Bolmong Utara

Wakilrakyat.co, BOLMUT – Proyek pembangunan bangunan pengaman pantai di kawasan Batu Pinagut Bolaang Mongondow Utara (BOLMUT), tengah menjadi sorotan publik. Pekerjaan yang bertujuan untuk melindungi pesisir dari abrasi ini justru menimbulkan berbagai polemik, mulai dari dugaan pelanggaran standar keselamatan kerja hingga protes masyarakat terkait proses pembangunannya.

Beberapa pekerja proyek dilaporkan tidak mematuhi prosedur keselamatan kerja yang memadai. Warga sekitar sering menyaksikan para pekerja yang tidak menggunakan perlengkapan pelindung seperti helm, sepatu safety, dan rompi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan risiko kecelakaan kerja yang tinggi di lokasi proyek.

Selain itu, bangunan pengaman pantai menuai kritik dari masyarakat setempat. Banyak yang berpendapat bahwa struktur yang dibangun diduga amburadul. Beberapa warga juga mengeluhkan bahwa proyek ini berpotensi tidak dapat menjamin keamanan karena tidak kokoh.

“Kami berharap proyek ini berjalan baik dengan tetap memperhatikan keselamatan pekerja, tapi kenyataannya justru tampak seadanya. Banyak yang tidak menggukan pengaman dalam bekerja serta ada beberapa bagian yang sepertinya tidak dibangun dengan baik,” ujar salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya. Senin, 18/11/2024

Proyek ini masih berjalan, tetapi protes masyarakat dan pelanggaran keselamatan kerja menjadi pengingat penting bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan, keberlanjutan, dan partisipasi publik. (WR1)

Wakilrakyat.co, BOLMUT -Proyek pembangunan bangunan pengaman pantai Batu Pinagut, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (BOLMUT), tengah menjadi sorotan publik. Masyarakat sekitar mengeluhkan kualitas pengerjaan proyek yang diduga amburadul dan tidak sesuai dengan harapan. Proyek yang dilaksanakan oleh PT. SELLY GINA ARWAWAN ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 16.795.367.645,52, namun pengerjaannya dinilai kurang memuaskan.

Beberapa warga setempat melaporkan bahwa konstruksi bangunan pengaman pantai tersebut tampak kurang kokoh, sehingga dikhawatirkan tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang, terutama saat menghadapi cuaca ekstrem atau gelombang besar. Masyarakat khawatir kualitas pengerjaan yang kurang baik justru akan menimbulkan masalah baru di masa depan.

Salah satu warga, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil pekerjaan proyek ini.

“Kami berharap proyek ini bisa memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat pesisir, tapi kenyataannya justru tampak seadanya. Banyak bagian yang sepertinya tidak dibangun dengan baik,” ujarnya. Rabu, 13/11/2024.

Proyek pembangunan pengaman pantai ini seharusnya berfungsi untuk melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan gelombang pasang yang sering terjadi di wilayah tersebut. Namun, dengan kondisi pembangunan yang dianggap amburadul, tujuan tersebut menjadi diragukan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pelaksana terkait keluhan masyarakat ini. Masyarakat berharap pemerintah setempat dan pihak berwenang segera turun tangan untuk melakukan pengecekan terhadap kualitas proyek ini, agar pembangunan pengaman pantai dapat benar-benar memberikan manfaat optimal sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan.

Wakilrakyat.co , BOLMUT-Gerakan Mahasiswa 351 (GM-351) akan melaporkan ketidaksesuaian dalam belanja barang pemeliharaan taman yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Langkah ini diambil menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada beberapa item dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan di Taman Keydupa, diketahui terdapat dua item yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Item pertama adalah lampu hias taman berbentuk pohon sebanyak empat unit dengan nilai Rp45.200.000,00. Kedua, besi hollow galvanis ukuran 5 x 5 dengan panjang 6 meter sebanyak 30 batang senilai Rp2.304.000,00.

Pihak GM-351 menilai bahwa ketidaksesuaian ini berpotensi mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap spesifikasi belanja barang yang telah ditetapkan.

GM-351 berencana melaporkan ketidaksesuaian ini kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Kami akan meminta pihak yang berwenang untuk memeriksa ketidaksesuaian penggunaan anggaran tersebut yang berpontensi merugikan anggaran negara,” Tegas Wiran selaku ketua GM-351. Selasa, 12/11/2024 (WR1)

Wakilrakyat.co, BOLMUT-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam pembayaran perjalanan dinas di 27 perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) tahun anggaran 2023.

Berdasarkan hasil audit, ditemukan bahwa sejumlah pembayaran perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan total nilai temuan mencapai Rp 59.487.800.

Temuan ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur tata cara dan penggunaan anggaran perjalanan dinas.

Kasus ini menambah daftar panjang temuan BPK terkait penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan di berbagai daerah, dan diharapkan bisa menjadi pembelajaran untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah ke depan. (WG)

Wakilrakyat.co ,BOLMUT -Dengan adanya undangan pemeriksaan terhadap pemimpin redaksi media lintaspost.id, Polres Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) diduga kangkangi Undang-Undang Pers. Senin (14/10/2024).

Berdasarkan keterangan Arjun Gumohung, sebagai Pemimpin Redaksi (Pemred) media lintaspost.id bahwa dirinya mendapat undangan pemeriksaan atau klarifikasi atas aduan pencemaran nama baik salah satu Anggota DPRD Bolmut.

Menurut Arjun, bahwa langkah yang diambil oleh penyidik Polres Bolmut adalah langkah yang salah dan telah mencederai Undang-Undang Pers serta perjanjian antara Dewan Pers dan Polri itu sendiri.

“Seharusnya, penyidik paham bahwa produk jurnalis tidak bisa diadukan langsung ke pihak kepolisian sebelum melalui regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers. Karena kita ketahui bersama bahwa UU Pers adalah Lex Specialis, artinya UU Pers adalah Undang-Undang yang diutamakan daripada UU pada umumnya,” ucap Arjun.

Lebih lanjut kata Arjun, seharusnya jika terdapat berita dari pers yang merugikan seperti fitnah dan pencemaran nama baik, maka kami akan mengacu pada ketentuan dalam UU Pers. Hal ini karena UU Pers merupakan lex specialis dari UU ITE dan perubahannya maupun KUHP dan UU 1/2023 sebagai lex generali, sehingga berlaku asas lex specialis derogat legi generali.

“Hal tersebut diterangkan dalam Lampiran SKB UU ITE angka 3 huruf l yang menjelaskan bahwa pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan UU Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan UU Pers sebagai lex specialis bukan UU ITE,” tegasnya.

Semntara itu, Arjun menegaskan seharusnya pihak yang merasa dirugikan menggunakan hak jawabnya terlebih dahulu, semisalnya hak jawab masih merasa kurang, maka ada hak koreksi dan apabila dua langkah tersebut masih juga dirasa kurang, maka bisa diadukan ke Dewan Pers.

“Intinya hari ini saya menolak panggilan dari Polres Bolmut sesuai dengan UU Pers pada Pasal 4 Ayat (4) yang mana dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak,” tegasnya. (WG)

Wakilrakyat.co ,BOLMUT -Keterlibatan wartawan dalam politik praktis belakangan ini semakin mencuat ke permukaan. Tidak sedikit wartawan yang memutuskan untuk bergabung dengan partai politik atau bahkan terjun langsung dalam kontestasi politik. Meski setiap warga negara memiliki hak untuk terjun ke politik, langkah ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait etika profesi dan integritas jurnalisme.

Wartawan adalah sosok yang memegang peran kunci dalam demokrasi, yakni sebagai penjaga informasi yang netral, independen, dan bebas dari pengaruh politik. Ketika seorang wartawan memutuskan untuk aktif dalam politik praktis, ia telah melepaskan salah satu prinsip dasar dari profesinya, yaitu independensi. Keterlibatan langsung dalam politik berpotensi membuat wartawan tersebut tidak lagi mampu menjaga obyektivitas dan netralitas dalam peliputan berita.

Kredibilitas yang Dipertaruhkan

Bagi wartawan, kredibilitas adalah modal terbesar. Masyarakat mempercayai mereka untuk mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan adil. Namun, jika seorang wartawan terlibat dalam politik praktis, bagaimana bisa ia diharapkan untuk melaporkan isu-isu politik dengan jujur tanpa keberpihakan? Tidak peduli seberapa profesional, bias politik akan sulit dihindari, terutama ketika harus meliput isu-isu yang bersinggungan dengan partai atau tokoh yang didukungnya.

Hal ini jelas merusak citra media tempat mereka bekerja. Jika wartawan mulai terlihat sebagai agen politik tertentu, publik akan mulai meragukan integritas institusi media tersebut. Lebih jauh lagi, masyarakat akan kehilangan panduan objektif untuk memahami isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan mereka, karena media dianggap tidak lagi menyajikan kebenaran yang seimbang.

Konflik Kepentingan yang Tak Terhindarkan

Selain masalah kredibilitas, wartawan yang terlibat dalam politik praktis juga menghadapi konflik kepentingan yang serius. Bagaimana jika wartawan yang berafiliasi dengan partai tertentu harus melaporkan isu yang berdampak negatif pada partai tersebut? Apakah mereka akan tetap mampu memberitakan fakta dengan jujur, atau justru menyaring informasi yang bisa merugikan kepentingan politiknya?

Konflik kepentingan ini bisa sangat berbahaya, karena dapat mengaburkan batas antara pelaporan yang obyektif dan propaganda politik. Pada akhirnya, hal ini merusak kepercayaan publik terhadap jurnalisme secara keseluruhan.

Keterlibatan wartawan dalam politik praktis bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga menyangkut masa depan jurnalisme yang bersih dan independen. Di tengah tantangan disinformasi dan polarisasi media yang semakin kuat, menjaga integritas dan netralitas wartawan menjadi semakin penting. Wartawan yang memilih untuk tetap netral bukan berarti tidak peduli dengan politik, tetapi justru berkomitmen untuk menjalankan perannya sebagai pengawas yang objektif demi kepentingan publik yang lebih luas.

Wakilrakyat.co ,BOLMUT -Perkembangan terbaru mengenai kasus pegawai fiktif di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) semakin mendekati tahap penanganan hukum yang lebih serius.

Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait akan segera dimulai. Surat Keputusan (SK) Tim Pemeriksa sudah resmi dikeluarkan, menandai langkah awal dari proses penyelidikan yang lebih mendalam.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bolmut, Kris Nani, mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap yang bersangkutan akan segera dilakukan .

“Minggu depan sudah mulai BAP , SK Tim Pemeriksa sudah naik, tinggal menunggu PJB dengan PJS balik. Di Instansi sudah lakukan block gaji” Kata Kris Nani Saat dikonfirmasi melalui via whatsapp. Kamis, 03/10.

Kasus pegawai fiktif di Dinas Perindagkop ini telah menarik perhatian publik, terutama dalam upaya pembersihan birokrasi dari praktik curang yang merugikan keuangan negara. Masyarakat menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan dan langkah penegakan hukum yang akan diambil.

Wakilrakyat.co, BOLMUT -Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow Utara (PB PPMIBU) menegaskan bahwa mereka tidak ingin mendengar alasan apapun terkait keterlambatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bolmong Utara.

“Kami tidak butuh alasan. APBD-P Bolmut wajib dan harus segera dibahas.” Tegas Febrianto Lombu selaku ketua PB PPMIBU. Rabu, 02/10.

Pernyataan tegas ini disampaikan mengingat dampak yang akan ditimbulkan jika pembahasan APBD-P tidak segera dilakukan. Ketua PB PPMIBU menekankan bahwa keterlambatan ini berpotensi mengakibatkan banyak sektor mengalami kebuntuan.

“Mulai dari upah kerja tenaga honor hingga Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN yang nantinya akan tersendat. Selain itu, bantuan akhir studi untuk mahasiswa yang dialokasikan dalam anggaran perubahan bisa saja tidak tercairkan,” tambahnya.

Menurutnya, pembahasan yang tertunda akan berdampak langsung pada kesejahteraan tenaga kerja dan mahasiswa yang mengandalkan dukungan dari pemerintah. Ia mengingatkan bahwa APBD-P merupakan langkah penting untuk memastikan kelangsungan berbagai program yang telah direncanakan.

Sebagai langkah lanjutan, PB PPMIBU mendesak agar pihak-pihak terkait segera menjadwalkan rapat pembahasan agar semua isu dapat diatasi dengan cepat.

“Kami berharap agar semua elemen pemerintahan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini demi kepentingan masyarakat Bolmong Utara,” tutupnya. (WR1)

Wakilrakyat.co, BOLMUT -Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kembali menuai sorotan. Keterlambatan dalam proses pembahasan anggaran ini dinilai merugikan masyarakat.

Press GM-351, Wiran Gumohung, menyatakan bahwa pihaknya merasa perlu turun ke jalan karena lambatnya pembahasan APBD-P Bolmut dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengakomodir kepentingan rakyat.

“Kami sudah memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menyelesaikan pembahasan ini, namun hingga saat ini tidak ada tanda-tanda akan segera disahkan. Jika ini terus berlarut, pembangunan di Bolmut akan terhambat,” ungkap Wiran.

Selain itu, Wiran menambahkan bahwa aksi unjuk rasa yang direncanakan GM-351 bukan hanya untuk menekan percepatan pembahasan anggaran, tetapi juga sebagai bentuk desakan agar ada transparansi dalam proses pembahasan tersebut.

“Kami ingin pemerintah daerah dan DPRD terbuka kepada publik mengenai kendala yang dihadapi dalam pembahasan ini. Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang menghambat prosesnya,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa yang direncanakan oleh GM-351 ini diprediksi akan melibatkan ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Mereka berharap, dengan adanya tekanan dari publik, pemerintah daerah dan DPRD Bolmut akan segera menyelesaikan pembahasan APBD-P demi kepentingan masyarakat luas. (WR1)

Wakilrakyat.co, BOLMUT -Dinas Pertanian kabupaten Bolaang Mongondow Utara (BOLMUT) setempat menghadapi sorotan terkait kekurangan volume pekerjaan pada belanja modal gedung dan bangunan, di mana terdapat enam paket proyek yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2023. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kelancaran pelaksanaan program serta potensi penyimpangan anggaran.

Berdasarkan temuan BPK dalam LHP, diketahui bahwa keenam paket proyek dengan nilai kontrak 2.143.729.654,00 dinyatakan telah selesai dan telah diserahterimakan pada tanggal 18 desember 2023. Namun, memiliki nilai kurang volume sebanyak 56.141.728,83.

Dalam rincian LHP tersebut, disebutkan bahwa enam paket pekerjaan mengalami kelebihan pembayaran terhadap kekurangan volume. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian pada anggaran pemerintah, mengingat belanja modal yang tidak terealisasi secara optimal.

Media Wakilrakyat.co telah berupaya melakukan konfirmasi kepada kepala dinas pertanian. Namum, hingga berita ini diterbitkan tidak ada tanggapan dari pihak dinas terkait.