Pemerintah dan DPR saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua setelah hampir dua dekade pelaksanaannya. Otsus sebenarnya dirancang untuk mendorong percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meredam konflik berkepanjangan yang telah menyelimuti wilayah tersebut.
Sejak pertama kali diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui revisi UU Otsus pada 2021, pemerintah pusat memberikan kewenangan fiskal dan politik lebih luas kepada provinsi Papua dan Papua Barat. Dana Otsus yang mayoritas bersumber dari APBN dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, sejumlah pihak mempertanyakan sejauh mana dana tersebut memberikan hasil nyata bagi masyarakat setempat.
Dalam berbagai forum kajian independen, muncul kritik bahwa disparitas pembangunan masih tinggi, terutama di wilayah pegunungan dan pesisir yang hingga kini sulit dijangkau layanan dasar seperti listrik stabil, air bersih, dan akses kesehatan berkualitas. Beberapa analis menilai bahwa lemahnya tata kelola administratif daerah serta rendahnya kapasitas pemerintah lokal dalam pengelolaan anggaran menjadi faktor yang memperlambat efektivitas Otsus.
Analis kebijakan publik dari lembaga think tank nasional menyampaikan bahwa meskipun ada peningkatan akses pendidikan dan pembangunan infrastruktur dasar di beberapa pusat kota, perbaikan kesejahteraan masyarakat secara umum belum merata. Menurutnya, pembangunan perlu lebih difokuskan untuk menjangkau wilayah terpencil sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelatihan vokasi dan pengembangan potensi usaha masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah menilai bahwa Otsus tetap merupakan instrumen penting untuk memperkecil kesenjangan pembangunan dan meredam sentimen separatis. Pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan transparansi penggunaan dana Otsus, termasuk evaluasi kinerja penerima anggaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu, keterlibatan tokoh adat, pemuda, dan organisasi masyarakat sipil makin dipandang sebagai elemen penting untuk meningkatkan legitimasi pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat mempercepat penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat Papua.
Pertanyaan utama yang kini menjadi pusat perdebatan adalah sejauh mana reformasi kebijakan Otsus ke depan dapat menyentuh aspek kesejahteraan ekonomi, hak atas layanan dasar, serta stabilitas sosial yang selama ini berulang kali menjadi fokus evaluasi. Keberhasilan penataan ulang kebijakan ini diyakini tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi juga pada kemampuan tata kelola, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
