Wakilrakyat.co, Boalemo – Beroperasi sejak Tahun 2018, hingga kini PT Sumber Alfaria Trijaya.TBK atau lebih dikenal dengan nama Alfamart tak mengantongi perizinan dari Pemerintah Daerah Boalemo.
Hingga kini seolah tak ada niat dari Alfamart Boalemo untuk memenuhi kewajiban perizinan di wilayah Kabupaten Boalemo. Salah satu yang cukup menjadi sorotan adalah soal izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Foto : 24 Alfamart yang membayar Pajak Reklame ke Pemda Boalemo
Berdasarkan informasi yang diperoleh wakilrakyat.co, semua titik Lokasi dibangunnya Alfamart tak satupun berada dalam database OSS Kabupaten Boalemo. Padahal, jika berkaca di Kabupaten/Kota lain, permasalahan yang dihadapi hanya tak patuh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Bahkan, sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja pada 2020 kemarin, pihak Alfamart seolah tak melakukan migrasi data ke aturan terbaru basis data OSS yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. PT. Sumber Alfaria Trijaya/Alfamart hanya terdaftar pada sistem lama basis manual.
Terbaru, Alfamart mulai mendirikan bangunan di komplek Rumah Makan Klaten Tilamuta. Jangankan untuk penambahan data lokasi, informasi jumlah bangunannya disetiap OPD Teknis saja sudah berbeda. Di Dinas PTPSP Boalemo misalnya, hanya ada 13 titik yang diketahui. Sementara, informasi diperoleh dari pihak Bidang Pendapatan BKAD Boalemo ada 24 titik lokasi bangunan berdasarkan hasil pajak reklame.
Foto : Bangunan Alfamart yang saat ini tengah didirikan.
Pihak Dinas DPM- PTSP Boalemo bukannya tak melakukan apa-apa, beberapa kali telah melakukan upaya meminta data melalui email hingga menyurati pihak Alfamart sendiri sejak januari 2023 kemarin.
Komisi I DPRD Boalemo Kunjungi Petinggi Alfamart Wilayah Sulawesi
Tak hanya Dinas DPM-PTSP Boalemo yang dibuat pusing, persoalan Alfamart Boalemo membuat Komisi I DPRD Kabupaten Boalemo harus turun tangan menangani kejadian ini. Setidaknya telah 3x DPRD Kabupaten Boalemo mengunjungi pihak Alfamart.
Baik di kota Gorontalo, hingga ke Kota Manado pada 16 Februari 2023.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Boalemo Harijanto Mamangkey mengatakan, pihaknya telah bertemu langsung dengan Fatkurohman salah satu perwakilan PT Alfaria Pusat.
“Terkait dengan PBG memang diakui oleh Alfaria bahwa masih ada 1 Gerai yang PBG nya dalam pengurusan. Akan tetapi, mereka berkomitmen untuk mematuhi segala peraturan yang ada di Kabupaten Boalemo,” Ujar Harijanto, Senin (20/02/2022).
Foto : Surat Pemberitahuan Kunker DPRD Boalemo Ke Kota Manado terkait dengan Alfamart dan Indomaret.
Pihak DPRD dijanjikan oleh Alfamart akan berkontribusi di Kabupaten Boalemo dengan memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Boalemo.
“Yang menarik mereka berkomitmen untuk memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM di Boalemo, tinggal menunggu kapan kesiapan dari Pemerintah Daerah, dan seluruh biaya pelatihan akan ditanggung oleh pihak Alfamart,” Kata Harijanto.
Harijanto juga menambahkan, bahwa pihak Alfaria akan membuat satu gerai khusus untuk mempromosikan produk-produk khas Kabupaten Boalemo.
“Alfaria juga berkomitmen untuk tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal Boalemo untuk dipekerjakan di beberapa gerai yang ada di Kabupaten Boalemo,” Tambah Harijanto.
Pemda Dan DPRD Boalemo Dibuat Tak Berkutik
Hasil kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Boalemo tampaknya tak menuai hasil sesuai yang diharapkan. 3 bulan Sejak melakukan kunjungan pada 14 – 18 Februari di Kota Manado, tak ada tanda-tanda berarti data dalam OSS yang diminta telah dipenuhi oleh pihak Alfamart.
Berdasarkan penelusuran wakilrakyat.co, hingga tanggal 9 Mei 2023 database OSS yang mencantumkan nama Sumber Alfaria Trijaya masih kosong. Bagaimana dengan Pelatihan dan Gerai yang dijanjikan? Hingga hari ini tak lagi ada kabarnya.
Tak pelak, hal ini tentu memunculkan asumsi miring bahwa pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya hanya memberikan “Surga telinga” kepada pihak DPRD dan Pemda Boalemo agar nantinya tak diberi sanksi.
Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Boalemo bisa dikatakan tak berkutik menghadapi Alfamart untuk segera memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.