Wakilrakyat.co, Boalemo – Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Perindo, Muksin, mengajak seluruh pihak untuk menyikapi persoalan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025 secara bijak dan proporsional.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak perlu berkembang menjadi polemik berkepanjangan yang justru dapat mengganggu hubungan kerja antara anggota DPRD dan Sekretariat Dewan. Ia menilai, temuan BPK sebaiknya dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem administrasi keuangan agar lebih baik ke depan.
“Pada prinsipnya, semua pihak tentu menghormati hasil pemeriksaan BPK. Jika memang ada kekeliruan administrasi atau perbedaan penafsiran aturan, maka hal itu harus diselesaikan secara baik-baik dan sesuai mekanisme,” ujar Muksin.
Ia memahami adanya keberatan dari sejumlah anggota DPRD terkait penetapan TGR. Namun demikian, Muksin meminta agar persoalan tersebut tidak dipandang sebagai upaya menyalahkan individu tertentu, melainkan sebagai bagian dari proses pembinaan tata kelola keuangan daerah.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bersama-sama memperbaiki sistem. Jangan sampai persoalan ini memunculkan kesan saling menyalahkan, karena pada akhirnya tujuan kita sama, yaitu menciptakan administrasi yang tertib dan sesuai aturan,” katanya.
Muksin juga menilai bahwa perbedaan pemahaman terhadap regulasi, khususnya terkait standar biaya perjalanan dinas maupun kegiatan bimtek, memang perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi lebih intensif antara pemerintah daerah, Sekretariat DPRD, dan pihak terkait agar tidak terjadi lagi perbedaan interpretasi saat pemeriksaan.
Selain itu, ia berharap ke depan seluruh aturan teknis maupun perubahan regulasi dapat disosialisasikan secara menyeluruh kepada OPD dan anggota DPRD, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lebih hati-hati dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kita semua tentu tidak ingin hal seperti ini terulang. Maka solusi terbaik adalah memperkuat pemahaman regulasi, memperbaiki mekanisme verifikasi, dan meningkatkan komunikasi antarl embaga,” tambahnya.
Muksin juga mengapresiasi sikap anggota DPRD yang tetap menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban sesuai rekomendasi pemeriksaan. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Di akhir pernyataannya, Muksin mengajak semua pihak menjaga suasana tetap kondusif serta tetap fokus menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai persoalan administratif ini mengganggu semangat kita bekerja untuk rakyat. Mari kita jadikan ini sebagai evaluasi bersama demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tutupnya.
