Gerakan Publik

Oleh : Gufran Yajitala (Sekretaris HPMIB, Kader Fosmat Angkatan 12)

Pada akhirnya, kita hanya bisa menganga atas kondisi yang terjadi. Menaati garis yang ditetapkan, di lahirkan, ditekan dengan dalih ketentuan, lantas dibiarkan menjadi hal biasa dan sebuah pemakluman yang sukar dipercaya.

Kita seakan-akan dikasih satu cara untuk menerima dengan berpura-pura tegar mengalami keadaan buruk itu, yakni cukup hanya mengatakan “ikuti saja pemerintah, daerah masih baik-baik sekarang” Tapi sampai kapan kejumudan semacam ini dimaklumi dan menjadi tradisi?

Saya tidak cukup yakin sebetulnya, jika pada giliranya Penjabat Bupati (Sherman Moridu) membaca tulisan ini.

Jangankan membacanya, belum sampai kepada bapak, kemungkinan pembantu (kaki tangan), barisan dan lainnya lebih awal akan menekan secara kolektif tulisan ini dengan alasan menganggu stabilitas daerah. Bukankah Daerah sudah tidak stabil dan kita dipaksa (bisu) membiarkan soal itu? Saya tidak akan munafik dalam kondisi rusak ini.

Sebelumnya, Bapak Bupati. Coretan ini sama sekali bukan hal untuk mencemarkan nama baik, menghina, menggerogoti martabat secara personalitas bapak dan apapun yang bapak anggap tidak pantas. Sama sekali tidak demikian.

Sebagai masyarakat boalemo, saya wajib menyampaikan kritikan atau pendapat secara terbuka soal kedudukan bapak sebagai Bupati – lembaga daerah yang diamanatkan undang – undang. Saya rasa, Anda cukup mafhum soal itu. Tetapi cara kerjannya sedikit beda dari biasanya. Lazimnya masyarakat, pemuda, aktivis dan sebagainya mengemukakan pendapatnya (barang kali) secara langsung, bertemu diruangan kantor bapak yang penuh kemegahan. Dibalik semua itu (bisa jadi) punya kekuatan besar saling “aman dan diamankan”. Olehnya, metode ini cukup memberi manfaat untuk saya, bapak, dan rakyat agar bisa menyadarkan semua atas kondisi hari ini dan tidak ada dusta di antara kita.
Baik saya mulai pak.

Saya ingat betul, saat boalemo dalam kondisi pergantian penjabat daerah. Pada saat itu, menguatnya harapan rakyat menginginkan Penjabat Bupati adalah putra asli daerah. Semua harapan dan cita cita itu menjadi keniscayaan. Proses panjang terjadi hingga pada akhirnya perwujudannya mengantarkan bapak adalah orang yang diharapkan itu. Sekalipun hanya, sementara sebagai pengisi kekosongan kepemimpinan daerah, tapi cita dan harapan rakyat ada disana, ada di Bapak.
Saya harus dengan lurus hati mengakui bahwa bapak adalah satu putra daerah yang potensial.

Buktinya, jejak karier bapak sebagai teknokrat cukup baik memimpin instansi daerah hingga akhirnya sampai menjadi seorang Sekretaris Daerah, panglima ASN – termasuk “pemimpin” berhasil dan sempurna. Tetapi sayangnya tidak dengan memimpin daerah sebagai Penjabat Bupati, Pak. Sebagai pemimpin harus mampu menjawab semua problematika dan tantangan dengan solusi nyata sesuai yang diamanatkan melalui Permendagri No. 4 tahun 2023. Bukan cuman menghabiskan waktu untuk kegiatan ceremonial saja, meningkatkan elektabilitas, sibuk mengurusi kepentingan tahun depan dan apa pun itu. Saya rasa bapak lebih paham, secara Bapak lulusan terbaik program doktor administrasi publik. Luar biasa, sekali.

Baik pak, saya akan mengulurkan beragam pertanyaan kepada Bapak.

Pernah tidak, bapak bersantai dengan pegawai bapak, setelah itu mendegar segala kesusahan mereka, curahan hati mereka? Atau sudah tidak bapak hadirkan satu tempat diskusi yang disitu bapak menyerahkan keleluasaan untuk melepaskan segenap unek-unek mereka, menyampaikan kritik terhadap bapak atau cuman seperlunya memberikan solusi atas rintangan mereka? Agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Sudah tidak, bapak mengarahkan semua tenaga kontrak di lingkungan Pemda Boalemo hanya untuk mengetahui apakah mereka senang dan sehat dalam melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu sementara honor mereka sering terlambat yang demikian itu sangat mempengaruhi mereka? Pak, biaya kuliah mereka keluarkan sungguh besar dan menjadi seorang pegawai honor bukan sebuah pilihan, melainkan sebatas tuntutan semata.

Tidak hanya sampai disitu. Pernah tidak, terlintas dalam pikiran Bapak soal nasib mereka; aparat desa, guru kontrak, pegawai fungsional dan administrasi ketika gaji mereka bapak potong 65% dengan dalih ketentuan? Bukankah bapak dilantik untuk melahirkan solusi terhadap kecamuk permasalahan daerah? Atau tidak mampu memikirkan yang demikian itu, sehingga bapak dengan tegas menjadikan mereka yang telah menunaikan kewajiban sebagai korban dengan memotong haknya? Ya saya tahu. sebab gaji bapak selalu tepat waktu dan tidak pernah dipotong maka bapak tidak merasakan kesulitannya, kan?

Pak, apakah Bapak tidak melihat bahwa dibalik penghasilan mereka yang hanya 35% itu terdapat hal besar ialah kebutuhan keluarga, keberlangsungan cita anak di bangku-bangku sekolah dan bahkan hal ekonomis lain dalam kehidupan? Sering terlambat, kemudian dipotong lagi. Tidak masuk akal, kasihan.

Belum habis sampai disitu. Pak, saya baru-baru ini mendegar bahwa gaji tenaga kontrak tahun anggaran 2024 dalam APBD hanya akan dicairkan 7 bulan saja. Saya pikir hanya sebatas isu belaka, tetapi kabar ini dibenarkan oleh salah satu dari mereka – tenaga kerja yang menopang Bapak. Sudah terlambat, dipotong 65%, lantas akhirnya tidak akan menerima secara penuh gaji selama 12 bulan. Memang sudah demikian kebijakannya, Pak? Kebijakan yang tidak bijaksana!

Terakhir. Jika, toh Bapak sudah tidak mampu memimpin, bisa tidak Bapak dengan berbesar hati menyatakan mundur saja? jangan malu-malu mengakui bahwa Bapak telah gagal menjadi harapan Rakyat. segenap kita pasti mafhum kalau itu (misalkan) terjadi. Daripada, hanya akan menambah kegagalan Bapak dalam memipin daerah sebagai seorang penjabat.
Yang mulia, Bapak Sherman Moridu, Penjabat Bupati Boalemo. Masih ada sekitar 65 pertanyaan saya sebagai bentuk kritik, penilaian dan perhatian terhadap Anda untuk daerah. Hanya saja, saya masih menabungnya.

Intinya. Masyarakat sangat berharap, bahwa cita yang terus dilangitkan mereka bisa dibawa Anda ketempat yang diinginkan, semaksimal mungkin. Kalau Bapak hari ini tidak dapat melakukannya, menambah segenap rentetan luka dengan kebijakan yang merugikan dan malah mengemasi kepentingan-kepentingan lain dalam jabatan ini, maka Anda tentu menjadi harapan rakyat yang gagal secara sendirinya.

Mudah-mudahan, Anda membaca tulisan ini dengan tenang dan bijak, Pak. Tabik.

Pohuwato adalah Kabupaten yang terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah, diantaranya dari sektor pertambangan. Bagi kami, sebagai masyarakat yang hidup di wilayah lingkar tambang, tentunya ini adalah sebuah anugerah yang diwariskan oleh leluhur kami sebagai rakyat yang hajat hidup kami bergantung pada hasil tambang.

Harus di sadari, bahwa orang tua kami dapat memberikan kami sesuap nasi dan pendidikan yang layak, atau menyekolahkan kami, itu semua berkat dari hasil pertambangan. Bagaimana nantinya jika kami selaku pewaris kekayaan alam ini tidak bisa lagi beraktivitas di wilayah pertambangan?

Pastinya akan ada orang tua yang akan kehilangan pekerjaan. Dari kehilangan pekerjaan itu, maka tidak bisa lagi berpenghasilan. Sehingga, tidak mampu lagi menyekolahkan anaknya bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun sudah tidak bisa, sebab makan minum kami sangat bergantung pada hasil dari tambang emas.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa wilayah pertambangan kabupaten Pohuwato yang sudah dikelola puluhan tahun oleh masyarakat lokal, kini telah dikuasi perusahaan. Kami rakyat kecil dan kami bukan anti investasi yang masuk di daerah kami. Hanya saja kami minta perlakuan, hak dan keadilan yang sama. Sehingga kami tidak merasa dianak tirikan pada tanah kelahiran kami sendiri.

Menjadi penambang adalah pilihan hidup kami. Penambang adalah profesi sekaligus pekerjaan kami. Tapi kalau kemudian hadirnya perusahaan itu justru malah memaksa kami keluar pada wilayah kerja yang sudah kami tekuni, bahkan sejak puluhan tahun. Maka, pemerintah yang seharusnya berada pada poros paling depan untuk melindungi kami.

Kedatangan perusahan itu, seolah-olah melempar makanan yang ada di piring kami, seolah-olah menendang air minum yang ada di teko kami, Seolah-olah mengusir kami dari bangku sekolah kami, juga seolah-olah akan membunuh kami. Kita rakyat kecil hanya bisa berdoa, semoga saja Tuhan tidak akan murka kepada mereka (kapitalis) yang serakah.

Kami masih bisa sabar, dan jangan sampai waktu dan kesabaran kami rakyat bumi panua akan habis, menunggu solusi yang tak kunjung lahir dari penguasa. Ini adalah sebuah ultimatum kami kepada Pemerintah Daerah, DPRD, bahkan perusahaan!

Kami bukan tidak takut dengan hukum yang ada, tapi rasa khawatir untuk tidak bisa menghidupi keluarga selalu datang menghantui di pikiran-pikiran kami.
Kalau sabar kami itu sudah hilang, jangan salahkan kami masyarakat sebagai penambang lokal akan mencari keadilan di negeri ini, dan juga mempertahankan warisan leluhur kami dengan cara kami sendiri. Karena kita percaya kedaulatan tertinggi di negara ini ada di tangan rakyat.

Penulis: Ropin Bagi (Anak Lingkar Tambang)
Editor: Enal Ibrahim

Oleh: Amos Laipeny, SH (Ketua DPD PJS Provinsi Maluku)

PEMECATAN seorang pejabat publik bukanlah hal yang sepele. Selain menggambarkan tata kelola organisasi yang baik, itu juga mencerminkan bagaimana pemerintah menjalankan prinsip keadilan dan transparansi.

Kasus terkini terkait Poncopotan Muhamat Marasabessy dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku memunculkan keraguan dalam hal tersebut.

Alasan yang dijelaskan terkait pemalsuan Nomor Induk Pegawai (NIP) memang menarik perhatian, namun apa yang perlu ditekankan di sini adalah proses pemecatan itu sendiri.

Sebagai Ketua DPD Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Provinsi Maluku, saya merasa perlu untuk mengajukan pertanyaan yang mendasar: Apakah pemecatan ini telah melibatkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang sesuai dengan norma demokrasi?

Dalam proses pemerintahan, sangat penting bagi kita untuk selalu mengutamakan prinsip-prinsip dasar, termasuk keadilan dan transparansi. Faktanya, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengarahkan untuk perbaikan data kepegawaian Muhamat Marasabessy tidak mendapat tindak lanjut yang memadai. Kita harus bertanya mengapa ini bisa terjadi.
Pemecatan seorang pejabat tidak boleh didasarkan pada pertimbangan politik semata.

Kita harus mengingat bahwa keadilan haruslah dijunjung tinggi. Jika terdapat indikasi bahwa pemecatan tersebut memiliki agenda politik yang lebih dalam, ini perlu dipertanyakan. Pemecatan haruslah berdasarkan bukti yang kuat dan prosedur yang obyektif, bukan sekadar desakan opini politik tertentu.

Saya memahami bahwa dalam pemerintahan, terkadang terdapat berbagai pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Namun, pada akhirnya, kita harus kembali pada prinsip-prinsip dasar yang mengikat kita sebagai sebuah masyarakat demokratis. Keputusan pemerintah haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif dan adil.

Penting juga untuk mengingat bahwa setiap tindakan pemerintah akan berdampak pada masyarakat luas. Oleh karena itu, tindakan seperti pemecatan seorang pejabat haruslah diambil dengan pertimbangan matang dan hati-hati. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan haruslah dijunjung tinggi.

Kita berharap Gubernur Maluku akan melihat kasus ini dengan cermat dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan transparansi terjaga. Pemecatan Muhamat Marasabessy haruslah diproses dengan benar dan sesuai hukum. Jika terbukti ada upaya politisasi atau pelanggaran prosedur, tindakan tegas dan korektif harus diambil.

Dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, penting bagi kita semua untuk mengingat bahwa prinsip-prinsip demokrasi haruslah menjadi panduan utama. Keputusan dan tindakan pemerintah haruslah dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Keadilan dan transparansi adalah pondasi utama dalam membangun tatanan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

wakilrakyat.co, Boalemo – Peristiwa pembantaian para jenderal, yang dilakukan oleh Komunis atau lebih dikenal dengan Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI) tentu menjadi sejarah kelam Republik ini. Namun, berkat semboyan persatuan Komunis berhasil ditumpas.

Menolak lupa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Boalemo menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G 30 S PKI, Jumat (30/09/2022).

Kegiatan yang berlangsung di pelataran Universitas Pohuwato Kampus Pengembangan Boalemo tersebut turut diikuti oleh Mahasiswa serta pengurus HMI Cabang Boalemo.

Panitia pelaksana kegiatan, Fauzia Gude, kepada wakilrakyat.co mengatakan, bahwa pelaksanaan nonton bareng film ini sebagai jalur yang diambil guna mengenang kembali momen kelam masyarakat Indonesia.

“Peristiwa G30SPKI merupakan praktek kebiadaban kaum Komunis pada masa itu untuk melakukan kudeta sehingga terbunuhnya 7 jenderal yang saat ini kita kenal sebagai pahlawan Revolusi,” ungkap Mahasiswa Hukum tersebut.

Dirinya pun berharap melalui kegiatan ini, para mahasiswa agar tidak melupakan sejarah dan tetap memegang teguh Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap sebagai anak bangsa, jangan sampai melupakan sejarah, juga sebagai pembelajaran bagi generasi sekarang ini, bahwa kejadian ini jangan sampai terulang lagi di kemudian hari,” Tandasnya.

Penulis : Ahmad R Bakari