Politik

Wakilrakyat.co, (Jakarta) – Partai Demokrat secara resmi menyerahkan Surat Keputusan Model B1-KWK kepada Dedy Hamzah sebagai calon bupati dan Dr. Riko Djaini sebagai calon wakil bupati untuk Kabupaten Boalemo, Jum’at 23 Agustus 2024.

Acara yang berlangsung di Kantor DPP Partai Demokrat tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting partai, simpatisan, serta masyarakat yang turut memberikan dukungan.

Penyerahan B1 KWK ini diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Penyerahan B1-KWK ini menandai langkah penting dalam perjalanan politik Dedy Hamzah dan Dr. Riko Djaini, yang telah menunjukkan komitmen mereka untuk membawa perubahan positif bagi Kabupaten Boalemo.

Gembar gembor Koalisi Romantis yang tengah jadi pembicaraan hangat bukan hanya isapan jempol belaka. Terbukti, rekomendasi DPP Demokrat tak luput dari kontribusi seorang Hardi Mopangga.

Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam sambutannya menyampaikan keyakinan partai terhadap kemampuan dan integritas calon kepala daerah yang di usung oleh Partai Demokrat.

Sementara itu, Calon Bupati Dedy Hamzah setelah menerima B1 KWK dari partai demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Partai Demokrat.

“Kami menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Kami berkomitmen untuk bekerja keras demi kesejahteraan seluruh masyarakat Boalemo. Dukungan ini adalah motivasi bagi kami untuk terus berjuang dalam mewujudkan cita-cita bersama,” ujar Dedy.

Riko Djaini sebagai Calon Bupati juga menambahkan, bahwa dukungan dari Partai Demokrat ini merupakan satu kehormatan bagi dirinya dan Dedy Hamzah.

“Ini merupakan kehormatan bagi kami, dan tentunya kehormatan ini akan kami balas dengan kehormatan pula, kami akan berupaya memberikan yang terbaik untuk rakyat Boalemo.” tegasnya.

Dengan diterimanya B1-KWK ini, Dedy Hamzah dan Dr. Riko Djaini kini resmi melangkah sebagai calon bupati dan wakil bupati Boalemo yang didukung oleh Partai Demokrat.

Masyarakat Boalemo pun semakin menaruh harapan besar kepada pasangan ini untuk membawa perubahan yang diidamkan selama ini.

Wakilrakyat.co, Boalemo – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boalemo telah mengeluarkan keputusan untuk tidak melanjutkan penanganan pelanggaran terhadap laporan dugaan pidana pemilu nomor registrasi: 008/Reg/LP/PL/Kab/29.02/VII/2024.

Hal ini menyusul dikeluarkannya pemberitahuan status temuan/laporan oleh Bawaslu Kabupaten Boalemo tertanggal 8 Agustus Tahun 2024.

Dalam surat pemberitahuan tersebut, Bawaslu menyampaikan informasi bahwa laporan yang telah dilaporkan pada tanggal 15 Juli 2024 itu, tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Olehnya, Bawaslu mengeluarkan status tidak ditindaklanjuti ke tahapan penerusan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo, Ronald Christoffel Rampi, saat dihubungi via seluler pada Kamis (8/8/2024).

Ronald menjelaskan, bahwa Bawaslu telah melakukan penyusunan kajian berdasarkan hasil klarifikasi dari para pihak.

“Setelah kami (Bawaslu) melakukan kajian mendalam bersama rekan-rekan Unsur Gakkumdu, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung adanya pelanggaran pidana pemilu oleh terlapor Mikson Yapanto, ” ungkap Ronald.

Ronald menambahkan, dari saksi yang diperiksa memang menyebutkan, bahwa ada peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2024 atau sehari sebelum hari Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun, dari seluruh keterangan yang disampaikan oleh saksi, tidak ditemukan adanya bukti yang meyakinkan bahwa uang tersebut berasal dari terlapor.

“Beberapa saksi yang hadir dalam klarifikasi menyebutkan menerima uang dari seseorang berinisial S. Nah, S ini sudah diundang sebanyak 2 kali secara patut untuk dimintai keterangan, namun tidak hadir,” beber Ronald.

Olehnya, Setelah melakukan evaluasi menyeluruh dan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait, Bawaslu Boalemo tidak menemukan adanya bukti yang mendukung dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilaporkan.

“Dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran ini, Bawaslu bersama jajaran GAKKUMDU telah berupaya maksimal dalam melakukan pemeriksaan atau klarifikasi secara cermat, hingga melakukan pembahasan terhadap penyusunan kajian akhir. Hasilnya, tidak ditemukan bukti – bukti yang substansial yang menunjukkan adanya pelanggaran pidana pemilu. Oleh karena itu, proses ini kami hentikan,” tambah Ronald

Keputusan ini pun menandai akhir dari proses hukum terkait laporan tersebut dan memastikan bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut yang akan diambil terhadap Mikson Yapanto sebagai terlapor terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu.

“Olehnya hari ini kami telah mengeluarkan status bahwa laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu,” tutup Ronald. (Rls)

Oleh : Ahmad R Bakari (Pimpinan Redaksi) 

Tajuk- Pilkada Kabupaten Boalemo tak lama lagi akan memasuki fase pendaftaran Calon. Agustus nanti masyarakat Boalemo akan tahu siapa saja Pasangan Calon yang bakal berebut kursi orang nomor 1 di Boalemo.

Dua pasangan Calon dari Jalur Independen saat ini Burhan Pulubuhu – Rivendy Luawo dan Wahyudin Lihawa Riko Disini tengah dalam tahap verifikasi faktual. Sementara itu, Partai Politik hanya Nasdem yang telah memiliki sikap siapa Calon yang diusulkan.

Rum Pagau yang telah resmi mengantongi Rekomendasi Partai Nasdem masih mencari pendamping, melalui penjajakan Koalisi. Karena memang, jumlah Kursi Nasdem hanya 4. Artinya, masih butuh 1 kursi lagi untuk bisa mengusung Pasangan Calon.

Belakangan, Rum Pagau makin mesra bertemu dengan Lahmudin Hambali diberbagai momen. Yang terbaru keduanya bertemu dan makan malam bersama di kediaman Rusli Habibie Mantan Gubernur Gorontalo 2 Periode sekaligus Ketua DPD I Partai Golkar.

Memang, pada dasarnya penulis tidak ingin berspekulasi keduanya bertemu untuk menguatkan koalisi Nasdem – Golkar di Boalemo. Bisa saja pertemuan tersebut membahas isu-isu daerah maupun Nasional, karena pada kesempatan tersebut hadir pula Ketua Projo Provinsi Gorontalo.

Apalagi, Rusli baru saja memantapkan diri sebagai Caleg DPR RI terpilih pada Pileg kemarin. Tentu arah pembicaraan bisa saja mengarah ke pencalonan Idah Syaidah pada Pilgup nanti.

Namun, intensitas pertemuan Rum-Lahmudin seolah memberikan sinyal bahwa keduanya akan benar-benar bersanding pada Pilkada Kabupaten Boalemo.

Terlebih, keduanya bertemu di kediaman Rusli Habibie yang notabene adalah Pimpinan Lahmudin di Partai Berlambang beringin tersebut. Bukan tidak mungkin kedatangan Rum – Lahmudin adalah meminta restu Rusli Habibie kembalinya PAHAM Jilid II.

Patut ditunggu Drama selanjutnya, akankah keduanya benar-benar bersanding atau akan kandas seperti nama-nama lain yang sebelumnya diisukan bergandeng tangan dengan Rum.

Wakilrakyat.co, Politik – Dugaan Money Politik yang dilakukan oleh salah satu Caleg Nasdem pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara resmi dilaporkan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Gorontalo, Senin, 15 Juli 2024.

Saat diwawancarai, Koordinator Bidang  politik dan demokrasi BEM provinsi Gorontalo
Farel Novriyanto W. kahar,menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan Oknum Caleg DPRD Provinsi Gorontalo tersebut berkaitan dengan money politik, karena dianggap telah menodai nilai-nilai demokrasi.

“Ketika tidak ada yang berani mengawal, maka BEM Provinsi hadir untuk melaporkan dan mengawal setiap pelanggaran yang terjadi dalam demokrasi. Khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo,” ujar Farel

Dirinya juga mengatakan, bahwa BEM Provinsi Gorontalo juga membawa bukti-bukti yang berkaitan dengan money politik tersebut baik berupa foto dan video.

“Kami melapor juga membawa bukti-bukti foto dan video yang terpampang jelas ada bukti kertas surat suara dan uang 50 ribu rupiah. Ketika sudah diregistrasi kami akan terus mengusut tuntas, dan mendesak Bawaslu untuk menindaklanjuti masalah ini secara transparan,” Tutur Farel.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo Yesmar Panigoro, S.H menjelaskan, bahwa pihaknya telah menerima laporan BEM Provinsi Gorontalo dan Bawaslu akan menggelar pembahasan dan duduk bersama dengan Sentra Gakkumdu terkait laporan tersebut.

“Pasca pelaksanaan PSU di Kabupaten Boalemo ternyata menyisakan residu-residu, dan BEM mengatensi itu. Kita akan melakukan pembahasan dengan Sentra Gakkumdu karena ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilu,” jelas Yesmar.

Sejauh ini bukti yang BEM sampaikan kepada pihak Bawaslu berupa video pemberian uang dan stiker atau dokumentasi yang berkaitan dengan spesimen surat suara atas nama Mikson Yapanto dari Nasdem.

“Sesuai dengan ketentuan Perbawaslu 7 untuk penanganan pelanggaran, karena ini laporan, maka kami Bawaslu punya ruang 14 hari sejak laporannya diregistrasi. Dipendalaman nanti jika memenuhi unsur-unsur maka kita limpahkan ke kepolisian untuk tahapan lebih lanjut,” ungkap Yesmar.

Wakilrakyat.co, Politik – Salah Satu Caleg dari Partai Nasdem Mikson Yapanto diduga melakukan pelanggaran Pemilu Money Politik dengan memberikan uang dengan besaran 50 ribu kepada pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPRD Provinsi Gorontalo.

Dari video dan foto yang diperoleh Wakilrakyat.co, terlihat seorang ibu tengah ditanyai oleh seseorang perihal besaran uang dan selembar kertas yang bertuliskan Partai Nasdem yang tertera nama Mikson Yapanto.

Kejadian bagi-bagi uang alias serangan fajar tersebut belakangan diketahui terjadi di Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.

Saat dikonfirmasi terkait kejadian tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo Ronald Christoffel Rampi menjelaskan, bahwa pihaknya telah menerima laporan dari BEM Se-Provinsi terkait dengan kejadian ini.

“Jadi berdasarkan informasi yang kami terima dan juga sudah ada yang melapor, maka kami Bawaslu akan sesegera mungkin menindak lanjuti dengan melakukan penelusuran berkaitan informasi dan laporan ini,” jelas Ronald.

Ronald juga mengatakan, bahwa pihaknya akan terus berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku berkaitan dengan laporan yang masuk ke Bawaslu.

“Jadi kami akan terus bersikap profesional, dengan berpedoman kepada peraturan yang berkaitan dengan Pemilu. Kami akan tetap memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka,” kata Ronald.

Hingga berita ini terbit tengah berupya meminta klarifikasi dari Caleg DPRD Provinsi Partai Nasdem Mikson Yapanto.

Wakilrakyat.co, Boalemo – Perjuangan Pasangan Calon Perseorangan Wahyudin Lihawa – Riko Djaini (WaliRaja) untuk Pilkada Boalemo masih terus berlanjut. Hal ini karena Bawaslu Kabupaten Boalemo mengabulkan Permohonan Pasangan WaliRaja terkait dengan penginputan kembali dokumen administrasi.

Dalam putusannya, Bawaslu mengabulkan permohonan pemohon Wahyudin Lihawa dan Riko Jaini untuk dapat menginput kembali dokumen syarat dukungan ke Aplikasi Silon.

KPU Boalemo selalu pihak termohon diperintahkan untuk mengabulkan putusan tersebut dan menerima Pasangan WaliRaja untuk memperbaiki dokumen syarat dukungan yang tidak memenuhi syarat.

Saat diwawancarai usai putusan tersebut, Riko Djaini yang menghadiri langsung sidang di Kantor Bawaslu Boalemo tersebut menyampaikan, bahwa pihaknya menerima putusan Bawaslu Boalemo, walaupun hanya sebagian yang dikabulkan.

“Kami menerima putusan Bawaslu, dan ini juga sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun memang hanya sebagian permohonan dikabulkan,” ujar Riko.

Riko menuturkan, putusan Bawaslu juga sudah sesuai dengan apa yang menjadi Harapan dari Pasangan WaliRaja, terutama berkaitan dengan masalah Aplikasi SILON.

“Sesuai dengan gugatan kami mengenai aplikasi silon yang bermasalah untuk pengukuran syarat dukungan di kabulkan oleh Majelis Permusyawaratan dan diberikan kesempatan untuk menginput kembali dokumen sebanyak 2.392,” tutur Riko.

Selanjutnya, Kata Riko, Pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan KPU untuk melakukan penginputan di aplikasi silon.

“Kami tinggal menunggu perintah dari KPU untuk penginputan di aplikasi silon nanti sesuai dengan keputusan Bawaslu tadi,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo Ronald Christoffel Rampi mengatakan, majelis telah mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

“Tadi kita telah membacakan hasil putusan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan dengan seadil-adilnya, dan seperti yang dibacakan bahwa majelis mengabulkan permohonan pemohon mengenai penginputan kembali dari Bapaslon Wahyudin dan Riko di Aplikasi Silon,” jelas Ronald.

Ronald menambahkan, bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu juga diberi masa waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

“Kami Memerintahkan termohon untuk menindak lanjuti putusan tersebut, paling lama tiga hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan dan memberikan waktu paling lambat 2 kali 24 jam kepada pemohon untuk menginput kembali dokumen syarat dukungan terhitung sejak akses silon dibuka,” tambah Ronald.

Berikut beberapa permohonan pemohon yang dikabulkan oleh Bawaslu Boalemo :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan batal berita acara KPU Boalemo, tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan ke-1, dukungan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo

3. Memerintahkan termohon untuk memberikan kesempatan kepada pemohon mengunggah dukungan syarat kedalam aplikasi silon paling banyak 2.392 paling lambat 2 kali 24 jam, terhitung sejak akses silon dibuka.

4. Memerintahkan termohon untuk memberitahukan pemohon mengenai kesempatan membuka dokumen syarat dukungan ke aplikasi silon, selambatnya 1 kali 24 jam.

5. Memerintahkan termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan yang diunggah pemohon.

6. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan.

7. Memerintahkan termohon untuk menindak lanjuti putusan tersebut, paling lama tiga hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan.

Wakilrakyat.co, Boalemo – Keseriusan Gerindra dalam perhelatan Pilkada Boalemo tampaknya tak main-main. Figur yang diusung pun merupakan salah satu Kader yang kini tengah berkiprah di tingkat Nasional.

Nama Muhammad Nurmawan Pakaya menjadi Kandidat terkuat yang akan memperoleh Rekomendasi dari Partai yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Berdasarkan pantauan wakilrakyat.co di lapangan, Poster hingga Baliho dari Nurmawan Pakaya terpampang disepanjang jalan yang ada di Kabupaten Boalemo.

Foto : Kandidat Terkuat Dapatkan Rekom DPP Gerindra

Keseriusan Pakaya dalam perebutan orang nomor 1 di Boalemo ini juga terlihat setelah beberapa kali Nurmawan Pakaya bertemu dengan beberapa petinggi partai politik yang ada di Kabupaten Boalemo.

Saat diwawancarai oleh wakilrakyat.co, Nurmawan Pakaya tak menampik jika dirinya tengah melakukan komunikasi politik terkait dengan keseriusannya bertarung pada pilkada Boalemo.

“Selama ini saya membuka komunikasi dengan petinggi partai Politik yang ada di Boalemo terkait siapa yang berpotensi mendampingi saya di Pilkada nanti. Diantaranya Demokrat, Perindo, dan Partai Amanat Nasional (PAN),” ujar Pakaya.

Ditanyai soal posisinya sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati, Nurmawan mengatakan, dirinya sudah bisa dikatakan tinggal mencari figur pendamping di Pilkada Boalemo baik sebagai Cabup atau Cawabup.

“Yang pastinya saya tinggal mencari pasangan koalisi yang tepat untuk memenangkan Pilkada Boalemo, baik saya sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati,” tutur Mawan.

Wakilrakyat.co, Boalemo – Usai dinyatakan tak memenuhi syarat, bukan berarti WaliRaja dicoret. Namun, WaliRaja masih menggunakan hak konstitusinya dengan melayangkan gugatan ke Bawaslu.

Seperti diketahui pasangan jalur Independen Wahyudin Lihawa dan Riko Djaini (WaliRaja) dinyatakan tak lolos ke tahap selanjutnya karena dinyatakan tak memenuhi syarat berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Boalemo.

Namun, tengah beredar isu bahwa pasangan WaliRaja dicoret dan tak bisa ikut perhelatan Pilkada.

Menanggapi isu yang tengah beredar tersebut, Riko Djaini selaku tandem dari Wahyudin menyampaikan, bahwa hingga saat ini WaliRaja masih tengah berupaya untuk tetap fokus pada tahapan yang ada, melalui mekanisme gugatan.

“Jadi bukan dicoret, itu narasi menyesatkan. Oleh KPU kita dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, keputusan itu yang kita gugat di Bawaslu Boalemo, dan peluang itu masih ada secara hukum, ” ujar Riko Djaini.

Saat ditanyai, soal langkah apa yang diambil jika tetap tak lolos lewat jalur Indenpenden, Riko menyatakan WaliRaja akan maju lewat kendaraan Partai Politik.

Kata Riko, Pasangan WaliRaja sudah melakukan komunikasi dengan para pimpinan Partai hingga saat ini.

“Jadi alternatif kedua kita akan menggunakan kendaraan Partai Politik, kita sudah komunikasi dengan pimpinan Partai Demokrat, Perindo, PPP dan PAN. Ini bentuk keseriusan WaliRaja untuk ikut kontesrasi Pilkada Boalemo, sembari menunggu hasil dari Bawaslu,” Kata Riko.

“Jika ada narasi-narasi yang mengatakan WaliRaja sudah tidak bisa lagi ikut pilkada itu penyesatan, dan itu kerjaan orang-orang yang tidak ingin ini Boalemo ada perubahan,” tutup Riko.

Wakilrakyat.co, Politik – Kabar majunya Dedy Hamzah pada perhelatan Pilkada 2024 makin kencang berhembus. Hal ini dibuktikan dengan masifnya pemberitaan tentang Dedy Hamzah dan suara langsung dari tokoh-tokoh masyarakat Boalemo.

Tak mengherankan memang, karena Dedy Hamzah jadi Caleg DPRD Provinsi dengan jumlah suara tertinggi di Provinsi Gorontalo. Tak main-main, suara pemilihnya ada di angka 13 ribuan.

Ketokohan Dedy Hamzah juga sudah terbangun sejak lama. Dirinya tidak hanya dikenal di kalangan Pejabat, tapi juga nama Dedy kental di hati rakyat kecil.

Terbaru Dedy Hamzah dikabarkan akan berpasangan dengan Hardi Syam Mopangga. Keduanya dianggap sebagai representasi wilayah timur dan Barat Boalemo.

Bicara soal Hardi, dirinya bukanlah sosok sembarangan, Hardi sudah melanglang buana di perpolitikan Boalemo sebagai anggota DPRD sejak 2009 silam. Sehingga, ketokohan yang terbangun jadi modal kuat.

Keduanya pun sempat bertemu di salah satu Warkop ternama Boalemo. Pada Kamis malam, 13 Juni 2023.

Saat dikonfirmasi perihal pertemuan tersebut, Dedy Hamzah mengatakan, bahwa pertemuan keduanya untuk bersilaturahmi sekaligus membahas soal daerah dan tentunya pilkada.

“Jadi pertemuan saya dan Pak Hardi itu dalam rangka silaturahmi membahas soal negeri. Dan pastinya karena ini momentum pilkada, itu juga jadi hal yang kita bahas,” ujar Dedy.

Berkaitan dengan kabar pencalonan dirinya dan Hardi Mopangga, Dedy menuturkan, bahwa segala kemungkinan bisa terjadi.

“Ya bisa saja saya dengan Hardi, nanti kita liat kedepan bagaimana. Yang jelas tetap akan saya sampaikan ke masyarakat endingnya,” tutur Dedy.

Senada dengan Dedy, Hardi Syam Mopangga tak menafikkan pertemuan tersebut membahas soal pilkada. Bahkan, mengarah ke Koalis keduanya.

“Pertemuan tersebut memang tak diduga, mungkin ini jalan Tuhan kita ketemu di Warkop Porono. Jadi setelah ngobrol panjang soal perpolitikan di Boalemo, pembicaraan mengarah ke Pilkada. Dan beliau nyatakan, jika maju beliau ingin cari pasangan dari wilayah barat,” ungkap Hardi.

Kata Hardi, Pertemuan itu juga dalam rangka silaturahim dan menjaga komunikasi untuk kepentingan daerah Boalemo.

“Jadi pertemuan itu juga silaturahim, nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Kita masih tetap saling menjaga komunikasi, siapa tahu kita bisa berjodoh untuk pilkada. Intinya, politik di Boalemo dengan hadirnya saya dengan Dedi kita bikin romantis ini situasi,” kata Hardi.

Jika benar Dedy dan Hardi akan bergandengan hingga ke pencalonan nanti, kemungkinan besar tak ada pasangan yang akan jadi tandingan sepadan bagi keduanya.

Sekalipun Paket Paham jilid II  mulai terdengar digaungkan, namun tak cukup kuat jika harus melawan Dedy-Hardi pada Pilkada 2024 November nanti.