December 2022

Wakilrakyat.co , Boalemo – Kapolres Boalemo AKBP Deddy Herman, SIK, menggelar dialog bersama Para Tokoh Pemuda, Aktivis dan unsur wartawan Boalemo pasca Banjir Bandang yang menghantam wilayah Boalemo beberapa pekan kemarin.

Dialog yang mengusung tema “ngobrol asik bareng Polres” tersebut menjadi ajang penyampaian aspirasi sekaligus memikirkan soal pencegahan hingga upaya penanganan bencana banjir oleh para aktifis dan unsur media ke Kapolres Boalemo, Jum’at (30/12/2022)

Dalam penyampaiannya, Kapolres Boalemo menyampaikan, bahwa banjir bandang yang menghantam wilayah Boalemo patut menjadi fokus seluruh elemen, baik lembaga pemerintah, lembaga vertikal hingga masyarakat.

“Banjir Bandang ini merupakan pukulan telak bagi kita semua, perlunya kesadaran kita semua untuk menjaga lingkungan sehingga banjir terparah di Boalemo tersebut tidak akan terulang,” Ujar Deddy.

Kapolres yang turut didampingi Wakapolres hingga para Kasat tersebut juga mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi bersama Bupati Boalemo dan seluruh unsur Forkopimda untuk bersama mencarikan solusi terkait dengan masalah tersebut.

“Harus kita akui, semua kita tidak siap dengan bencana kemarin. Semua terlihat kelabakan karena manajemen untuk mitigasi bencana belum sepenuhnya berjalan. Namun, saya bersyukur berbagai pihak turut membantu pemerintah untuk membantu warga yang terdampak saat itu. Saya juga akan terus berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mencarikan solusi bersama,” Tutur Kapolres.

Sementara itu, Ramly Syawal selaku tokoh pemuda dan pemerhati lingkungan di Boalemo mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Polres Boalemo tersebut. Menurut Ramly, seharusnya yang pertama menggelar dialog seperti ini adalah pihak legislatif dan eksekutif.

“Langkah Kapolres Boalemo ini patut kita apresiasi, Polres Boalemo yang pertama membahas soal lingkungan pasca bencana banjir bersama elemen masyarakat dan aktivis lingkungan. Harusnya yang melakukan ini adalah pihak legislatif dan eksekutif, tapi pada kenyataannya tak ada gerakan dari mereka,” Kata Ramly.

“Saya bersama teman-teman juga telah melakukan upaya-upaya pencegahan bencana, baik dengan melakukan reboisasi hingga edukasi pentingnya menjaga lingkungan kepada masyarakat. Kami juga sudah coba tawarkan berbagai program lingkungan kepada pihak eksekutif dan legislatif, tapi ya seperti kita lihat begini keadaanya,” tambahnya lagi.

Senada dengan Ramli Syawal, Tokoh Pemuda lainnya Alkif Agunta mengatakan, jika melihat kondisi legislatif dan eksekutif seperti saat ini, dirinya lebih memilih untuk mengadu ke Kapolres terkait masalah-masalah yang ada di Boalemo.

“Benar yang dikatakan rekan saya, harus ada ruang partisipasi dan aspirasi aktif terkait dengan masalah-masalah yang ada, baik itu di pihakEksekutif, legislatif, dan yudikatif. Harus kita apresiasi langkah Kapolres Boalemo saat ini,” Ujar Alkif saat dialog.

Dalam dialog tersebut, para tokoh Pemuda Boalemo mencurahkan harapan dan saran kepada Kapolres Boalemo terkait dengan program-program ke depan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan banjir.

Wakilrakyat.co, Boalemo – Pemilihan Kepala Desa Serentak baru saja usai, setiap desa kini telah memiliki Kepala Desa yang dipilih secara demokrasi. Namun, dari sekitar 30 Desa yang menggelar Pilkades, setidaknya 5 Desa yang melayangkan gugatan atau sanggahan yakni Pentadu Barat, Mohungo, Huwongo, Tenilo, dan Bongo Dua. Namun semua sanggahan tersebut ditolak karena tak memenuhi substansi gugatan.

Kepada wakilrakyat.co, panitia Kabupaten Pilkades serentak Urip Stovia membenarkan hal tersebut. Urip menjelaskan, bahwa setelah dipelajari oleh panitia Kabupaten tak ada yang substansial, kecuali money politik.

“Kalau yang money politik itu kami tidak bisa proses, karena tidak ada bukti video atau bukti-bukti yang menguatkan lainnya. Kemudian, money politik itu juga dilaporkan setelah selesai Pilkades, harusnya dilaporkan sebelum pemungutan suara agar panitia bisa mengklarifikasi langsung. Bahkan, sanksi money politik itu tidak main-main yakni pencoretan calon,” Jelas Urip, Jum’at (23/12/2022)

Urip juga mengatakan, bahwa sanggahan itu hanya untuk sengketa hasil, dan semuanya telah dilewati. Untuk beberapa masalah yang dilaporkan terkait Pilkades baik itu persoalan undangan, alat E-Voting yang dianggap dimanipulasai terbantahkan.

“Undangan itu tidak wajib, karena E-Voting pemilih cukup membawa KTP untuk bisa menyalurkan suaranya. Kemudian terkait dengan alat E-Voting yang dimanipulasi, jika kami memanipulasi hasil tentu DPT manual dan DPT aplikasi akan ada selisih dengan aplikasi di bilik suara. Namun, kenyataannya kan tidak ada selisih dengan aplikasi di bilik suara,” Kata Urip.

Berakhirnya masa sanggahan, bukan berarti para calon tidak bisa melakukan upaya lain. Menurut Urip, para calon bisa melakukan upaya hingga ke pengadilan. Namun, Kepala Desa terpilih akan tetap dilantik terlebih dulu.

“Tim penyelesaian sengketa berkesimpulan, bahwa semua sanggahan ditolak. Jika tidak puas, bukan berarti mereka tidak punya kesempatan untuk mengoreksi.
Contohnya desa Buba’a, mereka laporkan bahwa ijazah SMA-nya palsu, kita tetap lantik sembari menunggu proses pembuktian di pengadilan. Jika yang bersangkutan terbukti memasukkan ijazah palsu, maka yang akan membatalkan itu adalah keputusan pengadilan,” Tutur Urip.

Urip menambahkan, bahwa rencananya pelantikan Kepala Desa terpilih akan digelar sebelum tahun baru 2023.

“Itu baru rencana ya, mungkin tanggal 28 pelantikan. Jiika ada perubahan paling lambat 29 Desember. Yang pasti dia sebelum tahun baru 2023,” Tutup Urip.