wakilrakyat.co, Kesehatan – Sebagai bentuk kewaspadaan terhadap masalah kesehatan Gagal Ginjal Akut yang saat ini banyak terjadi, Kepala Puskesmas Tilamuta mengajak masyarakat Tilamuta untuk mengenal gejala penyakit tersebut.
Kepada Wakilrakyat.co, Kepala Puskesmas Tilamuta Yuningsih Pahrun, S.K.M, menjelaskan bahwa gejala yang timbul pada anak adalah demam, batuk, pilek pada ana usia 0-18 Bulan.
Wakilrakyat.co, Kesehatan – Saat ini sebanyak 156 Obat dengan sediaan cair/sirup boleh diresepkan oleh tenaga kesehatan, dam sudah boleh dijual di apotik. dafta obat ini sesuai dengan rekomendasi badan POM.
Sudah disampaikan oleh Jubir Kementerian Kesehatan dr. M Syahril, kalau obat-obatan tersebut dipastikan tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbito, dan/atau Gliserin
Kementerian Kesehatan dalam upaya mereka menekan kasus stunting di Indonesia menggelar Gerakan Nasional Aksi Bergizi, yang melibatkan berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Pada 26 Oktober 2022, gerakan tersebut dilaksanakan di MTS Negeri 1 Boalemo.
Gerakan Nasional Aksi Bergizi terdiri dari paket kegiatan mingguan berupa aktivitas fisik olahraga bersama, makan bersama, edukasi gizi, serta konsumsi tablet tambah darah bersama untuk remaja putri usia SMP dan SMA yang menjadi target gerakan nasional aksi bergizi.
Wakilrakyat.co, Kesehatan – Puskesmas Tilamuta tak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk membudayakan Gerakan Masyarakat dalam mencegah menularnya berbagai penyakit.
kali ini tim GERMAS Puskesmas Tilamuta bergerak di Desa Mohungo Kecamatan TIlamuta, Rabu (25/10/2022)
Bersama masyarakat dan Pemerintah Desa, tim GERMAS Puskemas Tilamuta menggelar jalan sehat dan Senam bersama.
Oleh: Guslan Batalipu (Direktur Eksekutif IDEM)
Ada kekhawatiran publik terhadap masalah perspektif penyelenggara Pemilu terkait afirmative action keterwakilan minimal 30% perempuan tahun ini. Jangan sampai ada penyelenggara pemilu yang memahami hal tersebut hanya sekadar pemenuhan administrasi pada proses pendaftaran. Sebagaimana tujuan kebijakan afirmatif ini ialah membuka ruang partisipasi perempuan diruang publik untuk terlibat langsung dalam hal ini menjadi pengawas pemilu di kecamatan. Hal ini sejalan dengan semangat kita yang sedang menuju demokrasi yang inklusif yang kerap disuarakan dan diperjuangkan oleh Masyarakat sipil pro demokrasi tidak terkecuali di Gorontalo.
IDEM (Institute for Democracy and Electoral Monitoring) salah satu organisasi masyarakat sipil yang concern dalam isu demokrasi juga kerap mendiskusikan affirmative action ini dengan penyelenggara pemilu baik forum formal maupun informal bahkan disaat ngopi bersama dengan beberapa penyelenggara pemilu di Gorontalo. Setidaknya untuk mendorong hal tersebut bisa terealisasi.
Kita patut mensyukuri bahwa kebijakan Bawaslu RI melalui pandauan yang disusun untuk proses seleksi panwascam memuat tentang frasa memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% disetiap tahapan seleksi. Sehingga optimisme publik untuk mewujudkan demokrasi inklusi terbuka dan punya peluang besar bisa terwujud.
Namun, tidak bisa berhenti sampai disitu. Karena dalam mewujudkan kebijakan tersebut harus ditunjang pula dengan persfektif penyelenggara pemilu (Bawaslu Daerah) yang demokratis dan berpersfektif gender. Karena penyelenggara pemilu lah yang membentuk panwascam lewat tangan pokja seleksi. Karena setidaknya hal tersebut akan berpengaruh pada proses rekrutmen dan hasil seleksi, manakala penyelenggara pemilu hanya melakukannya dengan cara terpaksa karena pemenuhan administrasi. Itu baru dari sisi keterwakilan belum bergeser pada wilayah lain seperti memperhatikan kelompok disabilitas, pemuda, dalam pengawasan pemilu yang partisipatif.
Saat ini proses seleksi sudah masuk pada tahapan wawancara, itu artinya proses ujian CAT (Computer Assisted Test) sudah dilalui, dan hasilnya ada perempuan yang lolos. Tentu CAT menunjukkan kualitas calon panwascam maka secara kualifikasi perempuan yang lolos tersebut telah membuktikan bahwa mereka punya kualitas yang baik bukan karena semata-mata mengadalkan politik lobi.
Jika dalam seleksi panwascam saat ini keterwakilan perempuan minimal 30 % tidak terwujud itu berarti kekhawatiran publik terkait persfektif penyelenggara pemilu di Gorontalo benar, dan itu berarti masalahnya pada persfektif.
Tulisan ini dibuat setidaknya untuk mengafirmasi bahwa sudah saatnya kita membangun demokrasi yang fair dan inklusif dimulai dalam konteks seleksi panwascam terlebih dahulu dalam rangka menciptakan hasil pemilu 2024 yang beritegritas dan mampu menjawab problem bangsa Indonesia apalagi demokrasi kita hari ini mengalami regresi bahkan mengarah ke otoritarianisme utuh.
Dan kedepan Bawaslu RI seharusnya melakukan bimtek khusus kepada penyelenggara pemilu untuk memeriksa penyelenggara pemilu yang kurang memiliki perfektif yang demokratis. Dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendorong aturan pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017) agar mewajibkan keterwakilan 30% perempuan bisa terakomodir.
Wakilrakyat.co, Kesehatan – Puskesmas Tilamuta tak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk membudayakan Gerakan Masyarakat dalam mencegah Penyakit Tidak Menular.
kali ini tim GERMAS Puskesmas Tilamuta berada di Desa Piloliyanga Kecamatan TIlamuta, Rabu (19/10/2022)
Aparat Desa Piloliyang terlihat begitu antusias mengikutiKegiatan yang digelar di Stadion pemuda Boalemo tersebut.
Wakilrakyat.co, Boalemo – Sempat jadi buah bibir dari warkop ke warkop, Mobil Dinas Bappeda yang tak terlihat setahun lamanya kini telah diketahui keberadaannya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh wakilrakyat.co, mobil dinas jenis Innova berwarna hitam yang bernomor polisi DM 23 C tersebut dipinjamkan ke Polres Boalemo pada tahun 2021 silam.
Namun, peminjaman mobil tersebut ditengarai tak memiliki berita acara serah terima dan surat pinjam pakai kendaraan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Boalemo.
Padahal, telah jelas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 161, menyatakan bahwa pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh Gubernur/Walikota/Bupati dan peminjam pakai.
Informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya, peminjaman kepada pihak Polres merupakan instruksi langsung dari Sekda Boalemo, dan diketahui oleh Bupati Anas Jusuf saat itu.
Sontak, hal ini pun menimbulkan berbagai macam dugaan, mulai dari Sekda ingin cari muka ke Kapolres saat itu, hingga upaya mengamankan perkara dirinya yang tengah dalam penanganan Polres Boalemo.
Kepala Bappeda Boalemo Srijun Dangkua membenarkan, bahwa mobil dinas bermerek Toyota tersebut sebelumnya di Bappeda, namun sejak dirinya menjabat, mobil tersebut sudah tak berada di Bappeda.
“Jadi saat saya menjabat sebagai Kepala Bappeda pada bulan Oktober 2021 mobil tersebut memang sudah tidak di sini. Soal siapa yang meminjamkan silahkan tanya kepada Kepala Bappeda sebelumnya,” Jelas Srijun, Kamis, (13/10/2022).
Dilain tempat, saat dihubungi via seluler pada kamis, (13/10/2022) Mantan Bupati Boalemo Anas Jusuf menjelaskan, bahwa dirinya hanya mengetahui peminjaman itu untuk sementara, sambil menunggu mobil operasional.
“Penyampaian ke saya waktu itu katanya untuk pinjam sementara, ya karena sementara jadi tidak masalah. Sambil menunggu mobil operasional, tapi saya sampaikan lengkapi saja secara administrasi,” Tutur Anas
Andres Adjie mantan Plt Bappeda yang kini menjabat sebagai Sekretaris BKAD turut membenarkan peminjaman mobil tersebut. Namun, sepengetahuan dirinya mobil tersebut hanya digunakan untuk mengantar Kapolres lama dan menjemput Kapolres baru.
“Jadi mobil Dinas DM 23 C itu memang benar telah dipinjamkan ke Polres Boalemo, yang tujuannya pinjaman saat itu atas penyampaian Pak Sekda untuk proses mengantar Kapolres lama dan menjemput Kapolres baru di tahun 2021,” Jelas Andres saat ditemui di ruangannya, Selasa (18/10/2022).
Andres juga mengatakan, bahwa seiring berjalannya waktu pihaknya mempertanyakan pengembalian mobil tersebut, dan menurut penjelasan Sekda Boalemo mobil tersebut digunakan sementara oleh Kapolres baru untuk memonitoring lokasi geografis yang ada di seluruh Kecamatan di Kabupaten Boalemo.
“Dan hal ini juga sudah menjadi temuan BPK, sehingganya atas rekomendasi BPK itu maka melalui Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti berupa menyurati kepada pihak-pihak terkait. Kami tidak membuat surat menyurat pinjaman karena saat itu hanya untuk antar jemput, ” Kata Andres.
Hingga berita ini terbit, wakilrakyat.co telah berupaya meminta klarifikasi Sekda Boalemo dengan mendatangi kantor dan rumah dinas sekda pada Kamis, (13/10/2022). Namun, sekda belum bisa ditemui karena tengah disibukkan dengan agenda pembukaan lomba layang-layang.
Begitupun saat wakilrakyat mencoba berupaya kembali meminta klarifikasi pada Selasa (18/10/2022), Sekda Boalemo tengah mengikuti rapat sinkronisasi penyelesaian permasalahan eks HGU bersama Forkopimda Boalemo.
Penulis : Ahmad R Bakari
Karim Benzema memenangkan Ballon d’Or untuk pertama kali sepanjang karirnya di lapangan Hijau. Pemain Prancis itu menjadi pemain kedua di era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang memenangkan penghargaan tersebut sejak 2008.
Rekan setim Benzema di Real Madrid, Luka Modric sebelumnya telah memenangkan penghargaan paling bergengsi di Jagat sepakbola tersebut pada 2018.
Dilansir dari Eurosport.com, penghargaan Ballon D’Or yang diraih Benzema diserahkan langsung oleh Legenda Real Madrid Zinedine Zidane, yang digelar di Theatre Di Chatelet, Paris, Prancis Selasa Dinihari WIB.
Benzema mengalahkan Pemain Bayern Muenchen Sadio Mane yang berada di Posisi ke 2, dan Pemain Manchester City Kevind De Bruyne di Posisi ke 3.
Wakilrakyat.co, Boalemo – Berbagai masalah dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Boalemo terus bermunculan. Tidak hanya soal sistem secara E-Voting, namun hingga ke tahapan penetapan calon yang akan bertarung nantinya. Salah satunya masalah yang terjadi di Desa Pangi.
Calon Kepala Desa Pangi yang juga merupakan Petahana, digugurkan oleh Panitia Pemilihan karena tidak memenuhi syarat sebagai Calon. Penyebabnya karena yang bersangkutan tidak memasukkan LPPD.
Namun belakangan terinformasi bahwa yang bersangkutan akan kembali diloloskan oleh Pantitia karena LPPD ternyata berada di Kecamatan.
Kejadian ini pun menuai kecaman dari berbagai pihak, salah satunya datang dari seorang tokoh masyarakat Kecamatan Dulupi Herman Djibu.
Menurut Herman, kejadian yang ada di Desa Pangi mencederai nilai-nilai demokrasi, apalagi rencana untuk kembali meloloskan petahana dianggap sangat tidak logis.
“Yang jelas tidak masuk di akal, masa sebelumnya LPPD tidak ada di BPD maupun Panitia kok tiba-tiba bisa muncul layaknya disulap. Ini tentunya patut untuk dicurigai,” Ujar Herman.
Tidak hanya itu, Herman mengatakan, kuat dugaan ada campur tangan dari Camat Dulupi dalam meloloskan petahana tersebut dengan cara memanipulasi LPPD Petahana.
“Tentunya ini harus di kawal oleh masyarakat, karena saya dapat informasi ada dugaan Camat membantu Petahana ini memanipulasi LPPD. Padahal, sebelumnya Camat ini dihadapan masyarakat menggebu-gebu untuk mempercayakan seluruh tahapan ke Panitia Desa tanpa memihak calon manapun. Kok secepat kilat berubah fikiran? Ada apa?,” Kata Herman.
Herman pun memberikan ultimatum ke Panitia Kabupaten untuk mengkaji dan menelusuri soal munculnya LPPD dari Petahana, dan tidak sembarangan mengeluarkan rekomendasi untuk meloloskan.
“Jangan fikir kita masyarakat hanya diam dengan cara-cara kotor untuk memuluskan birahi kekuasaan, tidak akan kami biarkan itu ada di Kecamatan Dulupi. Kalau terbukti ada campur tangan Camat, maka kami minta copot Camat Dulupi,” Tegas Herman.
Sementara itu, saat dihubungi via seluler, Calon Kepala Desa Pangi Ansar Hamzah yang merupakan Petahana membantah dirinya tidak pernah memasukkan LPPD.
Ansar mengatakan, bahwa dirinya setiap tahun memasukkan LPPD ke pihak BPD maupun Kecamatan. Namun, karena sering berganti anggota BPD sehingga tidak tercatat secara administrasi.
“Jadi saya sudah masukkan ke BPD hingga ke Kecamatan. Hal ini juga sudah diakui oleh BPD saat RDP dengan DPRD. Jadi tidak benar saya tidak memasukkan LPPD,” Jelas Ansar, Minggu (16/10/2022).
Wakilrakyat.co telah berupaya meminta klarifikasi terkait dengan kebenaran LPPD Petahana Desa Pangi tersebut, namun Camat Dulupi Ramly Masi hanya mengarahkan untuk menghubungi langsung Kepala Seksi Pemerintahan.
“Tentang LPPD di Kecamatan bapak datang di kasie pemerintahan supaya bapak mendapatkan jawaban yg pasti pak, terima kasih,” Kata Ramly Via WhatsApp.
Penulis : Ahmad R Bakari
wakilrakyat.co, Kesehatan – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Boalemo yang ke 23, Dinas Kesehatab Kabupaten membuka Pelayanan KB Gratis bagi masyarakat yang di gelar di alun-alun Tilamuta, Rabu (12/10/2022)
Para bidan yang ada di Puskesmas Tilamuta turut andil dalam pelayanan KB Gratis bagi masyarakat Boalemo.
@2022 – wakilrakyat.co. All Right Reserved. Designed and Developed by gerakanrakyat
Jangan Copas Ya
