Oleh : Ahmad R Bakari (Pimred Wakilrakyat.co)
Tajuk – Di tengah riuhnya polemik soal putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan KUD Dharma Tani, beredar flayer yang memuat foto Gubernur Gorontalo dengan narasi bahwa kritik terhadap gubernur sebagai upaya memelihara kebodohan.
Munculnya pernyataan seperti ini justru berbahaya, karena berpotensi membalik logika demokrasi. Seolah-olah suara kritis adalah musuh, bukan bagian dari mekanisme kontrol sosial.
Padahal dalam sistem pemerintahan yang sehat, kritik adalah alarm. Kritik hadir untuk mengingatkan, mengoreksi, sekaligus menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa arah dan akuntabilitas.
Ketika publik mempertanyakan dugaan pelanggaran sumpah jabatan, atau keputusan administratif seperti penerbitan SK yang tidak diketahui sebagian anggota KUD, itu bukan tindakan memelihara kebodohan atau membodohi masyarakat. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kesadaran hukum dan partisipasi oleh publik yang patut untuk dihargai.
Seorang gubernur tidak diuji saat dipuji-puji, tetapi saat dikritik. Respon yang dewasa bukanlah dengan membantah secara sepihak melalui argumen tandingan, melainkan dengan menghadirkan jawaban konkret.
Secara administratif, apakah prosedur telah dijalankan sesuai aturan? Secara hukum, apakah keputusan tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak melanggar? Maka transparansi adalah kunci. Ketika publik bertanya, pemerintah wajib menjelaskan, bukan malah mencurigai.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika situasi ini berkembang menjadi cipta kondisi. Narasi yang sengaja dibangun untuk menggiring opini, membenturkan kelompok, atau mengaburkan inti persoalan.
Jika gubernur terseret dalam pusaran ini, maka yang dirugikan bukan hanya citra pribadi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Ironisnya, kondisi seperti ini seringkali justru menguntungkan pihak-pihak tertentu yang bermain di belakang layar.
Ketika kritik dianggap ancaman, maka garis batas berubah. Lawan gubernur bukan lagi elit politik atau kelompok kepentingan, melainkan masyarakat itu sendiri.
Ini adalah titik berbahaya dalam demokrasi. Sebab kekuasaan yang anti kritik akan kehilangan legitimasi moralnya. Dan ketika itu terjadi, jarak antara pemimpin dan rakyat semakin melebar.
