Bolmong Utara

Wakilrakyat.co , BOLMUT – Ketua DPW Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Galaksi Sulawesi Utara (Sulut) Reinal Mokodompis, angkat bicara terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan Ketua Bawaslu Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Muin Wengkeng.

Ketua LSM Galaksi Sulut meminta untuk menindak tegas persoalan KDRT tersebut. Bahkan dirinya menegaskan Ketua Bawaslu Muin Wengkeng harus dicopot dari jabatannya.

“Kita ketahui bersama bahwa jelas hukuman terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan maupun KDRT sangatlah jelas. Semakin kesini, kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Bolmut semakin meningkat, sehingganya kepada APH harus ada tindakan tegas yang memberikan efek jerah kepada setiap pelaku, termasuk Ketua Bawaslu Bolmut yang baru-baru ini diduga melakukan KDRT hingga membuat istrinya babak belur,” tegas Reinal. Rabu,24/07/24.

Selain diberikan sanksi tegas, kata Reinal, dirinya juga meminta Ketua Bawaslu Bolmut untuk dicopot dari jabatannya, karena sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Muin Wengkeng kepada istrinya tidak sepatutnya dimiliki oleh seorang pemimpin.

“Tindakan yang dilakukan oleh ketua bawaslu kepada istrinya sangatlah tidak terpuji, kami sebagai masyarakat juga tidak ingin Bawaslu dipimpin seorang yang memiliki sifat emosional dan temperamen. Pilkada didepan tinggal menghitung hari, namun hari ini ketua Bawaslu Bolmut bukannya sibuk dengan segala persiapannya, malah terlibat kasus perselingkuhan dan KDRT,” ujarnya.

Terakhir Reinal mengatakan bahwa, kasus yang dialami Ketua Bawaslu saat ini menjadi peringatan bagi setiap pimpinan lembaga instansi yang ada di Kabupaten Bolmut ini.

“Ini juga menjadi warning bagi setiap pimpinan yang ada. Sebagai anak organisasi setahu saya sebagai pemimpin harus memiliki 3 kecerdasan yaitu IQ, ES dan SQ yakni Intelligence Quotient, Emotional Quotient, dan Spiritual Quotient, antara kecerdasan, emosional dan ketuhanan,” tegas Reinal.

Wakilrakyat.co, BOLMUT -Aktivitas penambangan ilegal di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, terus berlanjut tanpa ada tindakan hukum yang signifikan. Meskipun sudah menjadi sorotan publik dan media, pihak berwenang tampak tidak mampu, atau tidak mau, menghentikan kegiatan yang merusak lingkungan tersebut.

Pasalnya, setelah Polres melakukan penertiban di lokasi PETI, tak ada satupun alat berat yang digunakan para penambang disita oleh Polres Bolmut. Bahkan setelah di lakukan penertiban, alat berat jenis (Excavator) terus bertambah.

Berdasarkan laporan warga setempat, jumlah alat berat jenis (Excavator) pasca penertiban terus bertamba dari 9 unit pada bulan april kemarin, menjadi 13 unit sekarang. “Lalu cuma 9 alat, sekarang sudah sekitar 17 yang digunakan,” ungkap Asriadi Lakoro.

Menurutnya, Aparat penegak hukum (APH) dibolmut seakan tutup mata dan diam membisu. “So nyanda ada polisi di bolmut ini?. Buktinya, sudah hampir 6 bulan ini PETI di Bolmut masih juga beroperasi,” jelasnya.

Diapun mengungkapkan bahwa penertiban yang dilakukan Polres Bolmut beberapa waktu lalu sempat menahan beberapa orang penambang namun sampai hari ini, status dari beberapa orang tersebut tak ada kejelasan, “Cuma ada tangka kong lapas ulang mungkin, kacau ini negeri,” jelasnya dengan nada kesal.

Ditempat terpisah, salah satu peneliti  sejarah dan budaya Bintauna Ersad Mamonto menilai dan mempertanyakan Polres Bolmut yang tidak mampu menangani kegiatan ilegal ini.

“Saya heran, jelas-jelas secara terang benderang kegiatan tambang ilegal itu berkonsekuensi hukum. Namun, Polres seperti tidak berdaya dengan kondisi tersebut,” ungkap pria lulusan pasca sarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia itu.

Berdasarkan informasi yang di himpun, sejumlah alat berat yang digunakan para penambang diduga milik bos besar Stenly Wuisang alias (Eskobar) yang merupakan mavia tambang asal manado sebagai penyedia alat berat.

Wakilrakyat.co, Bolmut – Penyebab gaji aparat Desa dan Kelembagaan desa Bolangitang II sebanyak 57 Orang yang belum terbayarkan akhirnya terungkap.

Berdasarkan informasi yang diperoleh wakilrakyat.co dari sumber terpercaya, belum dibayarkan gaji tersebut diduga kuat telah digelapkan anggaran mantan Bendahara Umum Desa Ridwan Yarbo.

Hal tersebut, disampaikan langsung oleh salah satu aparat Desa Bolangitang ll yang tak ingin disebutkan namanya.

Menurutnya, Hukum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) seolah sudah tak berlaku lagi. Pasalnya, yang bersangkutan justru tidak diproses oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

“ Sebelumnya, pada saat ingin melakukan pencairan kepada aparat Desa dan Kelembagaan, anggaran kas Desa sekitar Rp 75 juta sekian, dan yang membawa uang mantan Bendahara Desa sudah pergi membawa uangnya ke Jakarta,” Ujarnya. Senin, 15/07/24.

“Pertama bersangkutan menyampaikan ingin mengikuti pelatihan di kantor keuangan yang ada di Jakarta, katanya dari se-Sulawesi Utara hanya 5 orang yang akan mengikuti pelatihan tersebut, salah satu yang bersangkutan Ridwan Yarbo, “ Sambungnya.

Aparat Desa tersebut mengatakan, Ridwan Yarbo pada saat kembali dari Jakarta, hanya ingin mencairkan gajinya kemudian balik lagi ke Jakarta.

Berawal dari yang bersangkutan sering ke jakarta, lantas perbuatannya kemudian terbaca oleh teman-teman aparat Desa dan Kelembagaan.

“ Kami sudah datangi kantor keuangan, dan dari pihak keuangan menyampaikan bahwa anggaran sudah dicairkan baik itu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah di transfer dan kita melihatnya langsung bukti transfer tersebut, “ Ucapnya.

“Jika di total anggaran yang dicairkan ada Rp 100 juta lebih bahkan hampir mendekati Rp 200 juta. Namun, sisa di kas yang ada justru Rp 75 juta sekian. Sehingganya, untuk pencairan Oktober dan November saldo kas Desa sudah tidak mencukupi untuk membayar gaji aparat Desa dan Kelembagaan,“ Katanya.

Lebih lanjut Aparat Desa dan Kelembagaan sangat menyayangkan jika Ridwan Yarbo yang bersangkutan ini justru berkeliaran terus di Desa, tanpa disentuh oleh Hukum.

“ Meskipun Ridwan Yarbo sudah diberhentikan, tapi kami berharap proses hukum terus berjalan, karena kami merasa seperti bola pantul yang harus bolak-balik mempertanyakan di PMD,setelah itu PMD menyampaikan ke Inspektorat, kemudian Inspektorat berkata sudah dilimpahkan ke BPK,.dan BPK justru mengatakan masalah atau laporan tersebut tidak masuk,” Jelasnya.

Di Tempat terpisah, Kepala Desa Bolangitang ll Desmon Pua membenarkan hal tersebut. Kata Desmon, bahwa uang Kas Desa sudah digelapkan oleh Ridwan Yarbo. Bahkan, dirinya juga merasa dirugikan.

Karena perlakukan Ridwan Yarbo, justru aparat Desa dan Kelembagaan terus menuntut hak mereka, agar segera dibayarkan gaji dua bulan yang menunggak.

“ Jadi, yang bersangkutan juga sudah mengaku di Inspektorat dan ingin mengganti uang tersebut. Bahkan, mereka yang menuntut gaji sudah melaporkan ke Polres Bolmut, “ Ucap Desmon saat diwawancarai Wakilrakyat.co via whatsapp telepon. Jumat, 12/07/24.

Wakilrakyat.co , BOLMUT -Kepercayaan terhadap Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) sedang berada di titik terendah. setelah sebelumnya dituding pembohong persoalan pencairan gaji PTT dan Tim Ahli/Kelompok Pakar, menyusul dugaan pelanggaran aturan dengan pemotongan gaji terhadap sejumlah kelompok pakar.

Tindakan pemotongan gaji ini dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, dengan alasan untuk membayar gaji kelompok pakar tambahan. Para pakar tambahan ini diketahui belum menerima Surat Keputusan (SK) resmi, namun sudah menerima gaji yang berasal dari pemotongan gaji kelompok pakar yang sudah ada.

Setwan DPRD Bolmut, Viktor Nanlessy saat dikonfirmasi media ini soal pemotongan gaji tersebut menyatakan bahwa memang benar adanya “Untuk tambahan kelompok pakar yang menerima gaji pada bulan April belum menerima SK dan gaji yang diterima adalah potongan gaji dari beberapa kelompok pakar yang ada,” kata Victor pada Jumat, 12 Juli 2024.

Langkah ini diduga kuat melanggar aturan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di DPRD Bolmut. Victor menambahkan, tambahan kelompok pakar tersebut direkomendasikan oleh pimpinan berdasarkan permintaan dari fraksi PDI, Golkar, dan PPP, namun tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.

Situasi ini memicu ketidakpuasan dan kecurigaan di kalangan pakar yang merasa dirugikan. Mereka mempertanyakan integritas dan akuntabilitas Setwan dalam mengambil keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.

Kritik keras datang dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, yang mengecam tindakan Setwan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etika. Mereka menuntut adanya investigasi menyeluruh dan tindakan tegas untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Kasus ini menjadi pukulan telak bagi DPRD Bolmut, yang kini harus menghadapi sorotan tajam dan desakan untuk melakukan reformasi mendalam dalam manajemen dan kebijakan internal mereka.

Wakilrakyat.co, BOLMUT – Kepala Desa (Kades) Bolangitang ll, Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) diduga kuat enggan untuk membayar gaji perangkat Desa dan Kelembagaan sebanyak 57 Orang, yang terdiri dari Perangkat Desa, BPD, LPM, Guru Ngaji, Guru Paud, PKK dan Pokja, Dasawisma, KPM, Kader Posyandu Linmas, dan Imam Masjid.

Salah satu perangkat Desa yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa, terhitung dari 2 bulan mulai dari bulan November, dan Desember tahun 2022 mereka belum menerima gaji tersebut.

“ Jadi, yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa yaitu Rp 56.400.000.00 selama 2 bulan. Akan tetapi, kas Desa tersisa hanya Rp 32. 000.000.00 sekian,” Ucapnya. Kamis, 11/07/24.

Lebih lanjut, 57 perangkat Desa tersebut merasa dirugikan. Pasalnya, mereka (perangkat desa) menganggap Kades tidak mau membayar gaji mereka.

“Sebelumnya, kami sudah mempertanyakan gaji tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan mereka sampaikan baik Dana Desa (DD), juga Alokasi Dana Desa(ADD) itu sudah di transfer bahkan kami melihat sendiri bukti transfernya, “ Katanya.

Lebih lanjut, perangkat Desa tersebut menyayangkan sikap dari Kepala Desa Bolangitang ll yang dinilai sangat arogan.

“Kata kepala desa kita selamatkan dulu bantuan BLT, jangan tanya dulu gaji. Jika ada yang menanyakan gaji, bisa dicairkan sekarang juga. Akan tetapi, buat surat pernyataan pengunduran diri maka akan dibayarkan,” jelas Perangkat Desa tersebut.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kades Bolangitang dua Desmon Pua membantah hal tersebut.

“ Masalah Gaji bukan tidak ingin dibayarkan, kita sama-sama korban. Uang kas Desa sudah digelapkan oleh Mantan Bendahara Desa yang lama,” Ujar Desmon.  Jumat, 12/07/24 saat diwawancarai lewat via telpon whaatsap.

Lebih lanjut, saat ditanya apakah benar dirinya akan mencairkan gaji dengan syarat harus membuat surat pengunduran diri terlebih dahulu, Kades membantah hal tersebut.

“ Siapa yang bilang itu? Jangan b Karang-karang cirita dorang itu (jangan mengarang cerita mereka itu),” tegas Desmon.

Wakilrakyat.co, BOLMUT -Lagi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dituding ‘putar bale’ (Berbohong, red) oleh sejumlah pegawai DPRD Bolmut.

Hal ini disampaikan oleh sejumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan beberapa Tim Ahli/Kelompok Pakar yang bekerja dilingkungan kantor DPRD Bolmut.

Penelusuran media ini kepada sejumlah PTT dan Tim Ahli/Kelompok Pakar, mereka telah menerima gaji. Namun yang diterima hanya 1 bulan, yakni pembayaran gaji bulan April.

“Sudah dibayarkan, tapi tidak sama dengan yang setwan bilang di media. hanya bulan April punya saja. Padahal, Setwan bilang di media dua bulan,” ucap beberapa PTT yang ditemui media ini, Jumat (05/07/2023).

Senada dengan penyampaian diatas, Salah seorang Tim Ahli atau Kelompok Pakar yang tak ingin namanya digubris, meminta Setwan Bolmut, Victor Nanlessy untuk merealisasikan hak mereka sesuai SK yang telah mereka terima.

“Supaya nda mo dapa cap putar bale, itu gaji kase cair sesuai aturan yang ada. Masa torang bulum ba tanda-tangan dokumen gaji bulan Mei, kong bilang di media somo kase cair dua bulan punya untuk minggu ini. Jangan talalu pandang enteng dengan orang pe hak.Torang ini bakarja bukang cuma ada pi pangge bagitu tapi ada SK. Kong kalo ba bicara dimedia kase sesuai kenyataan. (agar supaya tidak di cap pembohong, maka pembayaran gaji harus dibayarkan sesuai aturan. Pasalnya, Kami belum ada penandatanganan berkas gaji bulan Mei, Namun di Media disampaikan minggu ini akan dibayarkan 2 bulan. Jangan anggap persoalan haknya orang sebagai hal yang sepeleh. Karena

Kami bekerja didasari SK, bukan sekedar diajak tanpa ada dasar hukumnya. Terus, kalau menyampaikan sesuatu di media itu harus sesuai kenyataan, red),” ujarnya kepada media ini dengan kalimat sehari-hari warga Bolmut.

Menanggapi pernyataan diatas, Sekretaris DPRD Bolmut, Victor Nanlessy menyampaikan keterlambatan pencairan gaji disebabkan oleh kurangnya anggaran.

“Anggaran untuk THL dan pakar tidak mencukupi. Kemarin waktu APBD 2024, sudah dimasukan, tetapi setelah di plot oleh keuangan dan dibagi dengan jumlah THL dan tim pakar ada selisih jumlah akibat adanya miskomunikasi yang menyebabkan terjadinya kekurangan pada anggaran belanja gaji,”ucap Nanlessy saat diwawancarai media ini melalui pesan whats app.

Wakilrakyat.co ,BOLMUT – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kembali dikeluhkan.

Kali ini keluhan tersebut mengarah kepada Sekertaris Dewan (Setwan) Victor Nanlesy, yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Keluhan tersebut muncul dari puluhan honorer dan tenaga ahli yang sejak bulan April hingga kini belum menerima gaji.

“Kami sangat kecewa. Gaji ini hak kami yang setiap bulannya sudah tertata. Kok bisa sudah 4 bulan, gaji kami belum diterimakan” ucap UV, salah satu Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tak ingin namanya disebutkan, Senin (01/07/2024).

Dia mengeluhkan sikap cuek setwan terhadap pemenuhan hak mereka. Padahal menurut UV, jika mereka tidak masuk kerja atau terlambat mengisi daftar hadir, ada sanksi pemotongan gaji.

“Kalau kami tidak masuk kantor, ada sanksi pemotongan gaji. Kalau kami yang terlambat terima gaji, apakah ada penambahan gaji untuk kami ?, tanya UV, ” tuturnya.

Senada dengan UV, salah seorang tenaga ahli di DPRD Bolmut juga menyayangkan sikap Setwan yang terkesan acuh dengan hak para pegawai di lingkungan DPRD Bolmut.

“Gaji itu belanja rutin, yang setiap bulannya memang sudah tertata dan pasti ada permintaan setiap bulannya. Jadi hal yang mustahil kalau alasannya anggaran yang tidak cukup,” ujar tenaga ahli yang tak ingin nama dan inisialnya dirilis.

Menanggapi polemik yang terjadi, DPC Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabupaten Bolmut, menyayangkan kondisi seperti ini terjadi dilembaga yang memiliki fungsi mengatur, menetapkan dan mengawasi penyaluran anggaran dana Daerah.

“Saya harap Setwan janganlah pura-pura buta atau tuli. Segeralah realisasikan pembayaran gaji yang telah tertunda tiga bulan tersebut, karna itu hak mereka. Jangan sampai ada pelanggaran Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” ucap Sekertaris DPC LIN Bolmut, Ari Muliling.

Kami pun menyatakan diri siap mengajak kepada teman-teman PTT dan Tenaga Ahli yang merasa dirugikan untuk menyurati Ombudsman perwakilan sulut, terkait pembayaran Hak yang tak sesuai dalam SK, yang seharusnya dibayarkan setiap bulannya.

Setwan DPRD Bolmut, Viktor Nanlessy saat dikonfirmasi media ini soal keluhan tersebut menyatakan bahwa memang benar adanya keterlambatan pembayaran akibat adanya kendala pada kelengkapan Berkas pencairan dan SPJ. Namun saat ini pihaknya tengah memproses gaji tersebut.

“Sementra proses, kemungkinan minggu ini sudah cair untuk gaji bulan April dan Mei. Untuk bulan Juni masih dalam proses melengkapi berkas,” ucap Nanlessy saat diwawancarai media ini melalui pesan whats app