June 2023

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil Kota Gorontalo, Fikram A.Z Salilama saat memberikan bantuan sembako UMKM

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, daerah pemilihan (Dapi) l Kota Gorontalo, Fikram A.Z Salilama salurkan bantuan usaha mikro kecil dan menengah di kota Gorontalo.

“Tujuan kami sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya daerah pemilihan (Dapil) Kota Gorontalo adalah bagaimana mengangkat perekonomian masyarakat yang kurang mampu,” Ucap Fikram, Selasa, 27/06/23.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Gorontalo itu mengatakan, bantuan yang diberikan ini dapat meningkatkan perekonomian mereka melalui usaha-usaha kecil. 

” Kami berharap,jangan sampai bantuan ini disalah dimanfaatkan. Artinya, jangan sampai bantuan sembako dijual kembali ke kios-kios yang ada,” Katanya. 

Fikram A.Z Salilama pun menambahkan, bahwa program usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tujuannya sangat baik, supaya masyarakat bisa mengelolanya. 

” Saya, lebih baik memberikan semacam bantuan sembako atau alat kepada masyarakat . Daripada memberikan uang tunai kemudian disalahgunakan, karena ketika kita memberikan uang mungkin sehari saja bisa selesai,tidak ada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” Tukasnya. 

Diketahui sebelumnya pembagian bantuan tersebut diberikan di kelurahan Pohe, Tenda, Siendeng, Bugis, ada juga dari kelurahan Wumialo. Kurang lebih ada 120 orang yang diberikan. 

Pj. Sekda Gorontalo Budianto Sidiki (Kiri) Ketua Panitia Penyelenggara AMFC 2023. Didampingi Kadis Pemuda dan Olahraga Gorontalo, (kanan) Wahyudin A. Katili Sekretaris Panitia

Wakilrakyat.co,Olahraga, GORONTALO – Asian Mini Football Confederation 2023 di Gorontalo-Indonesia, Gorontalo menjadi tuan rumah tiba-tiba dibatalkan. 

Hal itu disampaikan sampaikan oleh Ketua panitia penyelenggara Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo, Budianto Sidiki. 

” Ini memang sangatlah berat, oleh karena itu kami atas nama ketua panitia AMFC tahun 2023 menyampaikan permohonan maaf, karena penyelenggara AMFC tersebut, harus dibatalkan dengan sedemikian pertimbangan yang panitia pikirkan,” Kata Budianto saya konferensi pers, Selasa, 27/06/23 di rumah dinas Gubernur Gorontalo. 

Lebih lanjut, Budianto mengatakan bahwa tentunya ada konsekuensi dari pembatalan AMFC tersebut. Oleh karena itu, atas nama panitia penyelenggara, ia meminta permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Provinsi Gorontalo. 

” Kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Provinsi Gorontalo, kemudian tentunya kepada Federasi AMFC,” Ujarnya. 

” Kami juga meminta maaf kepada pelaku dunia usaha, tentunya dengan pembatalan ini, memiliki dampak untuk perekonomian di Gorontalo, khususnya para dunia wisata dan juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang kita tahu bersama bahwa pelaksanaan AMFC ini bisa dilaksanakan, “Ujarnya menambahkan. 

Sementara itu, ditempat yang sama Sekretaris panitia penyelenggara Kepala dinas pemuda dan olahraga Provinsi Gorontalo, Wahyudin A. Katili menuturkan persoalan pembatalan dikarenakan karena persoalan administrasi yang kemudian tidak mendapatkan titik temu. 

” Semua proses telah kita jalani, mulai dari deklarasi event Asian Mini Football Confederation 2023 di Gorontalo-Indonesia (AMFC) 2023 sampai memasuki hasil Drawing dibulan juni ini satu kewajiban bagi kami sebagai panitia penanggung penyelenggara kami melaksanakan pendetilan sebaik mungkin, jangan sampai pada saat pelaksanaan ada hal yang tidak jelas dan menjadi konsekuensi yang kita tidak bisa hindari, “Ucapnya. 

Dikatakan lagi Wahyudin, pada tanggal 19-20 Juni kami melakukan rapat final selama 2 hari panitia telah melakukan rapat dengan Presiden Asian Mini Football Confederation (AMFC) Mohammad Alddausari. 

” Memang,alasan pembatalan hal yang paling mendasar adalah ada semacam tidak adanya titik temu secara administrasi dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan acara dan ini memang tidak bisa dihindari. Karena ini akan bersangkutan dengan bagaimana kami pemerintah provinsi Gorontalo yang mengalokasikan anggaran APBD harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang ada di Pemerintah,”Katanya. 

Ia menjelaskan bahwa beda halnya mungkin yang dilakukan oleh Federasi, mereka terbiasa dengan pengelolaannya yang sifatnya itu dari sponsorship. 

” Contohnya, dalam kerja sama kita pada point ketiga atau keempat, dimana kami diminta untuk menyiapkan anggaran sebesar 50 ribu dolar atau setara dengan Rp 750 jutaan. Itu diperuntukan terkait dengan pembiayaan honorer wasit kemudian perangkat-perangkat pertandingan, penyiapan hal lain terkait pertandingan. Pada saat itu mereka menyampaikan bahwa anggaran itu langsung diberikan langsung kepada mereka, oleh karena itu kita bisa berkaca dari aspek administrasi kita tidak bisa, karena serupiahpun anggaran yang kita keluarkan harus berdasarkan mekanisme pembayaran nontunai, ada aturannya tidak sembarangan kita mengeluarkan atau memberikan uang tersebut, “Jelasnya. 

Tidak hanya itu, kata Wahyudin, dalam kerjasama tersebut pada point 14 ada hal yang dianggap krusial, jika pada point 4 (empat) terkait 50 ribu dolar pihak Federasi AMFC masih bisa mengalah karena kita memiliki aturan Tapi, pada point ke 14 (terakhir) tidak adanya titik temu. 

” Point ke 14 ini, terkait kontribusi yang harus dibayarkan peserta kepada panitia penyelenggara. Ini menjadi hal yang krusial karena, mereka menyampaikan bahwa kontribusi ini akan diberikan ketika mereka tiba di Gorontalo. Padahal, kami sudah menyampaikan kepada Federasi Asian dalam bentuk surat, bahwa kami butuh persiapan yang lebih. Belum lagi untuk pemesanan tiket bagi 12 negara yang merupakan peserta dan juga tiket hotel-hotel yang harus kami harus persiapkan. Tentunya ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit, ” Terangnya. 

” Jika berkaca dari sudut pandangan mereka, pemerintah daerah memiliki uang, silakan bisa dipinjamkan dulu setelah itu tiba di Gorontalo, mereka akan membayarnya. Ini kemudian tidak adanya titik temu karena administrasi sudah seperti itu, tidak ada yang bisa menjamin atau tidak ada yang ingin mengambil resiko manakala ketika tiba di Gorontalo, kemudian hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi,karena ini jumlah yang sangat besar “Sambungnya. 

” Oleh karena itu, kami menyampaikan secara terbuka di hadapan Presiden Asian Mini Football Confederation (AMFC) bahwa kami tidak bisa, dan tanggapan dari Presiden AMFC sendiri menyampaikan jika ini sangat berat, tidak akan mendapatkan titik temu maka agenda ini bisa dibatalkan,” Tuturnya. 

” Pada tanggal 21 Juni, kami segera merespon tanggapan dari Presiden AMFC, kita melakukan rapat paripurna diantara panitia yang dipimpin langsung oleh Pj. Sekda Gorontalo Budianto Sidiki, dan pada saat itu semua menyepakati bahwa untuk keamanan bersama bahwa kegiatan ini boleh sukses makan tetapi, ini akan menjadi sebuah permasalahan setelah itu. Olehnya,kita memutuskan setelah mempertimbangkannya maka pada tanggal 23 Juni kita menyampaikan berdasarkan surat secara resmi bahwa Asian Mini Football Confederation 2023 di Gorontalo-Indonesia, Gorontalo menjadi tuan rumah itu dibatalkan, “Tukasnya. (Fai) 

Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Sumber Foto Dok : UNG

Wakilrakyat.co, GORONTALO – Kementerian Advokasi & HAM Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (BEM UNG) bersama Kabid Kaderisasi SenmaFH menyoroti mepetnya jadwal antara Pembayaran UKT & Pembayaran Mahasiswa KKN di Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

Diketahui sebelumnya, telah diundur oleh pihak LP2M namun dengan jadwal yang baru ditentukan oleh LP2M menjatuhkan tempo mulai dari tanggal 11 Juni-21 Juni ( Pembayaran UKT ), 11 Juni-22 Juni ( Penginputan KRS/Approval KRS ), 11 Juni-23 Juni ( Pembayaran biaya KKN ) tentunya menuai kontroversi karena terdapat kontradiktif dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Negeri Gorontalo. SE tersebut menjatuhkan tempo pembayaran UKT sampai tanggal 28 Juli tetapi Pihak LP2M menentukan jadwal pembayaran UKT bagi peserta KKN hanya sampai tanggal 21 Juni ( Kontradiksi ). 

“Jika mengacu pada SE yang diedarkan bahwa Pembayaran UKT diperpanjang sampai tanggal 28 Juli dan tentunya telah sesuai dengan harapan Mahasiswa karena Mahasiswa masih mempunyai waktu untuk mengajukan Penurunan UKT/Pengangsuran UKT, dan apabila dipaksakan peserta KKN membayar sesuai jadwal yang ditentukan oleh pihak LP2M maka semestinya pihak LP2M mengundurkan jadwal pembayaran dan menyesuaikan dengan Edaran yang ditandatangani oleh Wakil Rektor bidang akademik. Seharusnya pihak LP2M mempertimbangkan apa saja yang menjadi kebutuhan dan keinginan mahasiswa peserta KKN,”Kata Kikal Dilapanga, Menteri Advokasi & HAM (BEM UNG).

Kepada Wakilrakyat.co, (Sabtu 24/06/23) Kikal mengatakan Kementerian Advokasi & HAM ( BEM UNG ) bersama Kabid Kaderisasi SenmaFH sudah melakukan mediasi dengan Sekretaris LP2M mempertanyakan dan meminta kelonggaran kebijakan bagi peserta KKN terkait padatnya dan kontradiksi terhadap Jadwal yang ditentukan. Menurut Kikal selaku Menteri Advokasi & HAM (BEM UNG). 

“Kampus mempunyai kebijakan yang mampu meninjau kembali struktur biaya kuliah mereka dan memberikan diskon atau potongan harga kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria, seperti prestasi akademik atau kebutuhan finansial. Sehingga membantu meringankan beban keuangan mahasiswa dan juga memastikan akses pendidikan yang terjangkau,”Ujarnya. 

Lebih lanjut, Kikal menambahkan Kementerian Advokasi & HAM (BEM UNG) bersama Kabid Kaderisasi (SenmaFH) kembali melakukan Mediasi dengan Sekretaris LP2M dengan tujuan meminta kepastian periode III KKN dan menanyakan Urgensinya peserta KKN turun pada bulan Juli ( Libur ).

“Apabila sampai dengan tanggal 24 belum ada informasi valid dari pihak LP2M maka saya selaku Menteri Advokasi & HAM akan melakukan konsolidasi bersama seluruh Senat Mahasiswa dalam hal melakukan pengawalan terkait kepastian dari Periode III peserta KKN yang dijanjikan oleh Sekretaris LP2M,”Sambungnya. 

Kementerian Advokasi & HAM ( BEM UNG ), Kikal Dilapanga 

” Saya pun telah melakukan komunikasi bersama Senat Mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Gorontalo dan keluhan kita sama bahwa jadwal yang dikeluarkan oleh LP2M terlalu padat. Maka Sekretaris LP2M perlu memanifestasikan tanggapannya pada tahapan mediasi sebelum-sebelumnya. Jika tidak, maka bersiaplah karena kami akan melakukan Aksi unjuk rasa di lingkungan kampus Peradaban,”Tutup, Menteri Advokasi & HAM

Sementara itu, ditempat yang sama Didit Lapa (Kabid Kaderisasi SenmaFH) meminta agar pihak kampus memahami perekonomian mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG). 

“Setidaknya Pihak LP2M lebih memahami perekonomian Mahasiswa apalagi bagi Mahasiswa UKT nya lebih tinggi semisal Rp.4.000.000 dan ditambah Rp. 600.000 jadi total Rp. 4.600.000, lantas dimana letak kebijakan yang lebih memahami perekonomian dan kebutuhan Mahasiswa? Jangan sampai pihak LP2M tidak mampu memahami Realitas dari setiap Mahasiswa peserta KKN ” ujar, Didit ( Kabid Kaderisasi SenmaFH ). 

ia menambahkan, setelah melakukan tahapan mediasi tersebut,menemukan jawaban dari pihak LP2M, bagi mahasiswa yang belum sempat mendaftar/membayar pada bulan ini, nantinya bisa mendaftar dan membayar pada periode III. ‘ Kata Sekretaris LP2M. 

“Penurunan KKN di hari libur tidak ada urgensinya hanya saja untuk memudahkan peserta KKN periode II agar tidak bertabrakan dengan matakuliah yang akan dikontrak nanti. Kemudian untuk informasi terkait KKN Periode III akan segera diedarkan setelah batas pendaftaran periode II atau paling lambat setelah Peserta Periode II turun KKN. (20 Juni 2023 ),” Pungkasnya sekretaris LP2M tersebut. (Admin)