Indepth – Di atas kertas, program Presiden Prabowo yakni Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih digadang-gadang sebagai simbol kebangkitan ekonomi desa. Pembangunan yang menyasar puluhan Puluhan ribu titik diseluruh Indonesia ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Desa.

Di Bumi Bertasbih Boalemo sendiri setidaknya ada 58 titik yang tengah dikerjakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan TNI melalui Kodim 1316/Boalemo.

Namun di lapangan, cerita yang berkembang tidak selalu sejalan dengan narasi resmi.

Beberapa sumber terpercaya yang terlibat langsung dalam pekerjaan proyek di lokasi Kopdes se-Kabupaten Boalemo mengungkap dugaan adanya potongan anggaran yang terjadi secara sistematis, yang nilainya tidak kecil

“Ada potongan sekitar 7 persen dari total anggaran, itu awalnya hanya 5 persen, kami juga tidak tahu untuk apa. Katanya, atas perintah. Kami juga tidak berani bertanya perintah siapa, ” Ungkap sumber yang tak ingin disebut namanya kepada WakilRakyat.co.

Angka yang Tidak Kecil

Jika merujuk pada nilai pembangunan satu unit Kopdes yang disebut mencapai Rp1,1 miliar, maka potongan 7 persen setara dengan sekitar Rp77 juta per unit.

Dengan jumlah pembangunan yang mencapai 58 titik di seluruh Kabupaten Boalemo, maka total dugaan potongan bisa menyentuh angka Rp77 juta x 58 unit = Rp4,4 miliar (lebih).

Jumlah ini bukan sekadar angka. Ia membuka pertanyaan serius, Ke mana aliran dana tersebut? Siapa yang menerima? Dalam bentuk apa mekanisme pemotongan dilakukan?

Program Strategis yang Sedang Digenjot

Program Kopdes Merah Putih sendiri memang sedang digenjot secara masif di Boalemo. Tercatat, pembangunan telah menjangkau 58 desa dari total 82 desa yang ada

Beberapa unit bahkan sudah rampung dan dijadikan percontohan, seperti di Desa Hungayonaa, Tenilo, dan Polohungo .

Keterlibatan TNI melalui Kodim 1316/Boalemo juga terlihat jelas, mulai dari perencanaan hingga pengawasan pembangunan. Bahkan peninjauan langsung dilakukan oleh pejabat TNI untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana .

Namun di sinilah ironi mulai muncul.

Di satu sisi, proyek ini diklaim sebagai penguat ekonomi kerakyatan. Di sisi lain, muncul dugaan praktik yang justru berpotensi menggerus nilai manfaat bagi masyarakat desa.

“Potongan” yang Diduga Terstruktur

Sumber WakilRakyat.co menyebut, potongan tidak dilakukan secara terang-terangan, melainkan melalui mekanisme yang disebut sebagai “kesepakatan lapangan”.

Istilah ini kerap digunakan untuk menggambarkan praktik yang sulit dilacak secara administratif, namun nyata terjadi di lapangan.

“Sudah seperti kewajiban tidak tertulis. Kalau tidak ikut, pekerjaan bisa terhambat,” ujar sumber tersebut.

Model seperti ini bukan hal baru dalam proyek-proyek berbasis anggaran besar. Ia bekerja dalam ruang abu-abu, tidak tercatat tapi terasa.

Dampak ke Kualitas Pembangunan

Jika dugaan potongan ini benar terjadi, maka dampaknya tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada kualitas fisik bangunan.

Dengan berkurangnya anggaran efektif di lapangan, kontraktor atau pelaksana berpotensi mengurangi kualitas material, memangkas volume pekerjaan, menunda penyelesaian proyek.

Dalam jangka panjang, hal ini bisa merusak tujuan utama Kopdes sebagai pusat ekonomi desa.

Minim Transparansi

Hingga laporan ini disusun, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait, termasuk dari Kodim 1316/Boalemo maupun pemerintah daerah, terkait dugaan potongan tersebut.

Padahal, proyek dengan nilai miliaran rupiah dan jumlah puluhan titik seharusnya diawasi secara ketat dan transparan. Apalagi, program ini menyangkut kepentingan langsung masyarakat desa.

Wakilrakyat.co telah menemui Kepala Seksi (Pasi) Teritorial, M. Nur Prins Manggabarani, kamis 2 April 2026 sekitar pukul 11.30 Wita. Namun dirinya mengatakan, bahwa masih akan menyampaikan terlebih dahulu kepada Dandim perihal kedatangan wakilrakyat.co.

Sekitar pukul 13.30 kami mencoba menghubungi kembali lewat whatsapp, yang bersangkutan kemudian menjawab chat sekitar pukul 15.05 Wita bahwa, Dandim masih sibuk dan staf lainnya juga lembur karena ada kunjungan dari pusat.

Pukul 17.00 Wita, wakilrakyat.co kembali mencoba melakukan konfirmasi lewat whatsapp, namun jawaban pasiter masih menunggu info dari pimpinan.

Antara Harapan dan Kenyataan

Kopdes Merah Putih lahir dengan semangat besar membangun kemandirian ekonomi desa, menampung hasil bumi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun jika di dalamnya terdapat praktik-praktik yang menyimpang, maka yang terjadi adalah paradoks. Program rakyat, tapi dipotong di jalan.

Catatan Redaksi

Laporan ini disusun berdasarkan pengakuan sumber-sumber terpercaya di lapangan. WakilRakyat.co masih terus melakukan penelusuran lanjutan, termasuk upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Jika dugaan ini terbukti, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan potensi praktik yang merugikan keuangan negara dan masyarakat desa secara luas.