Tajuk

oleh : Redaksi Wakilrakyat.co

Tajuk – Ketika Rum Pagau dan Lahmudin Hambali berdiri di hadapan rakyat meminta mandat, yang dijual bukan sekadar nama dan popularitas. Mereka menawarkan harapan. Mereka menjanjikan perubahan. Mereka menjanjikan pemerintahan yang bersih, transparan, berpihak kepada rakyat, dan mampu menghadirkan pembangunan yang nyata.

Namun hari ini, setelah 16 Bulan dilantik sebagai Bupati sebagian masyarakat mulai bertanya, ke mana arah pemerintahan ini sebenarnya berjalan?

Salah satu yang paling mencolok adalah nasib pembangunan Pelabuhan Tilamuta. Proyek yang pernah digadang-gadang sebagai pintu masuk pertumbuhan ekonomi Boalemo itu kini seperti hilang ditelan ombak. Tidak ada perkembangan yang jelas. Tidak ada penjelasan yang memadai.

Yang tersisa hanya pertanyaan publik yang belum terjawab. Aakah proyek itu masih menjadi prioritas atau telah menjadi korban janji politik yang terlupakan?

Di saat yang sama, janji menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional juga mulai diuji oleh realitas. Publik menyaksikan munculnya sejumlah figur dalam jabatan strategis yang dinilai lebih dekat dengan kepentingan politik daripada prinsip meritokrasi. Kesan yang berkembang di tengah masyarakat adalah bahwa kedekatan politik lebih menentukan daripada kompetensi.

Jika benar demikian, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar posisi jabatan, melainkan kepercayaan publik terhadap komitmen reformasi birokrasi yang selama ini dijanjikan.

Pemerintahan yang sehat tidak dibangun di atas balas jasa politik. Pemerintahan yang kuat lahir dari orang-orang terbaik yang ditempatkan pada posisi yang tepat. Ketika jabatan dipersepsikan sebagai hadiah politik, maka profesionalisme birokrasi perlahan kehilangan maknanya.

Persoalan lain yang juga tak kalah penting adalah pembangunan sarana dan prasarana daerah yang hingga kini belum menunjukkan arah yang jelas. Program pembangunan terlihat berjalan parsial, tanpa narasi besar yang dapat dipahami masyarakat.

Publik lebih banyak menyaksikan kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas yang justru menimbulkan antipati terhadap kebijakan Pemerintah.

Masyarakat berhak mengetahui ke mana daerah ini akan dibawa dalam lima tahun ke depan. Apa prioritasnya. Apa targetnya. Dan bagaimana ukuran keberhasilannya.

Rakyat tidak sedang meminta keajaiban. Rakyat hanya meminta konsistensi terhadap apa yang pernah dijanjikan.

Karena sesungguhnya yang sedang diuji bukan hanya kemampuan membangun jalan, pelabuhan, atau gedung pemerintahan. Yang sedang diuji adalah integritas politik. Apakah janji kampanye hanya menjadi alat meraih kekuasaan, atau benar-benar menjadi kompas dalam menjalankan pemerintahan.

Waktu terus berjalan. Masa jabatan terus berkurang. Dan semakin lama jawaban itu tidak diberikan, semakin besar pula ruang bagi publik untuk menyimpulkan sendiri.

Demokrasi mengajarkan bahwa kekuasaan boleh dimenangkan melalui suara rakyat. Tetapi kepercayaan hanya bisa dipertahankan melalui bukti nyata.

Dan hari ini, rakyat mulai menunggu bukti itu.

Oleh: Ahmad R Bakari (Pimred Wakilrakyat.co)

Di tengah riuh konflik tambang di Pohuwato, satu pola lama kembali dimainkan: menyerang figur, menggiring opini, lalu mengaburkan substansi. Kali ini, sasarannya adalah Yosar Ruaiba.

Rekam jejak lama diangkat, isu lama dihidupkan kembali, dan tudingan dilontarkan seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Tujuannya jelas! melemahkan gerakan, meruntuhkan kepercayaan publik, dan pada akhirnya membungkam suara yang mulai tidak nyaman bagi sebagian pihak.

Namun publik harus jernih melihat dalam konflik tambang, serangan personal seringkali bukan tentang moralitas melainkan tentang perebutan pengaruh.

Apakah benar Yosar sedang “bermain”? Ataukah ia justru sedang berdiri di garis yang berseberangan dengan kepentingan tertentu, sehingga harus dijatuhkan dengan cara paling mudah, membunuh karakter?

Jika kita jujur, pertanyaan yang lebih penting bukanlah siapa Yosar, tapi apa yang sedang diperjuangkan.

Dan yang terlihat di lapangan, suara yang muncul termasuk dari kelompok seperti Bara API adalah suara kegelisahan penambang rakyat. Tentang tekanan, kriminalisasi, dan ketidakpastian hidup.

Menyerang Yosar tanpa membahas substansi sama saja dengan mengalihkan perhatian dari masalah utama.

Standar Ganda yang Terang Benderang

Di sisi lain, publik juga menyaksikan ketimpangan yang sulit dibantah. Aktivitas penambang rakyat terus menjadi sorotan, bahkan penindakan. Sementara operasi skala besar oleh perusahaan seperti PT Merdeka Copper Gold yang melibatkan pengerukan massif hingga pengeboman justru tidak mendapatkan tekanan yang sebanding.

Jika isu lingkungan dijadikan alasan, maka logikanya harus berlaku sama. Jika hukum ditegakkan, maka tidak boleh ada yang kebal.

Di sinilah kritik terhadap Yosar menjadi terasa janggal. Mengapa fokus diarahkan pada individu, sementara struktur besar yang jauh lebih berdampak justru relatif aman dari sorotan?

Pembelaan yang Berdasar

Membela Yosar bukan berarti menutup mata terhadap masa lalu. Tapi keadilan tidak boleh berdiri di atas stigma.

Jika setiap orang terus dihakimi oleh masa lalu tanpa ruang untuk berubah, maka tidak akan pernah ada ruang bagi siapa pun untuk berdiri di sisi yang benar hari ini.

Yang harus diuji adalah sikapnya sekarang, Apakah ia memperjuangkan legalitas bagi penambang? Apakah ia mendorong solusi seperti IPR? Apakah ia berdiri bersama masyarakat atau justru mengambil keuntungan sepihak?

Jika jawabannya berpihak pada rakyat, maka serangan yang datang patut dipertanyakan motifnya.

Apa yang Seharusnya Dilakukan Penambang?

Alih-alih terpecah oleh isu dan propaganda, penambang rakyat justru perlu memperkuat posisi mereka dengan langkah nyata:

1. Konsolidasi dan Bersatu
   Jangan mudah diadu domba oleh isu personal. Fokus pada kepentingan bersama, legalitas dan keberlangsungan hidup.
2. Dorong Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
   Perjuangan harus diarahkan ke jalur resmi. Legalitas adalah kunci agar penambang tidak terus berada dalam posisi rentan.
3. Bangun Transparansi Internal
   Gerakan harus bersih dari kepentingan tersembunyi. Ini penting agar kepercayaan publik tidak mudah digoyang oleh isu seperti yang diarahkan ke Yosar.
4. Tuntut Keadilan yang Setara
   Jika penambang ditertibkan, maka perusahaan besar juga harus diawasi dengan standar yang sama—termasuk PT Merdeka Copper Gold.
5. Buka Ruang Dialog, Bukan Konflik
   Pemerintah, aparat, dan penambang harus duduk bersama. Tanpa itu, konflik hanya akan terus berulang.

Membela Yosar Ruaiba hari ini bukan sekadar soal individu. Ini tentang menolak cara-cara lama dalam membungkam gerakan rakyat: menyerang orangnya, bukan menjawab persoalannya.

Jika ada yang salah, uji dengan fakta, bukan opini yang digiring.

Dan jika ada yang benar-benar sedang berjuang untuk rakyat, maka sudah seharusnya ia tidak dijatuhkan hanya karena masa lalu atau karena kepentingan yang terusik.

Pohuwato tidak butuh lebih banyak kambing hitam.
Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk berdiri di sisi yang benar, meski harus melawan arus.

Oleh : Ahmad R Bakari (Pimred Wakilrakyat.co)

Tajuk – Di tengah riuhnya polemik soal putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan KUD Dharma Tani, beredar flayer yang memuat foto Gubernur Gorontalo dengan narasi bahwa kritik terhadap gubernur sebagai upaya memelihara kebodohan.

Munculnya pernyataan seperti ini justru berbahaya, karena berpotensi membalik logika demokrasi. Seolah-olah suara kritis adalah musuh, bukan bagian dari mekanisme kontrol sosial.

Padahal dalam sistem pemerintahan yang sehat, kritik adalah alarm. Kritik hadir untuk mengingatkan, mengoreksi, sekaligus menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa arah dan akuntabilitas.

Ketika publik mempertanyakan dugaan pelanggaran sumpah jabatan, atau keputusan administratif seperti penerbitan SK yang tidak diketahui sebagian anggota KUD, itu bukan tindakan memelihara kebodohan atau membodohi masyarakat. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kesadaran hukum dan partisipasi oleh publik yang patut untuk dihargai.

Seorang gubernur tidak diuji saat dipuji-puji, tetapi saat dikritik. Respon yang dewasa bukanlah dengan membantah secara sepihak melalui argumen tandingan, melainkan dengan menghadirkan jawaban konkret.

Secara administratif, apakah prosedur telah dijalankan sesuai aturan? Secara hukum, apakah keputusan tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak melanggar? Maka transparansi adalah kunci. Ketika publik bertanya, pemerintah wajib menjelaskan, bukan malah mencurigai.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika situasi ini berkembang menjadi cipta kondisi. Narasi yang sengaja dibangun untuk menggiring opini, membenturkan kelompok, atau mengaburkan inti persoalan.

Jika gubernur terseret dalam pusaran ini, maka yang dirugikan bukan hanya citra pribadi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Ironisnya, kondisi seperti ini seringkali justru menguntungkan pihak-pihak tertentu yang bermain di belakang layar.

Ketika kritik dianggap ancaman, maka garis batas berubah. Lawan gubernur bukan lagi elit politik atau kelompok kepentingan, melainkan masyarakat itu sendiri.

Ini adalah titik berbahaya dalam demokrasi. Sebab kekuasaan yang anti kritik akan kehilangan legitimasi moralnya. Dan ketika itu terjadi, jarak antara pemimpin dan rakyat semakin melebar.

Oleh : Redaksi Wakilrakyat.co

Tajuk -Ada ironi yang terus berulang di daerah-daerah kaya sumber daya alamnya, ketika yang ilegal justru memberi makan rakyat, sementara yang legal malah menjauhkan masyarakat dari kata kesejahteraan.

Disemua daerah, Pertambangan ilegal kerap dijadikan kambing hitam. Ia dituduh merusak lingkungan, melanggar hukum, dan menggerogoti negara. Semua tudingan itu tidak sepenuhnya salah. Namun, ada satu fakta yang tak bisa diabaikan, di banyak tempat, tambang ilegal menjadi satu-satunya ruang hidup bagi masyarakat kecil.

Di sisi lain, tambang legal yang dipegang perusahaan besar datang dengan segala bentuk atribut resmi, izin lengkap, kontrak sah, dan perlindungan negara. Tapi, apa yang tersisa untuk rakyat?

Hanya Lubang tambang, Jalan rusak. Air tercemar. Dan janji yang tak pernah benar-benar ditepati.

Masyarakat lokal seringkali hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Mereka kehilangan akses, kehilangan ruang hidup, bahkan kehilangan hak untuk menentukan masa depan wilayahnya. Ironisnya, semua itu terjadi dalam bingkai “legalitas”.

Di titik ini, kita perlu jujur, legalitas tidak selalu identik dengan keadilan. Ketika hukum hanya melindungi investasi, tapi gagal melindungi rakyat, maka yang lahir adalah ketimpangan. Ketika izin diberikan tanpa memastikan distribusi manfaat yang adil, maka legalitas berubah menjadi alat legitimasi ketidakadilan.

D tengah situasi yang semakin rumit, pemerintah tidak bisa hanya berdiri sebagai penonton atau sekadar menjadi aparat penertib. Larangan demi larangan, termasuk pelarangan jual beli emas dari tambang ilegal, justru berpotensi memutus satu-satunya sumber penghidupan masyarakat tanpa menghadirkan jalan keluar yang nyata.
Kebijakan seperti itu mungkin benar secara hukum, tetapi belum tentu bijak secara sosial.

Di sinilah seharusnya pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Gorontalo, mengambil langkah yang lebih solutif dan berani. Bukan sekadar melarang, tetapi membuka jalan legal bagi rakyat.

Salah satu langkah paling konkret adalah mempercepat penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang mudah diakses, murah, dan tidak berbelit. Selama proses perizinan masih lambat dan elitis, selama itu pula tambang ilegal akan tetap hidup.

Selain itu, pemerintah perlu hadir dalam bentuk pembinaan, bukan hanya penindakan. Memberikan edukasi tentang praktik tambang yang ramah lingkungan, menyediakan teknologi sederhana yang lebih aman, hingga memastikan adanya koperasi atau badan usaha rakyat yang bisa menjadi wadah resmi bagi para penambang kecil.

Lebih dari itu, negara harus berani mengevaluasi keberadaan perusahaan tambang besar. Jangan sampai wilayah yang seharusnya bisa dikelola rakyat justru terkunci dalam izin korporasi yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat sekitar.

Jika pemerintah serius ingin menertibkan tambang ilegal, maka yang harus diselesaikan bukan hanya aktivitasnya, tetapi akar masalahnya: ketimpangan akses dan ketidakadilan pengelolaan sumber daya.

Tanpa itu, setiap larangan hanya akan melahirkan perlawanan diam-diam. Setiap penertiban hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Lalu rakyat harus bagaimana?

Bertahan hidup bukan pilihan, tapi keharusan. Maka tambang ilegal pun menjadi jalan terakhir. Bukan karena mereka ingin melawan hukum, tapi karena mereka ditinggalkan oleh sistem. Inilah wajah nyata dari kegagalan tata kelola sumber daya alam.

Negara seharusnya hadir bukan hanya untuk menertibkan yang ilegal, tetapi juga memastikan bahwa yang legal benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Tanpa itu, penindakan terhadap tambang ilegal hanya akan terasa sebagai penindasan terhadap rakyat kecil.

Sudah saatnya arah kebijakan dibalik. Bukan lagi sekadar mengejar legalitas administratif, tetapi memastikan keadilan substantif. Memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat, menjamin distribusi keuntungan yang adil, dan yang paling penting, mengembalikan tujuan utama pengelolaan sumber daya, yakni sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Jika tidak, maka kita akan terus hidup dalam paradoks yang sama. Yang ilegal terasa adil, yang legal justru menyakitkan.
Dan itu adalah kegagalan yang tidak bisa terus dibiarkan.

Karena pada akhirnya, rakyat tidak butuh sekadar aturan.
Rakyat butuh ruang untuk hidup.

Oleh : Ahmad R Bakari (Pimpinan Redaksi Wakilrakyat.co)

Tajuk – Setahun sudah kursi kekuasaan diduduki. Baliho sudah lama diturunkan. Euforia kemenangan telah usai. Yang tersisa sekarang hanya satu pertanyaan sederhana dari rakyat: di mana realisasi janji kampanye itu?

Lima agenda besar pernah dijanjikan dengan penuh keyakinan. Hari ini, publik menilai: belum ada satu pun yang benar-benar terlihat hasilnya.

Apakah ini soal proses yang lambat? Atau memang visi itu hanya manis di atas panggung politik?

Reformasi Birokrasi: Ganti Wajah, Sistem Tetap?

Reformasi birokrasi dijanjikan sebagai fondasi perubahan. Namun hingga kini, pelayanan publik belum menunjukkan lompatan berarti. Transparansi belum terasa sebagai budaya.

Jika pola lama masih dipertahankan, maka reformasi hanya menjadi slogan kosong.

Reformasi sejati itu mengubah sistem. Jika sistem tak berubah, maka yang berganti hanya posisi dan jabatan.

Belum lagi soal kesejahteraan ASN, TPP masih dalam bayang-bayang pemotongan yang masih dalam imajinasi metode penyelesaiannya.

Masyarakat Cerdas dan Berkualitas: Kata Indah Tanpa Program Nyata

Janji mencerdaskan masyarakat membutuhkan kebijakan konkret: beasiswa, pelatihan kerja, penguatan pendidikan, peningkatan kualitas SDM.

Tetapi publik belum melihat gebrakan.
Belum ada program strategis yang menjadi simbol perubahan.

Jika tidak ada langkah terukur, maka janji ini tinggal kalimat kampanye yang menguap setelah pemilihan.

Ekonomi dan Pariwisata: Visi Besar, Gerak Minim

Ekonomi produktif dan pariwisata berdaya saing dijanjikan sebagai mesin pertumbuhan. Namun geliat ekonomi belum menunjukkan percepatan signifikan.

UMKM masih menghadapi persoalan klasik. Promosi wisata belum terdengar gaungnya secara luas. Investor belum menunjukkan antusiasme.

Tanpa roadmap jelas dan target konkret, visi ekonomi hanya menjadi retorika politik.

Dari sisi ekonomi mungkin masyarakat bisa sedikit lega, karena alun-alun Tilamuta kini ramai dengan UMKM. Namun, itu bukan pure program PAHAM.

Infrastruktur: Pembangunan atau Rutinitas?

Pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi. Namun publik belum melihat proyek strategis yang benar-benar mengubah wajah wilayah.

Jika pembangunan hanya sebatas rutinitas tahunan, maka sulit menyebutnya sebagai lompatan visi.

Pelabuhan Tilamuta dan KEK: Mimpi yang Tertunda atau Sekadar Wacana?

Janji menjadikan Pelabuhan Tilamuta sebagai pusat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah ambisi besar. Tetapi ambisi tanpa progres adalah ilusi.

Apakah sudah ada langkah konkret?
Apakah sudah ada komitmen investor?
Apakah pemerintah pusat sudah digerakkan serius?

Jika belum, maka janji ini berisiko menjadi simbol paling nyata dari jarak antara kata dan karya.

Rakyat Tidak Memilih untuk Mendengar Alasan

Satu tahun bukan waktu yang singkat. Publik tidak menuntut keajaiban. Publik menuntut arah dan bukti.

Jika lima janji utama belum menunjukkan hasil nyata, maka pertanyaan “janji tinggal janji?” menjadi semakin relevan.

Tajuk ini bukan untuk menyerang pribadi. Ini adalah cermin demokrasi.
Karena dalam politik, janji adalah utang.

Dan utang kepada rakyat tidak bisa dibayar dengan pidato.

Tahun kedua akan menjadi titik krusial.
Apakah akan ada percepatan?
Atau kepercayaan publik akan terus terkikis?

Sejarah mencatat bukan siapa yang menang pemilu.
Sejarah mencatat siapa yang menepati janji.