Wakilrakyat.co, Boalemo – Kericuhan mewarnai Rapat dengar Pendapat Komisi III DPRD Boalemo berkaitan dengan gaji tenaga honor, masalah input Dapodik hingga persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK), Selasa (14/03/2023)

Kabupaten Boalemo berpotensi tak akan mendapatkan DAK untuk 2024 jika persyaratan penginputan Dapodik tak selesai hingga batas waktu pada pada 31 Maret nanti. Penginputan Dapodik sendiri terhenti karena admin Dapodik Kabupaten mengundurkan diri.

Masalah ini pun yang tengah dicarikan solusi dengan menghadirkan pihak Dikpora dan BKD Diklat Kabupaten Boalemo. Ketidakhadiran Kadis Dikpora dan Kaban BKD membuat pembahasan tersebut berlangsung alot karena ada silang pendapat.

Puncaknya, pembahasan terkait masalah yang mendera Dikpora Boalemo mulai memanas saat Kepala Dinas Nakertrans Boalemo Faisal Hurudji bersuara dalam forum tersebut.

Beberapa pernyataan Faisal dianggap bisa memicu masalah lainnya, sehingga Kadis Nakertrans tersebut sempat ditegur oleh Ketua Komisi. Belum lagi, usut punya usut Faisal Hurudji tidak memiliki kapasitas untuk mengeluarkan pendapat karena bukan bagian dari OPD yang diundang.

Bermula dari ungkapan “kadang ada ASN ini jadi penjilat” oleh anggota komisi III Hardi Syam Mopangga membuat Kepala Dinas Nakertrans bereaksi dengan mengacungkan jari dan menunjuk-nunjuk Hardi karena tak terima dengan pernyataan tersebut.

Reaksi Faisal memantik amarah Hardi Mopangga, hingga hampir terjadi baku hantam di ruangan Aspirasi DPRD Boalemo. Namun,  Aleg Wahyu Moridu, Sahminan Hippy hingga Assiten Roswita Manto yang hadir RDP dengan sigap berupaya menenangkan Hardi. Sementara Faisal Hurudji diamankan oleh Aleg Resvin keluar dari ruang rapat.

Tak hanya Hardi, pengurus LSM Kamarudin Kasim yang turut hadir terpancing emosi dan mengamuk karena tak terima dengan beberapa tudingan yang dilayangkan kepada pihaknya.

RDP pun sempat terhenti, dan dilanjutkan selesai isya. Namun, hingga sekitar pukul 22.30 Kaban BKD tak hadir, dan Kadis Dikpora tiba-tiba sakit sejak sore hari.