September 2022

wakilrakyat.co, Boalemo – Kisruh penundaan dan pelaksanaan secara E-Voting Pilkades Serentak di Boalemo terus bergulir. Berbagai penolakan masyarakat muncul dengan beberapa alasan. Mulai dari lemahnya regulasi, alasan anggaran yang digunakan cukup besar dan mahal, hingga masalah rentan kecurangan.

Ketua Jaringan Masyarakat Pro Demokrasi (JAMPI) Guslan Batalipu mengatakan, kekisruhan penundaan Pilkades serentak merupakan bentuk ketidaksiapan panitia, baik dari sisi penganggaran, tahapan, hingga soal pemahaman sistem E-Voting.

“Melihat kondisi kesiapan panitia yang tidak maksimal, maka kita harus laksanakan Pilkades secara manual. Buktinya hari ini Dulupi bisa melaksanakan Pemilihan Antar Waktu dengan tahapan secara manual,” Ujar Guslan.

Menurut Guslan, sejauh ini regulasi tidak mengatur secara maksimal terkait dengan E-Voting, malah pihaknya menemukan regulasi yang mengatur secara komprehensif pelaksanaan secara pencoblosan atau manual.

“Perencanaan tahapan ini juga tidak sesuai dengan Perbup yang ada maupun Peraturan di atasnya, contohnya Permendagri 112 Tahun 2014 dan Permendagri 72 Tahun 2020. Nah, sekarang diterbitkan Perbup nomor 26, di dalam klausul pasal mengatakan 6 bulan sebelum pungut hitung tahapannya harus segera dimulai. Artinya apa? Berarti Pemerintah Daerah tidak menyiapkan perencanaan dengan matang terkait pelaksanaan E-Voting,” Jelas Guslan.

Guslan juga mengatakan, bahwa awalnya E-Voting ini dimaksudkan untuk efesiensi anggaran dan efektif pelaksanaan Pilkades, namun pada kenyataannya anggaran Pilkades ketika menggunakan E-Voting membengkak atau mahal.

“Hal ini menurut kajian kami tidak efektif dan efisien, karena anggarannya mahal. Kemudian, tahapan yang telah diatur panitia oleh karena ini tidak direncanakan dengan baik, teknisnya kacau balau. Kalau misalkan teknisnya kacau balau, maka kami yakin pelaksanaan di lapangan kacau balau,” Tutur Guslan.

Menanggapi pernyataan Sekda Boalemo yang akan tetap melaksanakan E-Voting pada Desember nanti, bagi pihaknya tidak ada pilihan lain selain masyarakat turun ke jalan.

“Dan kalau ini tidak bisa dibijaksanai oleh PJ Bupati dan Sekda, saya kira PJ Bupati dan Sekda ini tidak mampu untuk mengurus urusan pemerintahan sekecil Pilkades. Ukuran ketidakmampuan Pemda melaksanakan Pilkades saja kacau, apalagi melaksanakan hal besar lainnya,” Imbuh Guslan.

Jika seperti ini, Guslan meminta Sekda Boalemo selaku panglima ASN dan PJ Bupati untuk mundur dihadapan publik dari jabatan jika tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan ini.

“Jika Pak Sekda tidak mampu, selaku Panglima ASN maka dengan hormat harus menyatakan mundur di hadapan Publik dari jabatan sebagai sekda. Dan Pak PJ Bupati juga selaku yang diamanahi oleh Kemendagri untuk menjabat di Boalemo, kalau tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, tidak mampu melihat secara objektif, maka harus pulang ke Kemendagri !” Tegas Guslan

Penulis : Ahmad R Bakari

wakilrakyat.co, Boalemo – Kegiatan Penjabat Bupati Boalemo Hendriwan yang sering ke Luar Daerah hingga soal masalah Pilkades serentak mulai menjadi sorotan masyarakat, salah satunya datang dari Ketua Laskar Macan Asia Kamarudin Kasim.

Kepada wakilrakyat.co, Kamarudin menyampaikan, bahwa hingga kini kehadiran Penjabup Hendriwan ditengah masyarakat masih bisa dihitung dengan jari, padahal masyarakat menantikan kehadirannya untuk melihat langsung kondisi masyarakat. Menurut Kamarudin, ini merupakan tanda ketidakmampuan Penjabup dalam mengurus daerah Boalemo.

“Kami masyarakat Boalemo tidak menginginkan pemimpin buta dan tuli, alasannya buta karena tidak pernah melihat kondisi masyarakat di daerah, kenapa tuli? Ya karena tidak pernah mendengar jeritan rakyat. Penjabup ini apakah berpura-pura bodoh?” Ujar Kamarudin.

Belum lagi soal dibentuknya tim yang mengawasi Instansi Daerah, yang menurut Kamarudin tidak memberikan manfaat karena sudah ada lembaga pengawasan yakni DPRD.

“Penjabup tidak jeli melihat kondisi dan dinamika di daerah Boalemo, apa lagi membentuk tim yang tidak bermanfaat, kan sudah ada lembaga pengawasan. Karena ketidakmampuan ini, sudah sepantasnya Penjabup angkat kaki dari Boalemo,” Tegas Kamarudin.

Kamarudin pun meminta kepada Kemendagri untuk menarik kembali Penjabup Boalemo, dengan alasan karena tidak tahu menahu soal mengurus kondisi Daerah.

“Saya selaku Ketua Laskar Macan Asia meminta kepada Mendagri untuk menarik kembali PJ bupati, dengan alasan beliau tidak tahu apa-apa untuk mengurus daerah, Skali lagi PJ bupati tidak mampu mengurus daerah ini, kami menyesalkan keputusan Mendagri mengirim penjabat Bupati yang tidak tahu apa-apa,” Tutup Kamarudin.

Penulis : Ahmad R Bakari

Wakilrakyat.co, Boalemo – Ketidakjelasan soal kapan pelaksanaan Pilkades serentak masih menjadi perbincangan hangat masyarakat Boalemo, belum lagi soal Pro kontra pelaksanaan Pilkades dengan tahapan sistem E-Voting menjadi isu yang terus bergulir.

Padahal, persiapan Pilkades serentak di Kabupaten Boalemo telah jauh hari direncanakan. Mulai di era Bupati Anas Jusuf hingga Penjabup Hendriwan, namun tak kunjung terlaksana.

Saat ditemui wakilrakyat.co, Sekretaris Daerah Boalemo Dr. Sherman Moridu menyampaikan, bahwa penundaan tersebut karena pada bulan November masih full dengan pembahasan APBD bersama DPRD.

“Penundaan itu dilaksanakan karena sampai tanggal 30 November ada pembahasan. kan gak mungkin pelaksaan Pilkades di Bulan November kita masih pembahasan. Mungkin pelaksanaannya akan dilakukan pada Desember,” Ujar Sherman.

Tidak hanya karena ada pembahasan bersama DPRD, Pemerintah Daerah juga melakukan penundaan untuk memberikan kesempatan kepada Panitia untuk melengkapi berbagai persiapan.

“Kemungkinan ada kelonggaran dan lebih paripurnanya panitia mungkin pelaksanaan akan digelar pada Desember,” Tutur Sherman.

Terkait dengan penolakan masyarakt terhadap sistem E-Voting pada pelaksanaan Pilkades Serentak, menurut Sherman hal tersebut patut menjadi perhatian untuk dikaji bersama. Namun, rencananya Pemerintah Daerah akan tetap melaksanakan dengan sistem E-Voting.

“Penolakan itu kan aspirasi, jadi patut dikaji juga. Kita kan sudah melaksanakan tiga kali berturut-turut, jadi rencananya tetap kita laksanakan secara E-Voting pada Desember nanti,” Tutup Sherman.

Penulis : Ahmad R Bakari