Oleh: Ahmad R Bakari (Pimpinan Redaksi Wakilrakyat.co)
TAJUK – Kabupaten tengah menghadapi persoalan yang lebih berbahaya dari pada sekedar defisit anggaran, pembangunan pelabuhan Tilamuta yang tak jelas, atau soal pelayanan publik yang belum optimal.
Persoalannya adalah tak berfungsinya DPRD Kabupaten Boalemo terhadap arah kebijakan Pemerintahan Rum Pagau dan Lahmudin Hambali.
Dalam sistem demokrasi, DPRD bukanlah lembaga pelengkap. Mereka bukan penonton, bukan pula sekadar peserta rapat yang datang, duduk, mendengar, lalu mengangkat tangan ketika palu sidang diketuk.
DPRD dibentuk untuk memastikan pemerintah daerah tidak menjalankan kekuasaan sesuka hati. Mereka adalah penyeimbang, pengawas, sekaligus penyambung suara rakyat. Sayangnya, yang terlihat di Boalemo justru terbalik 180 derajat.
Di tengah berbagai polemik yang mencuat, mulai dari tata kelola anggaran, pelayanan publik, mobil dinas, hingga isu-isu yang memicu perhatian masyarakat, DPRD nyaris tak terdengar. Tidak ada sikap politik yang tegas. Tidak ada pengawasan yang benar-benar terasa. Tidak ada tekanan yang cukup kuat kepada pemerintah daerah agar menjelaskan setiap kebijakan yang menuai tanda tanya.
Akibatnya, muncul kesan yang semakin sulit dibantah, Anggota DPRD Hanya Makan Gaji Buta, Pemda Boalemo malah Jadi Suka-suka.
Ini bukan tuduhan tanpa dasar. Ini adalah penilaian publik yang lahir dari kenyataan yang mereka saksikan dan rasakan setiap hari.
Undang-undang telah memberi DPRD tiga tugas utama, membuat peraturan daerah, membahas dan mengawasi anggaran, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Ketiga fungsi ini adalah alasan mengapa negara menggaji mereka dengan uang rakyat.
Namun jika fungsi legislasi minim hasil, fungsi penganggaran hanya berakhir pada ketukan palu persetujuan, sementara fungsi pengawasan nyaris tak terlihat, maka wajar bila masyarakat mulai bertanya dengan nada sinis, apa sebenarnya yang dikerjakan DPRD Boalemo?
Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya kepemimpinan DPRD. Pimpinan dewan seharusnya menjadi motor penggerak lembaga, menyatukan seluruh fraksi untuk mengawal kepentingan masyarakat, serta memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif.
Yang terlihat justru sebaliknya. DPRD seperti kehilangan Marwah. Tidak mampu membangun tekanan politik yang sehat terhadap pemerintah daerah. Tidak mampu menghadirkan check and balance sebagaimana diamanatkan dalam sistem pemerintahan.
Marwah DPRD tidak dibangun oleh megahnya gedung, mahalnya kendaraan dinas, atau tingginya tunjangan yang diterima. Marwah DPRD dibangun oleh keberanian menyuarakan kepentingan rakyat, integritas dalam menjalankan amanah, dan konsistensi mengawasi jalannya pemerintahan.
Pertanyaannya, Apakah Pimpinan DPRD takut jika anggaran DPRD diganggu pimpinan eksekutif? Atau ada hal lain yang membuat Pimpinan DPRD enggan bersikap terhadap segala persoalan yang terjadi?
Tanpa DPRD yang kuat, kekuasaan eksekutif akan semakin dominan. Kebijakan dapat berjalan tanpa koreksi yang memadai. Penggunaan anggaran berpotensi luput dari pengawasan maksimal. Dan masyarakat akhirnya hanya menjadi penonton dari proses pemerintahan yang mereka biayai sendiri.
Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa seluruh aktivitas DPRD dibiayai oleh uang rakyat.
Setiap bulan, anggota DPRD menerima gaji, dan banyak tunjangan lainnya. Nilainya tidak kecil, semuanya bersumber dari APBD yang berasal dari pajak dan berbagai penerimaan daerah.
Istilah “makan gaji buta” memang keras. Namun istilah itu lahir ketika publik melihat ketimpangan antara hak yang diterima dan tanggung jawab yang dijalankan.
Jika DPRD merasa penilaian itu tidak adil, maka jawabannya sederhana, tunjukkan kinerja. Buktikan kepada masyarakat bahwa fungsi pengawasan berjalan, fungsi legislasi menghasilkan solusi, dan fungsi penganggaran dilakukan secara kritis.
Boalemo tidak membutuhkan DPRD yang hanya ramai saat kampanye dan diam setelah dilantik. Boalemo membutuhkan wakil rakyat yang berani menegur pemerintah ketika keliru, berani mengkritik ketika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, dan berani berdiri di garis depan saat kepentingan publik dipertaruhkan.
