Wakilrakyat.co, Boalemo – Pemerintah Kabupaten Boalemo menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, Rabu, 16/9/2026.
Rapat tersebut di pimpin Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau dan dihadiri Ketua DPRD Karyawan Eka Putra Noho, S.Sos,Wakil Bupati Lahmudin Hambali, S.Sos, M.Si , Sekretatis Daerah
Prof. Dr. Nurdin Baderan SP, M.Si, Kapolres Boalemo, Kajari Boalemo, Ketua Pengadilan, Dandim 1316 Boalemo, Pimpinan OPD, Para camat dan Kepala Desa.
Bupati Boalemo Rum Pagau menyampaikan bahwa rapat Forkopimda kali ini, akan membahas 4 hal,pertama mengenai lahan lokasi pembangunan Brigif di Desa Tangkobu Kecamatan Paguyaman, kedua masalah subsidi BBM bagi nelayan dan petani, ketiga mencakup wabah penyakit malaria yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, dan Ke empat kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak-anak.
Tentunya, dalam Pertemuan ini kita menyikapi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, pengamanan, dan pembangunan. Sinergi antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda merupakan kunci menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.
Pemerintah Kabupaten Boalemo saat ini, kembali mendapatkan program Pemerintah pusat dari Kementerian perlindungan,dimana Pemerintah Kabupaten Boalemo meminta untuk menyiapkan lahan lokasi pembangunan Brigif. Pembangunan Brigif ini nantinya akan dibangun di perbatasan Kabupaten Boalemo di Desa Tangkobu Kecamatan Paguyaman.
Kemudian, untuk menyikapi antrian BBM bersubsidi ini, dimana Pemerintah Daerah dan Forkopimda akan mengambil langkah – langkah untuk menyelesaikan antrian panjang BBM di SPBU yang menjadi keluhan masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi, baik pertalite maupun Solar.
Dalam mengatasi antrian panjang BBM ini, Pemerintah daerah, meminta kepada TNI – Polri untuk menertibkan penggunaan Barcode. Persoalannya petani dan nelayan ini hanya namanya punya barcode, namun barcode ini bukan mereka yang pegang, hanya Orang-orang tertentu yang dekat dengan SPBU.
kemudian mencakup wabah malaria yang sudah menyebar di beberapa wilayah Kecamatan,Pemerintah daerah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk mengambil langkah – langkah untuk mengatasi penyebaran malaria tersebut.
Terakhir untuk kasus pencabulan dan kekerasan terhadap Anak – anak ini, tahun 2026 sudah mencapai 20 kasus, sesuai laporan dari Kepala DPPKBP3A Kabupaten Boalemo, Pemerintah Daerah meminta kepada DPPKBP3A untuk mengambil langkah – langkakah agar kasus seperti ini tidak akan terulang lagi di tahun – tahun yang akan datang. ” tutur Bupati. “