Potret saat ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli (Tengah) memaparkan hasil pengawasan pemilu 2024

Wakilrakyat.co ,GORONTALO – Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli Bersama dengan Anggota Bawaslu, Lismawy Ibrahim, menghadiri rapat Forkopimda yang diperluas. Kegiatan ini di pimpin langsung oleh Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya “Rapat ini bertujuan untuk membahas perkembangan situasi pasca pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat provinsi Gorontalo.” Ungkapnya saat membuka kegiatan di Aula Rumah Dinas Gubernur, Selasa, (05/03/2024).

Idris, dalam rapat tersebut, menjelaskan bahwa Bawaslu telah melakukan pengawasan dan sinkronisasi hasil rekapitulasi dan memberikan saran perbaikan kepada KPU.

“Kami telah melakukan pengawasan dan sinkronisasi hasil rekapitulasi dan memberikan saran perbaikan kepada KPU,” jelas Idris.

Dalam beberapa hari ke depan, Bawaslu Provinsi juga akan melakukan penanganan terhadap dugaan pelanggaran.

“Kami, akan melakukan penanganan terhadap dugaan pelanggaran dalam beberapa hari ke depan.” Tegasnya.

Terkait dengan Gakkumdu, Bawaslu provinsi terus melakukan koordinasi bersama kepolisian dan kejaksaan dalam membahas penanganan permasalahan yang ada.

“Kami terus melakukan pendampingan bersama kepolisian dan kejaksaan dalam mengatasi permasalahan ini.” Kata Idris.

Hal ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menjaga integritas dan keberlangsungan demokrasi di Gorontalo.

Potret Forkopimda Provinsi Gorontalo menggelar rapat pertemuan membahas perkembangan situasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Gorontalo dan menyambut bulan suci Ramadhan 

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Jelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Paris R.A Jusuf menyampaikan bahwa Forkopimda Provinsi Gorontalo, menyepakati bahwa adanya pertemuan awal bersama Forkopimda Daerah Kabupaten/Kota dan juga OPD. 

“ Tadi sudah diputuskan bersama oleh Forkopimda Provinsi Gorontalo, dimana membuat pertemuan awal bersama Forkopimda Daerah Kabupaten/Kota serta dinas-dinas terkait, “ Ucap Paris, Selasa, 25/04/24, di Aula Rudis Gubernur Gorontalo. 

Paris mengatakan, setelah adanya pertemuan awal kemudian akan ditindaklanjuti pertemuan dengan Forkopimda Provinsi Gorontalo. 

“ Nantinya, kita akan menampung semua hasil apa yang sudah dibahas dari Kabupaten/Kota. Termasuk, sembako dan lain-lain jelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah, “ Pungkasnya. 

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, menghadiri rapat perkembangan situasi pasca pleno penetapan hasil perhitungan dusta tingkat Provinsi Gorontalo. Selasa, 05/04/24 di Aula Rudis Gubernur Gorontalo.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo hingga Kabupaten/Kota, atas capaian kinerja target pada partisipasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

“ Alhamdulilah telah disampaikan semua di depan Forkopimda Gorontalo, tentunya ini harus kita apresiasi atas capaian-capaian kinerja dari KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo, “ Kata Paris saat menghadiri rapat perkembangan situasi pasca pleno penetapan hasil perhitungan dusta tingkat Provinsi Gorontalo. Selasa, 05/04/24 di Aula Rudis Gubernur Gorontalo. 

Paris R.A Jusuf berharap, dalam penyampaian yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi, dimana diketahui bersama ada juga berbagai macam protes yang diajukan oleh peserta Pemilu, maupun saksi segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. 

“ Yang jelas ditingkatkan Provinsi sudah selesai plenokan, dan yang masih ada keberatan silahkan melakukan gugatan di mahkama konstitusi (MK), “ Ujar Paris. 

Lebih lanjut, Paris R.A Jusuf juga mengapresiasi kepada Forkopimda, yang sudah bersinergi untuk mensukseskan Pemilu Tahun 2024. 

“ Gorontalo diatas rata-rata persentase Nasional, dimana dalam partisipasi Pemilu Tahun 2024 ada sekitar 87% persen. Sehingganya, dikatakan dalam partisipasi pemilih Provinsi Gorontalo sukses, “ Katanya. 

“ Perlu diketahui bersama, bahwa Provinsi Gorontalo merupakan satu-satunya Daerah yang pertama melakukan Rekapitulasi Suara, “ Pungkasnya. 

Komisi l DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea menyesal melihat Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tidak seriusi menangani persoalan polemik sengketa lahan seluas 7.448 meter yang ada di bandara udara (Bandara) Jalaludin Gorontalo.

Hal itu dibuktikan dengan ketidakhadirannya Pemerintah Provinsi Gorontalo,dalam hal ini Biro Hukum,dalam rapat pertemuan dengan Komisi l DPRD Provinsi Gorontalo bersama OPD Dinas Perhubungan Gorontalo. 

“ Tentunya, sangat disesali sikap dari Pemerintah Provinsi Gorontalo,yang tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada,“ Ucap Ketua Komisi l Aw Thalib melalui Adhan. Senin, 04/02/24.

Kata Adhan, Bandara Udara Jalaludin Gorontalo merupakan salah satu Icon Provinsi Gorontalo, untuk memajukan ekonomi yang ada di Provinsi Gorontalo. 

“Oleh karena itu, Saya sangat menyayangkan Pemerintahan Provinsi Gorontalo yang tidak bisa mengambil sikap, “ Ujarnya. 

“Belum lagi , jika Pj Gubernur Gorontalo menyampaikan bahwa , yang penting Anggota DPRD Provinsi sudah menyampaikan. Jadi tidak perlu didengar lagi,” Sambung Adhan.

Lebih lanjut, kata Adhan sebelumnya pemilik lahan tersebut, sudah mau untuk bernegosiasi, dimana mereka meminta permeter dinilai dengan harga Rp 4 juta. 

“ Namun, hingga sekarang Pemerintah Daerah belum bisa menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari pemilik lahan, “ Tambah Adhan. 

Adhan mantan Wali Kota Gorontalo itu mengatakan, bukan hanya persoalan lahan yang ada di Bandar Udara (Bandara) Jalaludin Gorontalo,Pemerintahan Provinsi tidak bisa diselesaikan. 

“Persoalan tanah penguburan umum pun, mereka (Pemerintah Provinsi Gorontalo) tidak bisa menyelesaikannya, “Kata Adhan.

Kekecewaan pula, sama dengan disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Gorontalo Fikram A.Z Salilama.

Sebelumnya, Fikram A.Z Salilama juga meminta Pj Gubernur Gorontalo, harus hadir dalam rapat tersebut. Sebab, Pj Gubernur merupakan pengambil kebijakan.

“ Jadi, sama saja tidak ada gunanya setiap kita hadir rapat kemudian tidak dihadirkan juga para pemangku kebijakan, “ Ujar Fikram. 

“ Saya berharap, pekan depan jika ada rapat lagi mengenai persoalan lahan yang belum terselesaikan, kita undang langsung Pj Gubernur untuk datang ke DPRD Provinsi Gorontalo, “ Tegas Fikram yang juga mantan Ketua DPRD Kota Gorontalo.