Beranda » Daerah » Page 4
Category:

Daerah

BoalemoDaerah

Wabup Lahmudin Hadiri Wisuda Akbar School Master Teacher

by didin
written by didin

Wakilrakyat.co, Boalemo – Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, menghadiri Wisuda Akbar School Master Teacher yang digelar di Aula MTs Negeri Tilamuta, Sabtu 18 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lahmuddin Hambali, menyampaikan apresiasi kepada Sekolah Guru Indonesia atas kontribusinya dalam meningkatkan kapasitas guru di daerah.

Lahmuddin menilai program tersebut sangat membantu pemerintah daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran, karena tetap mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan.

“Kegiatan ini sangat membantu pemerintah daerah, karena peningkatan kapasitas guru dapat berjalan tanpa membebani anggaran daerah,” ujar Lahmuddin.

Selain itu, ia juga memberikan penghargaan kepada para guru peserta yang dinilai memiliki komitmen kuat untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi sebagai tenaga pendidik.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BoalemoDaerah

Wabup Lahmudin Buka Seleksi Paskibraka Boalemo

by didin
written by didin

Wakilrakyat.co, Boalemo – Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali, S. Sos, M. Si membuka seleksi calon Paskibraka tingkat Kabupaten Boalemo tahun 2026 yang berlangsung di pendopo Kantor Bupati, Jum’at, 17/4/2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten 1 Setda Boalemo  Ir. Roswita Manto, M. Si dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Boalemo Asni Yusuf, S.Pd, M.Si

Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui kesbangpol hari ini akan melaksanakan seleksi Pasukan Pengibar Bendera di tingkat Kabupaten Boalemo.

Tentunya dalam seleksi ini ,kita akan memilih adik – adik siswa yang mampu menjadi pasukan pengibar Bendera Merah Putih pada upacara 17 Agustus nanti. ” Ujar Bupati. “

Sebanyak 160 orang peserta yang di utus dari berbagai sekolah tingkat SMA sederajat sekabupaten Boalemo akan mengikuti seleksi Pasukan pengibar bendera di tingkat Kabupaten Boalemo.

Saya juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada sekolah – sekolah yang telah mengutus perwakilan dalam seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang di Laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Besar harapan kami kepada peserta yang terpilih , karena menjadi ujung tombak dalam membangun persatuan bangsa, khususnya di daerah Kabupaten Boalemo. ” tuturnya,

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BoalemoDaerah

Hadiri Peringatan HUT Tagana, Ini Yang Disampaikan Wabup Lahmudin

by didin
written by didin

Wakilrakyat.co, Boalemo – Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali, S. Sos, M. Si menghadiri apel bakti sosial memperingati Hari Ulang Tahun Tagana ke – 22 yang berlangsung di halaman Dinas Sosial dan PMD, Rabu,15/4/ 2026.

Apel tersebut di ikuti seluruh relawan tagana kecamatan se Kabupaten Boalemo dan dihadiri kepala Dinas Sosial dan PMD Syarifudin Lamusu, SE, MM.

Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali dalam sambutannya menyampaikan bahwa di wilayah Kabupaten Boalemo sudah beberapa kali terjadi bencana,saat ini hampir semua jembatan  – jembatan di Boalemo rusak. Karena Pembangunannya dilaksanakan sejak tahun sembilan puluhan dan ada juga yang dibangun tahun delapan puluhan.

Pada masa Pemerintahan ini, sudah seharusnya melaksanakan rehabilitasi jembatan, banyak seruan – seruan masyarakat kepada pemerintah, tetapi belum dilaksanakan secara menyeluruh. ” Ujar Wabub. “

Tanah – tanah di kabupaten Boalemo kemiringan 45 derajat, termasuk di ibukota sudah dimanfaatkan di tanami tanaman jagung dan tanaman lainnya, sehingga mengakibatkan terjadinya bencana.

Olehnya itu, tagana  harus siap sedia, apalagi di Boalemo dengan situasi dan fasilitas yang  belum memadai, tentunya masih membutuhkan  tenaga bapak dan ibu dengan ikhlas.

Mari kita perkuat kesiapsiagaan tagana menghadapi potensi bencana sekaligus memastikan kesiapsiagaan personil dan peralatan pendukung dalam menghadapi segala kemungkinan. ” tutur Wabup “

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Boalemo

Tak Ada Penindakan! 2 Excavator Beraktifitas Di Tambang Ilegal Tenilo Paguyaman

by didin
written by didin

Wakilrakyat.co, Boalemo – Aktivitas pertambangan ilegal kembali mencuat di Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Di tengah lemahnya pengawasan, dua unit alat berat jenis excavator terpantau beroperasi secara bebas di lokasi tambang yang tak mengantongi izin resmi

Berdasarkan pantauan di lapangan, kedua excavator tersebut terlihat aktif melakukan pengerukan material. Dengan suara mesin yang menderu, alat berat itu menggali tanah dan mengangkut hasil galian dari titik-titik tertentu di area tambang. Aktivitas berlangsung secara terbuka, seolah tanpa hambatan, meski praktik pertambangan ilegal jelas melanggar hukum dan berpotensi merusak lingkungan.

Keberadaan dua unit excavator ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti siapa pemilik alat berat tersebut maupun pihak yang bertanggung jawab atas operasional tambang ilegal ini. Tidak adanya papan informasi, penanggung jawab lapangan, maupun dokumen perizinan yang terlihat di lokasi semakin menguatkan dugaan bahwa aktivitas ini berlangsung secara ilegal dan terorganisir.

Situasi ini memicu kekhawatiran warga sekitar, terutama terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Aktivitas pengerukan tanpa kendali berpotensi menyebabkan kerusakan lahan, pencemaran air, hingga ancaman longsor. Selain itu, praktik tambang ilegal juga merugikan negara dari sisi pendapatan serta menciptakan ketimpangan hukum di tengah masyarakat.

Lebih jauh, kondisi ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di daerah, khususnya di Kecamatan Paguyaman. Ketika aktivitas ilegal seperti ini berlangsung secara terang-terangan tanpa tindakan tegas, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum pun dapat tergerus. Masyarakat tentu berharap adanya langkah cepat dan konkret dari pihak berwenang, baik dari kepolisian maupun instansi terkait, untuk segera menertibkan aktivitas tersebut.

Jika dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin praktik tambang ilegal di Tenilo akan semakin meluas dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, penindakan tegas serta pengawasan berkelanjutan menjadi kunci utama untuk menghentikan aktivitas ilegal ini, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan supremasi hukum di wilayah tersebut.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BoalemoDaerah

Ramah Tamah Perpisahan Kajari, Rum Sampaikan Terima Kasih Atas Dedikasi Di Boalemo

by didin
written by didin

Wakilrakyat.co, Boalemo – Pemerintah Kabupaten Boalemo menggelar ramah tamah perpisahan kajari Boalemo Nurul Anwar, SH, M. Hum di rumah Jabatan Bupati, Jum’at, 24/4/2026.

Ramah tamah tersebut dihadiri Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau, Wakil Bupati Lahmudin Hambali,Ketua Tp. PKK Kabupaten Boalemo Ny. Hartati Moha Pagau, S, Pd, M, Si,Forkopimda, Sekretaris Daerah dan pimpinan OPD.

Dalam kesempatan itu, Bupati Boalemo Rum Pagau menyampaikan  ucapan terima kasih kepada Bapak Nurul Anwar yang telah bertugas sebagai Kajari Boalemo kurang lebih setahun dan telah bersama – sama dengan Forkopimda Kabupaten Boalemo.

Kami do’akan semoga di tempat tugas yang baru menjadi lebih baik, kariernya lebih naik dan tentunya kami berharap Bapak Nurul Anwar tidak melupakan daerah kabupaten Boalemo.

Kemudian, untuk jajaran kejaksaan, apabila ada yang dilakukan oleh para pimpinan OPD kami, baik dari tutur kata, Mohon  di maafkan. Karena namanya manusia tidak luput dari khilaf dan salah.

Kami berharap hubungan emosional yang di bangun selama ini dan sudah terjalin dengan baik agar tetap di jaga, walaupun bapak Nurul Anwar bertugas ditempat lain, silaturahmi tetap terjalin dengan baik .

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gorontalo

HGB PT ASP Dipersoalkan, Kantah Kota Gorontalo Dinilai Abaikan Aduan Ahli Waris

by didin
written by didin

Wakilrakyat, Kota Gorontalo — Polemik penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Alif Satya Perkasa oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Gorontalo memasuki babak baru. Di tengah rekomendasi pembatalan dari DPRD Provinsi Gorontalo dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI, Kantah justru menyatakan kasus tersebut tidak dalam status sengketa.

Pernyataan itu memicu reaksi keras dari pihak ahli waris. Zubaedah Olii melalui kuasanya, Jhojo Rumampuk, menilai Kantah Kota Gorontalo telah melakukan sejumlah pelanggaran administratif dalam proses penerbitan HGB tersebut.

“Sejak awal kami sudah menempuh prosedur sesuai aturan. Namun, dalam surat terakhirnya, Kantah menyebut tidak pernah ada polemik atau sengketa, dengan alasan hasil gelar kasus internal. Padahal, permohonan pemblokiran yang kami ajukan sejak 27 Oktober 2025 justru diabaikan,” ungkap Jhojo.

Ia menjelaskan, HGB atas nama PT ASP diterbitkan pada 2 Desember 2025 tanpa adanya klarifikasi ataupun balasan atas surat keberatan yang dilayangkan pihaknya. Respons baru diberikan Kantah pada 6 Januari 2026, setelah persoalan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.

“Artinya, HGB diterbitkan lebih dulu, baru kemudian surat kami dibalas. Itupun kami tidak pernah menerima balasan tersebut secara langsung,” tegasnya.

Ombudsman Soroti Maladministrasi

Dalam LHP Ombudsman RI, ditemukan adanya dugaan maladministrasi berupa keterlambatan penanganan aduan masyarakat. Ombudsman bahkan merekomendasikan pembinaan terhadap pegawai penerima aduan di Kantah Kota Gorontalo.

Menurut Jhojo, temuan itu menguatkan dugaan bahwa terdapat kesalahan dalam proses penerbitan HGB PT ASP.

“Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Dua kali RDP di DPRD Provinsi juga menyimpulkan adanya kejanggalan sejak proses jual beli di tingkat kelurahan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihak keluarga telah mencabut kuasa jual, karena orang tuanya tidak pernah merasa menandatangani dokumen tersebut.

Dugaan Pemalsuan dan Transaksi Tanpa AJB

Persoalan kian kompleks setelah terungkap bahwa dasar penerbitan HGB diduga berasal dari transaksi jual beli di bawah tangan tanpa Akta Jual Beli (AJB) dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Tidak hanya itu, dokumen perjanjian jual beli tersebut diduga kuat telah dipalsukan.

“Kami sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait dugaan pemalsuan dokumen ini, termasuk keterlibatan oknum di tingkat kelurahan,” kata Jhojo.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Boalemo

Boalemo dan Cermin Buram Pengelolaan Program Makan Bergizi

by didin
written by didin

Boalemo – Penutupan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Boalemo tak bisa lagi dipandang sebagai insiden teknis semata. Peristiwa ini adalah alarm keras, bahkan tamparan bagi tata kelola program publik yang selama ini lebih sibuk mengejar capaian, namun abai pada fondasi keberlanjutan.

Fakta di lapangan tak terbantahkan. Empat SPPG di Boalemo terpaksa menghentikan operasional akibat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak memenuhi standar. Ini bukan angka kecil. Ini adalah sinyal bahwa persoalan yang terjadi bukan kasuistik, melainkan sistemik.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang seharusnya menjadi wajah kepedulian negara terhadap kesehatan masyarakat, justru terjebak dalam paradoks: memberi asupan gizi di satu sisi, namun berpotensi menciptakan ancaman lingkungan di sisi lain. Ketika limbah tidak dikelola dengan baik, yang dihasilkan bukan hanya makanan, tetapi juga risiko pencemaran.

Ironisnya, di tengah persoalan mendasar tersebut, pengelola justru terlihat lebih fokus pada ekspansi atau memperluas jangkauan layanan, dan menambah dapur produksi ketimbang membenahi persoalan inti pengelolaan limbah.

Ini menunjukkan kekeliruan prioritas yang serius. Bagaimana mungkin sebuah program diperluas, sementara standar dasar operasionalnya sendiri belum terpenuhi?

Di sinilah akar persoalan. IPAL bukan sekadar fasilitas pelengkap, melainkan prasyarat mutlak. Ketika standar ini diabaikan, maka seluruh operasional SPPG sejatinya berdiri di atas fondasi rapuh. Dalam konteks kesehatan masyarakat, kelalaian semacam ini tak bisa lagi ditoleransi sebagai “kekurangan teknis”, tetapi harus dibaca sebagai kegagalan tata kelola.

Temuan lapangan memperkuat hal tersebut. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pemantauan sejak akhir 2025 dan berulang kali memberikan rekomendasi teknis terkait pengelolaan limbah. Namun, rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti. Dalam dua kali pemantauan, arahan yang sama terus disampaikan tanpa perubahan berarti. Ini bukan lagi soal ketidaktahuan, melainkan ketidakpatuhan.

Hal serupa juga terjadi pada catatan Dinas Kesehatan. Dengan jeda waktu berbulan-bulan, peringatan yang diberikan tak kunjung direspons secara memadai. Artinya, persoalan ini bukan karena lemahnya pengawasan, tetapi minimnya komitmen untuk menjalankan rekomendasi yang sudah jelas.

Situasi semakin diperparah oleh minimnya transparansi. Alasan “renovasi” yang digunakan untuk menjelaskan penghentian operasional terkesan menutupi persoalan sebenarnya. Padahal publik berhak mengetahui bahwa yang terjadi bukan sekadar perbaikan fisik, melainkan kegagalan memenuhi standar lingkungan yang krusial.

Wahyu Muhridja, Dewan Daerah WALHI Gorontalo, menyebut kondisi ini sebagai kegagalan serius dalam tata kelola program publik.

“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini kegagalan tata kelola. Ketika standar lingkungan diabaikan, yang dipertaruhkan bukan hanya program, tetapi keselamatan masyarakat.”

Ia juga menegaskan, Ekspansi tanpa pembenahan limbah adalah kebijakan yang tidak bertanggung jawab. Negara tidak boleh memberi makan masyarakat sambil menciptakan risiko kesehatan di saat yang sama.

“Persoalan tidak berhenti pada limbah. Temuan di lapangan juga mengungkap masalah serius dalam aspek distribusi makanan. Wadah logam yang diikat seadanya, kemudian diletakkan langsung di lantai kendaraan tanpa standar higienitas yang jelas, menunjukkan bahwa pelanggaran standar operasional terjadi secara menyeluruh—dari hulu hingga hilir, ” tegas Wahyu.

Dalam konteks ini, kritik dari berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan, menjadi sangat relevan. Apa yang terjadi di Boalemo bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi kuat dari pola pembangunan yang masih menempatkan aspek lingkungan sebagai urusan sekunder.

Padahal, dalam setiap program pelayanan publik—terlebih yang berkaitan langsung dengan kesehatan—prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan seharusnya menjadi fondasi utama. Ketika prinsip ini diabaikan, program yang tampak baik di atas kertas berpotensi berubah menjadi masalah nyata di lapangan.

Kasus ini juga memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah mekanisme verifikasi dan pengawasan benar-benar berjalan? Bagaimana fasilitas yang belum memenuhi standar IPAL bisa beroperasi? Apakah terjadi kelonggaran prosedur, atau justru pembiaran yang disengaja?

Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab secara terbuka, publik berhak meragukan keseriusan pemerintah dalam menjalankan programnya.

Karena itu, langkah ke depan tak bisa lagi setengah hati. Diperlukan tindakan tegas dan terukur. Audit lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh SPPG. Fasilitas yang tidak memenuhi standar wajib dihentikan operasionalnya tanpa kompromi. Rekomendasi teknis dari instansi terkait harus menjadi dasar tindakan, bukan sekadar formalitas administratif.

Lebih jauh, perlu ada penegasan tanggung jawab. Siapa yang lalai? Siapa yang membiarkan? Tanpa akuntabilitas yang jelas, kasus serupa hanya akan berulang di tempat lain, dengan pola yang sama.

Boalemo hari ini adalah cermin. Jika tidak segera dibenahi, kasus serupa sangat mungkin muncul di daerah lain. Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas program, tetapi juga kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Program publik tidak boleh hanya berhasil secara angka. Ia harus benar dalam proses, aman dalam dampak, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tanpa itu, keberhasilan hanyalah ilusi dan masyarakatlah yang akan menanggung konsekuensinya.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BoalemoDaerah

Buka Bimtek Eselon III, Rum Pagau Minta ASN Lebih Bertanggung Jawab

by didin
written by didin

Wakilrakyat.co, Boalemo – Sebanyak 120 orang Pejabat eselon III. A dan III. B mengikuti Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, yang berlangsung di cabana Resort Pantai Bolihutuo, Kamis, 2/4/2026.

kegiatan tersebut di buka Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau dan di hadiri pemateri Dr. Yonatan Wiyoso, M. Si, dan Dr. Rita Kardinasari, M. Si, S.Psi,Dipl, TAA,

Bupati Boalemo Rum Pagau dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pejabat Administrasi eselon III memegang peranan penting dalam struktur birokrasi Pemerintahan.

Bupati dan Wakil Bupati sudah mempunyai visi misi yang tertuang dalam RPJMD dan ini yang harus dijabarkan oleh para pejabat.

Sebenarnya bagi kami, buat apalagi capek – capek untuk membuat kegiatan bimtek seperti ini, karena kami hanya ingin menambah ilmu bagi para pejabat eselon III, sehinggany kami mendatang Pemateri dari luar Daerah untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat eselon III yang ada di Kabupaten Boalemo.

karena kami,sebagai pimpinan mempunyai tanggung jawab moril terhadap daerah. Olehnya itu, kita yang di berikan kepercayaan, khususnya ASN harus mampu mewujudkan tanggung jawab yang diberikan, baik konstitusi maupun oleh undang – undang.

Kami berharap kepada para pejabat eselon III agar dapat  mengikuti bimbingan teknis inj dengan baik, dan tolong pahami materi yang di berikan oleh para pemateri.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BoalemoDaerah

Bupati Boalemo Sambut Langsung ITJEN Mabes TNI

by didin
written by didin

Wakilrakyat.co, Boalemo – Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau menerima kunjungan Team Inspektorat Jenderal (ITJEN) Mabes TNI Kolonel Inf. Akatoto, SH dan Letkol Czi Gunawan Indra,ST,MM di rumah Jabatan Bupati,Rabu, 1/4/2026.

Kedua team ITJEN tersebut dampingi Dandim 1316 Boalemo Letkol Czi Yuda Herizal, SH.

Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau menyampaikan bahwa Kunjungan team ITJEN Mabes TNI di Kabupaten Boalemo dalam rangka meninjau langsung Progres Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Dimana, Koperasi Desa Merah Putih ini, salah satu program Bapak Presiden Probowo Subianto yang melibatkan unsur TNI.

Alhamdulillah di Kabupaten Boalemo dari total 82 desa,sudah ada beberapa desa progres pembangunannya yang sudah selesai.

Pemerintah daerah  akan selalu mendukung dan bersinergi dengan TNI dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Boalemo.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BoalemoDaerah

Rum Pagau Sampaikan LKPJ Dalam Sidang Paripurna DPRD

by didin
written by didin

Wakilrakyat.co, Boalemo – Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau menghadiri sidang Paripurna DPRD penyampaian Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala Daerah tahun 2025 yang berlangsung di ruang sidang DPRD, Senin, 30/3/2025.

Sidang tersebut di pimpin ketua DPRD Kabupaten Boalemo Karyawan Eka Putra Noho, S. Sos dan dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Dr. Sherman Moridu, S. Pd, MM, Para Wakil Ketua DPRD, Para Anggota, Perwakilan Forkopimda dan Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Bupati Boalemo Rum Pagau  menyampaikan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan bentuk pertanggungjawaban  kepala Daerah kepada DPRD atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun Anggaran yang memuat capaian kinerja Pembangunan,pelaksanaan urusan Pemerintahan serta Pengelolaan keuangan Daerah.

Semoga Laporan pertanggungjawaban ini akan memberikan gambaran yang akurat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2025,yang nantinya menjadi  bahan evaluasi kita bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Boalemo.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo atas dukungan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di tahun 2025.

Meskipun berbagai capaian telah diraih, namun masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama, antara lain :

  • Tingginya angka kemiskinan dibanding rata – rata Provinsi.
  • Keterbatasan kapasitas Fiskal Daerah.
  • Naiknya Angka Pengangguran,
  • kualitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu di tingkatkan, serta Pemerataan Pembangunan antar Wilayah.

Kami menyadari masih ada kekurangan yang perlu dibenahi dalam Laporan keterangan Pertanggungjawaban tahun 2025.Maka untuk  kesempurnaannya dapat dibahas bersama  pada tingkat selanjutnya, untuk perbaikan kinerja Pemerintahan Daerah  dimasa mendatang

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts