Wakilrakyat.co, Boalemo – Di tengah narasi efisiensi anggaran yang terus digaungkan Pemerintah Kabupaten Boalemo, satu fakta menarik muncul dari dokumen pengadaan pemerintah. Sebuah paket pengadaan kendaraan dinas pejabat dengan nilai Rp596.309.000 justru menjadi sorotan setelah kendaraan tersebut dipinjamkan ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
Dari Data pengadaan yang diperoleh wakilrakyat.co, menunjukkan paket dengan Kode RUP 63986954 itu merupakan Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan milik Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2026. Kendaraan tersebut diperuntukkan bagi pejabat Eselon II, menggunakan sumber dana APBD dengan mekanisme e-Purchasing.
Namun, sebelum kendaraan itu digunakan sesuai peruntukannya, mobil tersebut justru dipinjamkan ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo berdasarkan permohonan dari institusi penegak hukum tersebut.
Nilai kendaraan yang mencapai hampir Rp600 juta tentu bukan angka kecil bagi sebuah daerah yang berkali-kali menyampaikan kondisi fiskalnya sedang ketat. Di saat yang sama, masih banyak kebutuhan daerah yang menjadi keluhan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, pembayaran hak-hak pegawai, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Di sinilah letak pertanyaan publik.
Apakah meminjamkan aset daerah bernilai Rp596 juta kepada instansi vertikal merupakan prioritas yang paling mendesak? Ataukah ada kepentingan lain yang dinilai lebih penting dibanding penggunaan kendaraan tersebut sesuai tujuan pengadaannya?
Secara administratif, peminjaman aset pemerintah memang dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dari perspektif tata kelola pemerintahan, kebijakan itu tetap harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebab aset tersebut dibeli menggunakan uang rakyat, bukan dana pribadi pejabat.
Semakin besar nilai aset yang dipinjamkan, semakin tinggi pula tuntutan transparansi kepada pemerintah. Publik berhak mengetahui berapa lama kendaraan itu dipinjamkan, siapa yang bertanggung jawab atas operasional dan perawatannya, bagaimana mekanisme pengamanannya, hingga apa manfaat konkret yang diperoleh Kabupaten Boalemo dari kebijakan tersebut.
Yang diperdebatkan sesungguhnya bukan sekadar satu unit mobil dinas. Yang menjadi sorotan adalah pesan yang ditangkap masyarakat. Ketika pemerintah berbicara soal efisiensi, tetapi pada saat yang sama mampu menyediakan kendaraan senilai hampir Rp600 juta untuk kemudian dipinjamkan ke luar daerah, wajar jika publik mempertanyakan konsistensi skala prioritas pemerintah.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut sebuah kendaraan dinas, melainkan tentang bagaimana pemerintah membangun kepercayaan publik melalui kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
