tambang ilegal di Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, kembali memicu keresahan warga. Jalan desa yang menjadi akses utama kini kian parah rusaknya akibat dilalui kendaraan dan alat berat dari aktivitas pertambangan tersebut.

Pantauan di lapangan menunjukkan, salah satu ruas jalan yang menghubungkan desa dengan sekolah dan pusat kegiatan warga hampir ambruk. Retakan besar terlihat di sisi jalan, sementara sebagian badan jalan sudah mulai turun. Kondisi ini sangat membahayakan, terutama bagi anak-anak sekolah yang setiap hari harus melewati jalur tersebut.

“Kalau tidak segera diperbaiki, jalan ini bisa putus. Anak-anak kami yang pergi sekolah setiap hari pasti terancam keselamatannya,” ungkap salah satu warga setempat.

Hal senada disampaikan warga lainnya, Siti, yang mengaku khawatir jalan desa akan benar-benar putus akibat beban alat berat.

“Ini jalan satu-satunya yang kami gunakan. Kalau rusak total, kami harus memutar jauh. Pemerintah harus bertindak, jangan tunggu ada korban dulu,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, alat berat yang beroperasi di lokasi tambang ilegal tersebut diketahui milik seorang pengusaha bernama Aan Samarang. Warga menilai, selain merusak lingkungan, aktivitas tambang ilegal itu juga menciptakan keresahan sosial karena tidak ada kejelasan pengawasan dari aparat.

“Bukan hanya jalan, rumah kami juga mulai terkena dampaknya. Kalau dibiarkan, habis semua. Kami minta aparat segera hentikan tambang ini,” tuturnya.

Tak hanya itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya, Aan Samarang diduga kuat mendapat bekingan dari Polres Pohuwato dan salah satu oknum petinggi polda Gorontalo.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa maupun aparat penegak hukum belum memberikan keterangan resmi. Namun warga menegaskan, mereka akan terus menyuarakan penolakan terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak fasilitas umum dan mengancam keselamatan masyarakat.

Wakilrakyat.co, Pohuwato – Instruksi penertiban tambang di wilayah Pohuwato kembali dipertanyakan. Meski Kapolda Gorontalo telah mengumandangkan perintah tegas, kenyataannya aktivitas alat berat masih terlihat di lapangan.

Pantauan langsung oleh wakilrakyat.co,  di lokasi Batudulanga memperlihatkan dua unit alat berat milik Hj. Suci tetap beroperasi. Nama Hj. Suci sendiri sudah tidak asing di kalangan penambang lokal Pohuwato.

Kehadirannya disebut-sebut kerap lolos dari tindakan hukum, bahkan diduga mendapat bekingan dari oknum anggota Densus 88.

Fakta ini menimbulkan dugaan kuat bahwa operasi penertiban tambang selama ini hanya sebatas pencitraan. Sebab, masih ada pihak-pihak yang secara terang-terangan mengabaikan instruksi Kapolda Gorontalo sebagai pucuk pimpinan Polri di daerah.

Meski begitu, masyarakat Gorontalo tetap menaruh harapan besar kepada Kapolda Irjen Pol.Widodo, SH, MH untuk menindak tegas oknum-oknum yang merusak marwah institusi Polri.

Salah seorang Sumber terpercaya mengaku, bahwa hingga saat ini alat dari Haji Suci masih terus beroperasi. Bahkan, oknum Densus 88 yang diduga membekingi kerap membawa nama Pimpinan di Polda.

“Jadi sampai saat ini Alatnya masih beroperasi memang ada beking kuat. Ada oknum Densus 88 yang membekingi. Dan itu sering bawa-bawa Pimpinan di polda,” ujarnya.

Penegakan hukum yang konsisten dinilai penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap kepolisian, khususnya di Provinsi Gorontalo.

Wakilrakyat.co, Pohuwato – Menanggapi sejumlah pemberitaan simpang siur yang beredar pasca insiden wafatnya Nani Atune (50), seorang pekerja tambang di lokasi PETI Petabo, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, pihak keluarga memberikan klarifikasi penting pada Sabtu (5/7) guna meluruskan informasi yang dianggap menyimpang dari fakta di lapangan.

Dalam kesaksian keluarga, almarhum Nani tidak meninggal dunia akibat longsor yang dipicu aktivitas alat berat sebagaimana diberitakan beberapa media. Kejadian tragis itu terjadi ketika korban tengah buang air besar di area Camp (pondok) di bawah tebing. Secara mendadak, sebuah batu terlepas dari atas tebing dan menghantam tangan korban.

“Tidak ada keterlibatan alat berat saat kejadian. Itu murni batu jatuh dari tebing dan mengenai bagian tubuh korban, sekitar pukul 07.30 pagi,” ungkap Malik tobamba.

Dengan riwayat kesehatan yang lemah pasca mengalami stroke, korban diduga mengalami kaget berat akibat insiden tersebut, yang akhirnya menyebabkan kematian.

Nani Atune sendiri diketahui telah lama bekerja di lokasi tambang sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tekanan untuk membayar cicilan bulanan menjadi salah satu alasan korban tetap bekerja, meskipun kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih.

Melalui Malik tobamba, pihak keluarga berharap publik, terutama media, dapat menyajikan informasi secara lebih akurat dan berimbang.

“Kami meminta agar penyebaran berita tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa proses verifikasi yang sahih, mengingat dampaknya bisa memperparah beban psikologis kami keluarga yang sedang berduka,” ujar Malik.

Peristiwa ini sekaligus membuka tabir rumitnya dinamika sosial di balik aktivitas tambang rakyat. Ketika tekanan ekonomi menuntut warga untuk mengambil risiko tinggi, penting bagi publik dan media untuk membangun narasi yang empatik dan berbasis fakta—bukan sekadar sensasi.

Wakilrakyat.co, Pohuwato – Aksi Cabut kunci terhadap alat berat yang tengah beroperasi di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Dengilo dilakukan oleh sekelompok orang, senin 2 Juni 2025 sekitar pukul 21.00 Wita. Anehnya, tak semua alat berat yang berada di lokasi kejadian dilakukan pencabutan Kunci tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh wakilrakyat.co dari sumber terpercaya, aksi cabut kunci ini diduga kuat dilakukan oleh gabungan Oknum anggota Polri, LSM dan Pers yang dipimpin langsung oleh seseorang bernama Marten.

Diduga kuat kelompok tersebut sengaja diterjunkan oleh Yosar untuk melawan kelompok Joker yang jadi pesaing Monopoli bisnisnya di tambang ilegal Pohuwato.

Menurut informasi yang diperoleh, ada 3 (tiga) alat yang berhasil mereka cabut kuncinya, salah satunya merupakan milik seseorang bernama Vani Robot.

Berdasarkan pengakuan dari sumber yang tak ingin disebut namanya, bahwa Marten sempat beradu argumen dengan seseorang. Bahkan, Marten sempat mengaku dirinya yang memimpin gerakan tersebut.

“Itu Saya lihat sempat bantah-bantahan dengan anggota polisi, Saya dengar dia yang pimpin gerakan ini, dan dia mencari alat yang jadi bekingannya Joker. Dia juga katanya tidak akan ganggu yang namanya Yosar, karena tidak ada masalah dengan Yosar,” ujarnya.

Tak hanya itu, ada seseorang yang bertubuh kekar mengaku seorang TNI mendatangi Kapolsek Paguat. Namun belakangan diketahui, orang tersebut merupakan seorang anggota Polri berpangkat Bripka berinisal HS yang masih jadi kerabat dekat dari Marten.

“Itu saya dengar dari seseorang yang ikut kelompok mereka, katanya masih saudara Marten pak. Anggota juga dia, tapi entah tugas di Polda atau di Korem saya tidak tahu pak,” tuturnya.

Kejadian ini tentu membuat konflik kepentingan di bisnis ilegal tambang emas makin runyam, mirisnya keterlibatan oknum anggota TNI/Polri, LSM hingga Pers kian menambah daftar panjang terpeliharanya konflik bisnis ini.

Wakilrakyat.co, Pohuwato – Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diwilayah Pohuwato, tepatnya di Kecamatan Dengilo kembali memakan korban. Husni Maklumi (18) mengalami Patah kaki usai terkena material tanah. Beruntung nyawa korban masih bisa diselamatkan oleh penambang lainnya

Insiden tersebut itu terjadi pada minggu 1 Juni 2025 sekitar Pukul 08.30 Wita, akibat dari tingginya curah hujan mengakibatkan tanah di lokasi pertambangan tersebut longsor.

Berdasarkan pengakuan dari narasumber yang enggan disebut namanya menyampaikan, bahwa ada 4 alat yang tengah beroperasi, dan telah menyerahkan uang keamanan kepada seseorang bernama Yosar.

“Ada 4 alat yg sementara beroperasi dilokasi kejadian Pak, semua sudah menyerahkan uang keamanan kepada seseorang yg bernama Yosar,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh wakilrakyat.co dari sumber terpercaya, lokasi kejadian tersebut diduga merupakan milik salah seorang oknum anggota Kepolisian berinisial M.

Dugaan keterlibatan institusi Polri dalam masalah tambang ilegal di kabupaten Pohuwato tidak hanya menjadi isu liar yg berseliwiran di warung kopi.

Insiden yg terjadi tepat hari Minggu sore membuktikan bahwa memang ada campur tangan dri oknum-oknum tertentu terhadap aktivitas ilegal tengah berlangsung.

Berbagai pemberitaan yang kembali memunculkan nama Yosar dan keterlibatan oknum anggota Polri tentu harus menjadi perhatian institusi.

Dengan kejadian ini, harus ada tindakan tegas dari Kapolres pohuwato dengan memanggil dan dan memproses anggota yang terlibat, agar tidak menambah deretan kasus yg kembali mencoreng nama institusi.