wakilrakyat.co, Boalemo – Pemberantasan korupsi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menegakkan keadilan, menjaga amanah rakyat, serta memastikan setiap penyelenggara negara menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut disampaikan oleh Abd Wahit Isima sebagai salah satu aktivis Boalemo.
Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, dan mengurangi kesempatan masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas. Karena itu, upaya pemberantasannya harus menjadi komitmen bersama yang dijalankan secara konsisten dan tanpa kompromi.
Abd Wahit atau yang akrab disapa Apit ini menilai, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap agenda pemberantasan korupsi.
Berbagai penegasan Presiden yang mendorong aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu dinilai menjadi sinyal bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kami mengapresiasi komitmen Presiden yang memberikan dukungan terhadap proses penegakan hukum secara objektif, transparan, dan tanpa membedakan status maupun jabatan seseorang. Sikap tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, sehingga setiap perkara harus ditangani berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Apit.
Menurutnya, komitmen Presiden dalam mendorong pemberantasan korupsi perlu terus diwujudkan melalui langkah-langkah nyata yang konsisten. Dengan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen dan bebas dari intervensi, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan semakin kuat.
Apit berharap semangat pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi benar-benar menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih hanya dapat terwujud apabila penegakan hukum dilakukan secara adil, profesional, transparan, dan tidak tebang pilih, sehingga tujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan pemerintahan yang berintegritas dapat tercapai.
