oleh : Ahmad R Bakari (Pimred wakilrakyat.co)
TAJUK – Boalemo sedang menyaksikan sebuah ironi yang sulit diabaikan. Di saat Kejaksaan Negeri Boalemo tengah mengusut dugaan perjalanan dinas fiktif yang menarik perhatian masyarakat, sebuah mobil dinas baru milik Pemerintah Kabupaten Boalemo justru meluncur ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
Boleh jadi semuanya sesuai prosedur. Boleh jadi pula peminjaman itu murni untuk menunjang operasional. Namun, publik tidak hidup dari kata “boleh jadi”. Publik hidup dari fakta, transparansi, dan akal sehat.
Pertanyaannya sederhana. Mengapa peminjaman itu dilakukan di tengah panasnya penanganan perkara yang menjadi sorotan masyarakat? Mengapa harus sekarang? Mengapa kendaraan yang bahkan status administrasinya masih diperdebatkan sudah lebih dahulu dipinjamkan? Siapa yang diuntungkan dari keputusan tersebut?
Tidak ada yang salah dengan membantu institusi penegak hukum. Bahkan, jika memang dibutuhkan demi pelayanan publik, dukungan itu patut diapresiasi. Tetapi ketika bantuan itu diberikan pada momentum yang sangat sensitif, publik tentu berhak curiga. Dan kecurigaan bukan muncul karena masyarakat gemar berprasangka, melainkan karena pemerintah gagal menghadirkan penjelasan yang mampu menghapus tanda tanya.
Dalam politik dan pemerintahan, persepsi sering kali sama pentingnya dengan kenyataan. Sebuah kebijakan yang tidak transparan akan selalu melahirkan tafsir. Hari ini yang berkembang adalah satu pertanyaan besar: apakah mobil dinas itu benar-benar hanya kendaraan operasional, atau ada pesan politik yang sedang dikirim kepada publik?
Lebih ironis lagi, DPRD Boalemo yang seharusnya menjadi penjaga gerbang pengawasan justru memilih senyap. Tidak terdengar panggilan terhadap dinas terkait. Tidak terlihat upaya menggali fakta di ruang terbuka. Fungsi pengawasan seolah ikut diparkir bersama mobil dinas itu.
Keheningan inilah yang memperbesar ruang spekulasi. Semakin lama pemerintah dan DPRD membiarkan publik menunggu jawaban, semakin liar dugaan berkembang. Padahal, kepercayaan masyarakat bukan dibangun dengan meminta mereka berhenti bertanya, melainkan dengan keberanian menjelaskan setiap keputusan secara terbuka.
Polemik ini bukan lagi sekadar soal satu unit mobil. Yang sedang dipertaruhkan adalah integritas pemerintah daerah, independensi aparat penegak hukum, dan keberanian DPRD menjalankan amanat rakyat.
Jika semuanya memang bersih, bukalah seluruh prosesnya kepada publik. Tunjukkan dasar hukumnya, administrasinya, mekanismenya, dan alasan kebijakannya. Karena dalam negara yang menjunjung supremasi hukum, transparansi bukan ancaman. Transparansi adalah pembuktian bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan.
Catatan : Tulisan ini merupakan opini yang didasarkan pada informasi yang tersedia di ruang publik dan bertujuan mendorong transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Apabila terdapat penjelasan atau fakta tambahan dari pihak terkait, penulis terbuka untuk memuatnya sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang
