January 2024

Foto Ilustrasi, Editor : Wakilrakyat.co 

Wakilrakyat.co, Bone Bolango – Diduga salah satu oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango inisial (RA), mencoba melakukan suap terhadap wartawan yang tengah mengkonfirmasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selasa (30/01/2024). 

Hal tersebut terjadi, saat awak media mencoba menghubungi salah satu pimpinan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, melalui via whatsapp untuk mengkonfirmasi beberapa temuan BPK. 

Saat Oknum pimpinan tersebut meminta waktu untuk memeriksa kembali temuan tersebut, ada salah seorang yang mengatasnamakan dari pihak pimpinan pejabat tersebut untuk meminta bertemu. Setelah dilakukan pertemuan dengan awak media, oknum itu meminta untuk tidak menerbitkan berita dan tidak menyebar luaskan temuan BPK tersebut dengan beberapa tawaran. 

Akan tetapi, setelah awak media menolak tawaran tersebut, muncul isu bahwa oknum wartawan lah yang melakukan pemerasan terhadap pimpinan pejabat tersebut.

Disisi lain, saat dimintai keterangan kepada Oknum yang mengatasnamakan dari pihak pimpinan pejabat tersebut melalui via whatsapp, tidak ada tanggapan, begitupun dengan pimpinan pejabat tersebut. 

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak RA selaku pimpinan pejabat Pemda Bone Bolango maupun dari pihak mereka.

Bawaslu Provinsi Gorontalo, tertibkan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan

Wakilrakyat.co, GORONTALO -Bawaslu Provinsi Gorontalo,kembali menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK), yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang ada.

“Contohnya, APK yang berada di pohon ada di tiang listrik,kemudian di tiang Telkom, ada juga beberapa yang menggunakan fasilitas pemerintah,” Tegasnya Idris Usuli Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo. Rabu,31/01/24.

Dalam pantauan media Wakilrakyat.co kegiatan penertiban APK tersebut, dari perempatan lampu merah Jl. Sudirman Kota Gorontalo, dimulai dengan penurunan APK dari beberapa caleg terletak di depan kantor KPPN Gorontalo.

Selain itu ,kata Idris Usuli ,Bawaslu Provinsi Gorontalo juga membersihkan APK, di Jl. JSD dan Jl. Jhon Aryo Katili Andalas, yang terlihat bendera dan baliho di pinggiran jalan kemudian memanfaatkan trotoar.

Idris mengatakan, dengan adanya APK yang tidak tertib ,justru hanya merusak pemandangan Kota Gorontalo. Khususnya, di sepanjang jalan andalas yang menjadi Icon justru sudah menjamur dengan bendera-bendera partai.

“Bendera yang berada di perlimaan, kami sudah bersihkan juga. Karena ternyata sudah ada beberapa pagar yang roboh diakibatkan dengan banyaknya bendera,” Ucapnya.

Kegiatan ini dilaksanakan,kata Idris dalam rangka memastikan bahwa peraturan PKPU 15, yang harus ditaati.

“Penertiban ini,kami sudah laksanakan yang mana di wilayah-wilayah, yang tidak bisa seperti masjid,wilayah pemerintah, sekolah kemudian tempat-tempat yang juga diatur,” Ujarnya.

Lebih lanjut ,Idris menuturkan jika muncul pertanyaan kenapa di wilayah kantor DPRD Kota Gorontalo,ada beberapa baliho. tapi, hanya beberapa yang kami keluarkan.

“ Nah,yang kami keluarkan itu karena ada yang diikat di tiang listrik.Olehnya, kami tertibkan,ada juga yang kami tidak tertibkan,karena sudah masuk wilayah privat,” Tutur Idris.

“Tidak ada ampun bagi Caleg yang melanggar,” Sambungnya, saat menertibkan di pasar sentral 42.

Idris pun menambahkan ,mudah-mudahan kegiatan ini akan dilaksanakan sampai dengan sore hari. Karena sudah 4000-an APK, sudah di tertibkan sampai saat ini.

“Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil rapat kami,yang dilaksanakan di kantor Kesbangpol Provinsi Gorontalo, yang melibatkan bersama Dinas Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan kegiatan ini serentak di Provinsi Gorontalo ,”Pungkasnya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Reses masa persidangan kedua tahun 2023-2024, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil V Kabupaten Gorontalo Utara, Indri Monoarfa dibanjiri banyak aspirasi warga.

Kegiatan reses tersebut, dilaksanakan di Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Banyak masyarakat menyampaikan terkait pembuatan jalan tani yang melintas lahan perkebunan.

Selain itu, Warga setempat juga meminta akses jalan pekuburan Desa diperbaiki. Pembuatan jembatan di area perkebunan rakyat, juga pembuatan talud penahan banjir, serta akses jaringan telekomunikasi yang belum maksimal.

Lebih lanjut, terakhir masyarakat meminta sarana prasarana sarana pertanian pupuk dan bibit jagung dan durian.

Menyahuti aspirasi tersebut, Indri Monoarfa menyambut baik apa yang menjadi keluhan masyarakat Desa Bilato. Senin, 29/01/24.

“ Semua aspirasi saya catat, dan akan masuk kedalam Pokok-pokok pikiran (Pokir), nantinya saya akan melihat mana saja aspirasi yang menjadi wewenang Provinsi, “Ujarnya.

“ Kita juga akan melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten. Tentunya, dari aspirasi yang telah disampaikan ada juga bagian tanggung jawab dari Pemda Kabupaten Gorontalo Utara, “ Tambahnya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO -Bawaslu Provinsi Gorontalo kembali meraih penghargaan peringkat kedua Treasury Award dari Kepala KPPN Gorontalo pada kategori Satuan Kerja dengan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Graha Azizah pada Selasa 30 Januari 2024 tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Sekretariat Nikson Entengo didampingi Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Ferdy Rus Modanggu.

Nikson Entengo dalam kesempatannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang telah memberikan reward kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo. Menurutnya prestasi yang diraih tersebut merupakan hasil kerja sama dalam pengelolaan keuangan khususnya pada Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun Anggaran 2023.

”Syukur Alhamdulillah, pada penilaian kinerja pengelolaan keuangan terhadap Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun Anggaran 2023, mudah-mudahan di tahun 2024 dapat dipertahankan bila perlu ditingkatkan”.

Selain itu,Mantan Kepala Bagian Humas Pemprov tersebut mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota baik yang belum dan sudah Satker untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas keuangan khususya berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara, Tutup Nikson

Wakilrakyat.co ,GORONTALO – Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendri Purba, paparkan data terkini hasil pengawasan tahapan kampanye pemilu Tahun 2024, hal ini di sampaikan pada Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Diperluas yang di selenggarakan di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Senin (22/01/2024).

“Rapat Forkopimda Diperluas ini bertujuan untuk mengecek kembali kesiapan KPU dan Bawaslu serta jajaran lainya dalam pengamanan Kampanye Rapat Umum/Kampanye Terbuka yang jadwalnya sementara berlangsung jelang Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 nanti” ungkap Pj. Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya.

“Kita tidak ingin terjadi kecelakaan yang dikarenakan oleh Alat Peraga Kampanye (APK) Seperti yang terjadi di Jakarta dan daerah lainya, jadi saya harap juga semoga di Gorontalo tidak terjadi hal seperti itu” tambah Ismail.

Dalam paparanya John menjelaskan beberapa hal terkait dengan dugaan pelanggaran yang sementara berlangsung, APK yang melanggar, Persiapan jika terjadi bencana di TPS, Reses Anggota DPRD dan hal lainya. “Terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran selama masa kampanye, di Bone Bolango ada 6 dugaan pelanggaran, untuk Gorontalo Utara ada 1 dugaan pelanggaran, kemudian di Boalemo ada 1, di Kota Gorontalo ada 1, untuk Pohuwato ada 1 dugaan pelanggadan dan ada 1 pelanggaran netralitas ASN yang sudah keluar sanksinya dari KASN.“ungkapnya

“Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan himbauan kepada peserta pemilu terkait pemasangan APK di tempat yang di larang, namun untuk tindak lanjut peserta pemilu yang bandel kita membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah melalui Satpol PP untuk membantu melakukan penertiban APK yang melanggar selanjutnya bisa ditertibkan” tambah john.

Selanjutnya,John juga mengungkapkan perihal kegiatan reses yang dilakukan Anggota Legislatif diharapkan jangan di susupi oleh kegiatan kampanye di dalamnya dan di akhir paparanya John mengatakan bahwa Bawaslu melalui Panwas Kecamatan telah melakukan pelantikan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebayak 3515 orang.

Hadir juga pada kegiatan ini jajaran Forkopimda Provinsi Gorontalo, Instansi Vertikal dan Kepala OPD terkait.

Wakilrakyat.co ,GORONTALO – Sebanyak 3.515 Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Se- Provinsi Gorontalo dilantik dan diambil sumpahnya pada Senin (22/01/2024).

Agenda pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dilaksanakan di masing-masing kecamatan. Hal tersebut dikatakan Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Provinsi Gorontalo Amin Abdullah kepada Humas Bawaslu Provinsi Gorontalo.

“Pada hari ini sebanyak 3.515 anggota PTPS telah dilantik dan diambil sumpahnya untuk kemudian dapat mengikuti Bimtek dan melaksanakan tugas pengawasannya pada pemungutan suara pemilu serentak 14 Februari tahun 2024”, Ujar Amin Abdullah.

Ex Konsultan dan tenaga ahli desa tersebut menyebutkan 3.539 Anggota PTPS dibutukhan di Provinsi Gorontalo namun yang baru dilantik sebanyak 3.515. jadi masih terdapat 24 Anggota PTPS yang belum terisi diantaranya di Kota Gorontalo ada 4 PTPS, Kabupaten Gorontalo 14 PTPS, Kabupaten Bone Bolango 1 PTPS, dan Kabupaten Gorontalo Utara 5 PTPS.

Amin melanjutkan, bahwa 24 PTPS tersebut yang belum terdapat anggota PTPS akan diisi sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 132 ayat 4 bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara ditetapkan berdasarkan keputusan Panwas kecamatan.

“Saya berharap,kepada seluruh Anggota PTPS yang baru dilantik dan diambil sumpah pada hari ini, dapat memaksimalkan tugas pengawasan dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. “Pungkasnya.

Fachrudin F .Salilama saat melaksanakan kampanye di Leato Selatan, foto Ahmad hidayah djabarudin tim FFS 

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Terus mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam bursa pemilihan Calon Legislatif, Putra dari Fikram A.Z Salilama, Fachrudin F. Salilama terus berbenah diri.

Blusukan rumah warga dan kampanye terus dilakukan oleh Alumni Golkar Institut itu, untuk menarik simpati masyarakat. Alhasil, disetiap pertemuan tatap muka bersama rakyat Fachrudin F. Salilama dibanjiri support dari masyarakat.

Masyarakat khususnya Dapil 1 Kecamatan Hulonthalangi, Dumbo Raya, Kota Tengah, begitu banyak menitipkan aspirasi-aspirasi yang akan diperjuangkan ketika terpilih nanti.

Masyarakat berharap, Politisi Muda Partai Pohon Beringin itu, bisa mengikuti trakrakort sang Maestro Fikram A.Z Salilama semasa menjabat Ketua DPRD Kota Gorontalo.

Sementara itu, Ketua Partai Golkar Kecamatan Hulonthalangi Fachrudin F. Salilama tidak ingin takabur atau ingin lebih baik yang lain. Ia terus berbenah diri.

“ Jika ada yang mengklaim, bahwa Dapil A atau B salah satu Caleg tersebut mendapatkan suara terbanyak, hal itu belum tentu jadi satu ukuran atau hanya sifat sementara, “ Ucap Fachrudin. Senin, 29/01/24.

“Semua kembali lagi kepada masyarakat, biarkan rakyat yang menilai dan memilih nantinya siapa akan menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Gorontalo, “Kata Fachrudin.

Lebih lanjut, Fachrudin Ingin memfokuskan di sisa waktu 17 hari ini, Ia akan terus bergerak sebelum sudah masuk tahapan pencoblosan.

“Insyaallah,tugas saya sebagai pelayan rakyat tentunya hanya terus bergerak dan berikhtiar. Selebihnya, biarkan rakyat dan tuhan yang menghendaki. Karena, suara rakyat adalah suara tuhan, “ Tambahnya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Tidak ada masyarakat Kecamatan Hulonthalangi yang menolak Calon Legislatif ingin melakukan kampanye di wilayah tersebut, karena itu merupakan hak berdemokrasi. Caleg, bebas melakukan kampanye sepanjang menaati aturan.

Hal ini dikatakan langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil Kota Gorontalo, Fikram A.Z Salilama, usai insiden terjadi di kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, yang menolak pasangan lain masuk untuk melakukan kampanye.

“Ini mungkin, karena meluapnya rasa fanatisme terhadap dukungan, sehingga mereka kurang senang ada yang datang kemudian bagi-bagi makanan (Bubur), di satu sisi masyarakat menyampaikan banyak Caleg yang datang, hanya pada saat jelang pemilihan, “ Ucap Fikram. Senin 29/01/24.

Menurut Fikram, masyarakat kelurahan tenda merasa tersinggung, jika datang di jam 13.00 Wita siang, kemudian membagi makanan (Bubur).

“ Bahkan, kata masyarakat, mereka bukan orang-orang sakit yang harus diberikan makanan (bubur), “ Ujar Fikram.

“Kemudian alasan lain dari masyarakat, Salah satu Caleg ini ingin melakukan kampanye di Tanjung Keramat. Tetapi, kenapa bagi-bagi makanan di kelurahan Tenda, “ Tambahnya.

Oleh karena itu, kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Gorontalo itu, kepada masyarakat biarkan saja mereka lewat. Jangan sampai terkesan bahwa ada Caleg-Caleg lain yang merasa tersaingi.

“ Jadi, jika ada yang mengatakan ada Caleg-caleg lain merasa tersaingi. Mohon maaf saya sampaikan, masyarakat disini tahu, saya sudah banyak berbuat, dan Alhamdulillah saya mampu bisa meredam kejadian tadi,“ Tegasnya.

“Saya langsung mengajak, Ekwan Ahmad untuk melewati kelurahan Tenda, dan silahkan untuk melakukan kampanye di Kelurahan Tanjung Keramat,” Sambungnya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Reses masa persidangan kedua tahun 2023-2024, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Gorontalo Utara, Thomas Mopili, masyarakat desa cisadane, Kecamatan Kwandang menyampaikan akses jalan yang sudah rusak.

“ Ada satu aspirasi yang kami ingin sampaikan, terkait akses jalan yang sudah rusak dari desa cisadane sampai perbatasan bulalo. Sebelumnya, kami sudah membahas ini melalui Musrembang desa. Akan tetap, belum ada realisasi. Oleh karena itu, lewat Reses ini kami ingin melaporkan karena jalan tersebut rusak karena genangan air saat hujan deras, “ Ucap masyarakat dihadapan Thomas Mopili saat Reses, Jumat, 26/01/24.

Menyahuti aspirasi tersebut, Thomas Mopili menyampaikan bahwa di dalam Republik Indonesia sudah diatur batasan-batasan kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku. 

“ Jadi, jalan raya sudah menjadi kewenangan pusat, atau bisa disebut jalan pusat. Kemudian ada jalan Provinsi. Nah, itu kami Anggota DPRD Provinsi yang menangani, sedangkan ada jalan kewenangan Kabupaten itu seperti yang saat ini, “ Ucap Thomas. 

“Akan tetapi, jalan yang disampaikan tadi jalan lingkungan atau jalan pemukiman, insyaallah kita bisa cover, “Kata Thomas. 

“Selain itu, yang hadir dalam Reses ini adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Tentunya, kita bisa saling mengkoordinasikan. Karena ini adalah kewenangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, “ Jelasnya.