oleh : Redaksi Wakilrakyat.co
Tajuk – Dibalik polemik peminjaman Mobil Dinas baru oleh Pemerintah Daerah Boalemo ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalon terselip sebuah ironi yang menyentil logika publik.
Saat satu unit mobil dinas baru merek Toyota Innova Zenix dipinjamkan ke institusi lain dan menuai perdebatan karena status administrasinya belum sepenuhnya tuntas, Sekretaris Daerah (Sekda) Boalemo yang menggunakan mobil rongsokan menjadi pemandangan memilukan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Boalemo, pejabat tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, diketahui masih menggunakan kendaraan dinas lama berupa Toyota Fortuner bekas operasional Ketua DPRD Boalemo.
Kendaraan tersebut disebut telah berusia cukup lama dan mengalami berbagai penurunan kondisi akibat pemakaian bertahun-tahun.
Persoalan ini sesungguhnya bukan soal jenis kendaraan atau merek mobil. Ini adalah soal pesan yang ditangkap oleh masyarakat. Dalam perspektif publik, prioritas pemerintah daerah terlihat janggal. Mengapa kendaraan baru bisa tersedia untuk dipinjamkan ke luar, sementara kebutuhan operasional birokrasi di dalam pemerintahan sendiri belum menjadi prioritas?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena peminjaman kendaraan dinas itu terjadi pada saat Kejaksaan Negeri Boalemo tengah menangani perkara dugaan perjalanan dinas fiktif yang menyita perhatian publik. Perkara tersebut bahkan disebut-sebut menyeret nama sejumlah pihak penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Di titik inilah ruang kecurigaan mulai muncul.
Masyarakat tentu berhak bertanya, apakah peminjaman kendaraan tersebut murni bentuk sinergitas antarlembaga ataukah hanya sebuah kebetulan yang waktunya beririsan dengan penanganan perkara yang sedang menjadi sorotan?
Perlu ditegaskan, hingga saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara peminjaman mobil dinas dan penanganan perkara tersebut. Tidak ada pula dasar yang dapat dijadikan kesimpulan bahwa peminjaman kendaraan dilakukan untuk memengaruhi proses hukum.
Namun, dalam tata kelola pemerintahan yang baik, persoalannya tidak berhenti pada ada atau tidaknya pelanggaran hukum. Pemerintahan juga dituntut menjaga etika, kehati-hatian, dan menghindari setiap tindakan yang dapat menimbulkan persepsi konflik kepentingan.
Sebab, dalam urusan pemerintahan dan penegakan hukum, persepsi publik adalah modal yang sangat penting. Ketika sebuah keputusan menimbulkan kesan adanya kedekatan yang tidak biasa antara pihak yang sedang menghadapi sorotan hukum dengan institusi penegak hukum, maka ruang spekulasi akan terbuka lebar.
Di sisi lain, pemandangan Sekda yang masih menggunakan Fortuner tua justru mempertegas paradoks tersebut. Seolah-olah pemerintah daerah lebih sigap menyediakan kendaraan baru bagi pihak di luar pemerintahannya sendiri, sementara pejabat tertinggi birokrasi daerah harus tetap menjalankan tugas dengan kendaraan bekas yang kondisinya jauh dari ideal.
Inilah ironi yang sulit diabaikan.
Bisa jadi, peminjaman mobil tersebut memang dilakukan dengan niat baik dan tidak berkaitan dengan perkara apa pun. Namun, pemerintah daerah juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan momentum dan dampak persepsinya.
Karena dalam kehidupan demokrasi, kepercayaan publik tidak hanya diukur dari benar atau salahnya sebuah tindakan, melainkan juga dari kemampuan penyelenggara negara menghindari situasi yang menimbulkan dugaan, kecurigaan, dan kesan bahwa kekuasaan sedang berupaya membangun kenyamanan di tengah ancaman proses hukum.
Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal siapa yang memakai mobil baru dan siapa yang menggunakan mobil lama. Pertanyaan yang lebih besar adalah, mengapa keputusan itu diambil pada waktu yang begitu sensitif, dan mengapa pemerintah daerah membiarkan sebuah kebijakan yang seharusnya biasa saja berubah menjadi sumber kecurigaan publik?
