February 2025

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Gubernur Gorontalo Terpilih, Gusnar Ismail menyebut bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat bukanlah sebuah hambatan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Justru menurutnya, efisiensi anggaran dapat mendorong serta memacu ASN untuk dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Banyak ASN yang memiliki sumber daya, mereka dapat berpacu dalam menyelesaikan pekerjaan dengan melahirkan inovasi pelayanan publik ke dalam sistem digital, jika ini terjadi otomatis akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah”. Ujarnya saat dihubungi media ini.

Senada dengan hal itu, dilansir dari liputan6.com, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan efisiensi anggaran yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 justru menjadi peluang memperkuat transformasi digital di Indonesia secara efisien dan inovatif.

Menurut Menkomdigi, efektivitas program jauh lebih penting daripada sekadar besaran anggaran. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR.

“Efisiensi bukan berarti stagnasi. Kita tidak sekadar memangkas angka, tetapi merancang strategi baru agar digitalisasi tetap berdampak langsung bagi masyarakat,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima, Rabu (5/2/2025).

Efisiensi ini, menurut Menkomdigi, bukan hanya soal pemangkasan belanja, tetapi juga tentang menemukan pola kemitraan baru, mengoptimalkan kerja sama, dan meningkatkan efektivitas implementasi program.

“Kita mencari cara agar program prioritas tetap berjalan, bahkan dengan pendekatan yang lebih inovatif. Ini tantangan menarik,” tuturnya menambahkan.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Pemerintahan Gusnar-Idah (GAS) siap jalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Gorontalo Terpilih Gusnar Ismail menjawab pertanyaan media soal efisiensi anggaran yang tengah menjadi perbincangan publik.

Menurutnya, dalam seminggu ada waktu empat hari kerja untuk Aparatur Sipil

Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Pemerintah Daerah wajib menjalankan instruksi Pak Presiden Prabowo. Pemerintahan GAS akan menerapkan empat hari kerja dan hari Jum’at menjadi hari kerja yang fleksibel untuk para ASN Pemprov Gorontalo”. Bebernya.

Ditambahkannya, ASN bisa bekerja dimana saja.

“Prinsip Work From Anywhere (WFA) akan kami terapkan untuk mengakomodir efisiensi anggaran yang bertujuan mengurangi biaya tak terduga”. Tambahnya.

Gusnar Ismail berharap para ASN dapat beradaptasi dengan kebijakan ini nanti sehingga tidak ada pelayanan publik yang berkurang.

“WFA akan mendorong ASN dalam berinovasi dan menyelesaikan tugas dengan cepat”. Pungkasnya.

Wakilrakyat.co,Politik, GORONTALO – Meskipun Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2029, cukup terbilang masih jauh. Nampaknya, partai PKB segera memanaskan mesin. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar,melalui Wakil Ketua DPP PKB Ida Fauziyah, mengintruksikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Gorontalo, segera melakukan konsolidasi struktur partai sampai tingkat ranting.

Intruksi tersebut, disampaikan langsung oleh Ida pada saat Sosialisasi Hasil Muktamar PKB Tahun 2024, Kebijakan DPP PKB. Sabtu, 15/02/25 di Hotel GranQ Kota Gorontalo. 

“ Mulai dari sekarang, PKB Gorontalo harus melakukan konsolidasi partai sampai tingkat ranting,”Kata Ida, dalam sambutannya,dihadapan Ketua DPW dan DPC Kabupaten/Kota yang hadir dalam sosialisasi tersebut. 

Menurut Ida, dirinya sebagai Anggota DPR-RI paling lama dari partai PKB menyampaikan, mungkin menurut partai lain, struktur Pimpinan Anak Cabang (PAC) sangat tidak penting. Akan tetapi, bagi PKB pengurus PAC memiliki peran penting bagi kemenangan partai PKB pada Pemilu 2029 nanti. 

“ Insya Allah,kejayaan partai PKB akan kembali lagi seperti pada Pemilu tahun 1999,” Ujar Ida, Anggota Komisi VI DPR RI. 

Selain itu, Ida terus mengingatkan kepada semua kader PKB Gorontalo, agar memperkuat basis kultural. Karena ketika pengurus memiliki hubungan baik dengan para kyai-kyai dan ulama yang ada di Gorontalo. Maka, partai PKB akan lebih muda lagi menjemput kemenangan di tahun 2029 nanti. 

“ Meskipun, Gorontalo tidak seperti  Jawa Timur dan Jawa Tengah, tetapi Saya meyakini PKB Gorontalo memiliki kultural masing-masing, “ Jelasnya. 

Terakhir, Ida yang juga pernah menjabat Menteri Ketenagakerjaan tahun 2019-2029 itu mengingatkan, PKB Gorontalo harus mengikuti perkembangan di era modern. 

“Artinya, DPW PKB Gorontalo harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital. Misalkan, jika yang menghadiri hari ini hanya 50 orang perwakilan . Maka peran media sangat penting, untuk mempublikasikan apa yang menjadi hasil dari pertemuan sosialisasi, “ Pungkasnya. 

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Seorang praktisi hukum asal Gorontalo, Susanto Kadir, menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan dugaan pengabaian bukti baru (novum) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Gorontalo dalam kasus korupsi proyek SPAM Dungingi yang menyeret nama Ketua DPRD Kota Gorontalo terpilih, Irwan Hunawa.

Menurutnya, pengabaian novum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan lemahnya komitmen penegakan hukum dan membuka peluang terjadinya impunitas bagi pelaku kejahatan korupsi.

“Secara prinsip, setiap novum atau fakta baru yang terungkap dalam persidangan harus ditindaklanjuti. Dalam perkara korupsi, ini merupakan kewajiban kejaksaan untuk membuka penyelidikan baru jika ditemukan keterlibatan pihak lain yang sebelumnya tidak terjerat hukum,” jelasnya.

Susanto Kadir, yang juga merupakan Direktur LBH Limboto ini juga menambahkan bahwa penanganan kasus korupsi tidak boleh berhenti hanya pada pihak yang pertama kali diseret ke meja hijau. Jika ada pihak lain yang terlibat berdasarkan fakta persidangan, jaksa harus melakukan pendalaman dan penyelidikan.

“Kasus SPAM Dungingi ini, dengan adanya keterangan saksi yang menyebutkan permintaan fee sebesar 11 persen oleh pejabat DPRD, adalah informasi yang tidak bisa dianggap angin lalu. Jika kejaksaan tidak bertindak, maka ini bisa menjadi preseden buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa pengabaian fakta persidangan seperti ini dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa ada intervensi politik atau kekuatan tertentu yang mempengaruhi proses hukum.

“Jaksa bukan hanya alat negara, tetapi juga wakil masyarakat dalam menegakkan keadilan. Jika jaksa terlihat mengabaikan novum yang signifikan, itu sama saja dengan mengkhianati mandat rakyat,” katanya.

Ia mendesak Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Kejaksaan Agung untuk turun tangan mengawasi penanganan kasus ini. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga disarankan ikut memantau agar tidak ada unsur pelanggaran hukum yang dibiarkan begitu saja.

“Masyarakat harus terus mengawal kasus ini agar hukum berjalan sesuai koridornya, tanpa diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap pejabat tertentu,” tutupnya.Abaikan Novum Kasus SPAM Dungingi, Susanto Kadir Pertanyakan Integritas Kejari Kota?

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Seorang praktisi hukum asal Gorontalo, Susanto Kadir, menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan dugaan pengabaian bukti baru (novum) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Gorontalo dalam kasus korupsi proyek SPAM Dungingi yang menyeret nama Ketua DPRD Kota Gorontalo terpilih, Irwan Hunawa.

Menurutnya, pengabaian novum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan lemahnya komitmen penegakan hukum dan membuka peluang terjadinya impunitas bagi pelaku kejahatan korupsi.

“Secara prinsip, setiap novum atau fakta baru yang terungkap dalam persidangan harus ditindaklanjuti. Dalam perkara korupsi, ini merupakan kewajiban kejaksaan untuk membuka penyelidikan baru jika ditemukan keterlibatan pihak lain yang sebelumnya tidak terjerat hukum,” jelasnya.

Susanto Kadir, yang juga merupakan Direktur LBH Limboto ini juga menambahkan bahwa penanganan kasus korupsi tidak boleh berhenti hanya pada pihak yang pertama kali diseret ke meja hijau. Jika ada pihak lain yang terlibat berdasarkan fakta persidangan, jaksa harus melakukan pendalaman dan penyelidikan.

“Kasus SPAM Dungingi ini, dengan adanya keterangan saksi yang menyebutkan permintaan fee sebesar 11 persen oleh pejabat DPRD, adalah informasi yang tidak bisa dianggap angin lalu. Jika kejaksaan tidak bertindak, maka ini bisa menjadi preseden buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa pengabaian fakta persidangan seperti ini dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa ada intervensi politik atau kekuatan tertentu yang mempengaruhi proses hukum.

“Jaksa bukan hanya alat negara, tetapi juga wakil masyarakat dalam menegakkan keadilan. Jika jaksa terlihat mengabaikan novum yang signifikan, itu sama saja dengan mengkhianati mandat rakyat,” katanya.

Ia mendesak Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Kejaksaan Agung untuk turun tangan mengawasi penanganan kasus ini. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga disarankan ikut memantau agar tidak ada unsur pelanggaran hukum yang dibiarkan begitu saja.

“Masyarakat harus terus mengawal kasus ini agar hukum berjalan sesuai koridornya, tanpa diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap pejabat tertentu,” tutupnya.

Wakilrakyat.co, POLITIK – GORONTALO Gusnar Ismail Gubernur Gorontalo Terpilih menyatakan siap mendukung kembali Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden tahun 2029.

Hal ini disampaikannya disela acara silaturahim Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025)

“Pasangan Gusnar-Idah (GAS) siap mendukung Pak Prabowo sebagai Capres tahun 2029 mendatang”. Ujarnya menjawab pertanyaan media.

Tidak hanya itu, Gusnar-Idah dengan tegas menyampaikan akan meyukseskan program nasional prioritas Presiden Prabowo di Gorontalo.

“Gusnar-Idah siap menjalankan dan menyukseskan program nasional prioritas Presiden Prabowo di Gorontalo”. Tegasnya.

Ditanya lebih jauh terkait program apa saja yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, dengan nada optimis menjawabnya.

“Program strategis itu diantaranya swasembada pangan, energi dan air, makan bergizi gratis”. Lanjutnya.

Terakhir, Gusnar lantas menjawab pertanyaan mengenai efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

“Arahan Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran tahun 2025 akan kami laksanakan dengan baik”. Pungkasnya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Dapil Kota Gorontalo dr. Darsianti Tuna, menggelar Reses masa sidang kedua tahun 2024-2025, di Kelurahan Dulomo Selatan, Kota Gorontalo. Jumat l, 14/02/25.

“Aspirasi terkait, pelayanan yang ada Adi rumah sakit masih memungut iur biaya atau pembelian resep di luar rumah sakit. Padahal, mereka mempunyai kartu BPJS , mereka berharap ada regulasi yang mengatur tentang ini, “ Ucap dr. Darsianti. 

Menurut Darsianti atau lebih dikenal dengan dr. Yanti, semua sudahi atur dalam perjanjian kerja sama yang berisi kesepakatan pelayanan tanpa IUR biaya. Artinya, tidak ada pembelian resep di luar rumah sakit, akan tetapi ada Oknum-oknum di RS itu yang tidak paham regulasi tersebut. 

Terkait, persoalan bantuan UMKM masyarakat menyampaikan jangan sampai ini hanya sampai di wacana. makanya mereka berharap aspirasi ini benar-benar akan di realisasi oleh anggota DPRD melalui pokir.

“Terkait aspirasi lain tentang sampah dan pengadaan damkar, tentunya ini kita lihat kembali masuk di kewenangan siapa apakah kota atau provinsi, itulah makanya pentingnya kegaitan reses yang wajib dilaksanakan oleh Anggota DPRD sebagai bentuk komunikasi, dan Anggota DPRD mendengarkan seluruh Aspirasi “ Pungkasnya. 

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Di tengah-tengah Pemerintah Pusat mengambil kebijakan, dengan efisiensi atau pemangkasan anggaran, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Fikram A.Z Salilama, tetap akan memperjuangkan saluran dan tanggul yang ada di puncak botu, kecamatan Talumolo,Kota Gorontalo.

Hal tersebut, disampaikan langsung oleh Fikram pada saat Reses Masa sidang kedua tahun 2024-2025. Kamis, 13/02/25 di Kelurahan Botu.

“ Ini persoalan urgen, meskipun adanya kebijakan pemangkasan anggaran, kami akan coba membicarakan dengan Dinas PUPR Kota Gorontalo, “ Kata Fikram.

Fikram menjelaskan, memang persoalan tanggul tersebut, merupakan kewenangan Balai Sungai,dan saluran air dari Gunung merupakan tanggung jawab Dinas PUPR,dan melihat aspirasi rakyat maka wajib diperjuangkan

“ Ini memang membutuhkan waktu yang sangat panjang, karena melihat situasi anggaran Provinsi Gorontalo tahun hanya mendapatkan 1,7 Miliar, “Ujar Fikram yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo.

“ Masyarakat menyampaikan tadi bahwa, tergenangnya rumah mereka, bukan bersumber dari hujan. Melainkan, air dari sungai yang mengalir. Oleh karena itu, kita akan memikirkan bagaimana solusinya, “ Pungkasnya.

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Melalui Reses masa sidang kedua tahun 2024-2025, di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil Kota Gorontalo, Indri Dunda membawa kabar gembira bagi masyarakat.

Sebelum, jelang bulan Suci Ramadhan, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan melaksanakan pasar murah. 

“Insya Allah pemerintah akan menggelar pasar murah jelang bulan suci Ramadhan,“ Ucap Indriani. Kamis, 13/02/24.

Indriani atau lebih dikenal dengan Srikandi UMKM dari Partai Nasdem itu menyebut, tujuan pasar murah dilaksanakan agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi ketika bulan puasa nanti. 

“Selain itu, pasar murah juga mengendalikan inflasi dan juga menumbuhkan perekonomian masyarakat Kota Gorontalo, “ Kata Indri. 

Lebih lanjut, Indriani yang juga Anggota Komisi ll DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi bidang ekonomi itu menyampaikan,Pemerintah Prabowo Subianto sedang berupaya untuk menjalankan program unggulan yaitu makanan bergizi gratis, dan juga mengandalkan swadaya pangan. 

“ Artinya, meskipun bagi Saya kebijakan Presiden Prabowo dengan adanya efisiensi anggaran ada plus minusnya. Disisi lain kita harus mengapresiasi makan siang bergizi untuk anak-anak bangsa kita. Tetapi juga, efisien anggara dampaknya kepada pelaku UMKM kurang mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kami akan mencoba melakukan edukasi. Meskipun di tengah-tengah efisiensi anggaran, UMKM di Kota Gorontalo harus terus berjalan, “ Pungkasnya.