Pohuwato

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Dugaan adanya praktik money politic yang melibatkan salah satu calon legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencuat dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Wilayah VI Gorontalo.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gorontalo, Yolanda Pakaya, menegaskan bahwa pihaknya saat ini sedang mengumpulkan seluruh berkas administrasi yang diperlukan sebelum kasus ini dirapatkan bersama untuk diambil keputusan lebih lanjut.

Dalam keterangannya, Yolanda Pakaya menyatakan bahwa dugaan money politic ini merupakan kasus serius yang perlu ditangani dengan seksama.

“Saat ini sedang merampungkan segala bentuk administrasi sebelum nanti di bahas dalam rapat pleno untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujar Yolanda pada hari Jumat (19/7).

PSU di Wilayah VI Gorontalo dilaksanakan setelah ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya. Namun, dugaan money politic yang muncul di tengah proses PSU ini menambah kerumitan dan tantangan dalam memastikan pemilu yang bersih dan adil.

Bawaslu Gorontalo telah menerima laporan dan bukti awal terkait dugaan money politic tersebut. Yolanda menegaskan bahwa investigasi sedang berjalan dan Bawaslu berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan transparan dan akuntabel.

“Kami berkomitmen untuk menegakkan integritas pemilu dan memastikan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tambahnya.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan ini. Publik menantikan klarifikasi dari PKS mengenai langkah-langkah yang akan diambil terhadap caleg yang terlibat dalam dugaan “money politic” (Politik Uang) tersebut.

Kasus dugaan money politic ini menjadi perhatian luas masyarakat Gorontalo, yang berharap agar Bawaslu dapat menangani kasus ini dengan cepat dan adil. Beberapa warga menyatakan keprihatinan mereka terhadap maraknya praktik “money politic” (Politik Uang) yang dapat merusak demokrasi dan keadilan dalam pemilu.

“Kami berharap Bawaslu bisa segera menyelesaikan kasus ini dan memberikan sanksi yang tegas kepada siapa saja yang terbukti melanggar. Pemilu harus berjalan dengan bersih dan adil tanpa adanya praktik kecurangan seperti ini,” kata seorang tokoh masyarakat paguat yang namanya enggan disebutkan.

Dengan proses pengumpulan berkas administrasi yang sedang berlangsung, masyarakat berharap bahwa keputusan yang diambil oleh Bawaslu nantinya akan mencerminkan keadilan dan integritas dalam penegakan aturan pemilu.

Dugaan “money politic” (Politik Uang) yang melibatkan caleg PKS ini diharapkan dapat diselesaikan dengan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat tetap terjaga.

Bawaslu Gorontalo diharapkan dapat memberikan update berkala mengenai perkembangan kasus ini, agar masyarakat dapat terus mengikuti dan memahami proses yang sedang berjalan.

Wakilrakyat.co, POHUWATO – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mencatat, SMA Negeri 1 Randangan 90 Persen rombongan belajar (Rombel) . Hal tersebut disampaikan langsung oleh Nikma Tahir, saat melakukan kerja dalam rangka pengawasan terhadap penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024/2025.

“Alhamdulilah sudah 90 persen SMA Negeri rombongan belajar (Rombel),“ Ucap Nikma. Kamis, 13/06/24.

Kata Nikma, sekalipun akan ada kelebihan rombongan belajar (Rombel) nantinya akan dikomunikasikan dengan pihak sekolah.

“ Salah satu siswa pelajar tidak masuk di SMA Negeri 1 Randangan, alasan mereka mungkin karena jauh dari rumah ke sekolah, dan itu sudah hal lumrah, “ Kata Nikma.

Lebih lanjut, Nikma berharap kepada peserta didik baru agar kiranya betul-betul belajar menuntut ilmu sebanyak-banyaknya.

“Insyaallah dalam satu tahun kedepan, mereka bisa belajar dengan baik, tentunya apa yang mereka dapat nantinya bisa dimanfaatkan untuk diri mereka sendiri, “ Ujarnya.

“ Kita tahu bersama bahwa, SMA 1 Negeri Randangan sendiri banyak mengukir prestasi yang luar biasa, belum lagi ada yang mewakili sekolah ini untuk ke jakarta mengikuti seleksi paskibraka. Kita berharap semoga yang mewakili sekolah ini tentunya memberikan yang terbaik dan bisa mengharumkan nama Daerah,” Harapnya.

Wakilrakyat.co , POHUWATO – Pilkada Pohuwato menjadi sorotan dengan kehadiran Saipul Mbuinga yang diisukan akan berhadapan dengan kotak kosong. Fenomena ini, meski tidak baru dalam politik Pohuwato, memunculkan berbagai analisa dan spekulasi.

Namun, banyak dari analisa tersebut cenderung tidak akurat atau gagal memahami dinamika politik lokal yang sebenarnya.

Salah satu kesalahan utama dalam analisa politik adalah mengukur elektabilitas Saipul Mbuinga secara tidak tepat. Banyak yang beranggapan bahwa ketidakmunculan lawan politik dalam pilkada ini mencerminkan popularitas dan kekuatan politik Saipul.

Padahal, absennya lawan bisa jadi disebabkan oleh faktor lain, seperti dinamika internal partai, strategi politik yang keliru, atau ketidakmampuan calon lain untuk memenuhi persyaratan administratif.

Menganalisa Saipul Mbuinga hanya dari sisi keunggulannya mengabaikan suara ketidakpuasan yang mungkin ada di kalangan masyarakat. Kotak kosong dalam pilkada sering kali menjadi simbol protes dari pemilih yang tidak puas dengan calon yang ada.

Mengabaikan faktor ini bisa mengakibatkan overestimasi dukungan untuk Saipul dan mengabaikan kebutuhan untuk meraih hati pemilih yang ragu atau tidak puas.

Banyak yang beranggapan bahwa lawan kotak kosong adalah kemenangan yang mudah dan pasti bagi Saipul Mbuinga. Namun, sejarah pilkada di berbagai daerah menunjukkan bahwa kotak kosong bisa menjadi lawan yang signifikan.

Jika jumlah suara kotak kosong cukup besar, hal ini bisa mencerminkan krisis legitimasi bagi kandidat tunggal, yang berimplikasi serius pada stabilitas pemerintahan di kemudian hari.

Analisa yang salah sering kali mengabaikan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks di Pohuwato. Faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, akses terhadap layanan publik, dan isu-isu lokal lainnya memainkan peran penting dalam menentukan pilihan pemilih.

Menilai kekuatan politik Saipul tanpa mempertimbangkan faktor-faktor ini akan memberikan gambaran yang tidak lengkap dan menyesatkan.

Dalam menghadapi kotak kosong, penting bagi Saipul Mbuinga untuk tidak meremehkan kampanye yang kuat dan efektif.

Mengandalkan asumsi bahwa kemenangan sudah di tangan bisa mengakibatkan kampanye yang lemah, kurang menyentuh isu-isu yang benar-benar penting bagi pemilih. Pemilih yang merasa diabaikan atau tidak terwakili bisa memilih kotak kosong sebagai bentuk protes.

Analisa yang salah dalam konteks Pilkada Pohuwato, di mana Saipul Mbuinga melawan kotak kosong, dapat berujung pada berbagai konsekuensi negatif.

Kesalahan dalam mengukur elektabilitas, mengabaikan suara ketidakpuasan, serta dinamika sosial dan ekonomi yang ada dapat memberikan gambaran yang tidak akurat tentang kondisi politik di daerah tersebut.

Saipul Mbuinga dan tim kampanyenya harus berhati-hati untuk tidak meremehkan kotak kosong dan tetap menjalankan kampanye yang kuat dan inklusif, serta fokus pada isu-isu yang relevan bagi masyarakat Pohuwato. Hanya dengan begitu, mereka dapat memastikan legitimasi dan stabilitas pemerintahan yang akan datang.

Pilkada Pohuwato 2024 menjadi panggung bagi berbagai pasangan calon yang siap bersaing memperebutkan hati dan suara rakyat. Di antara kandidat yang mencuri perhatian adalah pasangan Timur Barat Beni Nento dan Suharsi Igirisa.

Kombinasi ini mencerminkan sebuah kolaborasi yang menarik, yang menghadirkan harapan akan perubahan dan kesinambungan pembangunan di Pohuwato.

Beni Nento dan Suharsi Igirisa masing-masing membawa kekuatan dan pengalaman yang berbeda namun saling melengkapi.

Beni Nento dikenal dengan latar belakangnya yang kuat dalam bidang pemerintahan dan manajemen, sementara Suharsi Igirisa memiliki rekam jejak yang solid dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Kombinasi ini menjanjikan sebuah kepemimpinan yang holistik, yang mampu menjawab tantangan dari berbagai aspek.

Pasangan Timur Barat ini telah memaparkan visi dan misi mereka dengan jelas, yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pohuwato melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, mereka berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Dengan visi yang terstruktur ini, mereka berpotensi membawa perubahan nyata bagi masyarakat Pohuwato.

Salah satu nilai tambah dari pasangan Beni Nento dan Suharsi Igirisa adalah pendekatan inklusif yang mereka usung. Mereka berupaya untuk melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa suara-suara dari berbagai lapisan didengar dan diperhitungkan. Pendekatan ini dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.

Meski memiliki berbagai kelebihan, pasangan Timur Barat ini juga dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Mereka harus mampu menghadapi dinamika politik lokal yang sering kali kompleks dan penuh intrik. Selain itu, mereka perlu membuktikan bahwa mereka dapat bekerja sama secara harmonis dan efektif dalam menjalankan program-program yang telah dijanjikan.

Harapan masyarakat terhadap pasangan Beni Nento dan Suharsi Igirisa sangat tinggi. Mereka diharapkan dapat membawa angin segar dalam pemerintahan Pohuwato, dengan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan mereka akan sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam mewujudkan visi dan misi yang telah diusung, serta kemauan untuk mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat.

Pasangan Timur Barat Beni Nento dan Suharsi Igirisa membawa harapan baru dalam Pilkada Pohuwato 2024. Dengan kombinasi keahlian, visi yang jelas, dan pendekatan inklusif, mereka berpotensi membawa perubahan positif bagi daerah ini.

Namun, tantangan yang ada harus dihadapi dengan strategi yang matang dan komitmen yang kuat untuk mencapai keberhasilan. Masyarakat Pohuwato kini menanti langkah konkret dari pasangan ini untuk membuktikan bahwa mereka adalah pilihan yang tepat untuk memimpin daerah ini ke arah yang lebih baik.

Wakilrakyat.co ,POHUWATO – Bawaslu Kabupaten Pohuwato disoroti dalam melaksanakan tahapan perekrutan Panwascam yang telah dilaksanakan tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan 23 Mei 2024.

Bawaslu Kabupaten Pohuwato membuka rekrutmen Panwascam baru untuk Pilkada Serentak Tahun 2024, untuk mengisi kekosongan Panwas Kecamatan dari hasil evaluasi Panwascam Existing dimulai dari tanggal 3 Mei 2024, tidak profesional dalam rekrutmennya karena beberapa peserta yang ditetapkan melalui pengumuman Bawaslu Kabupaten Pohuwato, yang lolos seleksi diduga menjadi guru honorer yang menerima tunjangan profesi (sertifikasi guru) dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato.

Sehingga hal ini tidak sesuai dengan sistem kerja penuh waktu sesuai dalam ketentuan di Pasal 117 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan keterangan yang berbunyi bersedia bekerja penuh waktu yang artinya dalam pekerjaan pengawasan, anggota panwascam tidak memiliki pekerjaan lain atau double job yang pendanaannya sama menggunakan APBN, APBD atau APBDesa. Hal ini disampaikan oleh Haryanto Malik yang merupakan mantan Anggota KPU Kabupaten Pohuwato 2 periode.

“Saya melihat banyak kejanggalan yang terjadi saat perekrutan Panwascam di Bawaslu Kabupaten Pohuwato, pertama ada kasus di kecamatan marisa salah satu peserta yang lulus merupakan honorer yang menerima tunjangan profesi (guru sertifikasi), yang kedua ada di kecamatan popayato yang pesertanya dinyatakan lulus merupakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato yang menerima insentif dari sumber anggaran APBD Kabupaten Pohuwato,” Ungkap Haryanto.

Lebih lanjut Ia juga menambahkan bahwa persoalan ini sudah ditelusuri oleh tim penelusuran yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato, namun sampai saat ini hasil penelusuran tersebut tetap meluluskan oknum panwascam yang memiliki double job itu.

 “hal yang menjadi persoalan ini sudah ditelusuri oleh bawaslu karena beberapa calon panwascam tersebut memiliki double job, namun mereka masih diluluskan menjadi panwascam”. Tambahnya.

Terakhir Haryanto Malik menegaskan bahwa hal ini melanggar asas penyelenggara pemilu terkait profesional sehingga hal ini bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

“Saya menegaskan ini jelas melanggar asas penyelenggara pemilu yakni tentang profesional sehingga hal ini dapat dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”. Tegas Haryanto Malik yang juga merupakan anggota Komite Independen Pemantau Pemilu.

Wakilrakyat.co, Pohuwato – Koalisi Persatuan Anak Muda Pohuwato (KPAM-P) berhasil mengawal hingga di batalkannya penutupan akses jalan penambang menuju konsesi perusahaan dan wilayah 100 hektare pada Tanggal 1 April 2024.

Hal itu disepakati usai melakukan rapat koordinasi beramaa jajaran Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten Pohuwato dan PT. PETS, bertempat di Aula Mapolres Pohuwato, Minggu, 31/3/2024.

Berdasarkan Konferensi Pers Koalisi Persatuan Anak Muda Pohuwato

1. Sebelumnya sudah beredar luas dikalangan masyarakat Pohuwato, bahwa pada Tanggal 1 April 2024, akan ada sterilisasi atau penutupan lokasi di wilayah konsesi Perusahaan dan wilayah 100 hektare. Sehingga para penambang lokal yang notabenenya lokasinya belum dibayar oleh perusahaan tidak bisa lagi melakukan aktivitas menambang karena kehilangan akses jalan menuju ke lokasi tambang.

2. Oleh sebab itu, KPAM-P yang seyogiyanya tidak ingin hal itu terjadi, sebelum proses ganti rugi diselesaikan oleh pihak perusahaan, KPAM-P bersepakat untuk mengawal agar pada Tanggal 1 April tidak akan ada penutupan atau sterilisasi di lokasi yang belum di bayar oleh perusahaan.

3. Sehingga, hari ini, Minggu, 31 Maret 2024, di Aula Mapolres Pohuwato, Koalisi Persatuan Anak Muda Pohuwato (KPAM-P) melakukan rapat koordinasi bersama jajaran Forkopimda Provinsi Gorontalo, Forkopimda Kabupaten Pohuwato dan Juga PT. PETS, tidak lain yaitu membahas soal polemik pertambangan yang ada di Pohuwato.

4. Adapun tuntutan yang disampaikan KPAM-P pada rapat koordinasi tesebut:
a. PJ Gub, Bupati Pohuwato, Ketua DPRD Pohuwato, Ketua KUD Dharma Tani untuk menyatakan sikap kepada PT. PETS di hadapan publik dan media agar menolak penutupan lokasi pada tanggal 1 April 2024 di area konsesi perusahaan dan area 100 hektare, sebelum pihak perusahaan menyelesaikan apa yang menjadi hak dan tuntutan penambang lokal atau pemilik lokasi.
b. PJ Gubernur Gorontalo dan Forkopimda Pohuwato agar mencarikan langka solutif kepada penambang yang natinya akan kehilangan pekerjaan pada saat setelah direlokasi.

5. Sehingga melalui pembahasan yang cukup panjang, pada saat rapat koordinasi tersebut, beberapa tuntutan dari KPAM-P telah diterima dan telah disepakati bersama oleh Forkopimda Provinsi Gorontalo, Forkopimda Pohuwota serta PT. PETS.

6. Adapaun hasil kesepakatan dari rapat koordinasi tersebut, antara lain:
a. Penutupan lokasi atau sterilisasi pada Tanggal 1 April 2024 di tunda sampai dengan bulan Mei 2024.
b. Dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan kedepan, terhitung sejak tanggal 1 April 2024 sampai bulan Mei 2024, pihak PT. PETS berkomitmen akan menyelesaikan sesegera mungkin proses pembayaran lokasi yang sampai dengan saat ini belum dibayarkan.
c. Solusi terkait relokasi para penambang yang kehilangan pekerjaanya, Pemerinta Provinsi dan Pemerinta Daerah sementara memperjuangkan IPR dari beberapa WPR yang ada di Kabupaten Pohuwato, sehingga para penambang yang kehilangan pekerjaanya akan melanjutkan aktivitasnya di Wilayah Pertambangan Rakyat tersebut.

Pohuwato, 31 Maret 2024
KPAM-P

Kepada awak media, Anggota KPAM-P, Renaldi Ibrahim menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, Baik Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Pohuwato yang sudah berkomitmen untuk memperjuangkan nasib para penambang lokal.

Diakuinya juga bahwa KPAM-P berkomitmen akan mengawal proses pembayaran lokasi yang sampai saat ini belum selesai dibayar oleh pihak PT. PETS.

“Tentunya, kami di KPAM-P sudah bersepakat dan berkomitmen akan terus mengawal proses pembayaran lokasi yang sampai saat ini belum dibayar oleh pihak perusahaan”, Tutup Renaldi.